BRIEF.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui pembangunan infrastruktur terarah, disiplin fiskal, dan pelibatan sektor swasta.
Disebutkan, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi konsisten di kisaran 7–8% sebagai bagian dari agenda jangka panjang.
“Kebijakan pemerintah akan diarahkan untuk menumbuhkan private sector dan memberi kontribusi lebih signifikan kepada pertumbuhan ekonomi,” kata Menkeu saat berpidato pada simposium PT Sarana Multi Infrastruktur Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Menkeu mengatakan, untuk mencapai target pertumbuhan 7-8%, sinergi antara kebijakan fiskal yang disiplin dan kontribusi sektor swasta menjadi faktor kunci. Sektor swasta, yang menyumbang sekitar 90% aktivitas ekonomi nasional, akan terus didorong melalui kebijakan yang mendukung investasi dan ekspansi usaha.
Selain itu, lanjut Menkeu, dalam ketidakpastian global akibat konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, dan tingginya suku bunga internasional, ekonomi Indonesia dinilai tetap tangguh. Pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 5% dengan inflasi yang terkendali. Defisit APBN yang terjaga di bawah 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta rasio utang sekitar 40% menunjukkan pengelolaan fiskal yang prudent dan kredibel.
Penerimaan negara, khususnya dari pajak dan bea cukai juga terus ditingkatkan. Penerimaan pajak tumbuh hingga 30 persen pada dua bulan pertama Tahun 2026. Di samping itu, dukungan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang memadai, pemerintah memiliki ruang fiskal untuk meredam gejolak harga energi global.
“Jadi kondisi kita aman. Defisit terkendali. Buffer cukup. Ini penting, karena di ekonomi modern credibility is everything,” kata Menkeu.
Di sektor infrastruktur, pemerintah menekankan pentingnya selektivitas proyek. Hanya proyek dengan dampak ekonomi tinggi dan efek berganda yang besar yang akan diprioritaskan. APBN diposisikan sebagai katalisator guna menarik investasi swasta melalui skema pembiayaan campuran dan kerja sama pemerintah dengan swasta.
“APBN tidak cukup dan memang tidak terancang untuk membiayai semua pembangunan di Indonesia. Seperti saya bilang tadi, hanya 10% dari PDB disumbang oleh belanja pemerintah, sisanya private sector. Jadi kita akan dorong blended finance atau public private partnership juga peran development financial institution seperti PT SMI,” kata Menkeu. (nov)
