BRIEF.ID — Pengamat Ekonomi dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengingatkan pemerintah agar segera melakukan koreksi kebijakan fiskal dan memperbaiki iklim usaha di tengah meningkatnya tekanan terhadap perekonomian nasional.
Dalam seminar bertajuk “Menakar Akurasi Laporan The Economist: Apakah Indonesia Menuju Jurang?” yang digelar di Jakarta, Jumat (22/5/2026), Wijayanto menilai ada sejumlah sorotan yang disampaikan media internasional The Economist terhadap kondisi ekonomi Indonesia yang tidak bisa diabaikan begitu saja.
Menurut dia, sebagian besar kritik tersebut justru sejalan dengan pandangan para ekonom domestik dalam beberapa waktu terakhir.
“Data ekonomi dan pandangan The Economist termasuk akurat. Mayoritas pandangan tersebut sebenarnya telah dinarasikan oleh para ekonom dan pengamat nasional,” tutur Wijayanto dalam paparannya.
Wijayanto mengatakan pemerintah perlu menjadikan kritik tersebut sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki arah kebijakan ekonomi, terutama terkait pengelolaan fiskal, kualitas belanja negara, hingga kepastian dunia usaha.
Dalam paparannya, Wijayanto menyoroti besarnya beban anggaran dari sejumlah program prioritas pemerintah seperti program makan bergizi gratis (MBG) dan pengembangan koperasi desa merah putih.
Mengacu pada laporan The Economist yang dikutip dalam presentasi tersebut, dua program itu diperkirakan dapat menyedot anggaran sedikitnya Rp320 triliun atau setara sekitar 10% dari target penerimaan negara tahun ini.
Menurut Wijayanto, kondisi itu berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah jika tidak dibarengi perencanaan yang matang dan pengelolaan anggaran yang disiplin. Maka dari itu, dia menilai langkah paling mendesak saat ini adalah memperbaiki proses perencanaan kebijakan.
“Prioritas langkah adalah memperbaiki proses planning dan menghentikan budaya reverse planning,” katanya.
Selain tekanan belanja, Wijayanto juga menyoroti meningkatnya risiko penurunan peringkat utang Indonesia oleh lembaga pemeringkat global.
Dalam presentasinya disebutkan bahwa lembaga pemeringkat S&P telah menilai pembayaran bunga utang pemerintah terus menyerap porsi yang semakin besar dari penerimaan negara. Jika tren tersebut berlanjut, Indonesia berisiko mengalami penurunan rating untuk pertama kalinya sejak krisis Asia.
Data dalam pemaparan itu menunjukkan porsi pembayaran bunga utang terhadap penerimaan negara telah naik menjadi sekitar 16% hingga 20%, jauh lebih tinggi dibanding sekitar 9% satu dekade lalu. Wijayanto menilai bahwa pemerintah perlu merespons serius sinyal tersebut agar kepercayaan investor tetap terjaga.
“Pemerintah perlu merespons rating agency dengan tindakan nyata untuk menghindari downgrade,” ujarnya.
Tidak hanya sektor fiskal, namun dia juga menyinggung kekhawatiran terhadap arah pengelolaan lembaga keuangan negara dan badan usaha milik negara (BUMN), salah satunya terkait keberadaan Danantara sebagai sovereign wealth fund baru bagi pemerintah.
Wijayanto mengatakan bahwa Danantara menjadi simbol menguatnya pendekatan state capitalism di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Beberapa bank BUMN bahkan juga disebut meningkatkan dividen sekaligus menyalurkan pembiayaan ke proyek-proyek tertentu yang terkait program pemerintah.
Wijayanto menilai transparansi sekaligus profesionalisme lembaga tersebut harus dijaga agar tidak memunculkan distorsi ekonomi maupun kekhawatiran investor.
“Pemerintah perlu memastikan profesionalisme dan transparansi Danantara,” tuturnya.
Dia juga menyoroti meningkatnya perhatian publik terhadap independensi Bank Indonesia (BI). Dalam pemaparan seminar disebutkan adanya skema burden sharing yang dilakukan BI untuk mendukung sejumlah program pemerintah, bersamaan dengan munculnya wacana politik terkait kewenangan parlemen terhadap bank sentral.
Menurut Wijayanto, kredibilitas lembaga moneter merupakan salah satu fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama di tengah tekanan global yang masih tinggi.
Di sisi lain, dia pun mengingatkan bahwa ketidakpastian kebijakan dan tekanan terhadap pelaku usaha dapat berdampak langsung terhadap investasi dan ekspansi bisnis. Dalam paparannya, Wijayanto menilai pemerintah perlu segera memperbaiki iklim usaha agar kepercayaan investor domestik maupun asing tetap terjaga.
“Prioritas lain yang perlu dilakukan adalah memperbaiki iklim berusaha,” ujarnya.
Dia juga menyinggung munculnya kekhawatiran di kalangan pelaku usaha terkait pendekatan penegakan hukum yang dianggap tebang pilih serta tekanan politik terhadap sektor swasta.
Meski demikian, Wijayanto menegaskan kondisi ekonomi Indonesia saat ini belum berada dalam fase krisis. Namun, dia mengingatkan bahwa berbagai sinyal pelemahan perlu diantisipasi sejak dini agar tidak berkembang menjadi tekanan yang lebih besar terhadap fiskal, investasi, dan stabilitas ekonomi nasional.
Baginya, momentum perbaikan masih terbuka selama pemerintah bersedia melakukan koreksi kebijakan dan membangun komunikasi publik yang lebih baik. “Pemerintah perlu menjadikannya sebagai referensi untuk perbaikan,” tutup Wijayanto. (AYB)
