Browsing Tag

Kementerian PPN/Bappenas

News Weekly Brief

Peran Perempuan Penting dalam Pembangunan Tanah Air

May 6, 2019

NADI – “Kaum perempuan adalah aset, potensi, dan investasi yang penting bagi Indonesia, yang dapat berkontribusi secara signifikan, sesuai kapabilitas dan kemampuannya. Dalam konteks pembangunan, pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan sangat erat kaitannya dengan memperbaiki kualitas generasi berikutnya, mengingat perempuan adalah pendidik pertama di keluarga. Dengan melihat fakta demografis, Indonesia menyadari bahwa investasi dalam skala besar dibutuhkan untuk meningkatkan peran wanita dalam segala sektor pembangunan,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam forum Trading Up: Economic Development and Gender Equality yang dilangsungkan di sela Asian Development Bank (ADB) Annual Meeting 2019 di Nadi, Fiji, Sabtu (4/5).

Proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2015 menyebutkan bahwa populasi Indonesia pada 2018 mencapai tak kurang dari 264,2 juta jiwa, di mana 132,7 juta jiwa atau 50,2 persennya adalah laki-laki, sementara 131,5 juta jiwa atau 49,8 persennya adalah perempuan. Mengacu kepada data BPS, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia mengalami kenaikan, dari 90,82 pada 2016 menjadi 90,99 di 2018. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Sementara itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia juga tercatat naik dari 71,39 pada 2016, menjadi 71,74 pada 2017. IDG adalah indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Meskipun tingkat pendidikan perempuan lebih tinggi, namun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK Perempuan lebih rendah dibanding TPAK Laki-laki, yakni hanya di angka 55 persen, menurut Survei Angkatan Kerja Nasional 2018 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Proporsi laki-laki dalam sektor tenaga kerja formal juga tercatat hampir dua kali lipat dibanding perempuan. Dalam sepuluh tahun terakhir, tren proporsi tersebut cenderung stagnan. Perempuan bekerja juga masih sangat rentan untuk terpapar economic shocks. Sekitar 26 persen pekerja perempuan adalah pekerja sektor rumah tangga. Selain itu, sebagian besar pekerja perempuan adalah pekerja dengan keterampilan menengah hingga rendah, yang proporsinya mencapai 89 persen atau sekitar 43,8 juta jiwa.

“Pemerintah menyadari pentingnya peran perempuan dalam pembangunan sehingga Indonesia membidik empat sektor utama dan menyiapkan langkah strategis dalam mengatasi isu pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, sekaligus mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals, terutama Tujuan 5: Kesetaraan Gender,” ujar Menteri Bambang.

Pertama, di sektor pendidikan, pemerintah mengimplementasikan wajib belajar 12 tahun serta menyediakan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga miskin melalui Kartu Indonesia Pintar dan Program Keluarga Harapan.

Kedua, di sektor kesehatan, Indonesia fokus untuk memperbaiki akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk ibu, anak, dan remaja, mengakselerasi usaha perbaikan nutrisi, mengintegrasikan kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum pendidikan, mendorong pengetahuan dan keterampilan berkeluarga, serta memperbaiki akses dan kualitas keluarga berencana.

Ketiga, di bidang ketenagakerjaan, pemerintah fokus untuk memperluas kesempatan kerja, mendorong fleksibilitas pasar tenaga kerja, menyesuaikan gaji dengan mekanisme pasar, memperbaiki keterampilan dan kapasitas tenaga kerja dengan pelatihan untuk perempuan, dan menguatkan implementasi kebijakan tenaga kerja yang mengakomodasi kesetaraan gender.

Keempat, terkait pencegahan kekerasan, Indonesia menargetkan peningkatan pemahaman atas definisi kekerasan dan penyelundupan perempuan, menyediakan perlindungan hukum bagi kasus kekerasan terhadap perempuan, dan meningkatkan efektivitas pelayanan bagi penyintas anak dan perempuan.

News Weekly Brief

Ini Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara

May 2, 2019

JAKARTA – Ibukota negara saat ini berada di DKI Jakarta yang berfungsi tidak hanya sebagai pusat pemerintah namun juga pusat ekonomi nasional. Karena kepadatan, daya dukung lingkungan yang menurun seperti sering terjadinya banjir, penurunan muka air tanah, kemacetan, kekurangan air bersih dan keterbatasan lahan menyebabkan fungsi Ibukota mulai menurun dan tidak efisien. Jumlah kerugian akibat kemacetan dan tidak efisiennya penggunaan bahan bakar saja dapat mencapai 65 triliun rupiah di tahun 2017. Selain itu, ketimpangan antara Indonesia bagian timur dengan Indonesia bagian barat masih cukup besar hingga kini. Di tahun 2017, wilayah Jabodetabek berkontribusi sebesar 20,85% dan pulau Jawa berkontribusi sebesar 58,49 persen dari PDB nasional (BPS, 2018). Jumlah penduduk Jakarta di tahun 2016 adalah kurang lebih 4% dari penduduk Indonesia namun jika memperhitungkan penduduk Jabodetabek proporsinya adalah sebesar 10%. Penduduk Pulau Jawa sendiri saat ini adalah sebesar 150 juta atau sekitar 57% dari total penduduk Indonesia.

Selanjutnya, 3 alternatif pemindahan Ibu Kota Negara adalah:

1. Menetapkan Distrik Pemerintahan (Government District), tetap di Jakarta, kawasan khusus Pemerintahan di sekitar istana, Jakarta, contoh Vientiane (Laos); Jurong Gateway (Singapore); Pudong (Shanghai); HafenCity (Hamburg)

2. Memindahkan Ibu Kota ke wilayah dekat Jakarta dengan jarak 50-70 km, contoh: Putrajaya (Malaysia); Kotte (Sri Lanka); New Kabul (Afghanistan), dan

3. Memindahkan Ibu Kota ke Luar Jawa/KTI, contoh: Brasilia (Brazil); Sejong (Korea); Canberra (Australia); Washington DC (USA); Islamabad (Pakistan), Astana (Kazakhstan), dan Naypidyaw (Myanmar)

Berdasarkan hasil Rapat Terbatas Kabinet pada 29 April 2019, Presiden RI telah memutuskan untuk memilih alternatif ketiga yaitu ke luar Jawa dan harus berada di tengah NKRI untuk memudahkan akses dari seluruh provinsi serta harus dapat mendorong pemerataan antara wilayah Barat dan Timur Indonesia.

Untuk itu dipandang perlu untuk memindahkan Ibukota dengan pertimbangan untuk:

1. mengurangi beban Jakarta dan Jabotabek;

2. mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah Indonesia bagian timur;

3. mengubah mind-set pembangunan dari Jawa Centris menjadi Indonesia Centris;

4. memiliki ibukota negara yg merepresentasikan identitas bangsa, kebhinekaan dan penghayatan terhadap Pancasila;

5. meningkatkan pengelolaan pemerintahan pusat yang efisien dan efektif

6. memiliki Ibukota yang menerapkan konsep smart, green, and beautiful city untuk meningkatkan competitiveness secara regional maupun internasional.

Kriteria penentuan lokasi yang digunakan adalah:

1. Lokasi Strategis, secara geografis berada di tengah wilayah Indonesia

2. Tersedia lahan luas milik pemerintah/BUMN Perkebunan untuk mengurangi biaya investasi.

3. Lahan harus bebas bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, serta kebakaran hutan dan lahan gambut

4. Tersedia sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan

5. Dekat dengan kota eksisting yang sudah berkembang untuk efisiensi investasi awal infrastruktur.

a. Akses mobilitas/logistik : bandara, pelabuhan dan jalan.

b. Ketersediaan pelabuhan laut dalam sangat penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim melalui konektivitas tol laut antar pulau.

c. Tingkat layanan air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi yang memadai untuk dikembangkan

6. Potensi konflik sosial rendah dan memiliki budaya terbuka terhadap pendatang,

7. Memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan.

Jumlah ASN yang akan dipindahkan berkorelasi dengan luas lahan yang diperlukan. Dengan kondisi saat ini, lahan yang dibutuhkan mencapai 40.000 Ha, sementara dengan melakukan right sizing jumlah ASN diperlukan lahan seluas 30.000 Ha. Jumlah ASN yang dipindahkan pada skenario pertama adalah sebesar 195.550 orang, sehingga total jumlah penduduk Ibukota akan menjadi 1,5 juta orang termasuk keluarga, perangkat pendukung dan pelaku ekonomi. Dalam Skenario kedua dengan rightsizing, ASN yang dipindahkan adalah sebesar 111.510 orang, dengan demikian jumlah penduduk total hanya akan mencapai 870.000 orang. Berdasarkan dua skenario tersebut, diestimasikan kebutuhan biaya sebesar Rp. 446 triliun dan Rp. 323 triliun. Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara ini akan menjadi bagian dalam rencana pembangunan periode selanjutnya sehingga dibutuhkan komitmen kuat, partisipasi seluruh pemangku kepentingan, serta kelembag mega-project yang kohesif dan solid.

News Weekly Brief

Efektivitas Investasi Publik di Indonesia Berada di Angka 37

April 15, 2019

WASHINGTON DC – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menghadiri Pertemuan Bilateral Indonesia-International Monetary Fund (IMF) yang membahas Public Investment Management Assessment (PIMA) di Kantor Pusat IMF, Washington DC, Amerika Serikat. Saat ini, Indonesia tengah menantikan laporan final dari IMF terkait PIMA.

Temuan awal PIMA menunjukkan bahwa gap efektivitas investasi publik di Indonesia berada di angka 37 persen yang mengindikasikan performa yang kurang bagus jika dibandingkan dengan ekonomi emerging markets. Alat diagnostik PIMA telah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan manajemen investasi publik, dalam hal desain institusional dan efektivitas. Tercatat, 7 dari 15 area disebut sebagai area dengan performa yang kurang, yakni dua area perencanaan, dua wilayah dalam alokasi bujet, dan tiga area di implementasi program.

Berdasarkan temuan PIMA, IMF menyarankan enam rekomendasi Rencana Aksi 2019-2021, yakni: 1) meningkatkan fokus capital projects dan studi kelayakannya; 2) mengidentifikasi capital projects di Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN); 3) memperkuat kerangka anggaran tahunan dengan periode tertentu untuk capital spending; 4) memperbaiki kualitas seleksi dan persiapan proyek; 5) memodernisasi Capital Portfolio Oversight and Monitoring; dan 6) memperkuat manajemen capital projects. Berbekal poin-poin di atas, pemerintah indonesia telah menyiapkan rencana aksi yang fokus pada tiga area. Pertama, meningkatkan kualitas rencana sektoral dan nasional sekaligus secara konsisten mengimplementasikan capital projects dan studi kelayakannya untuk RPJMN 2020-2024 sebagai panduan rencana strategis di kementerian/lembaga. Kedua, mengembangkan project appraisal dan mekanisme pemilihan proyek mengingat 2019 adalah waktu yang tepat untuk proyek pilot infrastruktur. Ketiga, memperbaiki Portfolio Management and Oversight.

“Berdasarkan laporan dan rencana aksi, Indonesia berharap IMF dapat memberikan dukungan teknis untuk sejumlah isu penting, di antaranya mengulas prioritas proyek dalam RPJMN, mengkaji implementasi proyek terpilih hingga saat ini, termasuk metode appraisal, telaah risiko, dan banyak pilot projects lainnya. Mengkaji semua proyek infrastruktur yang nilainya lebih dari 100 miliar rupiah atau setara dengan USD 7 juta pada 2019 dan memperluas proyek di atas Rp 10 miliar pada 2020. IMF juga diharapkan mampu untuk memberi contoh mengenai peringkat investasi besar yang didasarkan pada pentingnya dan kesiapan proyek,” tegas Menteri Bambang.

News Weekly Brief

Bappenas, Optimis Capai Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tumbuh 6 Persen

March 28, 2019

JAKARTA – “Pemerintah Indonesia sangat menyadari manfaat yang dapat dipetik dengan mengubah pendekatan pembangunan menjadi pendekatan yang menyeimbangkan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas telah berupaya mengarusutamakan kerangka kerja Pembangunan Rendah Karbon (PRK) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024, dan kita membutuhkan upaya yang lebih masif lagi. PRK harus menjadi upaya lintas sektor dan harus dijalankan bersama melalui komunikasi secara luas oleh berbagai pihak di semua tingkatan. Saat ini, kita harus bersama-sama menjalankan perubahan menuju PRK,” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro dalam acara Peluncuran Laporan Kajian Pembangunan Rendah Karbon Indonesia, di Ruang Djunaedi Hadisumarto, Kementerian PPN/Bappenas, Selasa (26/3).

Menurut Menteri Bambang, PRK dapat menghasilkan Produk Domestik Bruto (PDB) rata-rata sebesar 6 persen per tahun hingga 2045, lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan saat ini. PRK juga dapat menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sekitar 43 persen pada 2030, melebihi target penurunan emisi Indonesia yang diniatkan (National Intended Contribution/NDC). Terobosan-terobosan ini tertuang dalam laporan yang berjudul Pembangunan Rendah Karbon: Perubahan Paradigma Menuju Ekonomi Hijau di Indonesia, yang dihasilkan Kementerian PPN/Bappenas melalui Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon/Low Carbon Development Initiatives (PRK/LCDI) dengan melibatkan para mitra pembangunan, institusi riset baik di tingkat nasional maupun internasional, dan Kementerian/Lembaga terkait. Hasil laporan yang disusun melalui proses teknokratis tersebut akan diintegrasikan ke dalam RPJMN 2020-2024.

“Untuk pertama kalinya, Indonesia secara sistematis mengarusutamakan PRK ke dalam perencanaan pembangunan. Kemajuan pertumbuhan kita tidak hanya diukur oleh PDB, tetapi juga kelestarian lingkungan, efisiensi sumber daya, dan keadilan sosial. Transformasi ini menggembirakan sekaligus menantang. Keberhasilan PRK sangat bergantung pada keterlibatan dan partisipasi penuh Pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk sektor swasta baik di dalam maupun luar negeri, serta masyarakat luas,” jelas Wakil Presiden Indonesia ke-11 Boediono. PRK juga dinilai dapat menciptakan serangkaian manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pada 2045, kemiskinan ekstrem dapat diturunkan dari 9,8 persen dari total populasi pada 2018 menjadi 4,2 persen. Lebih dari 15,3 juta pekerjaan tambahan yang lebih hijau tercipta dengan pendapatan lebih baik. Kualitas udara dan air yang membaik juga dapat mencegah 40 ribu kematian setiap tahunnya. PRK juga mencegah hilangnya 16 juta hektar kawasan hutan dan menutup kesenjangan kesempatan dari sisi gender dan wilayah. Diperkirakan total nilai tambah PDB mencapai USD 5,4 triliun, dan investasi yang dibutuhkan untuk rasio PDB lebih rendah dibandingkan dengan bisnis seperti biasa.

“Inisiatif PRK menjadi dasar mengidentifikasi kebutuhan investasi ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif. Dengan kebijakan yang jelas dan kemitraan dengan pemangku kepentingan, investasi dan struktur pembiayaan inovatif dapat terwujud. Sebagaimana dinyatakan dalam laporan ini, sekaranglah saatnya bergerak. Biaya yang timbul dari pendekatan bisnis seperti biasa sangat tinggi. Kita harus bekerja sama untuk meraih manfaat dari PRK bagi setiap individu,” jelas Mari Elka Pangestu. Beberapa kebijakan yang diambil Pemerintah Indonesia, antara lain: peningkatan bauran EBT 30 persen pada 2045, penurunan intensitas energi 3,5 persen pada 2030 dan 4,5 persen pasca 2030, penegakan hukum terhadap moratorium hutan, kelapa sawit, pertambangan dan lahan gambut, peningkatan target reboisasi lebih dari tiga kali lipat, pemenuhan target air, perikanan, dan keanekaragaman hayati, dan peningkatan produktivitas lahan 4 persen per tahun. Dengan intervensi tersebut, Pemerintah Indonesia dapat mempertahankan penurunan emisi GRK dalam jangka panjang, sehingga pada 2045 emisi diproyeksikan dapat turun sebesar 75 persen.

News Weekly Brief

Bappenas : Kembangkan Riset dengan Sinergi

March 19, 2019

Jakarta – Di tahun kedepan Indonesia diprediksi akan masuk ke dalam 5 negara besar, sehingga untuk mewujudkannya diperlukan pengembangan dan pengelolaan dana riset.

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pengumuman Kementerian PPN/Bappenas, Taufik Hanafi mengatakan pada pengembangan riset di sektor monitoring dan evaluasi pembangunan pemerintah telah melakukan sinergi dengan beberapa universitas di seluruh Indonesia. Hal tersebut untuk mengembangkan riset di daerah-daerah.

“Jadi dalam melakukan evaluasi dengan slot nasional, kami lakukan di tingkat daerah. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui kinerja pembangunan tingkat daerah, untu itu kami menjalin kerjasama dengan perguraun-perguruan tinggi yang ada di masing-masing di daerah,” kata Taufik di Gedung Pakarti Center, Jakarta, Selasa (19/3).

Ia menegaskan adanya hal tersebut dapat membantu seluruh masyarakat Indonesia di daerah, mengetahui keadaan secara nasional dan daerah. “Jadi supaya apa? Karna kita mengharapkan teman – teman di daerah jauh lebih tahu kondisi di daerah.”

Sedangkan itu, Wakil Direktur Eksekutif Center for Strategic and Internasional Studies (CSIS) Medelina K. Hendytio menyatakan bahwa pengembangan riset di Tanah Air masih banyak yang harus diperbaiki. Hal tersebut diungkapkan karena ada beberapa prinsip yang belum dipenuhi oleh pemerintah.

“Sebetulnya kalau riset itu selalu harus berimplikasi pada kebijakan, perubahan kebijakan, perbaikan kebijakan, jadi harus relefan pertama. Terus kalau kedua, berbasis data itu.”

“Jumlahnya yang masih kurang ya belum banyak riset dilakukan. Kemudian bagaimana pendanaan , jadi pendanaan kualitas riset. Kemudian bagaimana pemanfaatan hasil riset itu yang tiga-tiganya itu yang masih harus didorong,” tambahnya.

News

Penghimpun Zakat Nasional Mengalami Pertumbuhan Setiap Tahun

March 5, 2019

“Setiap tahun, penghimpunan zakat nasional mengalami pertumbuhan rata-rata 30,55 persen. Pada 2016, zakat yang berhasil dihimpun organisasi pengelola zakat baik Baznas maupun LAZ adalah sebesar Rp 5.017,29 miliar, dan meningkat menjadi Rp 6.224,37 miliar pada 2017 dan Rp 8.100 miliar pada 2018. Pertumbuhan yang positif dan berkesinambungan tersebut juga diikuti dengan penyaluran zakat yang efektif dan produktif. Rata-rata penyaluran zakat nasional adalah sebesar 66,03 persen dari total zakat yang dihimpun. Pada 2016, zakat yang berhasil disalurkan ke masyarakat adalah Rp 2.931 miliar, sementara pada 2017 sebesar Rp 4.860 miliar. Dari jumlah penyaluran zakat pada 2017, sebesar 78,1 persen telah disalurkan ke delapan golongan mustahik nasional,” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Zakat 2019 dengan tema “Peran Strategis Filantropi Islam dalam Mewujudkan Indonesia sebagai Pusat Ekonomi Islam Dunia Tahun 2024”, Surakarta, Selasa (5/3).

Melihat potensi zakat di Indonesia sebesar Rp 217 triliun, Menteri Bambang mengatakan zakat nasional masih dapat dipacu. Persentase penghimpunan terhadap potensi zakat pada 2016 adalah sebesar 2,3 persen, meningkat menjadi 2,8 persen pada 2017, dan 3,7 persen pada 2018. Begitupula penyaluran zakat pada 2016 dan 2017 masih di bawah 80 persen, yaitu 58,4 persen dan 78,81 persen. Untuk itu, Menteri Bambang mendorong segenap organisasi pengelola zakat baik Baznas Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota maupun LAZ Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota, semakin kreatif mengajak para muzakki untuk membayarkan zakat serta menyediakan platform pembayaran zakat yang mudah dan jelas bagi umat Islam.

“Realisasi penghimpunan zakat nasional masih sangat jauh dari potensinya. Diperlukan kerja keras kita semua untuk meyakinkan para muzakki membayarkan zakatnya secara tertib dan rutin kepada organisasi pengelola zakat yang resmi, sehingga dapat diakumulasi dalam data penghimpunan zakat nasional. Kita harapkan tahun ini tingkat penyaluran terhadap penghimpunan zakat dapat mencapai angka 80 persen,” jelas Menteri Bambang.

Menteri Bambang menjelaskan lima strategi pengelolaan zakat yang harus dilakukan.

Pertama, mendorong hadirnya regulasi dan kebijakan yang mendukung perbaikan tata kelola zakat nasional. Perlu direviu kembali Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 untuk mempelajari kemungkinan perbaikan sekaligus tambahan pengaturan dalam tata kelola zakat nasional.

Kedua, memanfaatkan teknologi untuk mobilisasi dan penyaluran zakat. Diperlukan rekening zakat untuk menampung dana zakat dari nasabah perbankan, sehingga dari penghasilan nasabah yang telah mencapai nishab (batas terendah harta dikenai zakat) dapat secara otomatis disisihkan ke rekening. Perlu juga dikembangkan platform teknologi yang memudahkan muzakki dalam membayarkan zakat ataupun menerima bantuan zakat.

Ketiga, mendorong pemanfaatan zakat yang mendukung pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Pengelola zakat harus menyalurkan dana zakat pada kegiatan-kegiatan yang memiliki korelasi yang jelas dengan upaya mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mustahik. Perlu indeks yang dapat mengukur tingkat dampak zakat dalam mengatasi kemiskinan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan para muzakki kepada pengelola zakat.

Keempat, mewujudkan database zakat nasional yang terintegrasi. Dengan database terintegrasi dapat diperoleh data muzakki, mustahik, pengelola zakat, jumlah zakat terkumpul, jumlah mustahik yang terbantu dengan zakat, ataupun jumlah mustahik yang berubah menjadi muzakki. Hal ini juga mencegah penumpukan bantuan zakat di suatu daerah, sekaligus menyeleraskan program pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Kelima, memanfaatkan zakat untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Zakat sebagai salah satu komponen penting dalam arsitektur keuangan syariah harus terintegrasi dengan pengembangan keuangan dan ekonomi syariah. Beberapa kebijakan yang perlu dikembangkan antara lain adalah penggunaan rekening syariah dalam penerimaan dan penyaluran zakat. Jika semua pengelola zakat menggunakan rekening bank syariah, maka mau tidak mau setiap muzakki akan membayarkan zakat melalui rekening syariah. Begitupun apabila semua mustahik membuka rekening zakat, maka semua penyaluran bantuan zakat juga akan melalui rekening syariah. Selain itu, dana zakat juga dapat digunakan untuk membantu UKM yang menjual produk halal dan menggunakan instrumen keuangan syariah dalam mengembangkan usahanya. Dengan demikian, pemanfaatan zakat juga mendukung industri halal di Indonesia.

News

Bappenas Jaring Gagasan dan Inovasi Masyarakat

February 26, 2019

Jakarta – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/ Bappenas) kembali mengundang praktisi pembangunan, akademisi, peneliti, pelaku usaha, pemerintah, serta masyarakat untuk menyampaikan ide atau gagasan inovatif nya. Hal ini dilakukan dalam menghadapi tantangan pembangunan Indonesia melalui Penawaran Pengajuan Proposal/Call for Submission (CfS) Indonesia Development Forum (IDF) 2019.

“IDF 2017 dan 2018 berhasil memberikan masukan-masukan yang mendukung upaya pemerintah dalam mengembangkan solusi kebijakan berbasis bukti untuk menanggulangi kesenjangan wilayah. IDF merupakan forum tahunan yang strategis untuk mendorong pemikiran dan pendekatan progresif dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di Indonesia,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Tahun 2019, merupakan kali ketiga Bappenas menyelenggarakan IDF dengan dukungan Pemerintah Australia, melalui Knowledge Sector Initiative (KSI). Sejak tahun pertama, IDF terus mendapat sambutan hangat dari berbagai lapisan masyarakat yang setiap tahunnya mampu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dan melibatkan lebih dari 1.700 peserta dalam empat fase diskusi, yaitu Inspire, Imagine, Innovate dan Initiate.

Bambang menjelaskan, melalui Call for Submission, Bappenas ingin menggali gagasan daninovasi dari masyarakat terkait tema dan 8 sub tema yang diangkat dalam IDF 2019, yaitu (1) Mempercepat Transformasi Struktural; (2) Reformasi Sistem Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (TVET) untuk Pekerjaan Masa Depan; (3) Menciptakan Peluang Kerja yang Inklusif; (4) Memperbaiki Iklim Investasi untuk Penciptaan Lapangan Kerja; (5) Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menegah yang Berdaya Saing Global; (6) Membina Para Pelaku Usaha Sosial; (7) Mengembangkan Talenta dan Pasar Lokal; dan (8) Meningkatkan Kualitas Modal Manusia.

Ditambahkan pada tahun 2030, Indonesia diproyeksikan akan mengalami perubahan struktur populasi dengan didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai 68 persen dari total penduduk, atau sekitar 200 juta penduduk Penyediaan lapangan kerja, perbaikan iklim investasi dan penciptaan kegiatan ekonomi yang inklusif menjadi penting agar kesempatan emas ini dapat menjadi mesin penggerak pembangunan negara. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu berkompetisi di tingkat global juga penting dilakukan untuk mengimbangi kemajuan teknologi terutama teknologi digital.

News Weekly Brief

Bappenas Sampaikan Agenda Reformasi Regulasi

February 14, 2019

Jakarta – Kementerian PPN/Bappenas bersama Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) tahun lalu telah melakukan Background Study Reformasi Regulasi dengan pendekatan evidence based policy dalam rangka penyusunan RPJMN Teknokratik 2020-2024.

Sejumlah permasalahan mendasar dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia ditemukan di dalam Background Study dan telah disampaikan saaat Media Briefing Reformasi Regulasi di Kementerian PPN/Bappenas pada Rabu (6/2) lalu, yaitu: (1) sinkronisasi kebijakan dan regulasi pusat dan daerah yang belum optimal, (2) absennya monitoring dan evaluasi, (3) perencanaan regulasi yang tidak optimal, (4) disharmoni dalam penyusunan regulasi, serta (5) lemahnya peran kelembagaan dan minimnya penguatan sistem pendukung.

“Melalui Background Study, kami rekomendasikan pembentukan lembaga yang fokus padaperaturan perundang-undangan. Hal ini semakin memperkuat rekomendasi kami dalam Strategi Nasional Reformasi Regulasi mengenai restrukturisasi kelembagaan perumus kebijakan dan pembentuk regulasi. Urgensi pembentukan lembaga ini juga telah saya sampaikan saat Media Briefing Reformasi Regulasi di Kementerian PPN/Bappenas. Melihat kewenangan regulasi masih tersebar di empat K/L dan memiliki potensi disharmoni yang tinggi, kita perlu lembaga pengelola regulasi yang dapat mengintegrasikan dan memperkuat kewenangan lembaga yang ada. Lembaga pengelola regulasi ini akan fokus pada penyusunan dan pembentukan regulasi yang sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional,” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro sebagai pembicara kunci pada Seminar Nasional Agenda Reformasi Regulasi: Menata Fungsi dan Kelembagaan Sistem Peraturan Perundangan Indonesia, Rabu (13/2).

Dijelaskan, upaya implementasi Reformasi Regulasi dalam menata fungsi dan kelembagaan dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia sudah sangat mendesak. Dengan adanya agenda tersebut, pembentukan pengelola regulasi harus dipahami sebagai upaya penataan fungsi, sehingga tidak mengarah kepada pembubaran K/L atau unit tertentu, tetapi merelokasi atau menggabungkannya dalam satu kesatuan.

Hasil Background Study menunjukan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan yang tersebar di banyak K/L masih lemah, sehingga tidak ada otoritas kuat yang dapat membuat kebijakan dari hasil monitoring dan evaluasi secara menyeluruh, bukan hanya sekadar per peraturan saja. Fungsi terpusat harmonisasi atau perencanaan hanya bersifat koordinatif dan fokus pada kewenangan teknis, sehingga apabila ada kendala tidak memiliki otoritas kuat untuk segera menyelesaikannya. Lembaga pengelola regulasi harus dapatmemastikan perencanaan regulasi dan pembangunan sinkron, meredakan ego sektoral dalam pemberlakuan perundang-undangan, serta memastikan tidak hiper regulasi dan saling tumpang tindih, sehingga dengan kualitas regulasi yang baik dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan.

“Memasuki era industri 4.0, kebutuhan regulasi harus sejalan dan mampu mendorong kemajuan teknologi yang berkembang pesat sehingga memberikan stimulus positif pada sektor-sektor pembangunan. Pemerintah diharapkan tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan akselerator sehingga regulasi yang dibentuk dapat memberi ruang bagi Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakatuntuk melakukan inovasi. Misalnya masalah transportasi online di Indonesia, Pemerintah harus terus update kebijakan dan regulasi yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat tanpa mematikaninovasi pelaku usaha dan lapangan pekerjaan.Untuk itu, inovasi kebijakan sangat diperlukan. Integritas dan sinergitas kebijakan dan regulasi juga menjadi kunci pembenahan dan perbaikan ini, dan perlu kita pahami bersama bahwa tidak semua kebijakan harus menjadi regulasi,” jelas Menteri Bambang.

News

Bappenas Dorong Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi

February 8, 2019

Jakarta – Hasil kajian Growth Diagnostics Kementerian PPN/Bappenas pada 2018 menunjukkan salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah regulasi dan institusi.

Beberapa indikator yang juga masuk ke dalam the most binding constraint, antara lain: regulasi yang tumpang tindih dan relatif masih tertutup termasuk di pasar tenaga kerja, serta kualitas institusi yang masih rendah terutama pada isu koordinasi kebijakan. Namun menata regulasi yang tertib dan sederhana menjadi solusi sekaligus suatu tantangan, karena inventarisasi regulasi masih tersebar diempat K/L, yaitu: Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), dan Sekretaris Kabinet.

“Melihat kewenangan regulasi yang tersebar dikeempat K/L memiliki potensi disharmoni yang tinggi, pemikiran adanya suatu lembaga pengelola regulasi yang akan mengintegrasikan fungsi penyusunan dan pembentukan peraturan, serta memperkuat kewenangannya menjadi suatu keniscayaan. Lembaga ini akan fokus pada penyusunan dan pembentukan regulasi yang sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional,” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Rabu (6/2), di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto 1-2, Kementerian PPN/Bappenas.

Bekerjasama dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), tahun lalu Kementerian PPN/Bappenas juga telah melakukan Background Study Reformasi Regulasi dalam rangka penyusunan RPJMN Teknokratik 2020-2024. Kajian ini menghasilkan lima rekomendasi, yaitu:(i) sinkronisasi sistem perencanaan peraturan perundang-undangan dengan perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah; (ii) pengendalian proses pembentukan peraturan perundang-undangan melalui harmonisasi dan sinkronisasi yang lebih ketat; (iii) optimalisasi perencanaan legislasi yang lebih terukur dan relevan dengan kebutuhan; (iv) pelembagaan fungsi monitoring dan evaluasi dalam sistem peraturan perundang-undangan;serta (v) pengintegrasian fungsi dalam sistem peraturan perundang-undangan melalui penataan kelembagaan dan penguatan sistem.

“Hasil background study reformasi regulasi ini akan kami tindak lanjuti dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat sinergi kebijakan dan regulasi yang diharapkan dapat memberikan stimulus positif untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional,” ujarnya.

Bambang menekankan penataan regulasi juga harus sejalan dengan sistem KRISNA e-planning, sehingga pemerintah dapat melakukan cut loss budget pada tahapan perencanaan yang berbasis pada sinergi kebijakan regulasi.

Untuk lebih menunjukan dukungan teknologi informasi terhadap agenda reformasi regulasi untuk mencapai prioritas pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas akan menunjukan showcase bagaimana teknologi informasi dapat mempercepat penelurusan regulasi terkait UMKM yang diatur oleh berbagai K/L, namun tidak sinkron substansi pengaturannya satu dengan lainnya, dan keterkaitan dengan kebijakan menjadi penting untuk direvieu kembali.

“Kementerian PPN/Bappenas akan membangun suatu sistem Teknologi Informasi untuk mendukung reformasi regulasi berbasis machine learning dan artificial intelligence, serta diperkuat perhitungan Cost and Benefit Analysis dan Regulatory Impact Analysis.Sistem ini berfungsi mengidentifikasi sinergi kebijakan dan regulasi, klasifikasi regulasi, dan keterkaitan antar regulasi.”

Sinergi Kebijakan dan Regulasi penting untuk mengurangi inefisiensi anggaran pembangunan nasional melalui penyusunan regulasi yang terukur. Klasifikasi Regulasi penting untuk melihat pemetaan K/L yang terlibat pada sektor pembangunan dan mengawal keterpaduan regulasi di tingkat pusat dan daerah. Sementara Keterkaitan antar Regulasi sebagai landasan awal untuk meminimalkan potensi tumpang tindih kewenangan antar K/L yang berakibat pada output perekonomian nasional dan penurunan produktivitas pelaku usaha.

Konkrit permasalahan regulasi di Indonesia dapat dilihat pada regulasi usaha kecil yang tersebar kedalam 23 K/L, sehingga menimbulkan multiple definition, misinterpretasi, serta ketidakpastian bagi para pelaku usaha. Pada 2018, Kementerian PPN/Bappenas bersama Universitas Pelita Harapan – Institute of Economic Analysis of Law and Policy (UPH-IEALP) telah melakukan kajian regulasi di bidang UMKM secara kuantitatif dengan menggunakan tools economic analysis of law terhadap 29 regulasi dari total 48 regulasi UMKM yang diinventarisasi pada tahap awal.

“Konsekuensi pasti dari beban regulasi tersebut adalah biaya tinggi, time consuming, dan proses yang rumit. Hal ini juga secara langsung berimplikasi pada produktivitas dan daya saing investor pemula.”

Sejak 2015, agenda reformasi regulasi telah diinisiasi Kementerian PPN/Bappenas. Pada 2016-2017, Kementerian PPN/Bappenas mengawal simplifikasi regulasi dengan fokus pada bidang perizinan, investasi, tata niaga ekspor dan impor, dan kemudahan berusaha. Keempat fokus dipilih karena berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang salah satunya diindikasikan dengan peringkat Ease of Doing Business (EODB) Indonesia.

Pada 2016, simplifikasi regulasi menghasilkan 324 regulasi dicabut, 75 regulasi direvisi, serta sebanyak 19 regulasi beririsan dengan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) dari total 20 K/L. Sementara pada 2017, simplifikasi regulasi menghasilkan 106 regulasi dicabut, 91 regulasi direvisi, dan 237 regulasi digabung menjadi 30 regulasi dari total 21 K/L.

News Weekly Brief

Peran Lembaga Pendidikan dapat Wujudkan Cita-Cita Indonesia

February 4, 2019

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan dukungan sebuah lembaga pendidikan seperti universitas dan akademisi, dapat memberikan jalan agar Indonesia menjadi lebih maju.

“Untuk menuju Indonesia yang sejahtera dan berkelanjutan diperlukan ketepatan dalam mengidentifikasi permasalahan dan tantangan, perumusan strategi kebijakan yang tepat, dan yang tidak kalah penting adalah komitmen dan kolaborasi dari semua pihak, tidak terkecuali dari universitas,” ujarnya di Universitas Indonesia (UI), Depok, Sabtu (2/2).

Di waktu yang sama, Bambang menjelaskan contoh tantangan deindustrialisasi, di mana kontribusi sektor manufaktur menurun dari waktu ke waktu, dan penyerapan tenaga kerja sektor manufaktur masih rendah. Sehingga ia meminta agar semua generasi muda untuk mendorong implementasi Industri 4.0 dengan merevitalisasi industri pengolahan agar adaptif terhadap perubahan teknologi.

“Dengan diimplementasikannya Industri 4.0., pertumbuhan PDB riil meningkat 1-2 persen dari baseline 2018-2030 per tahunnya, lapangan pekerjaan meningkat sekitar 10 juta dari kondisi saat ini pada 2030, serta kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB menjadi 25 persen pada 2030.”