BRIEF.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) telah mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 mencapai 5,61% secara tahunan (year-on-year/yoy). Realisasi itu ditopang oleh implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengemukakan dampak kedua program tersebut tercermin pada kinerja sektor konstruksi dan pertanian yang menjadi penopang utama dari sisi lapangan usaha.
Sektor konstruksi tercatat tumbuh 5,49% yoy pada periode tersebut. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya aktivitas pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta KDKMP.
“Konstruksi tumbuh menguat sejalan dengan meningkatnya aktivitas pembangunan infrastruktur fisik, didorong oleh realisasi belanja modal pemerintah dan aktivitas swasta, termasuk bertambahnya SPPG dan KDKMP,” tutur Amalia di Jakarta, Selasa (5/5).
Secara kontribusi, menurutnya, sektor konstruksi menyumbang 9,81% terhadap produk domestik bruto (PDB), sehingga menjadikannya kontributor terbesar keempat.
Data Badan Gizi Nasional menunjukkan bahwa jumlah SPPG telah mencapai 27.427 unit per 5 Mei 2026, meningkat signifikan dibandingkan sekitar 900 unit pada Maret 2025.
Sementara itu, pemerintah tengah mempercepat pembangunan 30.000 unit KDKMP yang ditargetkan beroperasi pada pertengahan 2026.
Selain konstruksi, program MBG juga mendorong kinerja sektor pertanian. BPS mencatat sektor ini tumbuh 4,97% yoy dengan kontribusi 12,57% terhadap PDB, menjadikannya kontributor terbesar ketiga.
“Pertanian tumbuh 4,97% didorong peningkatan produksi dan permintaan domestik. Sub-sektor peternakan tumbuh 11,84% seiring meningkatnya permintaan daging ayam ras dan telur, baik untuk Ramadan dan Idulfitri maupun program MBG,” katanya.
Sebagai perbandingan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 tercatat berada di kisaran 5%, dengan struktur pertumbuhan yang masih ditopang konsumsi rumah tangga dan ekspor komoditas.
Namun, memasuki 2026, pemerintah mulai menggeser strategi dengan memperkuat stimulus berbasis program domestik yang berdampak langsung ke sektor riil.
Program MBG, misalnya, tidak hanya dirancang sebagai kebijakan sosial untuk peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen penggerak permintaan pangan dalam negeri.
Sementara itu, KDKMP diarahkan untuk memperkuat distribusi ekonomi di tingkat desa dan mendorong aktivitas ekonomi lokal.
Di tengah ketidakpastian global, termasuk perlambatan ekonomi di sejumlah negara maju dan fluktuasi harga komoditas, pendekatan ini menjadi penting untuk menjaga stabilitas pertumbuhan dari sisi domestik.
Sejumlah ekonom juga menilai bahwa pola pertumbuhan yang mulai bergeser ke sektor konstruksi dan pertanian menunjukkan adanya efek multiplier dari belanja pemerintah terhadap aktivitas produksi.
Namun, keberlanjutan dampaknya akan sangat bergantung pada efektivitas implementasi program serta kemampuan menjaga efisiensi anggaran. (AYB)
