BRIEF.ID – Wakil Menteri Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menegaskan segera merespons data peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait tren kenaikan suhu, perubahan curah hujan, dan potensi kekeringan ekstrem dalam 25 tahun mendatang.
Dikatakan, infrastruktur PU akan didesain ulang dan diperkuat untuk menghadapi ancaman ganda, yaitu banjir yang semakin sering dan kekeringan yang meluas.
“Perkembangan curah hujan dan suhu yang ekstrem ini akan sangat berdampak pada infrastruktur yang kita bangun. Tugas kita tidak hanya mengendalikan banjir, tetapi juga menjamin ketersediaan air dan ketahanan pangan,” ujar Diana pada Rapat Koordinasi Upaya Mitigasi serta Kesiapsiagaan Menghadapi Iklim dan Cuaca Ekstrem di Gedung Multi Hazard Early Warning System (MHEWS) Kantor Pusat BMKG, Jakarta, Jumat (26/9/2025). Hadir dalam rapat itu, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati.
Diana mengatakan, dalam menghadapi potensi kekeringan, Diana memprioritaskan akselerasi irigasi yang harus diselesaikan pada tahun 2026 dan pemetaan bendungan baru dengan pemetaan ulang untuk pembangunan bendungan-bendungan baru, khususnya di daerah rawan kekeringan seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) dan wilayah selatan Pulau Jawa untuk menjamin pasokan air baku.
Kementerian PU juga mencatat beberapa aspek infrastruktur yang membutuhkan perhatian intensif akibat curah hujan yang semakin tinggi dan ekstrem seperti operaso dan pemeliharaan intensif, peningkatan standar jembatan, dan antisipasi longsor serta kerusakan jalan.
“Konstruksi jalan dan jembatan harus disesuaikan dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diperbarui, memperhitungkan daya serap tanah yang rendah dan limpasan air (overtopping),” jelas Diana.
Diana juga mendorong kolaborasi lebih erat dengan BMKG untuk integrasi data. Kementerian PU berkomitmen menjadikan data ilmiah dari BMKG sebagai dasar utama dalam setiap desain dan keputusan infrastruktur, demi mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih tangguh dan aman dari risiko bencana hidro-meteorologi.
“Kami butuh sistem peringatan dini yang bisa memberikan informasi beberapa hari atau seminggu sebelumnya, bukan hanya saat bencana terjadi. Kolaborasi dengan BMKG dan Pusdatin Kementerian PU sangat vital agar tim di lapangan kami bisa melakukan antisipasi sebelum bencana,” pungkasnya. (nov)
