Puan Maharani: DPR-DPD RI Kawal Pemerintahan Baru

BRIEF.ID – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan seluruh anggota DPR-DPD Republik Indonesia (RI) terpilih melalui Pemilu 2024 agar mengawal pemerintahan yang akan datang.  DPR-DPD RI memiliki tugas pengawasan dan pengawalan.

Hal itu disampaikan Puan saat berpidato pada acara pemantapan nilai-nilai kebangsaan calon anggota DPR-DPD RI terpilih, periode 2024-2029 di  Jakarta, Sabtu (21/9/2024).

“Melalui fungsi dan tugasnya, DPR RI dan DPD RI ikut mengawal jalannya pemerintahan dalam menyelenggarakan pembangunan nasional sehingga tercapai kesejahteraan rakyat, kemajuan di segala bidang dan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia,” kata Puan.

Ketua DPR RI perempuan pertama itu mengatakan, ada banyak tantangan dan masalah yang akan dihadapi anggota DPR RI dan DPD RI, salah satunya terkait menyelesaikan persoalan struktural untuk keluar dalam middle income trap.

“Masalah-masalah struktural yang sedang kita hadapi saat ini, antara lain kedaulatan pangan, energi, kesenjangan ekonomi, kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, industri nasional, yang ekonomi kerakyatan, sumber daya manusia dan lain sebagainya,” ujarnya.

“Belum lagi bonus demografi yang harus kita optimalkan dengan sebaik-baiknya, sehingga nantinya tidak menjadi beban demografi yang menghambat kemajuan bangsa dan negara,” sambung dia.

Puan  menyampaikan, selamat kepada calon anggota legislatif terpilih 2024-2029. Puan mengatakan terpilihnya calon anggota dalam Pemilu 2024 bukan hal mudah.

Sebagai informasi, pelantikan anggota DPR RI dan DPD RI terpilih akan digelar 1 Oktober 2024.

“Saya paham dan ikut berjuang bagaimana Pemilu 2024 yang lalu itu bukan suatu hal yang mudah atau perjuangan yang mudah bagi kita semua, suatu perjuangan yang tidak ringan, suatu perjuangan yang indah untuk dikenang bagi kita yang berhasil, namun menjadi hal yang sulit bagi yang belum berhasil,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan komitmen sebagai anggota DPR-DPD RI dibangun atas kesadaran dan pemahaman sebagai bangsa dan negara yang memiliki berbagai suku dan agama. Oleh karena itu,  setiap kebijakan yang dibuat harus berdasarkan kepentingan bangsa dan negara.

“Tugas-tugas kita yang akan kita laksanakan sebagai anggota DPR RI dan anggota DPD RI adalah harusnya sebesar-besarnya, sejatinya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara,” pungkas Puan.