BRIEF.ID – Pemerintah tengah menyiapkan program Satu Orang Satu Rekening untuk meningkatkan inklusi keuangan nasional hingga 99% dari posisi 93,61 persen pada 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program yang rencananya menyasar 25 juta warga prasejahtera ini akan didukung anggaran sebesar Rp1,28 triliun, termasuk setoran awal Rp50.000 untuk setiap rekening.
Menurutnya, program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Rencana itu disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Kamis (22/10) malam.
“Kami siapkan program satu orang satu rekening dan dengan program ini inklusivitas keuangan kita mendekati 99 persen. Jadi naik dari 93 menjadi 99 persen,” tutur Airlangga.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), tingkat inklusi keuangan nasional pada 2026 mencapai 93,61%. Pemerintah berharap program baru tersebut dapat memperluas kepemilikan rekening sekaligus untuk meningkatkan keterhubungan masyarakat dengan sistem keuangan formal.
Program Satu Orang Satu Rekening akan menyasar 25 juta warga berusia 17 tahun ke atas yang masuk kelompok desil 1 hingga 4 atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah. Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran Rp1,28 triliun, termasuk untuk membiayai setoran awal sebesar Rp50.000 per rekening.
Airlangga mengungkapkan bahwa data calon penerima program masih dalam tahap persiapan. Pemerintah melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk menyiapkan data tersebut.
“Dan saat ini datanya sedang disiapkan oleh BRI dan Bank Syariah Indonesia,” kata Airlangga.
Selain program tersebut, pemerintah kata Airlangga juga mendorong inklusi keuangan melalui program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR). Program ini telah menjangkau 59,18 juta peserta dengan total dana tabungan mencapai Rp27 triliun.
Program KEJAR rencananya diarahkan untuk memperkenalkan layanan keuangan sejak dini agar pelajar memahami cara mengelola uang dan membangun kebiasaan menabung. Upaya tersebut juga diharapkan memperkuat literasi keuangan, bukan sekadar meningkatkan kepemilikan rekening.
Di sisi pembiayaan, pemerintah memperluas akses kredit melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan sektor pertanian, industri padat karya, serta program perumahan. Berbagai inisiatif tersebut turut dikembangkan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Pemerintah menargetkan penyaluran kredit mencapai Rp300 triliun sepanjang 2026. Hingga 20 Oktober 2026, realisasi penyaluran kredit tercatat sebesar Rp257,84 triliun kepada sekitar 4 juta debitur.
Dengan capaian tersebut, realisasi penyaluran kredit telah mencapai sekitar 85,9% dari target tahunan. Pemerintah masih perlu menyalurkan sekitar Rp42,16 triliun untuk memenuhi sasaran Rp300 triliun hingga akhir tahun.
Pemerintah juga berupaya memperluas pembiayaan bagi perempuan prasejahtera melalui penurunan suku bunga kredit. Menurut Airlangga, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meringankan beban pembiayaan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
“Yang terbaru arahan Bapak Presiden kredit perempuan prasejahtera bunganya diturunkan dari 18 persen sampai 25 persen menjadi 8 (persen) flat per tahun. Jadi sudah dilaksanakan,” ujar Airlangga.
Penurunan suku bunga dari kisaran 18 persen hingga 25 persen menjadi 8 persen per tahun diharapkan membuat pembiayaan lebih terjangkau bagi perempuan prasejahtera. Namun, dampak kebijakan tersebut terhadap kemampuan masyarakat mengakses kredit dan mengembangkan usaha akan bergantung pada persyaratan pembiayaan, proses penyaluran, serta keberlanjutan usaha penerima. (ayb)
