Efektivitas Investasi Publik di Indonesia Berada di Angka 37

WASHINGTON DC – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menghadiri Pertemuan Bilateral Indonesia-International Monetary Fund (IMF) yang membahas Public Investment Management Assessment (PIMA) di Kantor Pusat IMF, Washington DC, Amerika Serikat. Saat ini, Indonesia tengah menantikan laporan final dari IMF terkait PIMA.

Temuan awal PIMA menunjukkan bahwa gap efektivitas investasi publik di Indonesia berada di angka 37 persen yang mengindikasikan performa yang kurang bagus jika dibandingkan dengan ekonomi emerging markets. Alat diagnostik PIMA telah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan manajemen investasi publik, dalam hal desain institusional dan efektivitas. Tercatat, 7 dari 15 area disebut sebagai area dengan performa yang kurang, yakni dua area perencanaan, dua wilayah dalam alokasi bujet, dan tiga area di implementasi program.

Berdasarkan temuan PIMA, IMF menyarankan enam rekomendasi Rencana Aksi 2019-2021, yakni: 1) meningkatkan fokus capital projects dan studi kelayakannya; 2) mengidentifikasi capital projects di Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN); 3) memperkuat kerangka anggaran tahunan dengan periode tertentu untuk capital spending; 4) memperbaiki kualitas seleksi dan persiapan proyek; 5) memodernisasi Capital Portfolio Oversight and Monitoring; dan 6) memperkuat manajemen capital projects. Berbekal poin-poin di atas, pemerintah indonesia telah menyiapkan rencana aksi yang fokus pada tiga area. Pertama, meningkatkan kualitas rencana sektoral dan nasional sekaligus secara konsisten mengimplementasikan capital projects dan studi kelayakannya untuk RPJMN 2020-2024 sebagai panduan rencana strategis di kementerian/lembaga. Kedua, mengembangkan project appraisal dan mekanisme pemilihan proyek mengingat 2019 adalah waktu yang tepat untuk proyek pilot infrastruktur. Ketiga, memperbaiki Portfolio Management and Oversight.

“Berdasarkan laporan dan rencana aksi, Indonesia berharap IMF dapat memberikan dukungan teknis untuk sejumlah isu penting, di antaranya mengulas prioritas proyek dalam RPJMN, mengkaji implementasi proyek terpilih hingga saat ini, termasuk metode appraisal, telaah risiko, dan banyak pilot projects lainnya. Mengkaji semua proyek infrastruktur yang nilainya lebih dari 100 miliar rupiah atau setara dengan USD 7 juta pada 2019 dan memperluas proyek di atas Rp 10 miliar pada 2020. IMF juga diharapkan mampu untuk memberi contoh mengenai peringkat investasi besar yang didasarkan pada pentingnya dan kesiapan proyek,” tegas Menteri Bambang.