BRIEF.ID – Greenpeace Indonesia mengkritik penanganan krisis iklim selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Organisasi lingkungan tersebut menilai bencana ekologis dan cuaca ekstrem semakin menekan pendapatan masyarakat, mengerek biaya kebutuhan pokok, serta memperburuk kerentanan ekonomi pekerja.
Kritik itu disampaikan melalui aksi damai di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026). Sejumlah aktivis Greenpeace juga telah membentangkan dua spanduk berukuran besar dari atas Patung Selamat Datang untuk mendesak pemerintah memperkuat penanganan krisis iklim.
Spanduk pertama bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup” dan diarahkan ke Istana Merdeka. Sementara itu, spanduk kedua bertuliskan “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?” menghadap ke sisi selatan Bundaran HI.
Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia Jeanny Sirait mengatakan bahwa dampak krisis iklim tidak hanya mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat, tetapi juga mengganggu sumber penghidupan, menekan pendapatan, dan mendorong kenaikan harga pangan. Menurutnya, kelompok pekerja dengan kondisi ekonomi rentan menjadi pihak yang paling merasakan tekanan tersebut.
“Cuaca ekstrem dan bencana ekologis tidak hanya mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat, tapi juga mengganggu sumber penghidupan, menekan pendapatan, dan mendorong kenaikan harga pangan,” tutur Jeanny dalam keterangan resminya di Jakarta. Selasa (20/10).
Greenpeace menyoroti kondisi nelayan dan pekerja sektor gig, termasuk pengemudi ojek daring serta pekerja lepas, yang penghasilannya rentan terhadap perubahan cuaca dan gangguan aktivitas ekonomi. Di tengah ketidakpastian pekerjaan dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), kenaikan biaya hidup dinilai semakin mempersempit ruang masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Kritik tersebut merujuk pada riset terbaru Greenpeace Indonesia bertajuk Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah. Penelitian itu mengkaji delapan kelompok masyarakat di tiga kawasan aglomerasi di Pulau Jawa, yakni Jabodetabekjur, Cekungan Bandung, dan Kartamantul atau kawasan Yogyakarta Raya.
Dalam laporan tersebut, sebanyak 41% responden merasakan dampak krisis iklim terhadap pola konsumsi dan biaya pangan. Sementara itu, 39% responden melaporkan dampak terhadap produktivitas dan pendapatan, sedangkan 20% lainnya merasakan pengaruh terhadap akses tempat tinggal dan biaya transportasi.
Temuan itu menunjukkan bahwa dampak krisis iklim tidak berhenti pada kerusakan lingkungan, tetapi juga menjalar ke pengeluaran rumah tangga dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar. Meski demikian, angka tersebut menggambarkan hasil riset pada kelompok dan wilayah yang diteliti, sehingga tidak serta-merta mewakili seluruh penduduk Indonesia.
Klaim Pertumbuhan Ekonomi Dipertanyakan
Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Sosial dan Ekonomi Greenpeace Indonesia Atha Rasyadi juga mempertanyakan pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi yang diklaim pemerintah. Ia menyoroti pernyataan Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD 2026 yang menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,45% pada paruh pertama tahun ini.
“Presiden mengklaim bahwa angka ini adalah angka pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam 13 tahun terakhir, tetapi siapa yang benar-benar menikmati hasilnya? Karena faktanya pertumbuhan ini tidak dirasakan oleh masyarakat,” ujar Atha.
Menurut Atha, capaian pertumbuhan ekonomi perlu dilihat bersama kondisi riil masyarakat, termasuk kemampuan membeli pangan, kestabilan pendapatan, dan perlindungan terhadap dampak bencana. Namun, penilaian mengenai siapa yang menikmati pertumbuhan ekonomi membutuhkan indikator distribusi pendapatan dan daya beli yang dapat menguji klaim tersebut secara lebih menyeluruh.
Riset Greenpeace juga mencatat berbagai strategi rumah tangga untuk menghadapi tekanan biaya hidup. Sebanyak 57,34% responden memangkas konsumsi non-esensial dengan perkiraan penghematan Rp50.000 hingga Rp1 juta per bulan. Selain itu, 38,78% responden menanam kebutuhan pokok di rumah untuk menghemat sekitar Rp80.000 hingga Rp500.000 per bulan.
Dari sisi pendapatan, sebanyak 56,79% responden memilih mengambil pekerjaan sampingan atau membuka usaha baru, dengan tambahan pemasukan sekitar Rp500.000 hingga Rp2,5 juta per bulan. Sementara itu, 17,73% responden mengembangkan produksi pangan mandiri, seperti sayuran, telur, dan susu, yang menghasilkan sekitar Rp5.000 hingga Rp500.000 per bulan.
Greenpeace menilai berbagai strategi tersebut mencerminkan kemampuan masyarakat beradaptasi, tetapi sekaligus menunjukkan besarnya beban yang harus ditanggung rumah tangga. Dampak bencana juga berpotensi menambah pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari serta mengganggu kesehatan dan akses pendidikan anak.
Organisasi itu turut mengkritik prioritas anggaran pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis dan pemangkasan anggaran penanggulangan bencana, yang menurut mereka perlu dievaluasi dampaknya terhadap harga pangan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Jeanny mendesak pemerintah menjadikan temuan riset tersebut sebagai bahan evaluasi kebijakan iklim dan perlindungan sosial. Ia menilai agenda pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan harus disertai langkah konkret untuk mengurangi risiko iklim.
“Pemerintah tidak bisa hanya membanggakan angka pertumbuhan ekonomi, ketika masyarakat masih harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar dan menanggung sendiri dampak krisis iklim,” kata Jeanny. (ayb)
