BRIEF.ID – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum penting bagi rakyat mengevaluasi kondisi ekonomi Indonesia. Sejumlah indikator menunjukkan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, investasi meningkat, dan angka kemiskinan menurun. Di sisi lain, tantangan besar masih membayangi, terutama terkait daya beli masyarakat, harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, dan pemerataan kesejahteraan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% pada Triwulan I 2026 dan 5,29% pada Triwulan II 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi semester I 2026 mencapai 5,45%.
Angka tersebut menunjukkan perekonomian nasional masih terus berkembang. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak otomatis berarti seluruh masyarakat mengalami peningkatan kesejahteraan.
Pertanyaan mendasarnya adalah apakah pertumbuhan tersebut benar-benar dirasakan oleh pekerja, petani, nelayan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta keluarga berpenghasilan rendah.
Investasi Meningkat
Selama periode Triwulan IV 2024 hingga Triwulan III 2026, realisasi investasi Indonesia dilaporkan mencapai Rp 3.923,2 triliun. Investasi ini menjadi salah satu indikator aktivitas ekonomi dan kepercayaan pelaku usaha terhadap prospek Indonesia.
Keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari besarnya modal yang masuk. Pemerintah juga perlu memastikan investasi menciptakan lapangan kerja yang layak, memberikan upah memadai, dan meningkatkan kemampuan industri dalam negeri.
Masyarakat membutuhkan pekerjaan dengan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, kualitas pekerjaan, kepastian hubungan kerja, dan perlindungan tenaga kerja harus menjadi bagian penting dari evaluasi ekonomi dua tahun pemerintahan.
BPS juga mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 sebanyak 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan Maret 2025 yang mencapai sekitar 23,85 juta orang atau 8,47%.
Penurunan ini merupakan perkembangan positif. Meski demikian, jumlah penduduk miskin yang masih mencapai hampir 23 juta orang menunjukkan bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan belum selesai.
Pemerintah dituntut memperkuat program pengentasan kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas masyarakat, dan memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
Selain itu, penurunan angka kemiskinan harus diikuti peningkatan pendapatan dan kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, serta tempat tinggal.
Persoalan lain yang dirasakan langsung masyarakat adalah harga kebutuhan pokok.
Bank Indonesia (BI) mencatat inflasi tahunan pada September 2026 sebesar 3,28%. Sementara itu, inflasi kelompok pangan bergejolak mencapai 5,03% secara tahunan.
Kenaikan harga pangan dapat memberikan tekanan lebih besar kepada keluarga berpenghasilan rendah karena sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk membeli makanan dan memenuhi kebutuhan dasar.
Pemerintah diharapkan terus menjaga pasokan pangan, memperbaiki distribusi, mengurangi hambatan perdagangan antardaerah, dan mengawasi potensi praktik yang merugikan konsumen.
Keberhasilan pengendalian inflasi seharusnya tidak hanya terlihat dalam statistik, tetapi juga dirasakan melalui harga beras, telur, cabai, minyak goreng, dan kebutuhan sehari-hari yang terjangkau.
Tahun Ketiga
Memasuki tahun ketiga, pemerintah menghadapi sejumlah pekerjaan rumah ekonomi.
Pertama, menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap stabil tanpa mengabaikan pemerataan pendapatan.
Kedua, memperluas lapangan kerja berkualitas dan meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia.
Ketiga, menjaga harga kebutuhan pokok agar tidak membebani rumah tangga berpenghasilan rendah.
Keempat, memperkuat UMKM agar mampu berkembang, memperoleh akses pembiayaan, dan bersaing di pasar yang lebih luas.
Kelima, memastikan anggaran negara digunakan secara efektif untuk program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Evaluasi pada kebijakan ekonomi juga harus memperhatikan keberlanjutan fiskal, produktivitas industri, ketimpangan pendapatan, dan kualitas pelayanan publik.
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran memperlihatkan bahwa ekonomi Indonesia masih tumbuh dan sejumlah indikator sosial menunjukkan perbaikan. Namun, capaian ini perlu dibaca bersama berbagai tantangan yang masih dihadapi masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi sebesar 5% lebih merupakan indikator penting, tetapi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Besarnya investasi juga harus dibarengi penciptaan pekerjaan layak, sementara penurunan kemiskinan perlu disertai peningkatan pendapatan dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup.
Pada akhirnya, keberhasilan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh angka pertumbuhan, nilai investasi, atau besarnya anggaran pemerintah.
Ukuran yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat adalah apakah mereka lebih mudah mendapatkan pekerjaan, mampu membeli kebutuhan pokok, memperoleh pendidikan dan layanan kesehatan yang layak, serta memiliki peluang untuk meningkatkan taraf hidup.
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berhenti sebagai angka statistik, tetapi benar-benar menghasilkan kesejahteraan yang lebih luas dan merata bagi rakyat Indonesia. (nov)
