BRIEF.ID – Pemerintah mengerahkan 69.190 personel gabungan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas. Meski operasi pemadaman pada 12 Oktober 2026 berhasil menjangkau 440,59 hektare lahan, sebanyak 639,27 hektare lainnya masih memerlukan penanganan lebih lanjut.
Berdasarkan data Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI yang dirilis pada Rabu (14/10/2026), pemerintah masih mencatat 230 titik panas (hotspot) berlevel tinggi dan 166 titik kebakaran (firespot) di enam provinsi prioritas. Data tersebut menunjukkan bahwa upaya pemadaman belum sepenuhnya menuntaskan kebakaran di wilayah sasaran.
Dari total target area penanganan seluas 1.079,82 hektare, lahan yang berhasil dipadamkan mencapai 440,59 hektare. Dengan demikian, sekitar 59,2% dari luas area sasaran masih belum padam dan membutuhkan operasi lanjutan.
Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah, terutama untuk memastikan bahwa penurunan jumlah titik panas tidak sekadar menjadi indikator perbaikan sementara. Keberhasilan penanganan karhutla juga perlu diukur dari luas lahan yang benar-benar padam serta kemampuan mencegah api kembali menyala.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan bahwa kebutuhan personel dan peralatan untuk menangani karhutla harus menjadi prioritas pemerintah. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat terbatas penanganan karhutla pada Senin (12/10/2026).
“Kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kamu butuh, sampaikan, ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini. Dan kita harus mencegah ke depan,” kata Prabowo, sebagaimana dikutip Bakom RI.
Di lapangan, Satgas Darat melakukan pemeriksaan langsung atau ground check terhadap hotspot dan firespot di enam provinsi prioritas. Langkah ini ditujukan untuk memastikan titik yang terdeteksi dapat diverifikasi dan ditindaklanjuti melalui operasi pemadaman.
Kalimantan Barat menjadi salah satu wilayah dengan pengerahan personel terbesar, yakni 14.458 orang. Sementara itu, Kalimantan Tengah mengerahkan 13.699 personel dan Kalimantan Selatan sebanyak 7.927 personel.
Di Pulau Sumatra, pengerahan personel meliputi 12.285 orang di Sumatera Selatan, 14.837 orang di Riau, serta 5.984 orang di Jambi. Dengan total tersebut, pemerintah mengandalkan operasi darat untuk menjangkau lokasi kebakaran sekaligus memantau perkembangan kondisi di wilayah rawan.
Selain operasi darat, Satgas Udara mengerahkan 16 pesawat Casa untuk patroli udara dan operasi modifikasi cuaca (OMC). Pemerintah juga menyiagakan 34 helikopter untuk mendukung pemadaman melalui operasi water bombing.
Patroli udara dilaksanakan di Kalimantan Selatan dan Riau. Adapun operasi water bombing dilakukan di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Jambi untuk membantu memadamkan api di lokasi yang menjadi sasaran operasi.
Sementara itu, OMC dilaksanakan di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Jambi. Operasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung penanganan karhutla melalui intervensi terhadap kondisi cuaca.
Bakom RI menyebut jumlah hotspot dan firespot mengalami penurunan dibandingkan laporan sebelumnya. Namun, pemerintah belum merinci dalam keterangan tersebut besaran penurunannya, periode pembanding, maupun distribusi luas lahan yang masih terbakar di setiap provinsi. (ayb)
