BRIEF.ID — Kehadiran Danantara sebagai sovereign wealth fund baru pemerintah mulai memunculkan perhatian dari kalangan ekonom dan pelaku pasar.
Pengamat Ekonomi Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengingatkan pemerintah agar menjaga profesionalisme dan transparansi pengelolaan Danantara demi mempertahankan kepercayaan investor.
Dalam seminar bertajuk “Menakar Akurasi Laporan The Economist: Apakah Indonesia Menuju Jurang?”, yang digelar di Jakarta, Jumat (22/5/2026), Wijayanto menilai pengelolaan badan usaha milik negara (BUMN) ke depan perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan persepsi intervensi politik yang berlebihan terhadap sektor ekonomi.
“Pemerintah perlu memastikan profesionalisme dan transparansi Danantara,” tutur Wijayanto.
Menurutnya, pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya sorotan terhadap posisi Danantara yang disebut menjadi simbol menguatnya pendekatan state capitalism di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam materi seminar yang mengutip laporan The Economist, disebutkan bahwa pengelolaan BUMN kini berada di bawah Danantara yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Prabowo.
Wijayanto juga menyoroti tren peningkatan dividen BUMN untuk mendukung semua pembiayaan berbagai program prioritas pemerintah.
Tidak hanya itu, bank-bank BUMN disebut turut memberikan pembiayaan preferensial kepada proyek-proyek yang memiliki kedekatan dengan agenda pemerintah.
“Bank-bank milik negara Indonesia melangkah lebih jauh, bukan hanya meningkatkan pembayaran dividen, tetapi juga memberikan pinjaman istimewa kepada proyek-proyek yang mendapat dukungan politik,” katanya.
Dalam dokumen itu disebutkan tiga bank BUMN terbesar telah menyalurkan pinjaman hingga US$8 miliar ke Agrinas, perusahaan negara yang mengelola program koperasi desa pemerintahan Presiden Prabowo.
Wijayanto menilai pola semacam itu perlu diawasi ketat agar tidak menimbulkan distorsi terhadap sistem keuangan maupun persepsi negatif investor global terhadap independensi bisnis BUMN.
Menurut dia, transparansi menjadi faktor penting karena Danantara akan mengelola aset dan sumber daya ekonomi dalam skala sangat besar.
Dia menjelaskan jika tata kelolanya tidak dijaga secara profesional, kondisi tersebut berpotensi memicu kekhawatiran pasar terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia.
Apalagi, menurutnya, saat ini Indonesia juga tengah menghadapi tekanan fiskal yang meningkat, mulai dari membengkaknya kebutuhan belanja negara hingga ancaman penurunan peringkat utang oleh lembaga pemeringkat internasional.
Maka dari itu, Wijayanto menilai pemerintah perlu menjaga kepercayaan pasar melalui tata kelola kelembagaan yang kuat dan minim konflik kepentingan.
Selain aspek tata kelola, dia juga menyoroti pentingnya menjaga iklim investasi agar sektor swasta tetap percaya terhadap stabilitas kebijakan ekonomi nasional.
Dalam kesimpulan seminar tersebut, Wijayanto menilai pemerintah perlu melakukan berbagai langkah korektif untuk menjaga fundamental ekonomi, termasuk memperbaiki iklim usaha, menjaga profil APBN, serta membangun komunikasi publik yang lebih baik.
Dia mengatakan kritik dan sorotan dari media internasional maupun pelaku pasar semestinya dipandang sebagai masukan untuk memperkuat sistem ekonomi nasional.
“Pemerintah perlu menjadikannya sebagai referensi untuk perbaikan,” kata Wijayanto.
Menurut dia, Indonesia memang belum berada dalam fase krisis. Namun, berbagai indikator mulai menunjukkan adanya tekanan yang perlu segera direspons melalui kebijakan yang terukur dan kredibel.
Bagi investor, lanjut Wijayanto, kepastian tata kelola dan profesionalisme lembaga ekonomi negara akan menjadi faktor penting dalam menentukan kepercayaan terhadap prospek ekonomi Indonesia ke depan. (AYB)
