BRIEF.ID – Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam sekaligus pengamat intelijen dan Hankam, Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati mengatakan, Indonesia membutuhkan diplomasi pertahanan yang mumpuni dalam pembelian alutsista.
Menurut dia, diplomasi pertahanan sangat penting dilakukan Kementerian Pertahanan (Kemhan), sehingga melahirkan perjanjian dan skema pengadaan alutsista yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak merugikan Indonesia.
“Untuk perjanjian dan skema pengadaan alutsista antara Indonesia dan negara pemilik alutsista, tentu ada syarat. Disini lah peran Kemhan dalam diplomasi pertahaan sangat diperlukan agar tidak ada syarat yang merugikan Indonesia,” kata perempuan yang akrab disapa Nuning itu.
Dia menjelaskan, Indonesia tentu saja membutuhkan alutsista untuk pertahanan dan keamanan di seluruh wilayah NKRI. Meski demikian, pembelian alutsista tidak mudah dilakukan karena bukan seperti barang ritel yang produksinya selalu tersedia.
Selain itu, negara produsen atau yang memiliki alutsista juga mempertimbangkan iklim politik luar negeri dan keamanan, sehingga tidak serta merta memutuskan menjual kepada negara tertentu, termasuk Indonesia.
Itu sebabnya, pembelian alutsista bekas sangat mungkin terjadi dengan pembayaran atau skema barter.
“Yang harus dikritisi adalah jangan sampai alutsista dibeli dengan skema mark up untuk kepentingan perseorangan, apalagi politik praktis,” ujar Nuning.
Berdasarkan paradigma Defensif-Aktif, lanjutnya, efektivitas pola operasi militer TNI harus dilengkapi Alutsista yang tepat.
Para Prajurit TNI sebagai prajurit yang profesional juga harus dididik dengan baik, dilatih dengan baik, dilengkapi alutsista yang baik, dan diberi gaji yang memadai.
Pemilihan dan pengadaan alutsista yang tepat menjadi proses yang sangat penting. Mekanisme pemilihan alutsista yang tepat juga ditunjang dengan teknologi dalam bentuk riset dan industri pertahanan.
Melalui riset yang berkelanjutan, maka pemilihan alutsista yang tepat sesuai operational requirement dan technical specification.
Nuning menambahkan, proses pengadaan alutsista harus berbasis operational requirements dan technical specification yang telah ditetapkan.
“Alokasi anggaran alutsista yang terukur sesuai tahapan proses pengadaan menjadi faktor kunci diperolehnya alutsista yang tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat mutu,” tutur Nuning. (Jeany Aipassa)
