BRIEF.ID – Sekjen Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto mengatakan, masih banyak keterbatasan di daerah terkait pelaksanaan inventarisasi data dan informasi dari pelaku usaha bidang energi di daerah beserta pengelolaan datanya.
Selain itu, tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam mengimplementasikan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) di tingkat provinsi.
“Memang masih banyak tantangan dalam pengembangan energi di daerah. Hal ini terjadi karena terhambat keterbatasan kewenangan daerah dalam pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), termasuk konservasi energi,” kata Djoko saat berbicara pada Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) di Jakarta, pada Kamis (25/1/2024).
FGC yang dibuka Pendiri PYC sekaligus Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Purnomo Yusgiantoro, mengusung tema “Peran Strategis Daerah dalam Implementasi Reformasi Energi di Indonesia dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Ekonomi.”
Pembicara lainnya adalah Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Restuardy Daud, Sekjen Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADP-MET) Andang Bachtiar, dan Brokerage Investment Lead Mentari Iwan Adhisaputra.
Djoko mengatakan, saat ini permintaan energi, terutama provinsi-provinsi di luar Pulau Jawa masih terbatas. Selain itu, ketergantungan kepada energi fosil masih tinggi dan nilai investasi EBT masih relatif tinggi.
“Harus diakui infrastruktur energi yang belum merata secara kualitas dan kuantitas. Ketersediaan sumber daya manusia juga yang belum memadai sehingga sinergisitas antar pemangku kepentingan dalam pengembangan EBT masih rendah,” ujarnya.
Di sisi lain, lanjut Djoko, kini terdapat 33 provinsi telah memiliki nomor register atau menetapkan Perda Rencana Umum Energi Daerah (RUED), yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Lampung, dan Bengkulu.
Selanjutnya, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Jambi, Aceh, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Selatan, Bali, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat,Sulawesi Selatan, Maluku, Riau, Sumatera Utara, Maluku Utara, Banten, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, Kepulauan Riau dan Papua Barat.
