BRIEF.ID – Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menilai persoalan terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini bukan semata perlambatan ekonomi atau dinamika politik elektoral, melainkan krisis integritas di kalangan elite kekuasaan.
Pada diskusi bertajuk “Menakar Akurasi Laporan The Economist: Apakah Indonesia Menuju Jurang?” Siti Zuhro mengungkapkan keprihatinannya terhadap orientasi sebagian pejabat yang dinilai menjadikan jabatan sebagai sarana memperkaya diri, bukan ruang pengabdian kepada publik.
“Nawaitunya menjadi pejabat ternyata untuk kaya. Bukan untuk berdedikasi diri,” tutur Zuhro yang merupakan pakar ilmu politik, otonomi daerah dan demokrasi di kampus Universitas Paramadina, Jakarta, Jumat (22/5).
Pernyataan tersebut disampaikan Zuhro di tengah sorotan publik terhadap berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara dan lembaga publik dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut dia, praktik korupsi di Indonesia saat ini telah berada pada tahap yang mengkhawatirkan karena tidak lagi dipandang sebagai penyimpangan individual semata, melainkan mencerminkan persoalan moral dan budaya politik yang lebih dalam.
Zuhro menilai lemahnya integritas, rendahnya budaya meritokrasi, serta kuatnya patronase politik menjadi faktor utama yang memperburuk kualitas tata kelola pemerintahan.
Bahkan, dia menyebut praktik patronase saat ini bukan lagi sekadar warisan masa lalu, melainkan terus dipelihara dalam sistem politik. “Bukan legacy lagi. Justru diternakkan,” katanya.
Menurut dia, degradasi etika politik terlihat dari maraknya konflik kepentingan, lalu penyalahgunaan kekuasaan, hingga pragmatisme elite dalam menjalankan pemerintahan.
Dalam kondisi tersebut, menurut Zuhro, jabatan publik dinilai semakin kehilangan makna sebagai amanah untuk melayani masyarakat.
Zuhro juga menyoroti pentingnya proses seleksi pejabat publik yang berbasis integritas dan rekam jejak, bukan sekadar rekomendasi politik atau kedekatan dengan kelompok tertentu.
“Panitia seleksi harus memiliki independensi dan keberanian untuk menempatkan kompetensi serta moralitas sebagai pertimbangan utama,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia pun mengingatkan bahwa bangsa yang kehilangan moralitas publik akan sulit membangun kepercayaan sosial. Padahal, kepercayaan publik merupakan fondasi penting bagi kemajuan demokrasi dan pembangunan nasional. Dalam pandangannya, negara masih dapat bangkit dari keterbatasan ekonomi.
“Ketika integritas elite dan kualitas institusi terus mengalami penurunan, risiko kerusakan jangka panjang terhadap demokrasi dan tata kelola pemerintahan akan semakin besar,” tegasnya. (AYB)
