BRIEF.ID – Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB-UI), Momamad Ikhsan, mengatakan bahaya besar yang sedang dihadapi Indonesia bukan krisis ekonomi tapi hilangnya kredibilitas pemerintah.
Pernyataan itu, disampaikan Mohamad Ikhsan dalam diskusi bertajuk “Menakar Akurasi Laporan The Economist: Apakah Indonesia Menuju Jurang?”, yang diselenggarakan Universitas Paramadina bekerja sama dengan Universitas Harkat Negeri, di Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Menurut Ikhsan, kredibilitas pemerintah Indonesia sedang menjadi sorotan investor dan berbagai institusi keuangan global. Hal itu sudah terlihat dari penilaian sejumlah lembaga keuangan dan investasi, yang merevisi bahkan menurunkan peringkat Indonesia.
Penilaian tersebut, berimbas pada arus modal keluar atau capital outflow di pasar saham dan pasar keuangan Indonesia, bahkan sebelum terjadinya konflik Timur Tengah, yang telah mengguncang bursa saham, dan pasar keuangan global.
Saat ini, banyak negara sedang menghadapi krisis akibat dampak konflik Timur Tengah dan perang dagang, namun kondisi Indonesia lebih berbahaya karena bukan sekadar krisis ekonomi melainkan hilangnya kredibilitas pemerintah.
Itu sebabnya, meskipun berbagai indikator ekonomi Indonesia masih bagus, antara lain pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61% pada kuartal I 2026, kepercayaan investor terus terkikis, ditandai dengan melonjaknya capital outflow di pasar saham dan pasar keuangan.
“Pasar keuangan modern sangat sensitif terhadap kredibilitas. Sekali trust (kepercayaan) hilang, mekanismenya berjalan cepat dan saling memperkuat, yaitu capital outflow meningkat, biaya utang naik, nilai tukar melemah, investasi tertunda, dan pada akhirnya menyeret pertumbuhan ekonomi turun,” kata Ikhsan.
Dia menjelaskan, krisis ekonomi modern sering bergerak lebih cepat dibanding kemampuan pemerintah merespons. Hal inilah, yang membuat kondisi saat ini lebih berbahaya dibandingkan krisis-krisis sebelumnya.
“Ketika pasar memutuskan untuk tidak percaya, jendela untuk koreksi kebijakan bisa tertutup dalam hitungan minggu, bukan tahun,” ujar Ikhsan.
Meski demikian, Ikhsan menilai Pemerintah Indonesia masih memiliki kesempatan untuk menghindar dari krisis, dan menyelamatkan negara yang sedang berada di tepi jurang.
Dia mengungkapkan, Indonesia pada Tahun 2026 bukan Indonesia pada Tahun 1997 saat terjadi krisis finansial Asia. Pasalnya, Indonesia punya buffer yang nyata, yaitu cadangan devisa, sistem perbankan yang sehat, kelas menengah yang lebih besar, dan institusi demokratis yang masih berdiri walaupun sedang diuji kredibilitasnya.
“Tetapi buffer bukan kekebalan. Buffer adalah waktu yang kita beli, dan waktu itu sedang kita habiskan,” ungkap Ikhsan.
Ikhsan menilai, apa yang terjadi saat ini, baik rupiah dan IHSG melemah, maupun defisit fiskal dan neraca pembayaran, bukan pengulangan krisis pada 1997-1998, tetapi ritmenya atau gejalanya mirip, yaitu:
– Pemerintah cenderung denial terhadap masalah ekonomi, blaming others, dan meningkatnya persepsi bahwa aturan bisa dinegosiasikan.
– Pelemahan institusi independen — termasuk tekanan terhadap bank sentral, otoritas statistik, dan lembaga audit, yang mengikis kredibilitas data dan kebijakan.
– Ekspansi fiskal yang tidak disertai disiplin di sisi pendapatan, menyebabkan ruang fiskal menyempit saat ekonomi global justru sedang mengetat.
– Proyek-proyek prestise yang dijalankan tanpa analisis kelayakan yang ketat, sama persis seperti pola pada akhir 1990-an.
– Retorika nasionalis yang menggantikan substansi reformasi, dan ketergantungan pada “strongman politics” yang lemah terhadap
kritik.
“Banyak negara jatuh bukan karena indikator ekonomi awalnya buruk. Mereka jatuh karena denial, institutional weakening, dan hilangnya kepercayaan,” tutur Ikhsan.
Dia menjelaskan, krisis 1998 bukan kejutan. Sinyalnya sudah ada bertahun-tahun sebelumnya. Yang mengejutkan adalah betapa cepat kepercayaan publik dan investor runtuh ketika pemicu akhirnya muncul.
“Indikator makro ekonomi kita memang belum menyerupai Tahun 1998. Cadangan devisa relatif aman, sektor perbankan jauh lebih kuat setelah reformasi pascakrisis, dan nilai tukar mengambang membantu menyerap guncangan. Tetapi krisis tidak pernah datang dari indikator yang sedang kita awasi, dia datang dari sudut yang kita abaikan,” ungkap Ikhsan.
Marwah Reformasi
Menurut dia, apa yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah menjaga marwah reformasi yang telah dilakukan presiden RI sebelumnya, bukan mengabaikan, apalagi merusaknya.
Ikhsan menjelaskan, yang membedakan negara yang berhasil menghindari jurang dan yang tidak adalah apakah pemimpinnya memilih reformasi yang sungguh-sungguh atau retorika reformasi.
Ikhsan menyoroti pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto, dan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, yang kerap membuat pernyataan dan pidato yang menggampangkan kondisi saat ini, bahkan menyalahkan asing.
“Retorika tidak bisa mereformasi. Tidak ada negara yang pernah menyelamatkan dirinya dengan pidato. Narasi nasionalisme tidak cukup.
Blaming asing, aseng, atau pasar tidak menyelesaikan masalah struktural,” tutur Ikhsan.
Dia menyampaikan, reformasi sungguhan selalu mahal secara politik, karena menuntut pengorbanan agenda pribadi, kesediaan menyakiti basis pendukung atau dianggap tidak populis, dan keberanian untuk menghormati aturan main meskipun merugikan diri sendiri.
Hal itulah, yang dilakukan Presiden ke-3 RI, B.J. Habibie, dan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri ketika menghadapi krisis di masa pemerintahan mereka, yang singkat.
Salah satu keberhasilan reformasi yang dilakukan BJ Habibie adalah menegakkan independensi Bank Indonesia. Sementara pemerintahan Megawati menjaga disiplin fiskal dan memperkokoh arsitektur perbankan yang sehat.
Habibie menunjukkan bahwa reformasi sepenuh hati dengan mengalahkan ego pribadi itu mungkin, bahkan dalam kondisi paling buruk. Megawati menunjukkan bahwa melanjutkan reformasi itu mungkin, meski tanpa popularitas.
“Itulah yang harus dilakukan pemerintah saat ini untuk menjaga kredibilitas, sebelum jendela (kepercayaan) tertutup,” kata Ikhsan. (jea)
