BRIEF.ID – Kursi Wakil Presiden (Wapres) yang diduduki Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan dan ramai diperbincangkan publik. Persoalan dokumen penyetaraan pendidikan yang digunakan dalam pencalonan Gibran pada Pilpres 2024 kembali mencuat setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), pada Oktober 2026.
Perkembangan ini bukan sekadar membuka kembali perdebatan mengenai latar belakang pendidikan Gibran. Lebih jauh, persoalan tersebut menyentuh pertanyaan mendasar tentang persyaratan pejabat publik, kepastian hukum, dan legitimasi kekuasaan dalam sistem demokrasi Indonesia.
Putusan MA pada 30 Oktober 2026 yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek gugatan tidak sah menjadi perkembangan penting. Sebelumnya, MK dalam putusannya pada 6 Oktober 2026 juga menyinggung persoalan pembuktian dokumen pendidikan Gibran.
Kedua putusan itu tidak serta-merta membatalkan pelantikan ataupun mengakhiri jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden. Persoalan mengenai dampak hukum terhadap pemenuhan persyaratan pencalonan masih membutuhkan penjelasan dan proses sesuai ketentuan konstitusi.
Di sinilah persoalan menjadi menarik. Sebab, Gibran bukan hanya seorang pejabat negara, melainkan bagian dari kepemimpinan nasional bersama Presiden Prabowo Subianto yang memperoleh mandat rakyat untuk periode 2024–2029.
Posisi Sulit Presiden Prabowo
Perkembangan kasus ini secara tidak langsung menempatkan Prabowo dalam situasi politik yang membutuhkan kehati-hatian. Sebagai Presiden, Prabowo harus menjaga stabilitas pemerintahan, tetapi pada saat yang sama tidak boleh mengabaikan prinsip supremasi hukum.
Mempertahankan Gibran sebagai pasangan kepemimpinan tentu menjadi pilihan politik yang dapat diambil. Namun, persoalan hukum yang berkembang tetap membutuhkan jawaban yang transparan.
Sebaliknya, mengambil jarak dari Gibran juga bukan keputusan sederhana. Hubungan politik antara Presiden dan Wakil Presiden, konfigurasi partai pendukung, serta stabilitas koalisi menjadi bagian dari kalkulasi pemerintahan.
Persoalan ini berpotensi berkembang dari masalah administrasi menjadi ujian politik bagi pemerintahan Prabowo-Gibran.
DPR Penentu Arah Politik
Perhatian publik kini tertuju pada DPR. Apakah persoalan tersebut akan berhenti pada perdebatan hukum atau berkembang menjadi langkah politik melalui mekanisme konstitusional?
Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur bahwa Wakil Presiden dapat diberhentikan apabila terbukti tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan atau melakukan pelanggaran sebagaimana ditentukan konstitusi.
Proses pemakzulan tidak dapat dilakukan secara instan. DPR harus menggunakan mekanisme yang diatur konstitusi, kemudian melibatkan Mahkamah Konstitusi dan MPR.
Artinya, sekalipun desakan politik semakin kuat, pemberhentian Gibran tetap membutuhkan pembuktian dan prosedur yang sah.
Di sinilah konfigurasi politik di parlemen akan memainkan peran penting. Sikap partai-partai politik, terutama yang berada dalam lingkaran pemerintahan, akan menjadi faktor yang patut diperhatikan.
Persoalan yang lebih besar sebenarnya terletak pada kepercayaan publik. Dalam demokrasi, jabatan memang memberikan kewenangan, tetapi kepercayaan masyarakat dibangun melalui integritas, transparansi, dan pertanggungjawaban.
Gibran memiliki kepentingan untuk menjelaskan persoalan yang berkembang secara terbuka. Publik berhak memperoleh kejelasan mengenai dokumen pendidikan yang menjadi objek sengketa dan konsekuensi hukum dari putusan MA.
Tanpa penjelasan yang memadai, polemik berpotensi terus berkembang dan menjadi beban politik bagi pemerintahan.
Demokrasi Indonesia Diuji
Kasus Gibran menjadi momentum penting untuk menguji konsistensi penegakan hukum di Indonesia. Apakah ketentuan mengenai persyaratan pejabat publik benar-benar berlaku sama bagi setiap orang, tanpa memandang kedudukan maupun kekuatan politiknya?
Pertanyaan ini tidak boleh dijawab dengan sentimen pro maupun kontra terhadap Gibran. Jawabannya harus bersumber dari fakta, putusan pengadilan, dan ketentuan konstitusi.
Pada akhirnya, masa depan Gibran sebagai Wapres masih terbuka pada sejumlah kemungkinan. Ia dapat melanjutkan masa jabatannya hingga 2029, menghadapi tekanan politik yang semakin besar, atau berhadapan dengan proses konstitusional apabila DPR mengambil langkah formal.
Satu hal tidak dapat diabaikan, persoalan ini telah menjadi ujian bagi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Sebab, demokrasi tidak hanya mengukur keberhasilan seseorang dalam memenangkan pemilu, tetapi juga bagaimana kekuasaan dijalankan dengan menjunjung tinggi hukum.
Gibran mungkin masih memiliki jalan untuk mempertahankan kursi Wapres. Namun, mempertahankan jabatan dan mempertahankan kepercayaan publik adalah dua perjuangan yang berbeda. (nov)
