BRIEF.ID – Memperingati dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, diwarnai rencana demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil di Jakarta, Selasa (20/10/2026). Momentum dua tahun pemerintahan ini akan dimanfaatkan untuk menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, mulai dari persoalan ekonomi, kebebasan berpendapat, pemberantasan korupsi, hingga mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan.
Aksi ini digagas Komite Sadar (Selamatkan Daulat Rakyat), yang melibatkan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi bersama elemen masyarakat sipil. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), Yatalathof Ma’shum Imawan, mengatakan aksi itu merupakan respons atas berbagai persoalan yang dihimpun dari masyarakat.
Laporan NU Online pada Senin (19/10/2026) menyebutkan, aspirasi tersebut dikumpulkan melalui survei terhadap 560 responden dari Sumatera hingga Papua. Hasil survei itu menjadi salah satu dasar bagi mahasiswa untuk menyusun tuntutan kepada pemerintah.
Dua Titik Aksi
Di Jakarta, demonstrasi direncanakan berlangsung di dua lokasi. Aksi simbolik dijadwalkan di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, pada pukul 09.00 WIB, kemudian dilanjutkan dengan aksi massa di kawasan Tugu Tani pada pukul 15.00 WIB.
Sejumlah organisasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi direncanakan terlibat dalam gerakan tersebut. Selain BEM UI, elemen mahasiswa dari sejumlah kampus lain juga menyuarakan kritik terhadap jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa dan masyarakat sipil membawa lima tuntutan utama.
Pertama, mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir sebagai bencana nasional, disertai pemulihan kesehatan warga terdampak dan penindakan terhadap korporasi yang terbukti bertanggung jawab.
Kedua, mendesak perbaikan tata kelola ekonomi dan pemulihan kepercayaan pasar. Tuntutan ini mencerminkan perhatian terhadap kebijakan ekonomi dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat.
Ketiga, menuntut penghentian pembatasan kebebasan berpendapat. Mahasiswa menempatkan kebebasan sipil sebagai salah satu persoalan penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
Keempat, mendesak pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Mereka menuntut penegakan hukum yang konsisten serta pertanggungjawaban terhadap praktik korupsi.
Kelima, meminta pemerintah menekan biaya pendidikan dan kesehatan serta menjamin akses pelayanan publik yang lebih terjangkau dan merata.
Masyarakat Bertanya
Peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran tidak hanya menjadi penanda perjalanan kekuasaan, tetapi juga momentum bagi masyarakat untuk mempertanyakan sejauh mana kebijakan pemerintah menjawab kebutuhan publik.
Persoalan ekonomi, kualitas pelayanan publik, kebebasan sipil, dan penegakan hukum merupakan isu yang membutuhkan penanganan konkret. Karena itu, tuntutan mahasiswa menjadi bagian dari ruang evaluasi publik terhadap pelaksanaan pemerintahan.
Di sisi lain, penilaian menyeluruh terhadap kinerja pemerintah perlu didasarkan pada data yang terukur, termasuk capaian program, kondisi ekonomi rumah tangga, kualitas layanan publik, serta perkembangan penegakan hukum dan perlindungan hak warga negara.
Demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat yang dijamin dalam negara demokrasi. Aspirasi yang disampaikan di jalanan selanjutnya menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memberikan penjelasan, membuka ruang dialog, dan menunjukkan tindak lanjut yang dapat dievaluasi masyarakat.
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum untuk menguji hubungan antara janji politik, pelaksanaan kebijakan, dan hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat. (nov)
