BRIEF.ID – Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) memberikan empat rekomendasi kepada pemerintah agar ekonomi nasional bisa terus berkeadilan sosial. INDEF menyebut pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa bisa menjadi momentum untuk melakukan hal tersebut.
Direktur Program INDEF Eisha Maghfiruha Rachbini mengatakan reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto diharapkan dapat memberikan dampak pada kinerja ekonomi, dengan menjalankan program-program prioritas dengan efektif dan tepat sasaran. Namun, dirinya juga memberikan beberapa catatan yang perlu dilakukan oleh pemerintah.
“Pertama adalah mendorong kredibilitas, mengembalikan kepercayaan publik dan pasar agar kebijakan fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas makroekonomi di tengah gejolak eksternal dan ketidakpastian yang tinggi,” kata Eisha pada seminar publik dengan tema “Reshuffle Menyembuhkan Ekonomi?” yang digelar oleh Universitas Paramadina, Rabu (10/9/2025).
Kedua, meninjau kembali feasibilitas dan kapasitas fiskal dalam menjalankan program prioritas. Dalam hal ini, melakukan evaluasi pada struktur belanja pemerintah dan mendorong keadilan fiskal antara pusat dan daerah, memenuhi alokasi dana pendidikan 20% yang diperuntukan pada peningkatan infrastruktur fasilitas, kualitas pendidikan, serta kesejahteraan guru.
Ketiga, strategi kebijakan dalam meningkatkan rasio pajak dan mengurangi beban hutang melalui upaya mendorong produktivitas terutama di sektor riil yang memiliki magnitude dan dampak berganda yang luas dan meningkatkan daya beli masyarakat.
“Rekomendasi terakhir yaitu prioritas kebijakan fiskal harus ditujukan pada program yang dapat memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendorong sektor produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” paparnya.
Kondisi tenaga kerja, lanjut Eisha, menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Pertumbuhan upah riil stagnan, sementara peralihan struktur ekonomi dari manufaktur ke jasa berlangsung terlalu dini. Hal ini menyebabkan banyak tenaga kerja terserap ke sektor informal. Pada Februari 2025, pekerja informal mencapai 59,4% atau sekitar 86,58 juta orang, ini naik dari tahun 2020 yang berjumlah 56,6%.
“Kelas menengah juga terus mengalami penurunan hingga 10 juta orang pada periode 2019-2024, sementara kelompok menuju kelas menengah meningkat. Tren ini berimplikasi pada melemahnya daya beli masyarakat,” tutupnya. (bis)
