BRIEF.ID – Indonesia dinilai tengah mengalami proses erosi demokrasi. Secara formal, instrumen demokrasi memang masih berjalan, tetapi substansi pengawasan terhadap kekuasaan serta kualitas partisipasi publik dinilai terus melemah.
Pandangan tersebut disampaikan oleh peneliti senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro, dalam forum diskusi bertajuk “Menakar Akurasi Laporan The Economist: Apakah Indonesia Menuju Jurang?” yang diselenggarakan Universitas Paramadina bekerja sama dengan Universitas Harkat Negeri, di Jakarta, Jumat (22/5).
“Demokrasi Indonesia belum runtuh tetapi mengalami proses erosi. Demokrasi formal tetap ada, tapi substansi pengawasan dan partisipasi publik melemah,” tuturnya.
Menurut Zuhro, situasi tersebut jauh lebih berbahaya dibanding krisis yang muncul secara tiba-tiba. Sebab, kemunduran demokrasi berlangsung secara perlahan hingga publik mulai terbiasa dengan berbagai penyimpangan yang sebelumnya dianggap tidak normal.
Zuhro menyebut fenomena melemahnya oposisi, menguatnya pragmatisme politik, politik dinasti, hingga kecenderungan sentralisasi kekuasaan disebut sebagai gejala yang tidak bisa diabaikan.
Dalam kondisi tersebut, kritik terhadap pemerintah kerap dipersepsikan sebagai ancaman, sementara politik popularitas semakin mendominasi dibanding penguatan institusi.
Zuhro yang merupakan pakar ilmu politik, otonomi daerah dan demokrasi, menegaskan bahwa kritik terhadap kondisi demokrasi Indonesia seharusnya dipandang sebagai alarm peringatan, bukan ancaman. Menurutnya, bangsa yang sehat justru membutuhkan ruang kritik untuk melakukan koreksi sebelum terlambat.
“Jangan menunggu masuk jurang dulu baru sadar,” katanya.
Lebih lanjut, Zuhro menilai laporan kritis dari majalah Inggris The Economist dengan judul “Indonesia’s president is jeopardising the economy and democracy” yang terbit baru-baru ini, menjadi pengingat penting bahwa ancaman terhadap demokrasi tidak selalu datang dalam bentuk gejolak besar atau keruntuhan mendadak.
Justru, menurut Zuhro, bahaya yang paling sulit disadari adalah kemunduran yang berlangsung perlahan, namun dianggap sebagai sesuatu yang wajar.
Dalam pandangannya, tantangan terbesar Indonesia saat ini bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan kualitas tata kelola kekuasaan. Sebab, sejarah menunjukkan negara miskin masih memiliki peluang untuk bangkit. Namun, ketika institusi melemah dan masyarakat mulai apatis, proses pemulihan akan jauh lebih sulit dilakukan.
Kondisi tersebut dinilai menjadi peringatan bahwa demokrasi tidak cukup hanya dijaga melalui prosedur elektoral.
“Demokrasi membutuhkan integritas institusi, pengawasan yang kuat, serta partisipasi publik yang sehat agar tidak sekadar menjadi formalitas politik lima tahunan,” tukasnya. (AYB)
