Browsing Tag

Ekonomi

News

Hari Ini, Presiden Jokowi Dikabarkan akan Lantik 4 Pejabat Negara, 2 di antaranya Menteri

April 28, 2021

Jakarta, 28 April 2021 – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju dan melantik empat pejabat negara, dua di antaranya posisi menteri pada hari ini, Rabu (28/4) pukul 15.00 WIB di Istana Negara.

Berdasarkan kabar yang beredar, empat pejabat negara yang akan dilantik Presiden Jokowi yakni Menteri Investasi, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Besok pelantikan (menteri) jam 15.00 WIB,” ujar sumber yang mengetahui rencana tersebut.

Jokowi kabarnya akan melantik Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi. Adapun Nadiem Makarim akan dilantik menjadi Mendikbudristek.

Sementara itu, Laksana Tri Handoko yang saat ini menjabat Kepala LIPI dikabarkan akan dilantik menjadi Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Sebelumnya, kandidat yang muncul ditengah-tengah publik adalah Bambang Brodjonegoro yang menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN.

Presiden Jokowi juga dikabarkan akan melantik Indriyanto Seno Adjie menjadi Dewan Pengawas KPK menggantikan Artidjo Alkostar yang meninggal beberapa waktu lalu.

Pelantikan dua menteri, satu kepala badan dan seorang dewan pengawas lembaga anti rusuah ini menjadi reshuffle jilid ke-2 yang dilakukan Jokowi pada periode kedua kepemimpinannya sebagai Presiden RI. Isu perombakan kabinet ini sendiri telah berhembus kencang di kalangan publik dalam beberapa hari terakhir.

Berdasarkan pengamatan Brief.id, reshuffle kabinet yang dilakukan Jokowi selalu jatuh pada hari Rabu. Kabar yang beredar, Rabu pon yang merupakan tanggalan jawa, merupakan waktu favorit Jokowi untuk melakukan perombakan kabinet.

Pada saat Presiden Jokowi melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju jilid 1, kepala negara melantik 6 menteri baru di Istana Negara, juga pada hari Rabu, tepatnya tanggal 23 Desember 2020.

Keenam menteri tersebut adalah, Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial, Mohammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan serta Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi kreatif.

News

Presiden Jokowi Serahkan 584.407 Sertifikat Hak Atas Tanah

January 5, 2021

Jakarta – Presiden Joko Widodo kembali menyerahkan sertifikat hak atas tanah pada Selasa, 5 Januari 2021, dalam acara “Penyerahan Sertipikat Tanah untuk Rakyat se-Indonesia” yang digelar secara virtual. Dalam kesempatan ini, Presiden menyerahkan sebanyak 584.407 sertifikat untuk para penerima yang tersebar di 26 provinsi dan 273 kabupaten/kota.

“Penyerahan sertifikat hak atas tanah ini adalah komitmen yang sudah berulang kali saya sampaikan: komitmen pemerintah untuk terus mempercepat sertifikasi tanah di seluruh Indonesia,” ujar Presiden di Istana Negara, Jakarta.

Penyerahan sertifikat tersebut akan memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan redistribusi tanah yang selama beberapa tahun terakhir dijalankan pemerintah.

Presiden menuturkan, maraknya sengketa pertanahan sebagaimana yang sering didengar langsung oleh Presiden saat kunjungannya ke daerah, membuktikan bahwa percepatan penerbitan sertifikat untuk seluruh masyarakat memang sangat mendesak.

Untuk itu, sejak beberapa tahun terakhir Presiden memberikan target khusus bagi jajarannya di Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dapat menerbitkan sertifikat dalam jumlah yang sangat besar tiap tahunnya.

“Kita enggak bisa bekerja seperti yang lalu-lalu. Nyatanya BPN sekarang bisa melakukan dalam jumlah yang sangat banyak,” ujarnya.

Tahun 2017 lalu, saat program percepatan ini berjalan, BPN telah menerbitkan sebanyak 5,4 juta sertifikat. Jumlah yang jauh melampaui tahun-tahun sebelumnya dengan hanya kurang lebih 500 ribu sertifikat per tahunnya.

Semakin beranjak tahun, target dan realisasi penerbitan sertifikat juga semakin meningkat. Misalnya di tahun 2018 dengan 9,3 juta sertifikat dan sebanyak 11,2 juta sertifikat di tahun 2019. Adapun pada tahun 2020, disebabkan oleh pandemi, realisasi masih tetap mampu membukukan angka 6,8 juta sertifikat.

“Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran kementerian ATR/BPN, kantor wilayah, dan kantor pertanahan yang ada di provinsi serta kabupaten/kota atas kerja kerasnya menyelesaikan target-target yang telah saya berikan,” kata Presiden.

Untuk diketahui, sebanyak 30 orang perwakilan penerima sertifikat hadir secara terbatas di Istana Negara. Sebelumnya, mereka telah melalui pemeriksaan kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat baik sebelum maupun saat berlangsungnya acara.

Saat acara penyerahan sertifikat berlangsung di Istana Negara, penyerahan juga dilakukan di tiap-tiap lokasi di 26 provinsi di seluruh Indonesia oleh para gubernur, bupati, atau wali kota setempat yang turut mengikuti jalannya acara secara virtual.

Hadir mendampingi Presiden dalam acara penyerahan tersebut ialah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

News

KNEKS : Mega Merger Bank Syariah Jadi Katalis Pengembangan Industri Syariah

November 10, 2020

Jakarta, 10 November 2020 – Sejumlah peluang dimiliki bank syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hasil merger untuk mendulang sukses dan menjadi katalis perkembangan industri syariah di Indonesia. Kehadiran bank merger syariah tidak hanya bisa mengharumkan nama Indonesia di dunia, tapi juga berkontribusi pada banyak pada pembangunan kemajuan dan pemerataan ekonomi di dalam negeri.

Direktur Jasa Keuangan Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Taufik Hidayat mengatakan bank syariah hasil merger bisa memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri halal global. Hingga 2018 lalu, nilai potensi industri halal global mencapai US$2,2 triliun.

“Ada 10 besar produk makanan halal dengan total nilai potensi ekspor senilai US$229 Juta. Dari 10 besar produk makanan halal tersebut, market share Indonesia masih sekitar 39 persen. Artinya masih terbuka peluang 61 persen atau US$139 Juta,” ujar Taufik dalam diskusi daring.

Selain mendorong penguatan industri produk halal, bank hasil merger juga bisa berperan dalam pembangunan infrastruktur kawasan industri halal. Pembangunan ini menjadi salah satu fokus pemerintah guna memaksimalkan potensi industri halal di Indonesia.

Taufik berkata, target investasi infrastuktur kawasan industri halal mencapai Rp6.445 triliun. Investasi sebanyak itu tentu membutuhkan dukungan dari pelaku industri perbankan. Kehadiran bank syariah hasil merger bisa membantu realisasi dukungan tersebut.

“Bank merger memiliki peluang untuk (terlibat dalam) pembangunan infrastruktur kawasan industri halal serta modal usaha pelaku bisnis, dan juga pembiayaan di bidang logistik, transportasi dan sarana penunjang ekspor, serta infrastruktur prioritas nasional dan daerah,” ujarnya.

Menurut Taufik, merger tiga bank syariah BUMN sudah dilakukan sesuai rekomendasi KNEKS untuk memperkuat penetrasi industri keuangan syariah di Indonesia. Penguatan harus dilakukan karena KNEKS melihat masih lemahnya kekuatan industri keuangan, terutama perbankan, syariah di Indonesia.

Dalam catatannya, Taufik menyebut kelemahan industri perbankan syariah muncul karena empat hal dari internal yakni terbatasnya permodalan, rendahnya kualitas dan kuantitas SDM, keterbatasan teknologi, informasi dan jaringan, serta minimnya keunikan produk.

“Sedangkan dari faktor eksternal yaitu kurangnya literasi dan edukasi ke masyarakat; dan kurangnya infrastruktur pendukung. Kami dari KNEKS merekomendasikan bank-bank syariah mendorong inndustri perbankan syariah untuk melakukan konsolidasi, sehingga mampu meningkatkan daya saing melalui penguatan struktur permodalan dan optimalisasi sinergi bank dalam satu kepemilikan,” tuturnya.

KNEKS yakin penggabungan usaha tiga bank syariah BUMN akan berdampak positif dari sisi bisnis dan reputasi industri syariah. Dari segi bisnis, merger membuat bank syariah lebih efisien dan kompetitif. Perluasan diversifikasi usaha juga akan muncul, disertai bertambahnya kapasitas bank untuk membiayai proyek-proyek besar. Kemudian, kinerja keuangan bank syariah diprediksi akan lebih baik.

Dari sisi reputasi, bank hasil merger dianggap mampu membuat tingkat kepercayaan nasabah lebih tinggi dibanding sebelumnya. Kemudian, bank ini bisa diperhitungkan dalam skala nasional dan global; serta memiliki manajemen resiko yang lebih kuat dan modal solid.

“Dari sisi ekosistem, entitas merger berpeluang menjadi prime mover di industri perbankan syariah, dan mengakselerasi pengembangan ekosistem ekonomi syariah melalui sinergi dengan lembaga keuangan syariah lainnya dan juga industri halal. Dari sisi pendukung, memiliki kemampuan untuk investasi teknologi, riset, dan promosi; serta menarik SDM berkualitas,” ujarnya.

Berdasarkan catatan KNEKS, saat ini ada 14 bank umum syariah (BUS) dan 20 unit usaha syariah (UUS) di Indonesia. Proporsi jumlah bank umum syariah di Indonesia adalah 12,72 persen dari seluruh bank. Bank syariah memiliki market share 6,18 persen.

“Bank syariah memiliki size yang relatif kecil dibandingkan dengan bank konvensional. Indonesia memerlukan bank syariah dengan skala yang besar untuk dapat menjadi prime mover pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah,” katanya.

Berdasarkan kalkulasi atas kinerja per Semester I/2020, total aset bank syariah hasil merger mencapai Rp 214,6 triliun dan modal intinya lebih dari Rp 20,4 triliun. Dengan nilai aset dan modal inti tersebut, bank syariah hasil merger akan masuk jajaran 10 besar bank terbesar di Indonesia dari sisi aset, dan 10 besar dunia dari segi kapitalisasi pasar.

News

Kalau UMKM Mau Naik Kelas, Pemerintah Perlu Realisasikan Pusat Satu Data

November 4, 2020

Jakarta, 4 November 2020 – Pemerintah dinilai perlu segera merealisasikan pembentukan pusat satu data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan ekosistem digital, sebagai pintu masuk untuk pemberdayaan dan mendorong pelaku usaha agar dapat naik kelas guna mempercepat permulihan ekonomi di sektor tersebut.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati, mengatakan pembentukan pusat satu data merupakan langkah yang tepat, untuk membangun ekosistem UMKM jauh lebih sehat dan termonitor setiap perkembangan dan pertumbuhan usahanya. 

“Membuat satu data bagi sektor usaha mikro, merupakan sebuah terobosan yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha UMKM. Karena dapat membantu kebutuhan dan persoalan-persoalan yang dihadapi UMKM dalam menumbuh kembangkan usahanya,” jelasnya.

Menurut Enny, masalah UMKM di Indonesia selama ini adalah sulit untuk naik kelas. Hampir 99% tidak ada perubahan komposisi dari sektor ultra mikro, kecil dan menengah menengah. “Selama ini ada beberapa persoalan klasik yang melingkupi mereka, kemampuan tidak bisa naik kelas itu artinya kan… tidak berkembang, stagnan, usaha hanya untuk bertahan saja,” tegas Enny.

Ada beberapa yang berkembang, tambahnya, tapi mereka tetap berada di sektor UKM karena fasilitas yang ada kebanyakan diberikan untuk yang skala besar. “Akibatnya UMKM  selalu tertinggal terus. Contohnya, pembiayaan KUR hanya untuk UKM, sementara yang besar dapatnya insentif fiskal, kemudahan ekspor dan impor.”

Enny menilai hal ini perlu dievaluasi dan dipetakan kembali beberapa kebijakan pemerintah, termasuk salah satu yang diusulkan adalah melakukan redefinisi UKM dan IKM (industri kecil menengah). “Kalau sekarang definisinya UKM di skala Rp5 miliar. Padahal untuk beli peralatan teknologi tinggi (modal kerja) saja saja sudah tidak mencukupi. Saat ini sedang disusun kebijakan turunan Omnibus Law, terkait kategori UMKM dan ultra mikro.”

Masalah lain yang membuat UMKM sulit naik kelas karena berbagai akses yang  terbatas, seperti pembiayaan dan pasar. “Karena tidak ada satu pusat data UMKM, sehingga yang mendapatkan akses pembiayaan seringkali dia lagi, dia lagi. Akses pasar juga begitu terkooptasi, karena dikuasai satu jaringan konglomerasi besar. Sehingga meski mereka dapat subsidi bunga dan bisa berproduksi, kalau pasar terbatas KO (knock out) juga, tidak bisa berkembang. Ini yang harus dilakukan perubahan ke depannya.”

Enny menegaskan, UMKM ini serba terbatas. Untuk itu, harus dibangun ekosistem yang bisa dimulai dengan adanya pusat satu data mengenai UMKM. “Misal, BRI sudah kasih pembiayaan, nanti siapa yang bantu akses pemasarannya, kemudian akses untuk meningkatkan mutu. Minimal membuat kemasan yang baik untuk UMKM kita gar tidak kalah bersaing.”

Menurut Enny, pembentukan pusat satu data di sektor ultra mikro pernah disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Pembuatan satu data ini untuk mengintegrasikan ekosistem yang ada. “Istilahnya, jangan hanya berikan masyarakat kecil kail, karena percuma jika ikannya tidak ada. Makanya, harus dikasih juga ikannya. Lalu bagaimana agar ikannya tidak langsung digoreng? Berilah kolam agar hidup dan berkembang. Nah, pusat data ini menjadi pintu membuat kolam atau iklim usaha yang sehat bagi UMKM,” papar Enny.

Ekonom senior itu mengapresiasi Kementerian BUMN  berkomitmen untuk mendukung para pelaku ultra mikro dan UMKM melalui tiga aspek utama yaitu infrastruktur, pendanaan, dan akses pasar.  

Sebelumnya  Erick mengatakan, terkait pendanaan, pihak kementerian akan terus meningkatkan aksesnya melalui sinergi antar BUMN seperti PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Pegadaian (Persero), dan PNM dijadikan satu data bagi sektor usaha mikro (Umi). 

Menurut Enny, selama ini sudah banyak komitmen BUMN kepada UMKM seperti Pertamina, dan BUMN besar lainnya. Namun bentuknya masih sebatas binaan yang disalurkan melalui corporate social responsibility (CSR), seperti misalnya bantuan pendanaan, sarana dan prasarana, bukan infrastruktur. Padahal seharusnya BUMN bersinergi dan menyiasati dukungan untuk UMKM dapat naik kelas dengan membangun teknologi digital dan ekosistemnya. 

News

Ini Tiga Cara Buat UMKM Segera Naik Kelas

November 4, 2020

Jakarta – Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk segera naik kelas bisa dilakukan dengan tiga cara berbeda yakni pelatihan, pendampingan, dan melalui metode inkubasi. Ketiga cara ini harus diterapkan sesuai kebutuhan masing-masing pelaku UMKM.

Menurut Associate Certifed Coach dari International Coach Federation Hasnul Suhaimi, ketiga jenis pemberdayaan ini harus dilakukan simultan terutama bagi pelaku usaha yang belum mengenal teknologi digital. Alasannya, saat ini pemahaman digital menjadi hal penting yang harus dimiliki setiap pengusaha, tak terkecuali di sektor UMKM dan Ultra Mikro (UMi).

“Sebetulnya saat ini sudah banyak pemberdayaan yang dilakukan, dan secara umum UMKM sudah tersentuh. Tapi, cukup tidaknya (pemberdayaan yang berjalan) relatif. Karena kalau bicara digitalisasi sendiri, saat ini produk yang dibeli di marketplace memang banyak tapi mayoritas asalnya masih dari luar negeri, kecuali produk-produk tertentu seperti makanan atau busana muslim,” ujar Hasnul dalam siaran pers, Selasa (3/11).

Pemberdayaan UMKM bisa dilakukan melalui pelatihan terhadap pengusaha yang masih membutuhkan banyak peningkatan kapasitas. Metode ini contohnya efektif bagi pelaku UMKM yang belum mengenal teknologi digital.

Sementara itu, pendampingan dapat diberikan untuk pelaku UMKM yang pemahamannya akan dunia usaha sudah ada, namun membutuhkan bantuan dalam tataran praktis. Bantuan yang diperlukan contohnya cara untuk melakukan pemasaran efektif di dunia maya, memperbesar pasar, hingga pembenahan kualitas dan kuantitas barang supaya lebih menarik di mata calon pembeli.

Terakhir, metode inkubasi cocok diterapkan untuk UMKM yang hendak memperluas pasar melalui kerjasama dengan pengusaha atau industri besar.  Model pemberdayaan seperti ini sudah dilakukan salah satunya oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. melalui program BRIncubator.

“Kalau mau lebih dalam lagi mungkin hal-hal itu bisa dilakukan, supaya produk UMKM Indonesia bisa bersaing. Dukungan bisa dilakukan entah melalui kebijakan baru, pelatihan cara marketing, dan lain-lain,” ujarnya.

Hasnul yang pernah menjabat sebagai Presiden Direktur dan CEO XL Axiata ini menyebut, secara umum pemberdayaan UMKM agar lebih berkembang dan memahami teknologi digital sebenarnya sudah cukup berhasil. Apalagi, saat ini banyak lembaga pendidikan dan universitas yang turut melakukan pendampingan atau pelatihan terhadap UMKM.

Akan tetapi, menurutnya pemberdayaan UMKM masih berpotensi untuk lebih besar dari saat ini dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan, BUMN, dan pihak swasta serta lembaga pendidikan. Selain itu, pemberdayaan yang sudah berjalan menurutnya harus tetap dikawal agar benar-benar diterapkan pelaku UMKM dalam menjalani bisnis sehari-hari.

“Kalau niatnya mau menaikkan kelas UMKM, bisa seharusnya pemberdayaan dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Sekarang banyak ya relawan atau siapa saja yang bisa dilibatkan untuk membantu. Mungkin kalau ada yang bisa koordinir bantuan ini, pemberdayaan bisa semakin masif dan terarah,” ujar Hasnul yang juga akademisi IPMI International Business School tersebut.

“Jadi memang berbagai macam cara untuk memberdayakan UMKM karena banyak jenis usahanya. Mungkin ada yang butuh model training, pendampingan, atau seperti inkubasi begitu,” tutur Hasnul melanjutkan.

Dukungan terhadap UMKM belakangan kerap dikemukakan para pejabat publik dan pemangku kepentingan. Terkini, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut perusahaan-perusahaan negara berkomitmen mendukung UMKM dalam tiga hal yakni penyiapan infrastruktur, pendanaan, dan pasar.

Erick menyebut kerjasama BUMN dan UMKM adalah kunci agar kondisi pengusaha kecil di Indonesia bisa membaik dan naik kelas. Salah satu bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap UMKM adalah, adanya dorongan bagi BUMN agar membeli produk UMKM untuk memenuhi rencana belanja senilai Rp14 miliar ke bawah. Pembelian barang-barang UMKM oleh BUMN bisa dilakukan secara daring melalui platform Pasar Digital (PaDi) yang baru diluncurkan pada Agustus lalu.

Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan aturan yang mewajibkan seluruh kementerian dan lembaga agar mengalokasikan minimal 40 persen pagu anggarannya untuk belanja barang atau modal dari UMKM. Rencana ini telah diungkap Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dua pekan lalu.

“Presiden sudah setuju bahwa 40 persen belanja K/L harus untuk UMKM. Pada Oktober tahun lalu dalam ratas saya juga meminta agar belanja K/L diprioritaskan ke UMKM,” ujar Teten.

Berdasarkan data yang disampaikan Teten beberapa saat lalu, hingga kini pemerintah telah mengalokasikan dana Rp321 triliun untuk membelanjakan produk-produk UMKM. Selain itu, pemerintah juga sudah menggelar pelatihan dan pendampingan agar jutaan pelaku UMKM bisa mengakses laman e-katalog LKPP.

Lembaga riset McKinsey & Company dalam hasil riset terbaru menyebut, sektor UMKM bisa menyumbang PDB hingga US$140 miliar apabila mampu memaksimalkan pemanfaatan teknologi dan mendapat pendampingan yang cukup dalam menjalani bisnisnya.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, saat ini 98,7 persen usaha di Indonesia masuk kategori mikro. Setelah itu, ada 1,2 persen usaha kategori kecil, 0,09 persen usaha menengah, dan 0,01 persen usaha besar.

Dari 64,19 juta pelaku UMKM, ada 64,13 juta pengusaha mikro dan kecil yang bergerak di sektor informal. UMKM dan UMi di Indonesia menyerap 97 persen total tenaga kerja atau 116.978.631 orang. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 60,90 persen.

News

Lagi, Presiden Tekankan Fokus Jaga Keseimbangan Kesehatan dan Ekonomi

November 2, 2020

Jakarta – Presiden Joko Widodo kembali menekankan kepada jajarannya untuk tetap fokus dalam mengatur dan menjaga titik keseimbangan antara penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Hal tersebut ia sampaikan saat memberikan pengantar dalam sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin, 2 November 2020.

“Kita harus tetap fokus untuk mengatur, menjaga titik keseimbangan antara penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Ini yang saya kira sudah berpuluh kali saya sampaikan tapi perlu saya tekankan,” kata Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden kemudian menjelaskan sejumlah indikator penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Berdasarkan laporan terakhir yang diterima oleh Presiden, per 1 November 2020 kasus aktif Covid-19 di Indonesia lebih baik dan lebih rendah dari perkembangan rata-rata dunia.

“Kita memiliki kasus aktif sebesar 13,78 persen, rata-rata dunia kasus aktifnya 25,22 persen. Ini yang terus harus ditekan sehingga angka yang 13,78 persen ini bisa kita perkecil lagi,” jelasnya.

Demikian juga dengan tingkat kesembuhan yang semakin hari semakin baik. Saat ini, tingkat kesembuhan pasien Covid-19 di Indonesia berada di angka 82,84 persen, di atas rata-rata angka kesembuhan dunia yang berada di angka 72 persen.

“Jadi angka kesembuhan kita juga lebih baik. Ini agar juga diperbaiki lagi,” imbuhnya.

Sementara itu, angka kematian atau kasus meninggal di Indonesia masih lebih tinggi dari pada angka rata-rata kematian di dunia. Presiden pun meminta jajarannya betul-betul memperhatikan hal tersebut.

“Itu kita masih di angka 3,38 persen. Rata-rata dunia berada di angka 2,5 persen. Ini yang patut untuk menjadi perhatian kita semuanya,” tegasnya.

Kepala Negara juga meminta jajarannya untuk berhati-hati dan tetap waspada dengan munculnya gelombang kedua Covid-19. Menurutnya, saat ini di negara-negara Eropa telah muncul gelombang kedua yang naiknya sangat drastis.

“Jangan sampai kita teledor dan kehilangan kewaspadaan sehingga kejadian itu terjadi di negara kita. Saya juga lihat angka-angka beberapa negara seperti Prancis, Italia, Inggris, Jerman, dan Spanyol ada kenaikan yang sangat drastis. Ini agar menjadi perhatian kita semua dan kehati-hatian kita semuanya,” tandasnya.

News

Wujudkan Raksasa Keuangan Syariah, 3 Bank Syariah Himbara Sambut Positif Dukungan Presiden

November 2, 2020

Jakarta, 2 November 2020 – Integration Management Office (IMO) proyek merger tiga bank syariah milik Himbara menyambut positif perhatian besar Presiden Joko Widodo untuk membangkitkan raksasa keuangan syariah di Indonesia, dalam upaya  mendorong akselerasi dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional.

“Alhamdulillah, dukungan Presiden begitu besar untuk membangkitkan raksasa keuangan syariah di Indonesia. Hal ini membuat kami di IMO bersemangat dan optimis  menyelesaikan rencana merger tiga bank Syariah milik Himbara ini sesuai dengan jadwal yang ditentukan Februari 2021,” ungkap Ketua IMO Hery Gurnardi dalam keterangan tertulis, Senin (2/11), di Jakarta. 

Jokowi dalam acara pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-7 Tahun 2020, pada Rabu (28/10) melalui sambutannya menyebutkan bahwa Indonesia harus cepat menangkap adanya peluang dan potensi tersebut. “Aksi korporasi merger tiga bank Syariah milik BUMN tersebut bakal membuat Indonesia memiliki bank syariah raksasa. Nantinya semua aset bank syariah milik negara akan dilebur menjadi satu untuk melahirkan bank syariah raksasa.”

Ekonomi dan keuangan syariah masih memiliki potensi luas untuk dikembangkan lebih jauh. Ekonomi dan keuangan syariah itu nyatanya tidak hanya diminati oleh negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim, tapi juga dilirik oleh negara-negara lain seperti Jepang, Thailand, Inggris, dan Amerika Serikat mengingat potensi yang dimilikinya.

Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia harus menangkap peluang ini dengan mendorong akselerasi, pengembangan ekonomi, dan keuangan syariah nasional sebagai bagian dari transformasi menuju Indonesia Maju dan upaya menjadikan Indonesia sebagai pusat rujukan ekonomi syariah global. 

“Industri keuangan syariah adalah raksasa yang sedang tidur. Saat ini pemerintah memiliki perhatian besar untuk membangkitkan raksasa ini,” ujarnya dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu, 28 Oktober 2020.

Dukungan penuh dari pemerintah ini, jelas Hery, menjadi modal utama IMO yang sedang mempersiapkan semua proses integrasi bank-bank syariah milik BUMN, Bank BRIsyariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah, sesuai dengan rencana merger yang disampaikan dalam keterbukaan informasi pada 21 Oktober 2020. Total aset  ketiga bank syariah ini sebesar Rp214 triliun.

Hery yang juga Direktur Utama Bank Syariah Mandiri dan diamanahkan menjadi Ketua Project Management Office (PMO) mendapat tugas dari Kementerian BUMN untuk menyelesaikan merger tiga bank syariah milik Himbara. 

“Saya sejak Maret mendapat tugas dari Kementerian BUMN untuk mengawal proses merger tiga bank syariah milik Himbara yang ditargetkan terwujud Februari 2021. Tugas merger ini cukup kompleks dan berat, sehingga membutuhkan fokus yang maksimal agar seluruh rencana dapat berjalan lancer untuk menjadi bank Syariah terbesar di Indonesia,” ujar Hery. 

Di tempat terpisah, Direktur Utama BRIsyariah, Ngatari, menambahkan bahwa salah satu wujud nyata langkah pemerintah dengan menggabungkan bank-bank syariah milik BUMN ini juga memiliki potensi menjadi 10 bank syariah teratas secara global berdasarkan kapitalisasi pasar. 

“Rencana merger bank syariah nasional menjadi bagian dari upaya dan komitmen pemerintah untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai pilar baru kekuatan ekonomi nasional. Bank syariah hasil merger diharapkan mampu memiliki mesin, skala ekonomi, dan jangkauan pasar yang lebih besar untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia,” ucap Ngatari. 

Hal senada disampaikan Direktur Utama Bank BNI Syariah, Abdullah Firman Wibowo, yang sangat bersyukur atas apresiasi mengenai fokus pemerintah pada 4 hal yaitu pengembangan industri produk halal, industri keuangan syariah, dana sosial syariah, serta pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah. 

“Pemerintah sudah sangat jeli melihat potensi pengembangan industri produk halal dan dana sosial syariah. Kita harus bekerja sama membantu mewujudkannya dan menjadikan Indonesia yang merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dapat menjadi pemain utama ekosistem halal dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” ujar Firman. 

Saat membuka ISEF, Presiden mengatakan Indonesia telah memiliki Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk mengupayakan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah. Sejumlah strategi yang ditempuh untuk mewujudkan hal itu di antaranya ialah penguatan rantai nilai halal, penguatan keuangan Islam, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta penguatan ekonomi digital. 

“Indonesia sebagai negara dengan populasi penduduk Islam terbesar di dunia saya harapkan dapat mewujudkan diri sebagai center of excellence hub perekonomian syariah di tingkat global,” tutupnya.

News

Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Harus Terus Didorong, Jadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi

October 28, 2020

Jakarta —Sebagai upaya mengurangi dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di sektor ekonomi, pemerintah telah mengeluarkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dengan berbagai potensi yang ada, ekonomi dan keuangan syariah dipercaya dapat memainkan peran pada program tersebut. Namun, potensi-potensi ini belum dimanfaatkaan secara optimal, baik oleh lembaga, pelaku usaha, maupun masyarakat luas. Untuk itu, diperlukan komitmen bersama dalam memanfaatkan potensi-potensi tersebut.

“Namun demikian, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah masih jauh dibandingkan dengan potensinya. Oleh karena itu, kita harus mendorong agar ekonomi dan keuangan syariah dapat terus berkembang dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada acara Web-Seminar The Jakarta Post “Sharia Economy Gaining Momentum in Indonesia’s Economy Recovery” melalui konferensi video di Jakarta, Rabu (28/10/2020).

Lebih jauh Wapres mengungkapkan, untuk memanfaatkan potensi ekonomi dan keuangan syariah, pemerintah telah melakukan berbagai upaya termasuk penguatan kelembagaan dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2020 Tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Melalui KNEKS ini, kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah dipimpin langsung oleh Presiden selaku Ketua, dan Wakil Presiden selaku Wakil Ketua dan merangkap Ketua Harian.

“Sebagai Ketua Harian, saya memimpin langsung upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia,” ungkapnya.

Di samping itu, Wapres menambahkan, pemerintah akan fokus pada 4 hal yaitu pengembangan industri produk halal, industri keuangan syariah, dana sosial syariah, serta pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah.

“Salah satu potensi besar adalah kebutuhan produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pengembangan industri produk halal menjadi sangat penting,” tuturnya.

Terkait hal ini, Wapres pun menyampaikan, saat ini telah ada penetapan dua kawasan industri halal (KIH) dengan layanan sertifikasi halal secara satu atap (one stop service), yaitu Modern Cikande Industrial Estate di Banten, dan Safe N Lock Halal Industrial Park di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, penguatan industri halal juga dilakukan di tataran pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui pengembangan pusat inkubasi pengusaha syariah serta pusat bisnis syariah (Syaria Business Center) di berbagai daerah.

Sementara untuk program lainnya, lanjut Wapres, penguatan kelembagaan keuangan syariah dilakukan dengan penggabungan tiga bank syariah yang dimiliki oleh HIMBARA, yaitu Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan BNI Syariah. Pemerintah juga akan memperbanyak dan memperluas pendirian Bank Wakaf Mikro untuk melayani kalangan usaha sangat kecil yang membutuhkan modal di bawah 3 juta rupiah. Sementara, Baitul Maal wat Tamwiil (BMT), Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan koperasi syariah diperuntukkan bagi kalangan usaha kecil di atas nilai 3 juta rupiah.

“Dengan berbagai kebijakan tersebut, tidak ada alasan adanya kekhawatiran dari beberapa pihak bahwa rencana merger beberapa bank syariah milik pemerintah akan menutup akses UMKM dalam mendapatkan permodalan. Justru pemerintah tengah menyiapkan ekosistem keuangan syariah yang lengkap, yang dapat menjangkau mulai dari yang paling kecil, sedang, sampai ke yang besar,” harap Wapres.

DANA SOSIAL SYARIAH

Terkait dana sosial syariah, Wapres menyatakan, pemerintah akan terus mengawal Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Lembaga Amiz Zakat (LAZ) agar dapat mengambil berbagai terobosan untuk memaksimalkan potensi zakat, infak dan shadaqah. Di bidang Wakaf sendiri, pemerintah juga sedang menyiapkan Gerakan Nasional Wakaf Tunai (GNWT).

“Saya meyakini, zakat, infak, shadaqah dan wakaf, apabila ditangani dengan serius dapat menjadi pilar kuat pelaksanaan program kesejahteraan umat Islam,” ucap Wapres.

Wapres pun optimis, semua rencana pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dengan segala ragamnya dapat diwujudkan sehingga perekonomian nasional akan pulih dan menjadi lebih kuat kembali. Oleh karena itu, dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ini, ia menekankan beberapa hal penting. Pertama, pengembangan ekonomi syariah secara keseluruhan harus memberikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, tanpa terkecuali.

“Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dimaksudkan bukan hanya untuk ekonomi syariah semata-mata, melainkan sebagai salah satu pilar untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional,” tegasnya.

Kedua, lanjut Wapres, karena menganut dual economic system (sistem ekonomi ganda) yang saling melengkapi, pengembangan ekonomi syariah di Indonesia juga harus disinergikan dengan pengembangan ekonomi dan keuangan konvensional.

“Ketiga, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah harus ditempatkan sebagai sebuah pilihan aktivitas ekonomi yang rasional bagi masyarakat. Sehingga, ekonomi dan keuangan syariah bukan merupakan hal yang eksklusif, tapi menjadikannya bersifat inklusif dan universal sesuai dengan prinsip rahmatan lil ‘aalamin (rahmat bagi semesta),” ungkap Wapres.

Mengakhiri sambutannya, Wapres mengucapkan terima kasih kepada direksi dan jajaran pengurus Jakarta Post. Ia pun mengharapkan peran media dalam mempromosikan ekonomi dan keuangan syariah lebih luas lagi.

News

Merger Bank Syariah Perkuat Daya Saing dan Pertumbuhan Ekonomi

October 11, 2020

Jakarta, 11 Oktober 2020 – Dukungan agar wacana merger bank syariah segera dilakukan terus bermunculan. Terkini, rencana ini mendapat sambutan dari Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 2015-2020 Fauzi Ichsan.

Menurut Fauzi, industri perbankan syariah memiliki prospek besar untuk tumbuh lantaran Indonesia mempunyai penduduk muslim terbesar di dunia. Fakta ini membuat potensi market keuangan dan ekonomi syariah yang besar untuk dikembangkan.

“Penduduk muslim Indonesia terbesar di dunia, sekitar 229 juta orang. Namun tingkat literasi dan inklusi keuangan, terutama keuangan syariah, rendah. Kurang dari 40 persen penduduk Indonesia memiliki akses layanan perbankan. Ini membuat potensi sektor keuangan, konvensional dan syariah, besar untuk tumbuh,” ujar Fauzi di Jakarta, Jumat (09/10).

Menurut Fauzi, aksi konsolidasi bisa berdampak pada turunnya biaya penggalangan dana bank syariah. Penurunan biaya pendanaan ini memungkinkan bank syariah hasil konsolidasi nanti memiliki ruang gerak lebih luas untuk menyalurkan pembiayaan terjangkau.

Selain itu, merger juga dianggap menjadi solusi untuk mengatasi tingginya biaya operasional dan capital expenditure yang kerap dialami perbankan syariah. “Dengan konsolidasi, biaya penggalangan DPK, biaya operasional dan biaya capex (yang tadinya beberapa bank investasi di hardware dan software yang sama) bisa ditekan. Ini membuat bank merger bisa lebih kompetitif,” ujarnya.

Prospek cerah juga dimiliki perbankan syariah karena industri ini terbukti mampu bertahan di tengah pengaruh buruk pandemi Covid-19. Bahkan, kinerja industri perbankan syariah tercatat lebih baik dibanding kondisi perbankan konvensional.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pertumbuhan Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) perbankan syariah per Juni 2020 mencapai 10,13 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka ini lebih tinggi dibanding pertumbuhan penyaluran kredit perbankan konvensional yakni 1,49 persen yoy pada periode tersebut.

Selain itu, perbankan syariah mencatat kenaikan nilai Dana Pihak Ketiga (DPK) yang lebih tinggi dibanding bank-bank konvensional. Pada periode yang sama, pertumbuhan DPK perbankan syariah di Indonesia mencapai 9 persen yoy, sementara industri perbankan konvensional 7,95 persen yoy.

Dari sisi permodalan, bantalan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan syariah juga terjaga di angka 21,20 persen per Juni 2020. Rasio ini jauh di atas ambang batas kecukupan modal yang diatur otoritas sekitar 12 persen-14 persen.

“Dengan keterpurukan sektor finansial global tapi perbankan syariah masih resilient. Bahkan karena perbankan syariah relatif muda usianya di Indonesia, beberapa bank sudah mengembangkan layanan digital lebih baik dan robust daripada bank konvensional,” tutur Fauzi.

Demi memperkuat pertumbuhan dan penetrasi layanan perbankan syariah, Fauzi menyarankan agar akuisisi atau merger bank-bank ini segera dilakukan. Aksi ini dibutuhkan untuk mengangkat daya saing perbankan syariah terhadap bank konvensional.

“Beberapa bank perlu merger untuk meningkatkan skala ekonomi dan kemampuan bersaingnya. Harus ada kepastian agar bank syariah memiliki induk perusahaan atau investor pengendali yang keuangannya kuat,” ujar ekonom ini.
Sebagai catatan, saat ini pemerintah melalui Kementerian BUMN berencana untuk melakukan merger atas bank-bank syariah kepunyaan anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Ada 3 bank syariah milik negara yang kini berstatus Bank Umum Syariah (BUS) yakni PT Bank BRI Syariah Tbk., PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah.
*

News

Pertumbuhan Ekonomi 2021 Ditetapkan 4,5%-5,5%

August 14, 2020

Jakarta – Pemerintah menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi mencapai 4,5%-5,5% pada 2021 mendatang.

Presiden Joko Widodo dalam pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2021 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (14/8).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan asumsi indikator ekonomi makro yang dipergunakan pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mencapai 4,5%-5,5%. 

“Tingkat pertumbuhan ekonomi ini diharapkan didukung oleh peningkatan konsumsi domestik dan investasi sebagai motor penggerak utama. Inflasi akan tetap terjaga pada tingkat 3%, untuk mendukung daya beli masyarakat. Rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp14.600 per US Dollar,” ujar Jokowi.

Presiden Jokowi menjelaskan bahwa saat ini Indonesia harus fokus mempersiapkan diri menghadapi tahun 2021 dan mengingatkan ketidakpastian global maupun domestik masih akan terjadi.

“Program pemulihan ekonomi akan terus dilanjutkan bersamaan dengan reformasi di berbagai bidang. Kebijakan relaksasi defisit melebihi 3% dari PDB masih diperlukan, dengan tetap menjaga kehati-hatian, kredibilitas, dan kesinambungan fiskal,” ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, rancangan kebijakan APBN 2021 diarahkan untuk pertama mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19; kedua, mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi; ketiga, mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital; serta keempat, pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi.

“Karena akan banyak ketidakpastian, RAPBN harus mengantisipasi ketidakpastian pemulihan ekonomi dunia, volatilitas harga komoditas, serta perkembangan tatanan sosial ekonomi dan geopolitik, juga efektivitas pemulihan ekonomi nasional, serta kondisi dan stabilitas sektor keuangan.”

Presiden melanjutkan pelaksanaan reformasi fundamental juga harus dilakukan: reformasi pendidikan, reformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial, dan reformasi sistem penganggaran dan perpajakan. Dengan berpijak pada strategi tersebut, Pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2021, yaitu “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi”.

Dalam RAPBN tahun 2021 defisit anggaran direncanakan sekitar 5,5% dari PDB atau sebesar Rp971,2 triliun. Menurut Jokowi, defisit ini lebih rendah dibandingkan defisit anggaran di tahun 2020 sekitar 6,34% dari PDB atau sebesar Rp1.039,2 triliun.

Adapun anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp169,7 triliun atau setara 6,2% APBN. Anggaran pendidikan tahun 2021 sebesar Rp549,5 triliun atau 20% dari APBN. Anggaran infrastruktur tahun 2021 dianggarkan sekitar Rp414 triliun. Ketahanan pangan tahun 2021 dianggarkan sekitar Rp104,2 triliun 

Dukungan perlindungan sosial di tahun 2021 dianggarkan Rp419,3 triliun yang diarahkan untuk percepatan pemulihan sosial dan mendukung reformasi sistem perlindungan sosial secara bertahap. Pembangunan Pariwisata tahun 2021 dianggarkan sekitar Rp14,4 triliun.

Sementara itu, Program Pemulihan Ekonomi Nasional, pada RAPBN tahun 2021 dialokasikan anggaran sekitar Rp356,5 triliun, anggaran transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) direncanakan sebesar Rp796,3 triliun. Pendapatan negara sebesar Rp1.776,4 triliun, yang utamanya dari penerimaan perpajakan Rp1.481,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp293,5 triliun. Belanja Negara pada 2021 sebesar Rp2.747,5 triliun.