Browsing Tag

Ekonomi

News

Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Harus Terus Didorong, Jadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi

October 28, 2020

Jakarta —Sebagai upaya mengurangi dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di sektor ekonomi, pemerintah telah mengeluarkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dengan berbagai potensi yang ada, ekonomi dan keuangan syariah dipercaya dapat memainkan peran pada program tersebut. Namun, potensi-potensi ini belum dimanfaatkaan secara optimal, baik oleh lembaga, pelaku usaha, maupun masyarakat luas. Untuk itu, diperlukan komitmen bersama dalam memanfaatkan potensi-potensi tersebut.

“Namun demikian, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah masih jauh dibandingkan dengan potensinya. Oleh karena itu, kita harus mendorong agar ekonomi dan keuangan syariah dapat terus berkembang dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada acara Web-Seminar The Jakarta Post “Sharia Economy Gaining Momentum in Indonesia’s Economy Recovery” melalui konferensi video di Jakarta, Rabu (28/10/2020).

Lebih jauh Wapres mengungkapkan, untuk memanfaatkan potensi ekonomi dan keuangan syariah, pemerintah telah melakukan berbagai upaya termasuk penguatan kelembagaan dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2020 Tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Melalui KNEKS ini, kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah dipimpin langsung oleh Presiden selaku Ketua, dan Wakil Presiden selaku Wakil Ketua dan merangkap Ketua Harian.

“Sebagai Ketua Harian, saya memimpin langsung upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia,” ungkapnya.

Di samping itu, Wapres menambahkan, pemerintah akan fokus pada 4 hal yaitu pengembangan industri produk halal, industri keuangan syariah, dana sosial syariah, serta pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah.

“Salah satu potensi besar adalah kebutuhan produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pengembangan industri produk halal menjadi sangat penting,” tuturnya.

Terkait hal ini, Wapres pun menyampaikan, saat ini telah ada penetapan dua kawasan industri halal (KIH) dengan layanan sertifikasi halal secara satu atap (one stop service), yaitu Modern Cikande Industrial Estate di Banten, dan Safe N Lock Halal Industrial Park di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, penguatan industri halal juga dilakukan di tataran pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui pengembangan pusat inkubasi pengusaha syariah serta pusat bisnis syariah (Syaria Business Center) di berbagai daerah.

Sementara untuk program lainnya, lanjut Wapres, penguatan kelembagaan keuangan syariah dilakukan dengan penggabungan tiga bank syariah yang dimiliki oleh HIMBARA, yaitu Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan BNI Syariah. Pemerintah juga akan memperbanyak dan memperluas pendirian Bank Wakaf Mikro untuk melayani kalangan usaha sangat kecil yang membutuhkan modal di bawah 3 juta rupiah. Sementara, Baitul Maal wat Tamwiil (BMT), Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan koperasi syariah diperuntukkan bagi kalangan usaha kecil di atas nilai 3 juta rupiah.

“Dengan berbagai kebijakan tersebut, tidak ada alasan adanya kekhawatiran dari beberapa pihak bahwa rencana merger beberapa bank syariah milik pemerintah akan menutup akses UMKM dalam mendapatkan permodalan. Justru pemerintah tengah menyiapkan ekosistem keuangan syariah yang lengkap, yang dapat menjangkau mulai dari yang paling kecil, sedang, sampai ke yang besar,” harap Wapres.

DANA SOSIAL SYARIAH

Terkait dana sosial syariah, Wapres menyatakan, pemerintah akan terus mengawal Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Lembaga Amiz Zakat (LAZ) agar dapat mengambil berbagai terobosan untuk memaksimalkan potensi zakat, infak dan shadaqah. Di bidang Wakaf sendiri, pemerintah juga sedang menyiapkan Gerakan Nasional Wakaf Tunai (GNWT).

“Saya meyakini, zakat, infak, shadaqah dan wakaf, apabila ditangani dengan serius dapat menjadi pilar kuat pelaksanaan program kesejahteraan umat Islam,” ucap Wapres.

Wapres pun optimis, semua rencana pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dengan segala ragamnya dapat diwujudkan sehingga perekonomian nasional akan pulih dan menjadi lebih kuat kembali. Oleh karena itu, dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ini, ia menekankan beberapa hal penting. Pertama, pengembangan ekonomi syariah secara keseluruhan harus memberikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, tanpa terkecuali.

“Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dimaksudkan bukan hanya untuk ekonomi syariah semata-mata, melainkan sebagai salah satu pilar untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional,” tegasnya.

Kedua, lanjut Wapres, karena menganut dual economic system (sistem ekonomi ganda) yang saling melengkapi, pengembangan ekonomi syariah di Indonesia juga harus disinergikan dengan pengembangan ekonomi dan keuangan konvensional.

“Ketiga, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah harus ditempatkan sebagai sebuah pilihan aktivitas ekonomi yang rasional bagi masyarakat. Sehingga, ekonomi dan keuangan syariah bukan merupakan hal yang eksklusif, tapi menjadikannya bersifat inklusif dan universal sesuai dengan prinsip rahmatan lil ‘aalamin (rahmat bagi semesta),” ungkap Wapres.

Mengakhiri sambutannya, Wapres mengucapkan terima kasih kepada direksi dan jajaran pengurus Jakarta Post. Ia pun mengharapkan peran media dalam mempromosikan ekonomi dan keuangan syariah lebih luas lagi.

News

Merger Bank Syariah Perkuat Daya Saing dan Pertumbuhan Ekonomi

October 11, 2020

Jakarta, 11 Oktober 2020 – Dukungan agar wacana merger bank syariah segera dilakukan terus bermunculan. Terkini, rencana ini mendapat sambutan dari Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 2015-2020 Fauzi Ichsan.

Menurut Fauzi, industri perbankan syariah memiliki prospek besar untuk tumbuh lantaran Indonesia mempunyai penduduk muslim terbesar di dunia. Fakta ini membuat potensi market keuangan dan ekonomi syariah yang besar untuk dikembangkan.

“Penduduk muslim Indonesia terbesar di dunia, sekitar 229 juta orang. Namun tingkat literasi dan inklusi keuangan, terutama keuangan syariah, rendah. Kurang dari 40 persen penduduk Indonesia memiliki akses layanan perbankan. Ini membuat potensi sektor keuangan, konvensional dan syariah, besar untuk tumbuh,” ujar Fauzi di Jakarta, Jumat (09/10).

Menurut Fauzi, aksi konsolidasi bisa berdampak pada turunnya biaya penggalangan dana bank syariah. Penurunan biaya pendanaan ini memungkinkan bank syariah hasil konsolidasi nanti memiliki ruang gerak lebih luas untuk menyalurkan pembiayaan terjangkau.

Selain itu, merger juga dianggap menjadi solusi untuk mengatasi tingginya biaya operasional dan capital expenditure yang kerap dialami perbankan syariah. “Dengan konsolidasi, biaya penggalangan DPK, biaya operasional dan biaya capex (yang tadinya beberapa bank investasi di hardware dan software yang sama) bisa ditekan. Ini membuat bank merger bisa lebih kompetitif,” ujarnya.

Prospek cerah juga dimiliki perbankan syariah karena industri ini terbukti mampu bertahan di tengah pengaruh buruk pandemi Covid-19. Bahkan, kinerja industri perbankan syariah tercatat lebih baik dibanding kondisi perbankan konvensional.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pertumbuhan Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) perbankan syariah per Juni 2020 mencapai 10,13 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka ini lebih tinggi dibanding pertumbuhan penyaluran kredit perbankan konvensional yakni 1,49 persen yoy pada periode tersebut.

Selain itu, perbankan syariah mencatat kenaikan nilai Dana Pihak Ketiga (DPK) yang lebih tinggi dibanding bank-bank konvensional. Pada periode yang sama, pertumbuhan DPK perbankan syariah di Indonesia mencapai 9 persen yoy, sementara industri perbankan konvensional 7,95 persen yoy.

Dari sisi permodalan, bantalan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan syariah juga terjaga di angka 21,20 persen per Juni 2020. Rasio ini jauh di atas ambang batas kecukupan modal yang diatur otoritas sekitar 12 persen-14 persen.

“Dengan keterpurukan sektor finansial global tapi perbankan syariah masih resilient. Bahkan karena perbankan syariah relatif muda usianya di Indonesia, beberapa bank sudah mengembangkan layanan digital lebih baik dan robust daripada bank konvensional,” tutur Fauzi.

Demi memperkuat pertumbuhan dan penetrasi layanan perbankan syariah, Fauzi menyarankan agar akuisisi atau merger bank-bank ini segera dilakukan. Aksi ini dibutuhkan untuk mengangkat daya saing perbankan syariah terhadap bank konvensional.

“Beberapa bank perlu merger untuk meningkatkan skala ekonomi dan kemampuan bersaingnya. Harus ada kepastian agar bank syariah memiliki induk perusahaan atau investor pengendali yang keuangannya kuat,” ujar ekonom ini.
Sebagai catatan, saat ini pemerintah melalui Kementerian BUMN berencana untuk melakukan merger atas bank-bank syariah kepunyaan anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Ada 3 bank syariah milik negara yang kini berstatus Bank Umum Syariah (BUS) yakni PT Bank BRI Syariah Tbk., PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah.
*

News

Pertumbuhan Ekonomi 2021 Ditetapkan 4,5%-5,5%

August 14, 2020

Jakarta – Pemerintah menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi mencapai 4,5%-5,5% pada 2021 mendatang.

Presiden Joko Widodo dalam pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2021 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (14/8).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan asumsi indikator ekonomi makro yang dipergunakan pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mencapai 4,5%-5,5%. 

“Tingkat pertumbuhan ekonomi ini diharapkan didukung oleh peningkatan konsumsi domestik dan investasi sebagai motor penggerak utama. Inflasi akan tetap terjaga pada tingkat 3%, untuk mendukung daya beli masyarakat. Rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp14.600 per US Dollar,” ujar Jokowi.

Presiden Jokowi menjelaskan bahwa saat ini Indonesia harus fokus mempersiapkan diri menghadapi tahun 2021 dan mengingatkan ketidakpastian global maupun domestik masih akan terjadi.

“Program pemulihan ekonomi akan terus dilanjutkan bersamaan dengan reformasi di berbagai bidang. Kebijakan relaksasi defisit melebihi 3% dari PDB masih diperlukan, dengan tetap menjaga kehati-hatian, kredibilitas, dan kesinambungan fiskal,” ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, rancangan kebijakan APBN 2021 diarahkan untuk pertama mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19; kedua, mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi; ketiga, mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital; serta keempat, pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi.

“Karena akan banyak ketidakpastian, RAPBN harus mengantisipasi ketidakpastian pemulihan ekonomi dunia, volatilitas harga komoditas, serta perkembangan tatanan sosial ekonomi dan geopolitik, juga efektivitas pemulihan ekonomi nasional, serta kondisi dan stabilitas sektor keuangan.”

Presiden melanjutkan pelaksanaan reformasi fundamental juga harus dilakukan: reformasi pendidikan, reformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial, dan reformasi sistem penganggaran dan perpajakan. Dengan berpijak pada strategi tersebut, Pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2021, yaitu “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi”.

Dalam RAPBN tahun 2021 defisit anggaran direncanakan sekitar 5,5% dari PDB atau sebesar Rp971,2 triliun. Menurut Jokowi, defisit ini lebih rendah dibandingkan defisit anggaran di tahun 2020 sekitar 6,34% dari PDB atau sebesar Rp1.039,2 triliun.

Adapun anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp169,7 triliun atau setara 6,2% APBN. Anggaran pendidikan tahun 2021 sebesar Rp549,5 triliun atau 20% dari APBN. Anggaran infrastruktur tahun 2021 dianggarkan sekitar Rp414 triliun. Ketahanan pangan tahun 2021 dianggarkan sekitar Rp104,2 triliun 

Dukungan perlindungan sosial di tahun 2021 dianggarkan Rp419,3 triliun yang diarahkan untuk percepatan pemulihan sosial dan mendukung reformasi sistem perlindungan sosial secara bertahap. Pembangunan Pariwisata tahun 2021 dianggarkan sekitar Rp14,4 triliun.

Sementara itu, Program Pemulihan Ekonomi Nasional, pada RAPBN tahun 2021 dialokasikan anggaran sekitar Rp356,5 triliun, anggaran transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) direncanakan sebesar Rp796,3 triliun. Pendapatan negara sebesar Rp1.776,4 triliun, yang utamanya dari penerimaan perpajakan Rp1.481,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp293,5 triliun. Belanja Negara pada 2021 sebesar Rp2.747,5 triliun.

News

Presiden Jokowi: Belum Ada Kebijakan Pelonggaran PSBB

May 18, 2020

Jakarta – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan pelonggaran terhadap pembatasan sosial berskala besar. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, untuk membahas penanganan pandemi Covid-19 pada Senin (18/5/2020).

“Saya ingin tegaskan bahwa belum ada kebijakan pelonggaran PSBB. Jangan muncul anggapan keliru di masyarakat bahwa pemerintah sudah mulai melonggarkan PSBB,” ujarnya dalam siaran pers Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden.

Adapun yang sedang dikaji oleh pemerintah saat ini ialah mengenai skenario beberapa tahap yang nantinya akan diputuskan apabila telah ditentukan periode terbaik bagi masyarakat untuk kembali produktif namun tetap aman dari Covid-19. Penentuan tersebut tentunya harus didasari pada data-data dan fakta di lapangan.

“Biar semuanya jelas. Karena kita harus hati-hati, jangan keliru kita memutuskan,” ucapnya.

Dalam beberapa minggu ke depan, pemerintah masih tetap berfokus pada upaya pengendalian Covid-19 melalui larangan mudik dan mengendalikan arus balik. Maka itu, Kepala Negara menginstruksikan Kapolri yang dibantu oleh Panglima TNI untuk memastikan upaya tersebut dapat berjalan efektif di lapangan.

Presiden mengingatkan bahwa transportasi yang berkaitan dengan sejumlah urusan logistik dan keperluan esensial lainnya harus tetap berjalan dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Transportasi untuk urusan logistik, pemerintahan, kesehatan, kepulangan pekerja migran kita, dan ekonomi esensial itu tetap masih bisa berjalan dengan protokol kesehatan yang ketat,” tuturnya.

Untuk pengendalian Covid-19 di tingkat daerah, Presiden Joko Widodo juga meminta menteri terkait dan para kepala daerah untuk memperkuat gugus tugas penanganan di tingkat RT, RW, dan desa. Bali diketahui menjadi salah satu daerah yang melakukan penanganan optimal di tingkat desa dengan desa adatnya yang memiliki kearifan lokal yang dinilai bisa membuat masyarakat untuk merasa terikat dan membatasi pergerakan di tengah pandemi.

“Laporan yang saya terima dari para gubernur baik yang menerapkan PSBB maupun yang tidak memang kesimpulannya adalah yang paling efektif dalam pengendalian penyebaran Covid-19 ini adalah unit masyarakat yang paling bawah,” kata Presiden.

Selain itu, Kepala Negara juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap protokol kesehatan di sektor industri. Hal itu setelah mulai muncul adanya klaster penyebaran Covid-19 dari sektor industri yang belakangan ditemukan.

“Klaster industri perlu dilihat karena ini mulai satu-dua ada yang masuk ke sana,” tutup Presiden Jokowi.

News

Presiden Jokowi Tinjau Penyaluran Bantuan Tunai di Kota Bogor

May 13, 2020

Jakarta – Presiden Joko Widodo meninjau penyerahan bantuan tunai kepada sejumlah keluarga penerima manfaat yang digelar di Kantor Pos Jalan Ir. H. Juanda, Kota Bogor, pada Rabu (13/5/2020). Bantuan tunai tersebut diberikan kepada masyarakat agar tetap memiliki daya beli di tengah pandemi Covid-19.

“Pagi hari ini saya ingin memastikan pembagian bantuan sosial tunai (BST) kepada masyarakat dan hari ini yang saya cek adalah di Kantor Pos Kota Bogor,” ujar Presiden Jokowi dalam pernyataan tertulisnya. Hadir mendampingi Presiden Jokowi yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Juliari P. Batubara, dan Wali Kota Bogor Bima Arya.

Presiden melihat bahwa penyerahan bantuan tersebut berlangsung dengan sangat baik dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kepala Negara juga sempat berbincang sejenak dengan warga yang sedang mengantre untuk menerima bantuan.

“Antreannya bagus, dengan jaga jarak yang baik. Semuanya pakai masker. Sebelum uangnya diberi pun tangan dibersihkan dengan hand sanitizer. Saya kira protokol-protokol kesehatan seperti itu yang harus kita jalankan,” kata Presiden.

Dalam keterangannya itu, Presiden menjelaskan bahwa bantuan sosial yang disiapkan pemerintah memang beragam sesuai dengan fungsi masing-masing. Di antaranya ialah Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, dan lain sebagainya.

Bantuan-bantuan tersebut diharapkan dapat menjangkau sebagian besar masyarakat yang kurang mampu maupun yang terdampak pandemi Covid-19 ini.

“Kita harapkan dengan adanya bantuan sosial ini bisa memperkuat daya beli masyarakat sehingga nanti konsumsi domestik kita juga menjadi normal kembali. Itu yang kita harapkan,” imbuhnya.

Selain itu, Kepala Negara juga menyinggung kerja sama pemerintah pusat dengan daerah dalam rangka penyaluran bantuan bagi masyarakat. Menurutnya, hingga saat ini kerja sama tersebut dapat terjalin dengan baik. Adapun terhadap beberapa kekurangan yang ada di lapangan Presiden meyakini bahwa hal tersebut dapat segera disempurnakan pada penyaluran tahap berikutnya.

“Memang ada satu sampai tiga yang berkaitan dengan data itu masih belum bisa diperbaiki (di tahap pertama). Tapi saya kira nanti pada tahapan kedua bulan depan insyaallah akan lebih baik lagi,” tuturnya.

Untuk diketahui, bantuan tunai yang disalurkan tersebut berjumlah Rp600.000 tiap tahapnya. Adapun bantuan tersebut akan diberikan sebanyak tiga tahap kepada masyarakat kurang mampu maupun yang terdampak pandemi.

Menteri Sosial, Juliari P. Batubara yang memberikan keterangan dalam kesempatan terpisah menjelaskan bahwa penyerahan bantuan tunai di Kota Bogor ini merupakan yang pertama dilakukan dengan menyasar pada 170 keluarga penerima manfaat.

“Ada sekitar 170 penerima bansos yang akan menerima bansos tunai senilai Rp600.000 untuk tahap pertama dari tiga tahap yang akan disalurkan kepada mereka,” ucapnya.

News

Pandemi Covid-19, Pemerintah Siapkan Lima Skema Perlindungan dan Pemulihan UMKM

April 29, 2020

Jakarta – Pemerintah menyiapkan lima skema untuk perlindungan dan pemulihan ekonomi bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sejumlah skema yang juga termasuk program khusus bagi pelaku usaha ultramikro tersebut disiapkan dengan harapan agar mereka dapat bertahan di tengah pandemi Covid-19.

“Ada lima skema besar dalam program perlindungan dan pemulihan ekonomi, utamanya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk program khusus bagi usaha ultramikro dan usaha mikro yang selama ini tidak bersentuhan dan tidak terjangkau oleh lembaga keuangan maupun perbankan,” ujar Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (29/4/2020).

Presiden mengatakan bahwa skema pertama diperuntukkan bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang masuk kategori miskin dan rentan terdampak Covid-19. Para pelaku usaha dalam skema tersebut diupayakan agar masuk sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah.

“Kita harus memastikan bahwa mereka ini masuk sebagai bagian dari penerima bansos (bantuan sosial) baik itu PKH (Program Keluarga Harapan), paket sembako, bansos tunai, BLT (bantuan langsung tunai) desa, maupun pembebasan pengurangan tarif listrik dan Kartu Prakerja,” ucapnya.

Skema berikutnya, yakni skema kedua, berbicara mengenai insentif perpajakan yang berlaku bagi para pelaku UMKM dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun. Terhadap mereka, pemerintah telah menurunkan tarif PPh final selama enam bulan.

“Di sini pemerintah telah menurunkan tarif PPh final untuk UMKM dari 0,5 menjadi 0 persen selama periode enam bulan dimulai dari April sampai September 2020,” kata Presiden.

Sementara itu, relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM menjadi bagian dari skema ketiga yang disiapkan oleh pemerintah. Skema ini meliputi penundaan angsuran dan subsidi bunga bagi para penerima KUR (Kredit Usaha Rakyat), UMi (Kredit Ultramikro), PNM Mekaar (Permodalan Nasional Madani Membina Keluarga Sejahtera), LPDB (lembaga pengelola dana bergulir), hingga penerima bantuan permodalan dari beberapa kementerian.

“Saya juga minta agar program penundaan angsuran dan subsidi bunga diperluas untuk usaha mikro penerima bantuan usaha dari pemerintah daerah,” imbuhnya.

Selain itu, pemerintah juga akan memberlakukan perluasan pembiayaan bagi UMKM berupa stimulus bantuan modal kerja sebagai bagian dari skema keempat yang telah disiapkan. Dalam skema ini, pemerintah menyiapkan bantuan modal kerja darurat yang dirancang khusus bagi pelaku UMKM yang merasakan dampak Covid-19.

Hingga saat ini, sudah terdapat 41 juta pelaku UMKM yang terhubung dengan lembaga pembiayaan maupun perbankan. Namun, masih terdapat 23 juta pelaku UMKM yang belum pernah mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan maupun sistem perbankan.

“Karena itu yang 23 juta UMKM ini harus mendapatkan program dari perluasan pembiayaan modal kerja. Bagi yang bankable penyalurannya akan melalui perluasan program KUR sekaligus akan mendorong inklusi keuangan. Sedangkan bagi yang tidak bankable penyalurannya bisa lewat UMi, Mekaar, maupun skema program lainnya,” tutur Presiden.

Adapun dalam skema kelima, pemerintah melalui kementerian, lembaga BUMN, dan pemerintah daerah akan bertindak sebagai penyangga dalam ekosistem UMKM, utamanya pada tahap pemulihan dan konsolidasi usaha setelah pandemi Covid-19.

“Ini penting sekali. Misalnya BUMN atau BUMD menjadi offtaker (penyerap) bagi hasil produksi para pelaku UMKM baik di bidang pertanian, perikanan, kuliner, sampai di industri rumah tangga,” ujarnya.

Kepala Negara juga kembali mengingatkan jajarannya di daerah untuk melakukan realokasi anggaran dan mengarahkannya pada program-program stimulus ekonomi yang menyentuh sektor UMKM. Dengan semua langkah dan upaya yang dilakukan tersebut Presiden Joko Widodo berharap agar para pelaku UMKM mampu bertahan dan tetap menjalankan aktivitas produksinya baik selama maupun setelah pandemi Covid-19 berakhir.

News

BI: Likuiditas Perbankan Lebih dari Cukup

April 29, 2020

Jakarta – Bank Indonesia menyatakan likuiditas bank di Tanah Air saat ini dalam kondisi masih aman alias lebih dari cukup.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan kondisi likuiditas bank masih aman, walaupun saat ini deposito mengalami perlambatan karena pendapatan masyarakat turun di tengah pandemi Covid-19.

Hal tersebut disebabkan langkah BI yang melakukan kebijakan quantitative easing, untuk mendukung likuiditas sektor perbankan di tengah wabah Corona.

“Quantitative easing yang dilakukan BI hingga kini totalnya Rp503,8 triliun. Likuiditas bank lebih dari cukup,” ujarnya dalam live streaming Youtube, Rabu (29/4/2020).

Kebijakan BI untuk mendukung likuiditas bank melalui quantitative easing dilakukan melalui beberapa jurus. Mulai dari penurunan giro wajib minimum (GWM), pembebasan pemenuhan giro ke BI untuk bank-bank yang tidak memenuhi rasio intermediasi selama satu tahun, hingga fasilitas repo SBN yang dimiliki oleh bank.

Total nilai quantitative easing yang mencapai Rp503,8 triliun tersebut berasal dari tambahan dari pelonggaran GWM senilai Rp117,8 triliun per Mei 2020. Pada periode Januari-April 2020, quantitative easing mencapai Rp386 triliun.

Perry menambahkan agar kebijakan Bank Sentral melalui quantitatives easing segera mengalir  ke sektor riil, maka yang diperlukan kebijakan fiskal dan realisasi kebijakan restrukturisasi yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

News

BI Perkirakan Inflasi April-Mei 2020 Lebih Rendah

April 22, 2020

Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memperkirakan inflasi Ramadan, April – Mei 2020, akan lebih rendah dari capaian inflasi sebelumnya.

“Inflasi April-Mei akan lebih rendah dari historis. Kami perkirakan inflasinya akan sekitar 0,22% month to month. Kalau dihitung year on year2,82%. Ini menunjukkan inflasi terkendali dan rendah,” ujar Perry dalam virtual press briefing melalui channel Youtube Bank Indonesia, Rabu (22/4/2020).

Perry menuturkan rendahnya inflasi disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, April – Mei masih masuk masa panen sehingga produksi dalam negeri meningkat dan komoditas bahan pokok aman serta cukup. Selain itu, pemerintah menjamin kecukupan pasokan. 

Kedua, BI mendeteksi adanya permintaan yang lebih rendah dengan adanya Covid-19. Kondisi ini dipengaruhi oleh menurunnya mobilitas masyarakat selama masa PSBB.

“Permintaan barang lebih rendah, dengan adanya COVID-19 aktivitas manusia menjadi rendah karena ada PSBB. Itu mendukung pengendalian inflasi.”

Adapun pendorong inflasi menurut Bank Indonesia, antara lain bawang merah, perhiasan, gula pasir. Sementara itu, bahan makanan yang mengalami deflasi yakni cabai merah, daging ayam, telur. BI meyakini pada tahun ini inflasi akan terkendali di kisaran 3% plus minus 1%.

News

Presiden Jokowi: Evaluasi dan Perbaiki Pelaksanaan PSBB

April 20, 2020

Jakarta – Pengujian sampel secara masif hingga distribusi bantuan sosial dalam rangka penanganan dampak Covid-19 turut dibahas Presiden bersama jajarannya dalam rapat terbatas kali ini

Presiden Joko Widodo meminta evaluasi total terhadap upaya yang telah dilakukan dalam penanganan Covid-19, terutama mengenai pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Evaluasi tersebut dibutuhkan untuk penyempurnaan program-program dan kebijakan selanjutnya.

“Hari ini saya ingin ada evaluasi total dari apa yang telah kita kerjakan dalam penanganan Covid-19 ini terutama evaluasi mengenai PSBB secara lebih detail, kekurangannya apa, dan plus-minusnya apa sehingga bisa kita perbaiki,” ujar Presiden saat memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (20/4/2020).

Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Negara kembali menekankan kepada jajarannya di daerah mengenai pentingnya pengujian sampel uji secara masif yang diikuti dengan pelacakan agresif terhadap orang-orang yang memiliki riwayat kontak langsung dengan pasien Covid-19 dan melakukan isolasi terhadap orang-orang yang diduga terpapar secara ketat.

“Tiga hal ini yang harusnya sering, terus-menerus, ditekankan kepada seluruh daerah. Sekali lagi, pengujian sampel yang masif, pelacakan yang agresif, dan isolasi yang ketat,” ucapnya seperti dikutip dari siaran pers Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden.

Sebelumnya, pemerintah juga telah mengadakan sejumlah alat pemeriksaan sampel melalui tes PCR (polymerase chain reaction). Dengan pengadaan tersebut, Presiden berharap agar paling tidak dalam satu hari dapat dilakukan pemeriksaan dengan jumlah di atas 10.000 tes.

Sementara itu, Presiden juga meminta evaluasi dan perbaikan terhadap sistem rujukan dan manajemen penanganan di rumah sakit. Hal tersebut untuk mengantisipasi adanya kelebihan kapasitas di rumah-rumah sakit rujukan Covid-19.

“Ini betul-betul manajemennya harus diatur betul. Mana yang sedang dan ringan serta mana yang berat dan memerlukan penanganan yang lebih intensif di rumah sakit,” kata Presiden.

“Saya juga sangat mengapresiasi cara-cara konsultasi medis dengan menggunakan teknologi. Ini saya kira harus lebih dikembangkan lagi sehingga kontak antara pasien dengan dokter itu bisa dikurangi,” imbuhnya.

Lebih jauh, Presiden kembali menegaskan soal pentingnya distribusi logistik untuk tetap terlaksana di tengah pandemi ini. Apalagi dalam waktu beberapa hari ke depan masyarakat akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang tentunya membutuhkan kecukupan logistik dan stok pangan di tengah masyarakat.

“Pastikan bahwa distribusi logistik dan kelancaran produksi itu betul-betul tidak ada hambatan di lapangan. Stok pangan cukup, pastikan agar kita memasuki bulan Ramadan ini betul-betul memiliki sebuah kepastian mengenai stok pangan,” ucapnya.

Terakhir, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar bantuan sosial bagi warga kurang mampu yang terdampak Covid-19 dapat segera dimulai dengan cepat dan tepat sasaran. Untuk tahap awal pada pagi tadi dari gerbang Istana Merdeka, Jakarta, bantuan sosial mulai disalurkan kepada 1,2 juta keluarga penerima manfaat di wilayah DKI Jakarta untuk selanjutnya turut disalurkan kepada keluarga penerima manfaat lainnya di wilayah Bodetabek.

“Saya ingin agar bantuan sosial kepada yang kurang mampu ini betul-betul tepat sasaran. Ada kontrol pengawasan dan cek lapangan sehingga barang-barangnya itu bisa diterima oleh penerima dengan baik dan sekali lagi bisa benar tepat sasaran,” tandasnya.

News

CORE: Jika Pandemi Covid-19 Berlangsung Lebih Lama, Waspada Lonjakan Jumlah Pengangguran

April 20, 2020

Jakarta – Pandemi Covid-19 yang saat ini terus mengalami eskalasi di Indonesia tidak hanya berpotensi mengakibatkan kontraksi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan jumlah pengangguran dalam skala besar. 

Dalam beberapa pekan terakhir, gelombang Penghentian Hubungan Kerja (PHK) semakin merebak di sejumlah sektor, mulai dari sektor manufaktur hingga sektor jasa seperti pariwisata, transportasi, perdagangan, konstruksi, dan lain-lain. Ada pula sebagian perusahaan yang saat ini hanya mampu membayar separuh dari gaji karyawannya. 

Ekonom Center Of Reform On Economics (CORE) Indonesia Akhmad Akbar Susamto mengatakan lembaganya memperkirakan jika pandemi ini berlangsung lebih lama akan ada potensi lonjakan jumlah pengangguran yang sangat tinggi dalam tahun ini. 

Pada Agustus 2019, Jumlah pengangguran terbuka tercatat 7,05 juta orang atau 5,28% dari total angkatan kerja. “Ini belum termasuk yang setengah menganggur yang jumlahnya 8,14 juta, dan pekerja paruh waktu 28,41 juta orang. Selain PHK pada sektor formal, dampak pandemi Covid-19 terhadap hilangnya mata pencaharian di sektor informal perlu lebih diwaspadai,” ujar Akhmad Akbar dalam pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Minggu (19/4/2020).

Pasalnya, daya tahan ekonomi para pekerja di sektor informal relatif rapuh, terutama yang bergantung pada penghasilan harian, mobilitas orang, dan aktivitas orang-orang yang bekerja di sektor formal. Terlebih lagi jumlah pekerja di sektor informal di Indonesia lebih besar dibanding pekerja sektor formal, yakni mencapai 71,7 juta orang atau 56,7% dari total jumlah tenaga kerja. Mayoritas dari mereka bekerja pada usaha skala mikro (89% di tahun 2018). 

CORE Indonesia, lanjut Akhmad Akbar, memperkirakan peningkatan jumlah pengangguran terbuka pada triwulan II 2020 dalam tiga skenario. Potensi tambahan jumlah pengangguran terbuka secara nasional mencapai 4,25 juta orang dengan skenario ringan, 6,68 juta orang dengan skenario sedang, dan bahkan hingga 9,35 juta orang dengan skenario berat. 

Penambahan jumlah pengangguran terbuka terjadi terutama di pulau Jawa, yaitu mencapai 3,4 juta orang dengan skenario ringan, 5,06 juta orang dengan skenario sedang dan 6,94 juta orang dengan skenario berat. “Tingkat pengangguran terbuka secara nasional pada triwulan II 2020 diperkirakan mencapai 8,2 persen dengan skenario ringan, 9,79 persen dengan skenario sedang dan 11,47 persen dengan skenario berat.”

Penambahan jumlah pengangguran terbuka yang signifikan bukan hanya disebabkan oleh perlambatan laju pertumbuhan ekonomi, melainkan juga disebabkan oleh perubahan perilaku masyarakat terkait pandemi Covid-19 dan kebijakan pembatasan sosial, baik dalam skala kecil maupun skala besar.  

Perhitungan penambahan jumlah pengangguran terbuka tersebut didasarkan pada sejumlah asumsi. Pertama, situasi pandemi Covid-19 akan lebih buruk pada bulan Mei 2020 dibandingkan bulan April 2020. Kedua, dampak pandemi Covid-19 akan berbeda untuk lapangan usaha yang berbeda, status pekerjaan yang berbeda, dan wilayah yang berbeda, baik dilihat dari lokasi provinsi maupun lokasi kota dan desa. 

Dalam hal ini, lapangan usaha yang diasumsikan mengalami dampak paling parah adalah penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi dan pergudangan dan perdagangan, baik perdagangan besar maupun eceran. 

Sebaliknya, lapangan usaha yang diasumsikan mengalami dampak paling ringah adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Status pekerjaan yang diasumsikan akan mengalami dampak paling parah adalah pekerja bebas atau pekerja lepas, berusaha sendiri (yang pada umumnya berskala mikro), berusaha sendiri dengan dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, dan pekerja keluarga/tak dibayar. 

Dilihat dari sisi wilayah, diasumsikan bahwa DKI Jakarta akan mengalami dampak paling parah, diikuti Jawa Barat dan provinsi-provinsi lain di pulau Jawa. Dampak pandemi Covid-19 diasumsikan akan lebih besar di perkotaan daripada di perdesaan. 

“Skenario ringan dibangun dengan asumsi bahwa penyebaran Covid-19 akan semakin luas pada bulan Mei 2020, tetapi tidak sampai memburuk sehingga kebijakan PSBB hanya diterapkan di wilayah tertentu di pulau Jawa dan satu dua kota di luar pulau Jawa.”

Skenario sedang dibangun dengan asumsi bahwa penyebaran Covid-19 lebih luas lagi dan kebijakan PSBB diberlakukan lebih luas di banyak wilayah di pulau Jawa dan beberapa kota di luar pulau Jawa. Skenario berat dibangun dengan asumsi bahwa penyebaran Covid-19 tak terbendung lagi dan kebijakan PSBB diberlakukan secara luas baik di pulau Jawa maupun luar Jawa, dengan standar yang sangat ketat.