BRIEF.ID – Pemerintah mengakselerasi penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah sebanyak 400 ribu unit. Jumlah ini naik signifikan dibandingkan tahun 2025 yang jumlahnya 45 unit.
“Kita tingkatkan kuota BSPS di seluruh Papua menjadi minimal sekitar 21 ribu unit yang tersebar di 6 provinsi dan 42 kabupaten/kota. Artinya, setiap kabupaten/kota mendapatkan minimal 500 unit,” kata Menteri PKP Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Kamis (30/4/2026).
Maruarar yang akrab disapa Ara mengungkapkan, dari total 400 ribu unit hunian tersebar di seluruh Indonesia, 21 ribu unit tersebar di wilayah Papua. Pelaksanaan BSPS di Papua, lanjutnya, merupakan bentuk keberpihakan pemerintah pada masyarakat sekaligus upaya untuk mendorong pemerataan pembangunan perumahan hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan ini ditempuh agar seluruh masyarakat dapat menikmati hunian yang layak, sehat, dan berkelanjutan.
“Program BSPS adalah bukti nyata kehadiran negara, terutama di Papua. Kita ingin masyarakat memiliki rumah yang layak, sehat, dan aman sebagai fondasi kehidupan yang lebih baik,” ujar Maruarar.
Ara menegaskan komitmen untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) agar dampaknya segera dirasakan oleh masyarakat.
“Program BSPS ini akan mulai dilaksanakan pada bulan Mei 2026. Kita ingin bergerak cepat agar masyarakat segera merasakan manfaatnya,” kata dia. (nov)
