Kementerian PPN/Bappenas

NADI – “Kaum perempuan adalah aset, potensi, dan investasi yang penting bagi Indonesia, yang dapat berkontribusi secara signifikan, sesuai kapabilitas dan kemampuannya. Dalam konteks pembangunan, pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan sangat erat kaitannya dengan memperbaiki kualitas generasi berikutnya, mengingat perempuan adalah pendidik pertama di keluarga. Dengan melihat fakta demografis, Indonesia menyadari bahwa investasi dalam skala besar dibutuhkan untuk meningkatkan peran wanita dalam segala sektor pembangunan,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam forum Trading Up: Economic Development and Gender Equality yang dilangsungkan di sela Asian Development Bank (ADB) Annual Meeting 2019 di Nadi, Fiji, Sabtu (4/5).

Proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2015 menyebutkan bahwa populasi Indonesia pada 2018 mencapai tak kurang dari 264,2 juta jiwa, di mana 132,7 juta jiwa atau 50,2 persennya adalah laki-laki, sementara 131,5 juta jiwa atau 49,8 persennya adalah perempuan. Mengacu kepada data BPS, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia mengalami kenaikan, dari 90,82 pada 2016 menjadi 90,99 di 2018. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Sementara itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia juga tercatat naik dari 71,39 pada 2016, menjadi 71,74 pada 2017. IDG adalah indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Meskipun tingkat pendidikan perempuan lebih tinggi, namun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK Perempuan lebih rendah dibanding TPAK Laki-laki, yakni hanya di angka 55 persen, menurut Survei Angkatan Kerja Nasional 2018 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Proporsi laki-laki dalam sektor tenaga kerja formal juga tercatat hampir dua kali lipat dibanding perempuan. Dalam sepuluh tahun terakhir, tren proporsi tersebut cenderung stagnan. Perempuan bekerja juga masih sangat rentan untuk terpapar economic shocks. Sekitar 26 persen pekerja perempuan adalah pekerja sektor rumah tangga. Selain itu, sebagian besar pekerja perempuan adalah pekerja dengan keterampilan menengah hingga rendah, yang proporsinya mencapai 89 persen atau sekitar 43,8 juta jiwa.

“Pemerintah menyadari pentingnya peran perempuan dalam pembangunan sehingga Indonesia membidik empat sektor utama dan menyiapkan langkah strategis dalam mengatasi isu pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, sekaligus mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals, terutama Tujuan 5: Kesetaraan Gender,” ujar Menteri Bambang.

Pertama, di sektor pendidikan, pemerintah mengimplementasikan wajib belajar 12 tahun serta menyediakan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga miskin melalui Kartu Indonesia Pintar dan Program Keluarga Harapan.

Kedua, di sektor kesehatan, Indonesia fokus untuk memperbaiki akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk ibu, anak, dan remaja, mengakselerasi usaha perbaikan nutrisi, mengintegrasikan kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum pendidikan, mendorong pengetahuan dan keterampilan berkeluarga, serta memperbaiki akses dan kualitas keluarga berencana.

Ketiga, di bidang ketenagakerjaan, pemerintah fokus untuk memperluas kesempatan kerja, mendorong fleksibilitas pasar tenaga kerja, menyesuaikan gaji dengan mekanisme pasar, memperbaiki keterampilan dan kapasitas tenaga kerja dengan pelatihan untuk perempuan, dan menguatkan implementasi kebijakan tenaga kerja yang mengakomodasi kesetaraan gender.

Keempat, terkait pencegahan kekerasan, Indonesia menargetkan peningkatan pemahaman atas definisi kekerasan dan penyelundupan perempuan, menyediakan perlindungan hukum bagi kasus kekerasan terhadap perempuan, dan meningkatkan efektivitas pelayanan bagi penyintas anak dan perempuan.

WASHINGTON DC – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menghadiri Pertemuan Bilateral Indonesia-International Monetary Fund (IMF) yang membahas Public Investment Management Assessment (PIMA) di Kantor Pusat IMF, Washington DC, Amerika Serikat. Saat ini, Indonesia tengah menantikan laporan final dari IMF terkait PIMA.

Temuan awal PIMA menunjukkan bahwa gap efektivitas investasi publik di Indonesia berada di angka 37 persen yang mengindikasikan performa yang kurang bagus jika dibandingkan dengan ekonomi emerging markets. Alat diagnostik PIMA telah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan manajemen investasi publik, dalam hal desain institusional dan efektivitas. Tercatat, 7 dari 15 area disebut sebagai area dengan performa yang kurang, yakni dua area perencanaan, dua wilayah dalam alokasi bujet, dan tiga area di implementasi program.

Berdasarkan temuan PIMA, IMF menyarankan enam rekomendasi Rencana Aksi 2019-2021, yakni: 1) meningkatkan fokus capital projects dan studi kelayakannya; 2) mengidentifikasi capital projects di Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN); 3) memperkuat kerangka anggaran tahunan dengan periode tertentu untuk capital spending; 4) memperbaiki kualitas seleksi dan persiapan proyek; 5) memodernisasi Capital Portfolio Oversight and Monitoring; dan 6) memperkuat manajemen capital projects. Berbekal poin-poin di atas, pemerintah indonesia telah menyiapkan rencana aksi yang fokus pada tiga area. Pertama, meningkatkan kualitas rencana sektoral dan nasional sekaligus secara konsisten mengimplementasikan capital projects dan studi kelayakannya untuk RPJMN 2020-2024 sebagai panduan rencana strategis di kementerian/lembaga. Kedua, mengembangkan project appraisal dan mekanisme pemilihan proyek mengingat 2019 adalah waktu yang tepat untuk proyek pilot infrastruktur. Ketiga, memperbaiki Portfolio Management and Oversight.

“Berdasarkan laporan dan rencana aksi, Indonesia berharap IMF dapat memberikan dukungan teknis untuk sejumlah isu penting, di antaranya mengulas prioritas proyek dalam RPJMN, mengkaji implementasi proyek terpilih hingga saat ini, termasuk metode appraisal, telaah risiko, dan banyak pilot projects lainnya. Mengkaji semua proyek infrastruktur yang nilainya lebih dari 100 miliar rupiah atau setara dengan USD 7 juta pada 2019 dan memperluas proyek di atas Rp 10 miliar pada 2020. IMF juga diharapkan mampu untuk memberi contoh mengenai peringkat investasi besar yang didasarkan pada pentingnya dan kesiapan proyek,” tegas Menteri Bambang.

JAKARTA – “Pemerintah Indonesia sangat menyadari manfaat yang dapat dipetik dengan mengubah pendekatan pembangunan menjadi pendekatan yang menyeimbangkan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas telah berupaya mengarusutamakan kerangka kerja Pembangunan Rendah Karbon (PRK) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024, dan kita membutuhkan upaya yang lebih masif lagi. PRK harus menjadi upaya lintas sektor dan harus dijalankan bersama melalui komunikasi secara luas oleh berbagai pihak di semua tingkatan. Saat ini, kita harus bersama-sama menjalankan perubahan menuju PRK,” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro dalam acara Peluncuran Laporan Kajian Pembangunan Rendah Karbon Indonesia, di Ruang Djunaedi Hadisumarto, Kementerian PPN/Bappenas, Selasa (26/3).

Menurut Menteri Bambang, PRK dapat menghasilkan Produk Domestik Bruto (PDB) rata-rata sebesar 6 persen per tahun hingga 2045, lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan saat ini. PRK juga dapat menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sekitar 43 persen pada 2030, melebihi target penurunan emisi Indonesia yang diniatkan (National Intended Contribution/NDC). Terobosan-terobosan ini tertuang dalam laporan yang berjudul Pembangunan Rendah Karbon: Perubahan Paradigma Menuju Ekonomi Hijau di Indonesia, yang dihasilkan Kementerian PPN/Bappenas melalui Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon/Low Carbon Development Initiatives (PRK/LCDI) dengan melibatkan para mitra pembangunan, institusi riset baik di tingkat nasional maupun internasional, dan Kementerian/Lembaga terkait. Hasil laporan yang disusun melalui proses teknokratis tersebut akan diintegrasikan ke dalam RPJMN 2020-2024.

“Untuk pertama kalinya, Indonesia secara sistematis mengarusutamakan PRK ke dalam perencanaan pembangunan. Kemajuan pertumbuhan kita tidak hanya diukur oleh PDB, tetapi juga kelestarian lingkungan, efisiensi sumber daya, dan keadilan sosial. Transformasi ini menggembirakan sekaligus menantang. Keberhasilan PRK sangat bergantung pada keterlibatan dan partisipasi penuh Pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk sektor swasta baik di dalam maupun luar negeri, serta masyarakat luas,” jelas Wakil Presiden Indonesia ke-11 Boediono. PRK juga dinilai dapat menciptakan serangkaian manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pada 2045, kemiskinan ekstrem dapat diturunkan dari 9,8 persen dari total populasi pada 2018 menjadi 4,2 persen. Lebih dari 15,3 juta pekerjaan tambahan yang lebih hijau tercipta dengan pendapatan lebih baik. Kualitas udara dan air yang membaik juga dapat mencegah 40 ribu kematian setiap tahunnya. PRK juga mencegah hilangnya 16 juta hektar kawasan hutan dan menutup kesenjangan kesempatan dari sisi gender dan wilayah. Diperkirakan total nilai tambah PDB mencapai USD 5,4 triliun, dan investasi yang dibutuhkan untuk rasio PDB lebih rendah dibandingkan dengan bisnis seperti biasa.

“Inisiatif PRK menjadi dasar mengidentifikasi kebutuhan investasi ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif. Dengan kebijakan yang jelas dan kemitraan dengan pemangku kepentingan, investasi dan struktur pembiayaan inovatif dapat terwujud. Sebagaimana dinyatakan dalam laporan ini, sekaranglah saatnya bergerak. Biaya yang timbul dari pendekatan bisnis seperti biasa sangat tinggi. Kita harus bekerja sama untuk meraih manfaat dari PRK bagi setiap individu,” jelas Mari Elka Pangestu. Beberapa kebijakan yang diambil Pemerintah Indonesia, antara lain: peningkatan bauran EBT 30 persen pada 2045, penurunan intensitas energi 3,5 persen pada 2030 dan 4,5 persen pasca 2030, penegakan hukum terhadap moratorium hutan, kelapa sawit, pertambangan dan lahan gambut, peningkatan target reboisasi lebih dari tiga kali lipat, pemenuhan target air, perikanan, dan keanekaragaman hayati, dan peningkatan produktivitas lahan 4 persen per tahun. Dengan intervensi tersebut, Pemerintah Indonesia dapat mempertahankan penurunan emisi GRK dalam jangka panjang, sehingga pada 2045 emisi diproyeksikan dapat turun sebesar 75 persen.

Jakarta – Di tahun kedepan Indonesia diprediksi akan masuk ke dalam 5 negara besar, sehingga untuk mewujudkannya diperlukan pengembangan dan pengelolaan dana riset.

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pengumuman Kementerian PPN/Bappenas, Taufik Hanafi mengatakan pada pengembangan riset di sektor monitoring dan evaluasi pembangunan pemerintah telah melakukan sinergi dengan beberapa universitas di seluruh Indonesia. Hal tersebut untuk mengembangkan riset di daerah-daerah.

“Jadi dalam melakukan evaluasi dengan slot nasional, kami lakukan di tingkat daerah. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui kinerja pembangunan tingkat daerah, untu itu kami menjalin kerjasama dengan perguraun-perguruan tinggi yang ada di masing-masing di daerah,” kata Taufik di Gedung Pakarti Center, Jakarta, Selasa (19/3).

Ia menegaskan adanya hal tersebut dapat membantu seluruh masyarakat Indonesia di daerah, mengetahui keadaan secara nasional dan daerah. “Jadi supaya apa? Karna kita mengharapkan teman – teman di daerah jauh lebih tahu kondisi di daerah.”

Sedangkan itu, Wakil Direktur Eksekutif Center for Strategic and Internasional Studies (CSIS) Medelina K. Hendytio menyatakan bahwa pengembangan riset di Tanah Air masih banyak yang harus diperbaiki. Hal tersebut diungkapkan karena ada beberapa prinsip yang belum dipenuhi oleh pemerintah.

“Sebetulnya kalau riset itu selalu harus berimplikasi pada kebijakan, perubahan kebijakan, perbaikan kebijakan, jadi harus relefan pertama. Terus kalau kedua, berbasis data itu.”

“Jumlahnya yang masih kurang ya belum banyak riset dilakukan. Kemudian bagaimana pendanaan , jadi pendanaan kualitas riset. Kemudian bagaimana pemanfaatan hasil riset itu yang tiga-tiganya itu yang masih harus didorong,” tambahnya.

Jakarta – Kementerian PPN/Bappenas bersama Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) tahun lalu telah melakukan Background Study Reformasi Regulasi dengan pendekatan evidence based policy dalam rangka penyusunan RPJMN Teknokratik 2020-2024.

Sejumlah permasalahan mendasar dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia ditemukan di dalam Background Study dan telah disampaikan saaat Media Briefing Reformasi Regulasi di Kementerian PPN/Bappenas pada Rabu (6/2) lalu, yaitu: (1) sinkronisasi kebijakan dan regulasi pusat dan daerah yang belum optimal, (2) absennya monitoring dan evaluasi, (3) perencanaan regulasi yang tidak optimal, (4) disharmoni dalam penyusunan regulasi, serta (5) lemahnya peran kelembagaan dan minimnya penguatan sistem pendukung.

“Melalui Background Study, kami rekomendasikan pembentukan lembaga yang fokus padaperaturan perundang-undangan. Hal ini semakin memperkuat rekomendasi kami dalam Strategi Nasional Reformasi Regulasi mengenai restrukturisasi kelembagaan perumus kebijakan dan pembentuk regulasi. Urgensi pembentukan lembaga ini juga telah saya sampaikan saat Media Briefing Reformasi Regulasi di Kementerian PPN/Bappenas. Melihat kewenangan regulasi masih tersebar di empat K/L dan memiliki potensi disharmoni yang tinggi, kita perlu lembaga pengelola regulasi yang dapat mengintegrasikan dan memperkuat kewenangan lembaga yang ada. Lembaga pengelola regulasi ini akan fokus pada penyusunan dan pembentukan regulasi yang sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional,” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro sebagai pembicara kunci pada Seminar Nasional Agenda Reformasi Regulasi: Menata Fungsi dan Kelembagaan Sistem Peraturan Perundangan Indonesia, Rabu (13/2).

Dijelaskan, upaya implementasi Reformasi Regulasi dalam menata fungsi dan kelembagaan dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia sudah sangat mendesak. Dengan adanya agenda tersebut, pembentukan pengelola regulasi harus dipahami sebagai upaya penataan fungsi, sehingga tidak mengarah kepada pembubaran K/L atau unit tertentu, tetapi merelokasi atau menggabungkannya dalam satu kesatuan.

Hasil Background Study menunjukan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan yang tersebar di banyak K/L masih lemah, sehingga tidak ada otoritas kuat yang dapat membuat kebijakan dari hasil monitoring dan evaluasi secara menyeluruh, bukan hanya sekadar per peraturan saja. Fungsi terpusat harmonisasi atau perencanaan hanya bersifat koordinatif dan fokus pada kewenangan teknis, sehingga apabila ada kendala tidak memiliki otoritas kuat untuk segera menyelesaikannya. Lembaga pengelola regulasi harus dapatmemastikan perencanaan regulasi dan pembangunan sinkron, meredakan ego sektoral dalam pemberlakuan perundang-undangan, serta memastikan tidak hiper regulasi dan saling tumpang tindih, sehingga dengan kualitas regulasi yang baik dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan.

“Memasuki era industri 4.0, kebutuhan regulasi harus sejalan dan mampu mendorong kemajuan teknologi yang berkembang pesat sehingga memberikan stimulus positif pada sektor-sektor pembangunan. Pemerintah diharapkan tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan akselerator sehingga regulasi yang dibentuk dapat memberi ruang bagi Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakatuntuk melakukan inovasi. Misalnya masalah transportasi online di Indonesia, Pemerintah harus terus update kebijakan dan regulasi yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat tanpa mematikaninovasi pelaku usaha dan lapangan pekerjaan.Untuk itu, inovasi kebijakan sangat diperlukan. Integritas dan sinergitas kebijakan dan regulasi juga menjadi kunci pembenahan dan perbaikan ini, dan perlu kita pahami bersama bahwa tidak semua kebijakan harus menjadi regulasi,” jelas Menteri Bambang.