BRIEF.ID – Presiden Prabowo Subianto mengancam bakal mencabut konsesi pertambangan dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak menunjukkan aktivitas nyata selama lebih dari dua tahun.
Menurut Prabowo, kebijakan tersebut ditujukan untuk menertibkan izin yang dikuasai perusahaan tanpa realisasi kegiatan usaha, termasuk konsesi yang mangkrak selama puluhan tahun.
Prabowo menegaskan, pemerintah tidak boleh sembarangan memberikan konsesi kepada perusahaan tanpa memastikan kemampuan dan keseriusan pemegang izin dalam merealisasikan kegiatan usahanya.
“Kita tidak boleh terlalu mudah membagi-bagi konsesi. Kita harus teliti apakah pihak yang kita percayakan untuk mengelola konsesi itu benar-benar punya kemampuan atau tidak untuk menjalankannya,” tutur Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10).
Menurut Prabowo, persoalan konsesi yang tidak dimanfaatkan telah berlangsung selama bertahun-tahun. Kondisi tersebut dinilai merugikan negara karena potensi sumber daya alam tidak segera dikembangkan untuk mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
“Masalahnya, banyak konsesi kita berikan, puluhan tahun tidak dikerjakan. Inilah yang sudah kita tertibkan,” katanya di hadapan para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia.
Prabowo menduga sebagian pengusaha pada masa lalu mengajukan konsesi bukan untuk menjalankan kegiatan pertambangan, melainkan demi kepentingan spekulasi bisnis. Menurutnya, setelah memperoleh izin, perusahaan tersebut dinilai tidak menunjukkan keseriusan untuk mengembangkan proyeknya.
“Mungkin dulu, para pengusaha tertentu berspekulasi dengan meminta konsesi. Mereka bukan ahli tambang, mereka tidak mengerti operasi tambang, tetapi meminta konsesi begitu saja,” ujar Prabowo.
Dia juga menilai praktik tersebut berpotensi membuat kekayaan alam Indonesia tidak memberikan manfaat optimal bagi negara. Apalagi, penguasaan konsesi dalam jangka panjang tanpa realisasi investasi dapat menghambat pengembangan proyek yang berpotensi menciptakan lapangan kerja dan mendorong aktivitas ekonomi daerah.
Maka dari itu, Prabowo menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memperketat evaluasi terhadap pemegang konsesi yang tidak menunjukkan aktivitas nyata. Pemerintah, menurutnya, harus mengambil tindakan yang tegas terhadap izin yang tidak dimanfaatkan sesuai tujuan pemberiannya.
“Saya memberi instruksi kepada Menteri ESDM, jika lebih dari dua tahun tidak ada aktivitas nyata, cabut!” tegasnya.
Salah satu proyek yang menjadi sorotan Prabowo adalah pengembangan gas alam Abadi di Blok Masela, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Proyek yang melibatkan perusahaan energi asal Jepang, INPEX, itu telah melalui proses pengembangan panjang sejak kontrak pengelolaannya dimulai pada 1998.
Prabowo menyoroti lamanya proses pengembangan proyek tersebut yang menurutnya belum menghasilkan realisasi sebagaimana diharapkan. Dia menyebut konsesi di Blok Masela telah berlangsung selama 28 tahun, sementara proyek tersebut dinilai belum dikerjakan secara optimal.
“Ada konsesi 28 tahun di Maluku, Masela. 28 tahun tidak dikerjakan,” ungkapnya.
Proyek Blok Masela diperkirakan membutuhkan investasi sekitar US$20 miliar dan direncanakan mencakup pembangunan fasilitas produksi gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG).
Besarnya nilai investasi membuat percepatan proyek ini menjadi penting, baik untuk pengembangan sektor energi maupun potensi manfaat ekonominya bagi Indonesia.
Prabowo mengatakan telah bertemu dengan sejumlah tokoh di Jepang untuk meminta kepastian mengenai komitmen INPEX dalam melanjutkan proyek tersebut.
Dalam pertemuan itu, dia menyampaikan pemerintah Indonesia mempertimbangkan pencabutan hak pengelolaan apabila perusahaan tidak lagi berminat merealisasikan investasi.
“Saya terbang ke Jepang, saya ketemu tokoh-tokoh di Jepang. Saya tanya dengan hormat, saya tanya dengan sopan. Sebagai Presiden, saya harus sopan. Saya bertanya dengan baik, ‘Yang Mulia, apakah pihak Jepang, pihak INPEX, masih tertarik mengerjakan proyek ini? Kalau tidak, terpaksa kami harus mencabutnya,” tutur Prabowo.
Dia menekankan, kepastian pelaksanaan proyek tidak hanya berkaitan dengan kepentingan investor dan pemerintah, tetapi juga kebutuhan masyarakat terhadap lapangan kerja dan peluang ekonomi. Menurutnya, sumber daya alam harus dikelola secara produktif agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas.
“Rakyat kami sangat membutuhkan. Rakyat kami masih banyak yang hidupnya susah,” ujarnya.
Prabowo menyebut pihak INPEX yang hadir dalam pertemuan sebelumnya telah berkomitmen mempercepat pelaksanaan proyek Blok Masela. Namun, realisasi komitmen tersebut masih perlu dibuktikan melalui perkembangan kegiatan di lapangan.
“Insya Allah, pihak INPEX yang hadir kemarin telah berjanji bahwa dalam enam bulan kegiatan proyek sudah akan dimulai. Ya, kita lihat saja nanti,” kata Prabowo. (ayb)
