BRIEF.ID – Pemerintah Indonesia mendorong penguatan konektivitas infrastruktur energi di kawasan timur ASEAN melalui kerja sama subregional Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA).
Langkah tersebut dinilai penting untuk memperluas akses listrik di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan pasokan energi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengemukakan pembangunan konektivitas energi kawasan tidak hanya berorientasi pada integrasi antarnegara, tetapi juga harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat di daerah terpencil.
“Kerja sama ini harus mampu menghadirkan akses listrik yang merata, andal, dan terjangkau hingga ke daerah paling terpencil,” tuturnya di sela-sela Special BIMP-EAGA Leaders’ Summit di Cebu, Filipina, Jumat (8/5).
Menurut Bahlil, masih banyak wilayah pelosok di Indonesia yang bergantung pada pembangkit diesel atau genset dengan biaya operasional tinggi. Kondisi tersebut dinilai membatasi aktivitas ekonomi masyarakat dan layanan publik akibat pasokan listrik yang belum stabil.
Forum BIMP-EAGA, kata Bahlil bisa menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi pembangunan kelistrikan lintas negara, mulai dari proyek interkoneksi energi, elektrifikasi pedesaan, hingga pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).
“Sinergi ini akan memperkuat kolaborasi sehingga masyarakat di daerah remote area mampu mengakses energi dengan harga yang terjangkau untuk kesejahteraan yang lebih baik,” kata Bahlil.
Kerja sama BIMP-EAGA sendiri dibentuk sejak 1994 untuk mempercepat pembangunan ekonomi kawasan perbatasan dan wilayah tertinggal di empat negara anggota, yakni Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Filipina.
Pemerintah menilai penguatan infrastruktur energi lintas kawasan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi subregional sekaligus menjaga ketahanan pasokan energi di ASEAN timur.
Presiden Prabowo Subianto, yang turut menghadiri KTT tersebut, menekankan pentingnya memperkuat konektivitas kawasan, termasuk peningkatan kapasitas jaringan listrik Trans Borneo Power Grid agar distribusi energi dapat berjalan lebih efisien.
“BIMP-EAGA harus lebih adaptif, lebih berdampak, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat kita,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
Menurut Presiden, visi BIMP-EAGA 2035 telah memberikan arah pembangunan yang jelas. Namun, tantangan terbesar saat ini adalah memastikan implementasi proyek berjalan nyata dan berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Prioritas kita jelas, melindungi keselamatan dan mata pencaharian rakyat kita. Visi BIMP-EAGA 2035 telah memberi kita arah yang jelas. Sekarang tugasnya adalah mewujudkannya,” katanya.
Prabowo juga menyoroti pentingnya dukungan pembiayaan dan kemitraan regional untuk mempercepat pembangunan infrastruktur energi di kawasan. Menurutnya, proyek konektivitas energi lintas negara membutuhkan dukungan teknis dan investasi yang besar agar dapat direalisasikan secara optimal.
“Kita perlu mengamankan pendanaan, memobilisasi keahlian teknis, dan memperdalam kemitraan dengan penasihat regional serta mitra pembangunan,” ujarnya.
Pemerintah berharap penguatan kerja sama energi di kawasan timur ASEAN tidak hanya meningkatkan ketahanan energi masing-masing negara, tetapi juga mempercepat posisi Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
Data Kementerian ESDM sebelumnya menunjukkan rasio elektrifikasi nasional telah mencapai di atas 99%. Namun tantangan pemerataan akses listrik masih terjadi di sejumlah wilayah kepulauan dan daerah terpencil, terutama di kawasan timur Indonesia. (AYB)
