BRIEF.ID – Pemerintah menyederhanakan desain kemasan bantuan pangan di tengah gangguan pasokan bahan baku plastik global. Langkah tersebut ditempuh agar distribusi bansos tetap berjalan dan tidak menghambat percepatan penyaluran kepada masyarakat penerima manfaat.
Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten, Taufan Akib mengakui distribusi bantuan pangan sempat terkendala akibat keterbatasan bahan baku kemasan berbasis biji plastik yang terdampak situasi geopolitik global.
“Kemarin kita agak terhambat karena faktor geopolitik, penyediaan kemasan itu kan menggunakan biji plastik. Tapi alhamdulillah sekarang sudah berjalan dan ini bisa kita lakukan percepatan,” tuturnya di Jakarta, Jumat (8/5).
Menurut Taufan, Bulog kini langsung melakukan pengemasan ulang dan distribusi segera setelah pasokan kemasan tersedia agar program bantuan pangan tidak tertunda.
“Begitu kemasan datang, langsung kami repack, langsung kami salurkan sehingga bantuan pangan tidak terhambat,” katanya.
Sebagai bagian dari efisiensi, menurutnya, Bulog melakukan penyederhanaan desain kemasan bantuan pangan. Namun, kata Taufan, perusahaan memastikan perubahan itu hanya dilakukan pada aspek visual tanpa mengurangi kualitas kemasan maupun mutu produk pangan.
“Untuk tampilan kemasan yang tadinya degradasi warna ada empat sampai dua warna, sekarang menggunakan satu warna. Tapi dari segi kualitas kemasan tetap tidak menurunkan standar,” katanya.
Sementara itu, untuk kemasan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Bulog masih menggunakan desain lama karena stok kemasan sebelumnya dinilai masih mencukupi.
Di sisi lain, Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah memperpanjang batas waktu penyaluran bantuan pangan hingga 31 Mei 2026. Perpanjangan diberikan setelah Bulog mengajukan tambahan waktu distribusi pada akhir Maret lalu. Semula, program bantuan pangan tersebut dialokasikan untuk periode Februari dan Maret 2026.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa meminta Bulog tetap mempercepat distribusi dengan memanfaatkan kemasan yang tersedia di lapangan.
“Apabila belum tersedia kemasan yang sesuai dengan kriteria dapat menggunakan kemasan dengan menambahkan identitas bantuan pangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan,” ujarnya.
Pemerintah menilai program bantuan pangan masih menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan menopang konsumsi domestik.
Sepanjang triwulan I/2026, Bulog tercatat telah menyalurkan bantuan pangan kepada sekitar 1,85 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Total distribusi mencakup 37,1 juta kilogram beras dan 7,4 juta liter minyak goreng.
Dari jumlah tersebut, sekitar 992.800 KPM menerima bantuan pada Januari-Februari sebagai bagian dari perpanjangan program 2025, sedangkan penyaluran Maret menjangkau sekitar 864.000 KPM.
Program bansos pangan dinilai turut menopang konsumsi rumah tangga yang masih menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% secara tahunan pada triwulan I/2026, tertinggi dibanding capaian periode yang sama dalam beberapa tahun terakhir. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga berkontribusi sebesar 54,36% terhadap produk domestik bruto (PDB) dengan pertumbuhan 5,52%.
Kelompok restoran dan hotel mencatat pertumbuhan konsumsi tertinggi sebesar 7,38%, disusul transportasi dan komunikasi sebesar 6,91%. Adapun kelompok makanan dan minuman selain restoran tumbuh 4,54%.
Pemerintah berharap percepatan distribusi bantuan pangan dapat menjaga konsumsi masyarakat di tengah tekanan harga dan ketidakpastian global yang masih berlangsung. (AYB)
