BRIEF.ID – Juru Bicara Kabinet Sri Lanka, Bandula Gunawardena mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan negara itu kehabisan dana disaat krisis ekonomi terus menghantui negara kepulauan di Asia Selatan itu.
Gunawardena mengatakan kepada wartawan bahwa dana yang dikumpulkan melalui pajak menurun tajam. Akibatnya, Kementerian Keuangan negara itu kekurangan dana untuk merealisasikan berbagai pembayaran.
“Krisis ekonomi yang melanda pada 2022 telah berdampak terhadap pendapatan negara. Perkiraan pendapatan dari pajak selama tiga bulan pertama pada tahun 2023 terbilang rendah. Namun, kami perlu membayar gaji sektor publik. Pembayaran dilakukan oleh kementerian keuangan negara dan bukan dari dana pribadi kami,” kata Gunawardena seperti dilansir Antara, Rabu (11/1/2023).
Ia mengungkapkan bahwa presiden telah menginstruksikan semua kementerian untuk memangkas alokasi anggaran untuk tahun 2023 sedikitnya 5%. Gunawardena menuturkan bahwa langkah lanjutan untuk mengurangi pengeluaran akan diambil guna mengurangi dampak yang disebabkan oleh krisis ekonomi.
Ia menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan mendapatkan dana dari pajak publik. Negara itu sebelumnya dapat mencetak uang dan mendapatkan pinjaman, namun kini hal itu tidak dapat dilakukan karena tidak ada yang bersedia memberikan pinjaman dan negara itu tidak dapat mencetak uang.
Sri Lanka gagal melunasi pinjamannya tahun lalu dan saat ini tengah meminta persetujuan dari Dana Moneter Internasional (IMF) untuk paket bailout demi membantu negara itu pulih dari krisis.
