BRIEF.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju untuk mengantisipasi potensi terjadinya lonjakan mobilitas masyarakat pada liburan Natal dan Tahun Baru 2023.
“Saya hanya ingin memberikan peringatan, hati-hati ada lonjakan pada kegiatan transportasi bahwa ada potensi pergerakan 44 juta orang di Natal dan Tahun Baru ini,” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai Persiapan Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023, di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/12/2022).
Sementara itu, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan, puncak arus mudik pada Natal tahun 2022 diprediksi pada tanggal 23-24 Desember, sedangkan untuk Tahun Baru pada tanggal 30-31 Desember 2022.
“Puncak mudik pada Natal tahun 2022 itu sekitar tanggal 23 sampai 24 Desember, sedangkan arus balik itu 25 sampai 26 Desember. Sedangkan untuk puncak arus mudik perayaan tahun baru itu tanggal 30 sampai dengan 31 Desember dan puncak arus balik tahun baru yaitu 1 sampai dengan 2 Januari [2023],” kata Muhadjir saat memberikan keterangan pers usai menghadiri rapat terbatas.
Ia mengatakan, terkait mobilitas masyarakat, Presiden Jokowi meminta jajaran terkait untuk memastikan ketatalaksanaan lalu lintas.
Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta jajaran terkait untuk memastikan kesiapan dan ketersediaan bahan pokok serta bahan bakar minyak (BBM) selama Nataru. Selain itu, perayaan Natal dan Tahun Baru dapat berjalan baik, tertib, dan aman.
“Pengamanan di dalam kegiatan peribadatan sehingga bisa menjamin kegiatan peribadatan yang dilakukan umat Kristiani pada Natal itu berjalan dengan baik, tertib, aman, dan betul-betul bisa khidmat sesuai dengan tujuan dari ibadah itu sendiri. Kemudian juga keamanan dalam masalah perayaan Tahun Baru tahun 2023,” jelas Muhadjir.
Dikatakan, seluruh jajaran pemerintah siap untuk melaksanakan arahan Presiden Jokowi dan memastikan masyarakat dapat merayakan Nataru dengan nyaman dan aman.
“Secara umum dari kementerian-kementerian terkait sudah siap untuk melaksanakan sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden. Kementerian Perhubungan, Kapolri, Kementerian PUPR [Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat], Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perdagangan, Pertamina, dan tentu saja juga Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang akan mengawal dari masalah cuaca, dan BNPB yang juga akan mengantisipasi kemungkinan adanya bencana,”kata Muhadjir.
