BRIEF.ID – Kekhawatiran pengusaha atas buruknya iklim usaha kini mulai mencuat di tengah meningkatnya tekanan kebijakan dan ketidakpastian arah ekonomi nasional.
Pengamat Ekonomi Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai kondisi tersebut berpotensi mengganggu investasi serta memperlambat ekspansi sektor swasta dalam beberapa tahun ke depan.
Dalam seminar bertajuk “Menakar Akurasi Laporan The Economist: Apakah Indonesia Menuju Jurang?” yang digelar di Jakarta, Jumat (22/5/2026), Wijayanto mengatakan bahwa pemerintah perlu segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap semua kepastian berusaha dan komunikasi kebijakan ekonomi.
Menurut dia, dunia usaha saat ini mulai menghadapi tekanan psikologis akibat meningkatnya ketidakpastian regulasi, pendekatan penegakan hukum, hingga intervensi negara yang dinilai semakin agresif terhadap sektor swasta.
“Prioritas lain yang perlu dilakukan adalah memperbaiki iklim berusaha,” tutur Wijayanto dalam paparannya.
Pernyataan itu muncul di tengah sorotan terhadap laporan media internasional The Economist yang menilai bahwa pemerintah Indonesia mulai mendorong tekanan lebih besar ke sektor privat demi mendukung pembiayaan sejumlah proyek strategis.
Dia juga mengungkapkan bahwa sejumlah konglomerat diminta membeli patriot bonds senilai US$3 miliar dengan imbal hasil di bawah pasar guna mendanai proyek konversi sampah menjadi energi yang didukung Danantara.
Situasi tersebut juta diperburuk dengan meningkatnya kekhawatiran pelaku usaha terhadap proses hukum yang dianggap tidak konsisten dan cenderung selektif.
Paparan seminar juga menyinggung kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Menteri Pendidikan sekaligus pendiri Gojek, Nadiem Makarim. Dalam laporan tersebut disebutkan sebagian pelaku usaha mulai merasa khawatir terhadap risiko hukum dan politik dalam menjalankan bisnis di Indonesia.
“Kondisi semacam ini dapat menciptakan ketakutan baru di kalangan investor, terutama ketika pelaku usaha mulai menilai stabilitas kebijakan menjadi sulit diprediksi,” katanya.
Di sisi lain, pemerintah juga disebut semakin agresif melakukan penyitaan lahan di sektor pertambangan dan perkebunan sawit atas nama penegakan aturan lingkungan. Meski langkah tersebut dinilai penting, proses penegakannya dianggap memunculkan persepsi tebang pilih di mata dunia usaha.
Menurutnya, ketidakpastian tersebut dinilai dapat berdampak langsung terhadap minat investasi, khususnya investasi jangka panjang yang membutuhkan kepastian regulasi dan stabilitas kebijakan.
“Pemerintah perlu berhati-hati menjaga keseimbangan antara agenda politik ekonomi dan kepercayaan pasar,” ujarnya.
Dia mengingatkan bahwa sektor swasta tetap menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi nasional. Maka dari itu, rasa aman dan kepastian hukum menjadi faktor penting yang tidak bisa diabaikan.
Selain itu, Wijayanto juga menyoroti pentingnya komunikasi publik pemerintah yang lebih terukur. Dalam paparannya, dia menilai respons pejabat terhadap kritik ekonomi global justru dapat memperburuk persepsi investor apabila dilakukan secara emosional dan defensif.
“Pemerintah perlu menjadikannya sebagai referensi untuk perbaikan,” kata Wijayanto.
Dia menilai kritik dari media internasional maupun lembaga pemeringkat seharusnya dipandang sebagai alarm peringatan untuk memperkuat fundamental ekonomi, bukan sekadar dianggap serangan terhadap pemerintah.
Dalam kesimpulannya, Wijayanto juga menegaskan Indonesia belum berada dalam fase krisis. Namun, berbagai sinyal pelemahan mulai terlihat dari sisi fiskal, investasi, hingga kepercayaan dunia usaha.
Karena itu, dia meminta pemerintah segera melakukan koreksi kebijakan sebelum ketidakpastian berubah menjadi perlambatan ekonomi yang lebih dalam.
“Data ekonomi dan pandangan The Economist termasuk akurat. Mayoritas pandangan tersebut sebenarnya telah dinarasikan oleh para ekonom dan pengamat nasional,” ujar Wijayanto. (AYB)
