BRIEF.ID – Wakil Presiden (Wapres), Ma’ruf Amin, meresmikan peluncuran Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP) di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (7/6/2024).
“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua, saya nyatakan resmi diluncurkan,” kata Ma’ruf Amin, dalam sambutannya.
Menurut Wapres, peluncuran RIPPP dan SIPPP menjadi penentu kemajuan Papua di masa depan, melalui upaya percepatan pembangunan yang terencana sesuai program prioritas pemerintah.
Upaya itu, lanjutnya, juga sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang bersifat Indonesia-sentris untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah.
“Desain dan kerangka perencanaan ini tentunya dapat membawa semangat, paradigma, dan terobosan baru dalam rangka mewujudkan lompatan kesejahteraan Papua dalam 20 tahun mendatang,” ungkap Ma’ruf.
Dia menjelaskan, RIPPP 2022-2041 mengusung visi besar “Terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera”, dengan tiga misi utama, yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.
Arah kebijakan pembangunan wilayah Papua tersebut diselaraskan ke dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 dengan tema “Percepatan Pembangunan Wilayah Papua menuju Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif”.
“Kebijakan dan strategi pembangunan Papua terus didorong demi menguatkan peran pemerintah daerah otonom baru dalam meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua, salah satunya melalui penguatan regulasi,” ujar Wapres.
Hal tersebut penting sebagai payung hukum dan pedoman dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan pengendalian percepatan pembangunan di Papua.
Di samping itu, Wapres mengungkapkan salah satu terobosan strategis lainnya dalam upaya percepatan pembangunan Papua, yakni melalui Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP).
“Saya harap SIPPP dapat berperan penting dalam perencanaan pembangunan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelarasan perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah serta pemantauan, pengendalian, pelaporan, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan,” tutur Ma’ruf.
Dia berharap, SIPPP dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan di pusat dan daerah, termasuk masyarakat dalam rangka perencanaan pembangunan di wilayah Papua.
Terkait dengan itu, SIPPP harus dikembangkan dan diintegrasikan dengan berbagai platform sistem informasi lainnya sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem sekaligus mendukung penguatan tata kelola pembangunan di wilayah Papua.
