BRIEF.ID – Pemerintah Iran memperingatkan negara-negara tetangganya agar tidak bergabung dalam rencana kampanye sanksi Amerika Serikat (AS) terhadap Teheran. Iran menegaskan, negara yang ikut mendukung langkah Washington dapat dianggap sebagai musuh dan menghadapi risiko tindakan balasan.
Peringatan disampaikan Kepala Keamanan Iran Mohsen Rezaei, sebagaimana dilaporkan Al Jazeera pada Minggu (23/8/2026). Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan setelah penutupan Selat Hormuz, jalur strategis yang menjadi salah satu rute utama perdagangan minyak dunia.
Ancaman Iran disampaikan menjelang pengumuman Menteri Keuangan AS Scott Bessent pada Senin (24/8/2026) mengenai paket sanksi yang disebut pemerintahan Presiden AS Donald Trump sebagai langkah paling berat yang pernah diterapkan terhadap Iran.
Sejumlah opsi yang dipertimbangkan Washington, antara lain menargetkan kilang minyak independen di Tiongkok yang membeli minyak mentah Iran, menjatuhkan sanksi terhadap bank-bank besar Tiongkok yang memproses transaksi terkait Iran, serta menerapkan tarif sekunder terhadap negara-negara yang tetap melakukan perdagangan dengan Teheran.
Tiongkok menjadi titik penting dalam strategi tersebut. Lebih dari 80% minyak Iran yang dikirim melalui jalur laut pada 2025 dilaporkan dibeli Tiongkok. Karena itu, perusahaan, kilang independen, dan lembaga keuangan Tiongkok berpotensi menjadi sasaran utama kebijakan sanksi AS.
Namun, langkah terhadap bank-bank besar Tiongkok berisiko memperluas konflik ekonomi antara Washington dan Beijing. Tiongkok juga berpeluang memberikan tindakan balasan apabila kepentingan ekonominya terdampak.
Di tengah tekanan eksternal tersebut, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menggambarkan situasi yang dihadapi negaranya sebagai “perang skala penuh di bidang ekonomi, militer, dan keamanan”.
Pezeshkian juga mengakui beratnya persoalan ekonomi domestik Iran. Menurutnya, ketidakpastian akibat potensi pecahnya kembali konflik telah menghambat investasi dan memperburuk kondisi ekonomi.
Ia menyerukan diakhirinya situasi “tidak perang, tidak damai” yang telah berlangsung berkepanjangan. Pemerintah Iran, kata Pezeshkian, tengah membahas kemungkinan kesepakatan yang tetap mempertahankan prinsip-prinsip utama Teheran sekaligus mencegah terjadinya serangan baru.
Pernyataan Presiden Iran itu sejalan dengan seruan Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf sebelumnya yang meminta pemerintah segera mengatasi krisis ekonomi dan membuka jalan menuju perdamaian.
Namun, pendekatan diplomatik berhadapan dengan sikap kelompok garis keras Iran yang bersiap menghadapi kemungkinan eskalasi lebih lanjut. Kelompok tersebut telah memperingatkan bahwa setiap serangan baru terhadap Iran akan dibalas dengan tindakan keras.
Situasi ini membuat penutupan Selat Hormuz tidak hanya menjadi persoalan keamanan regional, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi besar terhadap pasar energi global.
Selat Hormuz merupakan salah satu jalur perdagangan energi paling strategis di dunia. Gangguan berkepanjangan di kawasan tersebut dapat meningkatkan risiko terhadap pasokan minyak dan gas, menaikkan biaya transportasi, serta memperbesar tekanan inflasi di berbagai negara.
Ancaman Iran terhadap negara-negara tetangga dan rencana sanksi baru Washington berpotensi menciptakan lingkaran eskalasi yang lebih luas. Tekanan ekonomi terhadap Teheran dapat mendorong Iran mengambil langkah balasan, sementara keterlibatan negara-negara lain dalam sanksi AS berisiko memperluas konflik dari kawasan Timur Tengah ke ranah perdagangan dan keuangan global. (Investing.com/nov)
