BRIEF.ID – Pemerintah memprioritaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan melalui pemadaman darat, dukungan operasi udara, serta pengerahan ribuan personel.
Meski jumlah titik panas nasional turun 77,5% pada 13 Oktober 2026, efektivitas pemadaman dan keberlanjutan penanganan di lapangan masih menjadi tantangan.
Juru Bicara sekaligus Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Berton S.P. Panjaitan, mengatakan pemadaman darat tetap menjadi prioritas pemerintah dalam menangani karhutla.
Menurut Berton, operasi darat dinilai lebih efektif karena petugas dapat menjangkau dan memadamkan titik kebakaran secara langsung. Namun, metode tersebut memiliki keterbatasan, terutama untuk kebakaran yang telah merambat ke lapisan gambut.
“Sedangkan operasi pemadaman tentu mengutamakan operasi darat karena pemadaman ini yang lebih efektif. Operasi darat bisa memadamkan seketika, (walaupun) tidak sampai ke dalam gambut,” tutur Berton dalam konferensi pers, Rabu (14/10).
Keterbatasan penanganan kebakaran di lahan gambut menjadi perhatian karena api yang menjalar di bawah permukaan tanah berpotensi sulit dideteksi dan dipadamkan. Kondisi tersebut membuat pemadaman di permukaan perlu diikuti pemantauan untuk memastikan api tidak kembali muncul.
Selain melakukan operasi darat, pemerintah mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk mendukung pembentukan hujan di wilayah yang membutuhkan penanganan karhutla. Pelaksanaan operasi tersebut bergantung pada ketersediaan dan pertumbuhan awan yang memungkinkan penyemaian.
Berton mengatakan pemerintah berupaya menjaga momentum hujan agar bisa segera melakukan pemadaman yang efektif. Operasi modifikasi cuaca juga disesuaikan dengan kondisi atmosfer dan pergerakan awan di sejumlah wilayah.
“Kemudian operasi OMC. OMC sangat bergantung pada pertumbuhan awan. Jadi ketika pertumbuhan awan ada di Kalimantan Barat kita optimalkan sehingga hujan yang kontinu, yang konsisten itu tetap terjadi. Jadi ini yang kita jaga momentumnya,” katanya.
Untuk penanganan karhutla di Kalimantan Tengah, operasi modifikasi cuaca dilakukan dari beberapa lokasi dan dapat disesuaikan dengan kondisi awan. Sementara itu, dukungan operasi udara untuk Sumatera Selatan direncanakan menggunakan pangkalan di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung.
“Jadi, ada helikopter direncanakan dari sana karena visibility lebih memungkinkan di sana,” ujar Berton.
Dari sisi personel, Kementerian Kehutanan mengerahkan 1.419 personel Manggala Agni di empat provinsi. Selain itu, kementerian menyiapkan 5.000 aparatur sipil negara (ASN), dengan sekitar 2.000 personel berstatus bantuan kendali operasi (BKO) yang saat ini aktif di lapangan.
Sementara itu, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, menyampaikan bahwa jumlah titik panas pada 1–13 Oktober 2026 lebih rendah dibandingkan periode 17–30 September 2026.
Pada periode 17–30 September 2026, Kemenhut mencatat 9.080 titik panas atau rata-rata 649 titik per hari. Jumlah tertinggi terjadi pada 20 September, ketika terdeteksi 1.843 titik panas secara nasional.
Sementara itu, sepanjang 1–13 Oktober 2026 tercatat 7.519 titik panas, dengan puncak 1.029 titik pada 8 Oktober. Penurunan paling tajam terjadi pada 13 Oktober, ketika jumlah titik panas turun dari 1.085 titik sehari sebelumnya menjadi 244 titik.
“Secara nasional, 24 jam terakhir turun 77,5 persen. Khusus untuk di Kalimantan Tengah, terdapat penurunan dari 227 titik hotspot menjadi 65 titik hotspot. Serta di Sumatera Selatan dari 147 titik hotspot menjadi 59 titik hotspot,” tutur Ristianto. (ayb)
