BRIEF.ID – DPR RI setuju belanja negara di Tahun 2027 dinaikkan menjadi Rp4.106 Triliun. Angka tersebut bertambah Rp9 triliun dari anggaran belanja awal Rp4.097 triliun, yang diajukan pemerintah.
Persetujuan itu diberikan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dalam rapat kerja bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2027, di Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Muhidin Mohamad Said, menyampaikan kenaikan anggaran belanja pemerintah dalam RAPBN 2027 terjadi karena membengkaknya belanja Kementerian/ Lembaga (K/L).
Dalam draf RAPBN 2027, belanja pemerintah pusat melonjak menjadi sebesar Rp3.371 triliun, naik 9,1 triliun dibandingkan usulan awal pemerintah.
“Pembengkakan ini terutama dikarenakan belanja Kementerian/Lembaga yang naik menjadi Rp 1.555 triliun dari sebelumnya sebesar Rp1.504 triliun atau naik sebesar Rp51 triliun,” kata Muhidin.
Menurut dia, kebijakan khusus belanja K/L Tahun 2027 diarahkan antara lain untuk melanjutkan dan memberi penajaman pada Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)
Sebaliknya, lanjut Muhidin, belanja Non K/L dalam RAPBN 2027 justru menyusut menjadi sebesar Rp1.814 triliun atau turun dari usulan awal pemerintah yang sebesar Rp1.857 triliun.
Muhidin mengungkapkan, Banggar DPR juga sepakat untuk anggaran TKD (Transfer ke Daerah) tidak mengalami perubahan atau tetap sebesar Rp735 triliun seperti yang diusulkan pemerintah.
Sebagai informasi, Kemenkeu menargetkan anggaran belanja negara pada dalam RAPBN 2027 mencapai Rp4.097 triliun, meningkat 6,6% dibanding proyeksi belanja negara pada 2026 yang sebesar Rp3.842 triliun.
Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan DPR pada 27 Agustus 2026, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan pemerintah akan menjalankan belanja berkualitas, yang efektif dan efisien untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.
Hal itu, lanjutnya, dilakukan dengan cara pro-growthdanpro-welfaremendukung Program Kerja Prioritas Nasional, dan refocusing (fokus kembali) belanja pemerintah.
Pemerintah juga akan melakukan penguatan belanja produktif, efektivitas subsidi, dan perlindungan sosial, serta efektivitas sinergi serta hamonisasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Terkait belanja pemerintah pusat Tahun 2027, Purbaya mengatakan, direncanakan mencapai Rp3.362 triliun atau tumbuh 3,6% dibanding proyeksi belanja pada 2026 yang sebesar Rp3.245 triliun. Angka tersebut, terdiri dari belanja K/L Rp1.504,7 triliun dan belanja non-K/L Rp1.857 triliun. (Jea)
