BRIEF.ID – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Rachmat Pambudy, mengatakan program 3 Juta Rumah akan berdampak signifikan untuk pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut dia, program 3 Juta Rumah diprediksi bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi sebesar 1,68%. Tak hanya itu, program 3 Juta Rumah yang akan dibangun di wilayah perkotaan dan pedesaan tersebut, juga akan membuka lapangan kerja dan menyerap ribuan tenaga kerja.
“Dengan nilai investasi mencapai Rp412,50 triliun, program 3 Juta Rumah diproyeksikan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 1,68% dan menyerap tenaga kerja 380.000 orang,” kata Rachmat, dalam keterangan resmi, di Jakarta, Jumat (7/2/2025).
Dia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan target pembangunan 3 Juta Rumah selama periode 2025-2029, yang terdiri atas dua juta unit di pedesaan dan satu juta unit di perkotaan.
Menurut Kepala Bappenas, pembangunan perumahan bukan hanya soal menyediakan tempat tinggal, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki hunian layak, terjangkau, dan berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan.
Selain itu, pemerintah berupaya meningkatkan akses hunian layak dan terjangkau bagi MBR dengan menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), serta pengembangan sistem housingqueue yang akan memastikan penerima manfaat benar-benar tepat sasaran.
“Sistem ini mencakup informasi preferensi, daya beli, dan permintaan hunian, baik rumah milik, sewa, maupun sewa-milik,” ujar Rachmat.
Terkait dengan itu, lanjutnya, revisi Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (pemda) sangat diperlukan, guna memperluas kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perumahan bagi MBR.
Saat ini, regulasi tersebut membatasi peran pemerintah daerah (pemda), padahal mereka memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap kebutuhan perumahan di wilayah masing-masing.
Hal itu, menjadi salah satu fokus rapat koordinasi Kepala Bappenas, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, pada Rabu (5/2/2025).
Pada kesempatan tersebut, Rachmat menyampaikan Bappenas bersama Kementerian PKP terus memperkuat strategi dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Salah satunya adalah memperkuat ekosistem perumahan melalui pengembangan tabungan berbasis investasi dan sekuritisasi aset pembiayaan perumahan.
Selain itu, skema pembiayaan perumahan swadaya di perdesaan akan diperluas, sementara pembangunan perumahan di perkotaan akan mengadopsi konsep transit-oriented development serta mempertimbangkan urbanrenewal (peremajaan kota)
“Pemerintah turut mendorong skema matching program seperti yang telah diterapkan dalam program “Tuku Lemah Oleh Omah” di Jawa Tengah,” ungkap Rachmat.
Pembangunan Berkelanjutan
Kepala Bappenas juga menyampaikan bahwa program 3 Juta Rumah dapat mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).
Untuk itu, dia mendorong semua pihak terkait saling bersinergi, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, maupun masyarakat.
“Penyediaan perumahan bukan hanya tanggung jawab satu pihak. Dengan strategi yang telah dirancang, diharapkan program 3 Juta Rumah dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” tutur Rachmat. (jea)
