BRIEF.ID – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi ujian serius bagi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk membuktikan bahwa pengelolaan aset negara bernilai jumbo benar-benar menghasilkan manfaat bagi rakyat.
Di tengah rencana investasi 26 proyek hilirisasi senilai Rp225 triliun, publik menanti bukti konkret berupa realisasi investasi, penciptaan lapangan kerja, keuntungan yang terukur, serta transparansi pengelolaan aset negara.
Besarnya nilai investasi tidak boleh berhenti sebagai angka dalam pengumuman. Pemerintah dan Danantara harus memastikan bahwa setiap proyek memberikan hasil nyata bagi perekonomian nasional, memperkuat industri dalam negeri, membuka kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Danantara memegang peran strategis dalam agenda ekonomi pemerintahan Prabowo-Gibran. Lembaga ini diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan aset negara dan mengarahkan investasi ke sektor-sektor produktif yang memiliki nilai tambah bagi Indonesia.
Peran strategis ini juga membawa tanggung jawab besar. Pengelolaan aset negara harus dilakukan secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap keputusan investasi perlu didasarkan pada perhitungan bisnis yang matang, analisis risiko, serta manfaat ekonomi yang jelas.
Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, melaporkan realisasi investasi nasional mencapai Rp3.923,2 triliun selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Investasi ini tercatat menyerap 5.485.944 tenaga kerja.
Pernyataan itu disampaikan Rosan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026), menjelang peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Rosan mengatakan, perhitungan itu mencakup periode Triwulan IV 2024, sepanjang 2025, hingga Triwulan III 2026. Angka tersebut merupakan akumulasi realisasi investasi nasional selama periode yang dilaporkan, bukan investasi yang seluruhnya berasal dari Danantara.
Berapa yang Sudah Terealisasi?
Danantara menyiapkan investasi senilai Rp225 triliun untuk 26 proyek hilirisasi strategis. Program ini diproyeksikan menyerap 37.833 tenaga kerja dan memperkuat industri nasional.
Hilirisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam melalui pengolahan di dalam negeri. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi juga dapat menghasilkan produk olahan bernilai ekonomi lebih tinggi.
Meski demikian, nilai investasi yang direncanakan tidak boleh disamakan dengan dana yang sudah direalisasikan. Publik perlu memperoleh informasi mengenai proyek yang telah memasuki tahap pembangunan, proyek yang sudah beroperasi, nilai modal yang benar-benar dikeluarkan, serta hasil yang telah dicapai.
Keterbukaan data tersebut penting untuk mengukur perkembangan program secara objektif. Tanpa informasi yang jelas, masyarakat akan kesulitan membedakan antara target, komitmen investasi, dan hasil nyata di lapangan.
Proyeksi penyerapan 37.833 tenaga kerja menjadi salah satu indikator yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proyek hilirisasi.
Namun, keberhasilan tidak cukup diukur dari jumlah tenaga kerja yang direncanakan. Danantara perlu menjelaskan berapa banyak pekerjaan yang benar-benar tercipta, apakah pekerjaan tersebut bersifat sementara atau permanen, serta bagaimana tingkat upah dan perlindungan tenaga kerjanya.
Investasi seharusnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Selain itu, proyek-proyek strategis perlu membuka peluang bagi pelaku usaha lokal agar manfaat ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada perusahaan besar.
Keterlibatan pemasok lokal, UMKM, dan tenaga kerja daerah juga perlu menjadi bagian dari evaluasi. Dengan demikian, hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai produksi, tetapi turut menggerakkan ekonomi di sekitar lokasi proyek.
Transparansi Pengelolaan Aset Negara
Pengelolaan aset negara dalam skala besar menuntut sistem pengawasan yang kuat. Danantara perlu memastikan bahwa keputusan investasi dilakukan berdasarkan pertimbangan profesional, bukan kepentingan kelompok tertentu.
Publik perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai kinerja investasi, keuntungan dan kerugian, risiko bisnis, kewajiban perusahaan, serta mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan aset.
Transparansi juga diperlukan untuk memastikan bahwa investasi tidak menimbulkan beban yang tidak sebanding dengan manfaatnya. Proyek yang memiliki nilai besar belum tentu menghasilkan keuntungan besar apabila perencanaannya tidak matang atau menghadapi risiko pasar yang tinggi.
Pengawasan internal harus berjalan bersama mekanisme audit dan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil evaluasi juga perlu disampaikan secara jelas agar dapat menjadi dasar penilaian terhadap kinerja Danantara.
Pemerintah menempatkan investasi sebagai salah satu instrumen untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Danantara diharapkan ikut mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada 2027.
Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus disertai peningkatan produktivitas, penciptaan pekerjaan berkualitas, dan pemerataan pendapatan.
Keberhasilan investasi tidak boleh hanya dilihat dari besarnya modal yang masuk atau nilai proyek yang diumumkan. Pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan hidup, dan keberlanjutan keuangan perusahaan negara.
Proyek hilirisasi, misalnya, perlu memberikan nilai tambah bagi perekonomian tanpa mengabaikan dampak lingkungan dan hak masyarakat di sekitar wilayah pembangunan.
Jika investasi mampu meningkatkan produksi, memperluas kesempatan kerja, memperkuat usaha lokal, dan memberikan kontribusi ekonomi yang berkelanjutan, manfaatnya akan lebih luas daripada sekadar peningkatan angka investasi.
Ujian Nyata Tahun Ketiga
Memasuki tahun ketiga pemerintahan Prabowo-Gibran, Danantara perlu menunjukkan hasil yang terukur. Ada tiga hal yang menjadi perhatian utama: realisasi investasi, akuntabilitas pengelolaan aset, dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pertama, pemerintah perlu menyampaikan perkembangan setiap proyek secara transparan, termasuk nilai investasi yang sudah direalisasikan dan target penyelesaian.
Kedua, kinerja investasi harus dievaluasi berdasarkan hasil keuangan dan risiko yang dihadapi. Pengelolaan aset negara harus memberikan manfaat yang sepadan dengan modal dan risiko yang ditanggung.
Ketiga, dampak terhadap masyarakat harus menjadi bagian penting dari penilaian. Penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, keterlibatan UMKM, dan kontribusi terhadap perekonomian daerah perlu diukur secara berkala.
Langkah tersebut penting agar publik dapat menilai kinerja Danantara berdasarkan data, bukan sekadar pernyataan atau target yang belum tercapai.
Publik menilai bahwa keberhasilan Danantara tidak ditentukan oleh seberapa besar nilai investasi yang diumumkan, melainkan oleh seberapa efektif aset negara dikelola, seberapa transparan hasilnya dilaporkan, dan seberapa nyata manfaatnya dirasakan rakyat.
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum untuk membuktikan bahwa Danantara mampu menjalankan mandat strategisnya secara profesional dan bertanggung jawab. Investasi Rp225 triliun harus diterjemahkan menjadi hasil yang terukur, bukan sekadar janji pertumbuhan ekonomi.
Rakyat membutuhkan bukti bahwa kekayaan negara dikelola untuk kepentingan publik. Karena itu, transparansi, pengawasan, dan pencapaian yang dapat diverifikasi harus menjadi bagian utama dari perjalanan Danantara pada tahun-tahun mendatang. (nov)
