BRIEF.ID – Pemerintah mengklaim realisasi investasi Indonesia selama dua tahun pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencapai Rp3.923,2 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 5.485.944 orang.
Namun, besarnya investasi yang masuk ke Indonesia masih perlu dilihat dampaknya terhadap kualitas pekerjaan, pemerataan ekonomi, dan penguatan industri dalam negeri.
Berdasarkan data Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, capaian tersebut dihitung sejak triwulan IV 2024 hingga triwulan III 2026. Angka itu menjadi salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk menggambarkan perkembangan investasi selama periode awal pemerintah Prabowo.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan bahwa data tersebut setelah melaporkan perkembangan realisasi investasi kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas bidang ekonomi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/10).
“Jumlah investasi yang masuk total Rp3.923,2 triliun dan penyerapan tenaga kerjanya adalah 5.485.944 orang,” tutur Rosan.
Dari sisi persebaran wilayah, investasi di luar Jawa mencapai Rp2.031 triliun atau 51,8% dari total realisasi. Sementara itu, investasi di Jawa tercatat sebesar Rp1.892,2 triliun atau 48,2%.
Dominasi investasi di luar Jawa tersebut menunjukkan bahwa wilayah di luar pusat ekonomi utama Indonesia menyumbang bagian lebih besar dari total modal yang terealisasi. Meski demikian, data agregat tersebut belum cukup untuk memastikan apakah investasi telah mendorong pemerataan kesempatan kerja dan aktivitas ekonomi di seluruh daerah.
Berdasarkan sumber modal, penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp1.998,7 triliun. Adapun penanaman modal asing (PMA) tercatat sebesar Rp1.924,5 triliun.
Komposisi tersebut juga memperlihatkan bahwa investasi domestik menyumbang sedikit lebih besar dibandingkan investasi asing. Namun, besarnya nilai investasi belum dengan sendirinya menggambarkan seberapa besar kontribusi terhadap peningkatan produktivitas, penguatan usaha lokal, maupun pengurangan ketergantungan terhadap bahan baku impor.
Rosan mengatakan pemerintah akan terus mendorong investasi berkualitas, terutama investasi yang mendukung hilirisasi dan industrialisasi. Strategi tersebut diarahkan agar penanaman modal tidak berhenti pada pembangunan fasilitas produksi, tetapi juga memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional.
“Yang kita inginkan dari investasi yang masuk adalah ujungnya industri hilirisasi, di antaranya kemudian industrialisasi,” kata Rosan.
Hilirisasi menjadi salah satu agenda penting pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah komoditas di dalam negeri. Namun, keberhasilannya perlu diukur melalui sejumlah indikator, antara lain peningkatan nilai tambah domestik, keterlibatan pemasok lokal, transfer teknologi, serta penciptaan pekerjaan dengan upah dan perlindungan yang memadai.
Di sisi lain, pemerintah juga terus berupaya memperkuat iklim investasi melalui integrasi sistem perizinan yang melibatkan 28 kementerian dan badan. Integrasi tersebut ditujukan untuk menyederhanakan proses administrasi serta memberikan kepastian bagi investor dalam negeri maupun asing.
Menurut Rosan, kepastian perizinan dan waktu menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor. Pemerintah, kata dia, berupaya mengurangi berbagai bentuk ketidakpastian yang dapat menghambat keputusan penanaman modal.
“Yang diharapkan investor kan semuanya tentunya adalah kepastian. Itu yang kita coba lakukan mengurangi ketidakpastian. Baik dari segi perizinan, baik dari segi waktu, baik dari segi iklim investasi,” ujar Rosan.
Meski demikian, efektivitas integrasi perizinan perlu dilihat dari implementasinya di lapangan. Kecepatan penerbitan izin, konsistensi kebijakan pusat dan daerah, serta penyelesaian kendala yang dihadapi pelaku usaha menjadi faktor penting untuk menguji hasil reformasi birokrasi investasi.
Selain nilai realisasi investasi, penyerapan 5,48 juta tenaga kerja juga perlu ditelaah lebih lanjut. Data mengenai status pekerjaan, tingkat upah, durasi kerja, dan persebaran pekerja dibutuhkan untuk menilai apakah investasi benar-benar menghasilkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Dengan realisasi investasi Rp3.923,2 triliun, pemerintah memiliki modal besar untuk memperkuat industrialisasi dan memperluas kesempatan kerja. (ayb)
