BRIEF.ID – Gonjang-ganjing pasar keuangan domestik seiring pelemahan rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mulai mereda. Hal itu, tidak terlepas dari intervensi dan kebijakan pemerintah untuk menjaga kepercayaan pelaku pasar.
Selain sentimen positif meredanya konflik Timur Tengah seiring tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran, rebound rupiah dan IHSG juga ditopang oleh sejumlah kebijakan pemerintah, baik dari sisi moneter maupun fiskal.
Dalam sepekan terakhir, nilai tukar (kurs) rupiah berdasarkan data transaksi antarbank di Jakarta atau Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) tercatat menguat sebesar 2,34% dari level Rp18.141 per dolar AS pada 9 Juni 2026 menjadi Rp17.715 per dolar AS pada 16 Juni 2026.
Sedangkan IHSG di Bursa Efek Indonesia (BEI) tercatat melonjak 8,87% dari level 5.744 pada 9 Juni 2026 ke posisi 6.254 pada 15 Juni 2026. Pada Selasa (16/6/2026) perdagangan BEI ditutup untuk perayaan Hari 1 Muharam.
Penguatan rupiah dan IHSG terjadi seiring langkah Bank Indonesia (BI), yang mengeluarkan sejumlah kebijakan moneter, termasuk menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin (Bps) menjadi 5,50%, pada 9 Juni 2026.
Di saat bersamaan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga menyatakan terbuka ruang untuk pengurangan anggaran program prioritas Makan Bergisi Gratis (MBG), dan Koperasi Merah Putih, seiring perhitungan ulang yang sedang dilakukan.
Keseriusan pemerintah menghadapi gejolak pasar keuangan yang telah membuat rupiah terpuruk hingga menyentuh level terendah di Rp18.200 per dolar AS, begitu juga IHSG yang terhempas ke level psikologis 5.700.
Simak 5 kebijakan pemerintah yang mampu meredam gonjang-ganjing rupiah dan IHSG dalam sepekan terakhir:
1. Kenaikan BI-Rate
Dalam sebulan terakhir, BI telah menaikan suku bunga acuan atau BI-Rate secara agresif, yakni sebesar 75 Bps. Pada Mei 2025, BI mengumumkan kenaikan Bi-Rate sebesar 50 Bps menjadi 5,25%.
Lalu pada 9 Juni 2026, BI mendadak mengumumkan kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 Bps menjadi 5,50%. Pengumuman tersebut dilakukan sebelum jadwal rutin Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG-BI) yang dijadwalkan berlangsung pada 17-18 Juni 2026.
2. Intervensi BI di Seluruh Pasar
BI juga menunjukkan komitmen kuat menjaga stabilitas rupiah dengan melakukan intervensi di seluruh pasar, baik pasar valas (valuta asing), pasar Surat Utang Negara (SUN), serta instrumen Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).
3. BI Kerek Yield SRBI
Salah satu upaya BI menahan arus modal keluar atau capital outflow dari pasar keuangan RI adalah dengan agresif mengerek imbal hasil (yield) instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Pada lelang akhir pekan lalu, Jumat (12/6/2026), yield SRBI dikerek menjadi 7,64%. Kenaikan imbal hasil instrumen ini menarik minat investor untuk kembali menempatkan dana di pasar domestik.
Data BI menunjukkan nilai outstanding SRBI mencapai Rp979,88 triliun pada Mei 2026, melesat 17,1% dari Rp837,22 triliun pada akhir Februari 2026.
Kenaikan outstanding ini juga disumbang oleh kepemilikan investor asing (non-residen) yang mencapai Rp216,48 trilliun pada Mei 2026, melonjak 43,6% dari Rp150,79 triliun pada Februari 2026.
Data ini menggambarkan, dalam periode 3 bulan (Februari-Mei 2026), investor asing telah menambah kepemilikan atau outstanding di SRBI sebesar Rp65,69 triliun.
4. Buyback Saham BUMN
Aksi pembelian kembali (buyback) saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mampu menopang IHSG dari keterpurukan, bahkan membawa indeks acuan yang sempat menyentuh level 5.700 kembali ke level psikologis 6.000.
Aksi buyback saham-saham BUMN tersebut dilakukan oleh Badan Pengelola Daya Anagata Nusantara (Danantara), pengelola dana publik, seperti BPJS Ketenagakerjaan, hingga perusahaan tercatat (emiten).
BEI juga memberikan dukungan luas bagi emiten untuk melakukan buyback tanpa melalui prosedur persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) saat kondisi pasar berfluktuasi.
5. Penyesuaian Anggaran MBG
Dari sisi fiskal, pemerintah memberi sinyak sedang melakukan penghitungan ulang pos anggaran sesuai kebutuhan program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) pada Tahun 2026.
Juru bicara presiden, Prasetyo Hadi, menyampaikan pemerintah telah mengatur ulang tata kelola di seluruh aspek, seperti penghitungan jumlah pemerima manfaat dengan mengkaji kembali daftar penerima, dan mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan. Penghitungan yang sedang dilakukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama lembaga terkait ditargetkan rampung pada Juli 2026.
Sinergi pemerintah yang tercermin dalam kebijakan moneter dan fiskal untuk meredam tekanan terhadap rupiah dan IHSG menjadi sinyal bahwa pemerintah siap melakukan intervensi, dan menerapkan disiplin fiskal.
Hal inilah yang membuat investor terutama asing kembali melirik pasar keuangan domestik sehingga arus modal masuk atau capital inflow kembali menyasar rupiah, IHSG hingga SUN. (jea)
