All Posts By

Gespy

Corporate Update

Dirut Pegadaian Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan

February 22, 2019

Makassar, 22 Februari 2019 – PT Pegadaian (Persero) melaksanakan kegiatan audiensi dengan Gubernur Sulawesi Selatan Prof. Nurdin Abdullah. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk memperkuat sinergi antara perseroan dengan pemerintah daerah.

Direktur Utama Pegadaian, Kuswiyoto bertandang ke Sulawesi Selatan tidak hanya melaksanakan kegiatan audiensi, tapi juga dalam rangka meninjau berjalannya program Pegadaian Bersih-Bersih, yang kembali hadir di Makassar, Sulawesi Selatan.

Sebelumnya, Kuswiyoto juga menemui Walikota Makassar Danny Pomanto. Program ini merupakan bentuk kerja nyata Pegadaian dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, dengan memilah sampah menjadi tabungan emas.

Kuswiyoto hadir untuk meninjau pembangunan bank sampah di Makassar, Jumat (22/2). Ia mengatakan bank sampah tersebut merupakan yang ke-15 yang sudah dibangun perseroan di berbagai kota di Indonesia.

“Ini merupakan bank sampah kedua di Kota Makassar, yang sebelumnya sudah dibangun di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalae, Makassar pada Bulan Desember tahun lalu. Kalau ditotalkan bank sampah yang sudah dibangun di seluruh Wilayah Indonesia sebanyak 15 bank sampah. Dengan adanya Pegadaian Bersih-Bersih ini kami berharap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap lingkungan,” ujar Direktur Utama PT Pegadaian (Persero), Kuswiyoto di Makassar. Adanya bank sampah ini dapat mengatasi potensi kerusakan lingkungan dan sekaligus memberdayakan masyarakat sekitar.

Tidak hanya memilah sampah menjadi tabungan emas, Kuswiyoto menambahkan bahwa Program Pegadaian Bersih-Bersih juga dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, meningkatkan inklusi keuangan masyarakat, dan memberikan pengetahuan tentang pengelolaan sampah dan lingkungan yang baik dan benar. Program ini merupakan bentuk dari CSR (Corporate Social Responsibility) Pegadaian Bersih-Bersih yang terdiri dari tiga program yaitu Pegadaian Bersih-Bersih Lingkungan (Pro Planet), Bersih-Bersih Administrasi (Pro Profit), dan Bersih-Bersih Hati (Pro People).

“Nantinya untuk proses memilah sampah menjadi emas, masyarakat akan diberikan pembekalan terlebih dahulu, tentang cara memilah sampah yang baik dan benar,” kata Kuswiyoto.

Pembangunan bank sampah kedua di Kota Makassar ini untuk mengurangi jumlah sampah yang terus meningkat. Karena menurut data tahun 2018 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Kota Makassar yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.469.601 jiwa dengan luas wilayah 175,77km, memproduksi sampah sebanyak 100.000 ton/hari dan masih ada jumlah sampah tidak terkelola sebanyak 425.000 ton/hari.

Kinerja Kanwil VI Makassar Positif

PT Pegadaian (persero) Kantor Wilayah (Kanwil) VI Makassar yang meliputi empat provinsi yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Ambon mencatatkan kinerja yang positif.

Hingga Desember 2018, Outstanding Loan (OSL) Pegadaian Kanwil VI Makassar sudah mencapai Rp4,6 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp4,2 triliun. Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,39% secara year on year (yoy).

Kanwil VI Makassar juga mencatat di Desember 2018, nasabah Pegadaian aktif di Ibukota Sulawesi Selatan ini sebanyak 1.059.209 nasabah. Dengan omset Rp14,4 triliun dan total aset sebanyak Rp5,1 triliun.

“Untuk pendapatan usaha Kanwil VI Makassar tercatat sebesar Rp1,3 triliun, dengan laba usaha sebesar Rp664 miliar. Ini menunjukkan bahwa kinerja Kanwil VI Makassar selalu menunjukkan performa yang baik,” ujar Kuswiyoto.

Corporate Update Economy

Layanan Digital Pelabuhan Tanjung Perak, Operasional Pelabuhan Lebih Efisien

February 22, 2019

Surabaya – BUMN operator pelabuhan, Pelindo III, menyebut penerapan layanan digital di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya mampu mempersingkat waktu layanan rata-rata hingga 15 persen. Efisiensi tersebut didapat setelah pelaksanaan operasional di Pelabuhan Tanjung Perak menjadi terpusat melalui Port Operations Command Center (POCC) sejak 6 Desember 2018 lalu.

Direktur Operasi dan Komersial Pelindo III Putut Sri Muljanto menyebut beberapa layanan yang menjadi lebih cepat di antaranya waktu verifikasi permohonan pelayanan dari semula 1,17 jam menjadi 0,3 jam. Selain itu, lanjutnya waktu tunggu pelayanan dari yang semula 13,57 menit menjadi 11,34 menit dan waktu pergantian kapal di dermaga dari 4,42 jam menjadi 3,93 jam.

“Efisiensi waktu layanan ini kami dapat dari hasil evaluasi 100 hari penerapan POCC di Pelabuhan Tanjung Perak. POCC ini mengintegrasikan layanan mulai dari pelayanan kapal, barang, penerbitan nota tagihan, dan jasa pendukung lainnya. POCC ini juga terhubung dengan Inaportnet,” kata Putut, Kamis (21/2).

Putut menyebut saat ini Pelindo III tengah mempersiapkan pengaplikasian POCC di pelabuhan lain di wilayah kerja perseroan. Nantinya, POCC akan menjadi bagian dari Integrated Billing System (IBS) yang akan diterapkan di wilayah kerja Pelindo I-IV.

“Semangat ke depan ialah seluruh pelabuhan di Indonesia terhubung dalam satu layanan, pengguna jasa cukup mengakses satu portal untuk berbagai jenis pelayanan dari Sabang hingga ke Merauke. Sistem ini akan diuji coba pertengahan tahun ini,” tambahnya.

Pelayanan digital yang diterapkan Pelindo III sudah dirasakan oleh pengguna jasa di lapangan. Misto (54), petugas perencanaan penambatan kapal PT Pelni, menyebut dahulu untuk berkoordinasi terkait kebutuhan layanan kapal pandu dan tunda, tambatan di dermaga, serta peralatan bongkar muat yang dibutuhkan, ia harus datang ke pelabuhan untuk rapat bersama dengan para penyedia jasa.

“Dulu malam hari pun harus datang langsung. Kini bisa dengan meeting online, jika ada masalah tinggal telepon POCC. Saya yang tinggal di Tretes (Kabupaten Pasuruan, sekitar 70 km dari Tanjung Perak) menjadi sangat termudahkan,” ungkapnya yang sudah bertugas di operasional tambatan selama 11 tahun.

Petugas lainnya, Yusuf Iskandar (38) dari PT Suntraco mengatakan sebelum ada layanan digital pengguna jasa bisa terkena denda karena terlambat mengurus perubahan permohonan layanan. Misalnya karena jadwal kapal sandar berubah. Terlebih jika terjadi di malam hari, pengurusan dokumen perubahan relatif lama karena butuh waktu untuk menginformasikan ke petugas yang berwenang.

“Di tengah berbagai inovasi IT di pelabuhan, layanan helpdesk di POCC menjadi sentuhan manusia yang bisa mengambil keputusan saat terjadi unusual condition. Misalnya jika ada kendala cranekapal rusak sehingga membutuhkan cranedarat dan kapal perlu bertukar dari sandar kiri ke sandar kanan. Ada manager yang bisa mengambil keputusan segera, bila perlu pun ia bisa ke lapangan, karena POCC berada di sini (pelabuhan),” ujarnya.

Weekly Brief

Konsumen Indonesia Tetap Optimis di Akhir Tahun 2018

February 21, 2019

Jakarta – The Conference Board GlobalConsumer Confidence Survey in Collaboration with Nielsen di Kuartal IV tahun 2018 menunjukkan perkembangan yang signifikan. Terlihat dari indeks keyakinan konsumen Global yang meningkat satu poin ke 107.

Hal tersebut merupakan angaka tertinggi dalam 14 tahun. Sehingga Indonesia masih masuk dalam tiga negara yang paling optimistis di dunia, setelah India dan Filipina.

Dari data yang didapat, tingkat optimistis konsumen Indonesia dinilai stabil. Karena indeks keyakinan konsumen (IKK) di kuartal IV tahun 2018 sebesar 127, dibandingkan tahun sebelumnya 126.

Seperti yang diketahui IKK di Asia Pasifik naik 3 poin menjadi 117 dari negara-negara besar lainnya, seperti China, India, Indonesia, dan Jepang. IKK dibentuk oleh tiga yaitu optimisme mengenai prospek lapangan kerja lokal, keadaan keuangan pribadi, dan keinginan untuk berbelanja dalam 12 bulan ke depan.

Brands Corporate Update

Pertamina Amankan Pasokan Energi di Masa Pemilu 2019

February 21, 2019

Jakarta – Pertamina memastikan pasokan energi baik BBM maupun LPG aman pada masa Pemilihan Umum 2019. Berbagai upaya dilakukan untuk mengamankan pasokan energi tersebut dan melibatkan seluruh lini bisnis perusahaan mulai dari hulu hingga hilir.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menjelaskan, komitmen Pertamina ini ditunjukkan melalui pembentukkan tim Satuan Tugas (Satgas) Pemilu 2019 yang melibatkan tim seluruh lini perusahaan dan anak perusahaan. Satgas Pemilu 2019 ini mulai berjalan pada 18 Februari hingga akhir April 2019.

“Ini adalah bentuk komitmen kami untuk mendukung kelancaran dan ketersediaan energi sehingga proses Pemilu bisa berjalan lancar,” katanya.

Ia menambahkan, tim Satgas Pemilu ini adalah yang pertama kali dibentuk Pertamina dalam rangka pemilihan umum. Sebelumnya, tim Satgas biasanya dibentuk terkait dengan kondisi penting seperti Masa Mudik Lebaran serta Natal & Tahun Baru. Tim Satgas kali ini dibentuk dalam rangka mensukseskan jalannya pemilu, terutama dari sisi pasokan energi.

“Karena Pemilu kali ini juga merupakan pemilihan pertama dimana pemilihan presiden dan legislatif dilakukan secara bersamaan dan serentak di seluruh Indonesia. Sehingga cakupannya lebih luas dibandingkan Satgas Lebaran dan Natal Tahun Baru,” tambahnya.

Selain menyiapkan pasokan BBM dan LPG, Pertamina juga berkordinasi dengan aparat keamanan untuk memastikan distribusi energi berjalan dengan baik serta penjagaan yang lebih intensif untuk fasilitas perusahaan yang juga merupakan objek vital nasional.

Selain itu, Nicke juga menyampaikan arahannya kepada pekerja Pertamina untuk menjaga netralitasnya selama masa Pemilu. “Kita sama-sama harus memahami bahwa Pertamina adalah BUMN yang menjadi andalan negara, baik dalam menjaga ketahanan energi nasional maupun pendapatan negara, pajak dan sebagainya. Sebagai pekerja, kita semua harus tetap professional dengan mematuhi Code of Conduct maupun melaksanakan good corporate governance,” imbuhnya.

Corporate Update

Pendapatan GMF Meningkat

February 20, 2019

Jakarta – PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (“GMF”, “kode emiten: GMFI”), perusahaan Maintenance Repair & Overhaul (MRO) membukukan pendapatan operasional senilai US$ 470 Juta selama tahun 2018, atau mengalami kenaikan sebesar 7% dibandingkan pendapatan 2017 sebesar US$ 439 Juta. Pendapatan dari grup Garuda Indonesia berkontribusi sebesar 55% sedangkan dari non grup sebesar 45%, di mana peningkatan pendapatan dari non grup ini cukup signifikan dibandingkan tahun 2017 sebesar 36%.

Direktur Utama GMF, Iwan Joeniarto mengatakan bahwa peningkatan pendapatan non grup ini menunjukkan konsistensi GMF mendapat kepercayaan dari maskapai diluar grup. “Kami terus meningkatkan capaian pendapatan dari non grup untuk membuktikan kualitas dan daya saing GMF patut diperhitungkan di industri MRO baik dalam maupun luar negeri,” tegas Iwan. Selain itu, pada tahun 2018, capaian kinerja GMF juga menunjukkan pergeseran bisnis sesuai dengan rencana kerja perusahaan. Hal ini terlihat dari pertumbuhan pendapatan dari segmen bisnis perawatan mesin pesawat yang tumbuh signifikan sebesar 61,5% Year on Year (YoY). GMF mencatatkan pendapatan sebesar US$ 116,5 Juta yang diraih dari perawatan mesin pesawat. Pertumbuhan juga dialami segmen bisnis komponen pesawat yang naik sebesar 5,6% YoY.

Sementara itu di tahun buku 2018, GMF berhasil mengantongi laba bersih sebesar US$ 30,7 Juta. Perolehan Laba mengalami penurunan yang diakibatkan oleh kenaikan beban material subkontrak dan beban keuangan. Iwan mengatakan, Beban material subkontrak meningkat karena naiknya harga material subkontrak vendor selama 2018 serta adanya beban keuangan akibat dari kondisi makro ekonomi yang membebani pelanggan GMF sehingga berpengaruh kepada keuangan operasional maskapai termasuk biaya perawatan. “Kedepannya, kami akan meningkatkan kapabilitas dan kapasitas dari segmen produk yang kita miliki agar bisa menaikan profit margin dan membentuk skema pembayaran yang memberikan kenyamanan kepada perusahaan juga terhadap pelanggan GMF. Hal ini sebagai bentuk mitigasi atas kebutuhan dana operasinal tambahan diluar rencana kerja tahunan,” terang Iwan.

Di sisi lain, GMF mencatatkan capaian operasional Service Level Agreement sebesar 99,36%. Angka ini diikuti oleh tingkat kepuasan pelanggan yaitu 4.0 dari skala 4.5. Terkait Customer Satisfaction Index ini, Iwan juga menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen akan terus meningkatkan kepuasan pelanggan dengan berbagai improvement program seperti peningkatan kompetensi SDM, peningkatan kualitas, peningkatan perencanaan dan juga peningkatan pola komunikasi antara GMF dan para pelanggannya. Dari sisi pengembangan bisnis, tahun 2018 GMF menandatangani beberapa kesepakatan kerja sama strategis diantaranya adalah ; Penandatanganan Amandemen Perjanjian Kerja Sama Operasi dengan Merpati Maintenance Facility (MMF) dalam hal perawatan pesawat, Penandatanganan Strategic Partnership Agreement dengan AFI KLM E&M untuk pengembangan kapabilitas perawatan airframe, engine dan component juga joint marketing.

Selain itu di akhir 2018 GMF juga telah menginisiasi perjanjian pembentukan perusahaan patungan dengan Koperasi Karyawan GMF AeroAsia untuk membentuk anak usaha GMF yaitu Garuda Daya Pratama Sejahtera (GDPS). Perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan SDM berkualifikasi tinggi untuk industri aviasi ini sudah resmi berdiri pada tanggal 25 Januari 2019. Iwan Joeniarto juga mengatakan, 2018 merupakan tahun yang penting bagi GMF. Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung GMF hingga berhasil mencetak pencapaian yang cukup baik. Iwan menambahkan bahwa 2019 merupakan tahun yang sangat krusial bagi keberlanjutan pertumbuhan GMF.

“Akan banyak aksi korporasi dan pengembangan usaha tahun ini. Pembentukan anak usaha dan kerja sama strategis akan kami tempuh untuk berakselerasi demi tercapainya visi menjadi Top 10 MRO di dunia. Seluruh manajemen GMF berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan lewat inovasi dan pelayanan prima, juga berkontribusi mengharumkan nama bangsa dengan mengembangkan industri aviasi dalam negeri,” tutup Iwan.

Weekly Brief

PERHUTANI, Pengembangan Kasus Narkoba di Purwakarta

February 18, 2019

Jakarta – Pada tanggal 16 Pebruari 2019 telah ditemukan tanaman ganja di kampung Paranggombong, RT. 14 RW 03 Desa Kutamanah, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta. Pihak kepolisian melakukan pengecekan ke lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk memastikan lokasi TKP tersebut.

Di lokasi TKP terdapat tanaman pepaya serta tanaman merambat lainnya seluas 1,5 Ha, yang didalamnya ditemukan tanaman ganja secara mengelompok berukuran 20 m x 4 m dengan keluasan ± 80 meter persegi, jumlah tanaman ganja sebanyak ± 1.300 batang yang ditanam didalam Polybag ukuran besar sejak bulan Desember 2018,.

Petugas Kepolisian dibantu oleh masyarakat melakukan operasi pengamanan ke lokasi TKP untuk mengamankan barang bukti dan memasang Police Line.

Petugas Perhutani Kesatuan Pemangkuan (KPH) Purwakarta bersama Perwira Pembina (Pabin) yang mendapat informasi dari masyarakat melakukan pengecekan ke lapangan untuk memastikan posisi TKP berada didalam atau diluar kawasan hutan.

Hasil penyisiran petugas lokasi tersebut berada pada kawasan hutan Perum Perhutani, petak 10A, RPH Paranggombong, BKPH Purwakarta berbatasan dengan Perum Jasa Tirta (PJT) Waduk Jatiluhur, masuk kedalam wilayah administratif Kampung Paranggombong RT.14 RW.03 Desa Kutamanah, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, berada di titik kordinat (Y-6,49455 X107,32818).

Saat ini Perhutani terus melakukan upaya pengamanan dan penyisiran sekitar lokasi TKP untuk mencegah terjadinya kejadian yang sama dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Selanjutnya mengintruksikan ke segenap jajaran petugas daerah untuk melakukan patroli dan pengecekan dalam rangka antisipasi.

Corporate Update Weekly Brief

Pertamina Sesuaikan Harga Avtur

February 18, 2019

Jakarta- PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga jual avtur yang berlaku pada 16 Februari 2019 mulai jam 00.00 WIB.

Media Communication Manager Pertamina Arya Dwi Paramita menjelaskan, harga baru avtur ini sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM No. 17/2019 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis BBM Umum Jenis Avtur yang Disalurkan Melalui Depot Pengisian Pesawat Udara.

Menurut Arya, Pertamina secara rutin melakukan evaluasi dan penyesuaian harga avtur secara periodik, yaitu sebanyak dua kali dalam sebulan. Untuk periode kali ini (16 Februari 2019), harga avtur mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya.

Sebagai contoh harga avtur (published rate) untuk bandara Soekarno Hatta Cengkareng mengalami penurunan dari sebelumnya Rp 8.210 per liter menjadi Rp .7.960 per liter. Harga ini lebih rendah sekitar 26% dibandingkan harga avtur (published rate) di Bandara Changi Singapura yang terpantau per tanggal 15 Februari 2019 sebesar Rp 10.769 per liter.

Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan rata-rata harga minyak dunia, nilai tukar rupiah dan faktor lainnya.

“Pertamina berharap penurunan harga avtur ini juga merupakan bentuk dukungan Pertamina terhadap industri penerbangan nasional, yang diharapkan juga berdampak pada industri lainnya termasuk pariwisata,” ujarnya.

Arya juga menambahkan bahwa harga jual avtur untuk setiap maskapai ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak yakni antara Pertamina sebagai penyedia dan maskapai penerbangan sebagai konsumen.

Ditegaskan, Pertamina terus berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat dengan menyediakan bahan bakar pesawat udara di 67 bandara yang tersebar di Indonesia.

Brands Corporate Update

GMF Bentuk Dua Anak Usaha Baru

February 15, 2019

Jakarta – PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (“GMF”, Kode emiten: “GMFI”) mendorong percepatan pertumbuhan bisnisnya dengan membentuk dua anak usaha baru. Anak usaha baru tersebut adalah PT Garuda Daya Pratama Sejahtera (GDPS) dan PT Garuda Energi Logistik & Komersial (GELK).Kedua anak usaha tersebut merupakan pengembangan dari diferensiasi usaha yang nantinya akan mendukung kegiatan usaha utama GMF yaitu bisnis perawatan pesawat dan juga Garuda Indonesia Group. GDPS yang resmi berdiri pada tanggal 25 Januari 2019 merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyediaan sumber daya manusia untuk industri aviasi.

Perusahaan patungan antara GMF dengan Koperasi Karyawan GMF AeroAsia (Kopkar GMF) ini menyasar tingginya kebutuhan SDM berkualifikasi tinggi dalam industri aviasi seperti jasa perawatan pesawat, layanan darat dan keamanan penerbangan. Direktur Utama GMF Iwan Joeniarto mengatakan bahwa sebagai langkah awal GDPS akan menyasar kebutuhan SDM dari lingkup Garuda Indonesia Group.

“Kebutuhan yang tinggi ini dapat diakomodir oleh kekuatan GDPS yang memiliki jaringan di bisnis perawatan pesawat yang cukup kuat. Selain itu orang-orang di dalam manajemen GDPS juga sudah berpengalaman dalam mencetak SDM berkualifikasi tinggi di bidang aviasi,” ujar Iwan.

Kedua anak usaha tersebut merupakan pengembangan dari diferensiasi usaha yang nantinya akan mendukung kegiatan usaha utama GMF yaitu bisnis perawatan pesawat dan juga Garuda Indonesia Group. GDPS yang resmi berdiri pada tanggal 25 Januari 2019 merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyediaan sumber daya manusia untuk industri aviasi.

Perusahaan patungan antara GMF dengan Koperasi Karyawan GMF AeroAsia (Kopkar GMF) ini menyasar tingginya kebutuhan SDM berkualifikasi tinggi dalam industri aviasi seperti jasa perawatan pesawat, layanan darat dan keamanan penerbangan. Direktur Utama GMF Iwan Joeniarto mengatakan bahwa sebagai langkah awal GDPS akan menyasar kebutuhan SDM dari lingkup Garuda Indonesia Group.

“Kebutuhan yang tinggi ini dapat diakomodir oleh kekuatan GDPS yang memiliki jaringan di bisnis perawatan pesawat yang cukup kuat. Selain itu orang-orang di dalam manajemen GDPS juga sudah berpengalaman dalam mencetak SDM berkualifikasi tinggi di bidang aviasi,” ujar Iwan.

Dibentuknya GDPS ini juga sebagai langkah efisiensi dalam penyediaan SDM yang selama ini banyak dilakukan di lingkup Garuda Indonesia Group. Selain itu, dengan membentuk anak usaha yang fokus terhadap jasa penyediaan SDM yang mumpuni, GDPS diharapkan dapat membantu peningkatan kualitas pekerjaan yang diberikan oleh karyawan oursource. Iwan menambahkan bahwa langkah taktis selanjutnya adalah memulai memberikan layanan kepada pelanggan GDPS, termasuk GMF. Diharapkan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan, GDPS dapat menunjukan pertumbuhan yang berkelanjutan dengan penerapan teknologi baru dan layanan secara menyeluruh dalam hal ketenagakerjaan kepada pelanggannya. Dijelaskan bahwa kedepan diharapkan pasar GDPS lebih luas lagi daripada lingkungan Garuda Indonesia Group.

Iwan menambahkan bahwa langkah taktis selanjutnya adalah memulai memberikan layanan kepada pelanggan GDPS, termasuk GMF. Diharapkan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan, GDPS dapat menunjukan pertumbuhan yang berkelanjutan dengan penerapan teknologi baru dan layanan secara menyeluruh dalam hal ketenagakerjaan kepada pelanggannya. Dijelaskan bahwa kedepan diharapkan pasar GDPS lebih luas lagi daripada lingkungan Garuda Indonesia Group.

Weekly Brief

GRC, Trend yang Menguntungkan Untuk Diikuti

February 14, 2019

Hari-hari terakhir ini sedang musim diperbincangkan dan dibahas masalah tata kelola (Governance), manajemen risiko (Risk) dan kepatuhan (Compliance) atau biasa disebut dengan GRC pada perusahaan-perusahaan privat, BUMN maupun pemerintahan.

Sebenarnya, ada apa sih dengan GRC? Siapa sih GRC itu? Demikianlah topik hangat yang senantiasa berkembang dalam diskusi antar para petugas manajemen risiko, kepatuhan maupun tata kelola perusahaan, pun petugas bidang lain yang concern dengan GRC tersebut.

Dalam implementasinya, GRC diperlukan bagi perusahaan yang memiliki skala dan dampak yang luas/besar kepada pihak eksternal. Penerapan GRC akan memberikan nilai tambah yang optimal bagi perusahaan.

Tata kelola perusahaan yang baik/sehat atau Good Corporate Governance (GCG) akan menciptakan profesionalisme dan kemandirian perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan operasional usahanya. Hal ini didasari dengan prinsip tata kelola yang membumi, yaitu transparansi (Transparency), akuntanbilitas (accountability), tanggung jawab (responsibility), mandiri (Independency) dan wajar (Fairness) atau biasa disebut dengan TARIF.

Selain Pedoman dan Kebijakan internal perusahaan, alat yang dapat digunakan sebagai dukungan mengimplementasikan tata kelola perusahaan dengan lebih mudah adalah mengadopsi berbagai sistem manajemen, misalnya sistem manajemen mutu (ISO9001), system manajemen keamanan informasi (ISO27001), sistem manajemen lingkungan (ISO14001), system manajemen keamanan pangan
(ISO22000), sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (ISO18001) yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Manajemen Risiko (Risk Management) akan membantu memperlancar perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan dan dapat melindungi perusahaan terhadap risiko kegagalan dalam mencapai tujuan perusahaannya. Risiko adalah segala sesuatu (ketidakpastian) yang berdampak (mempengaruhi pencapaian) pada tujuan perusahaan.

Oleh karenanya, perlu dilakukan identifikasi, analisa dan mitigasi atas berbagai risiko yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan perusahaan. Sejak tahun 2015 lalu, dalam implementasi tata kelola, khususnya pada sistem manajemen mutu (ISO 9001:2015), hal-hal yang mempengaruhi tujuan perusahaan telah ditetapkan dengan jelas, yaitu selain risiko (berdampak negatif) juga perlu diidentifikasi dan dianalisa dampak positif-nya, berupa peluang (opportunity).

Dengan demikian, pandangan manajemen atas pencapaian perusahaan akan menjadi lebih luas dan komprehensif. Hal negatif (risk) akan diperhatikan mitigasi/kontrolnya sedangkan hal yang positif (opportunity) akan dipertimbangkan improvement-nya.

Kepatuhan yang diimplementasikan perusahaan secara komprehensif akan menghindarkan perusahaan dari berbagai kesalahan dan/atau pelanggaran terhadap peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Operasional seluruh perusahaan wajib mematuhi peraturan dan/atau kebijakan yang ditetapkan, baik yang bersifat umum maupun khusus per sector industri, misalnya sebagai perusahaan yang bergerak dalam
industri Pasar Modal wajib mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri perbankan wajib memetuhi peraturan dan/atau kebijakan dari Bank Indonesia, perusahaan bidang pangan wajib mematuhi peraturan/kebijakan dari Kementerian Pertanian dan sebagainya.

Konsep GRC diatas, saat ini telah diterapkan di beberapa perusahaan yang sangat memperhatikan dan memiliki semangat untuk selalu melakukan perbaikan berkelanjutan
(continuous improvement). Bahkan lembaga-lembaga non profit pun juga berusaha untuk dapat menerapkan konsep GRC ini. Manfaat dari implementasi GRC akan terlihat nyata pada efisiensi kerja perusahaan yang akhirnya berdampak pada perolehan laba perusahaan yang semakin meningkat.

Weekly Brief

Bappenas Sampaikan Agenda Reformasi Regulasi

February 14, 2019

Jakarta – Kementerian PPN/Bappenas bersama Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) tahun lalu telah melakukan Background Study Reformasi Regulasi dengan pendekatan evidence based policy dalam rangka penyusunan RPJMN Teknokratik 2020-2024.

Sejumlah permasalahan mendasar dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia ditemukan di dalam Background Study dan telah disampaikan saaat Media Briefing Reformasi Regulasi di Kementerian PPN/Bappenas pada Rabu (6/2) lalu, yaitu: (1) sinkronisasi kebijakan dan regulasi pusat dan daerah yang belum optimal, (2) absennya monitoring dan evaluasi, (3) perencanaan regulasi yang tidak optimal, (4) disharmoni dalam penyusunan regulasi, serta (5) lemahnya peran kelembagaan dan minimnya penguatan sistem pendukung.

“Melalui Background Study, kami rekomendasikan pembentukan lembaga yang fokus padaperaturan perundang-undangan. Hal ini semakin memperkuat rekomendasi kami dalam Strategi Nasional Reformasi Regulasi mengenai restrukturisasi kelembagaan perumus kebijakan dan pembentuk regulasi. Urgensi pembentukan lembaga ini juga telah saya sampaikan saat Media Briefing Reformasi Regulasi di Kementerian PPN/Bappenas. Melihat kewenangan regulasi masih tersebar di empat K/L dan memiliki potensi disharmoni yang tinggi, kita perlu lembaga pengelola regulasi yang dapat mengintegrasikan dan memperkuat kewenangan lembaga yang ada. Lembaga pengelola regulasi ini akan fokus pada penyusunan dan pembentukan regulasi yang sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional,” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro sebagai pembicara kunci pada Seminar Nasional Agenda Reformasi Regulasi: Menata Fungsi dan Kelembagaan Sistem Peraturan Perundangan Indonesia, Rabu (13/2).

Dijelaskan, upaya implementasi Reformasi Regulasi dalam menata fungsi dan kelembagaan dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia sudah sangat mendesak. Dengan adanya agenda tersebut, pembentukan pengelola regulasi harus dipahami sebagai upaya penataan fungsi, sehingga tidak mengarah kepada pembubaran K/L atau unit tertentu, tetapi merelokasi atau menggabungkannya dalam satu kesatuan.

Hasil Background Study menunjukan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan yang tersebar di banyak K/L masih lemah, sehingga tidak ada otoritas kuat yang dapat membuat kebijakan dari hasil monitoring dan evaluasi secara menyeluruh, bukan hanya sekadar per peraturan saja. Fungsi terpusat harmonisasi atau perencanaan hanya bersifat koordinatif dan fokus pada kewenangan teknis, sehingga apabila ada kendala tidak memiliki otoritas kuat untuk segera menyelesaikannya. Lembaga pengelola regulasi harus dapatmemastikan perencanaan regulasi dan pembangunan sinkron, meredakan ego sektoral dalam pemberlakuan perundang-undangan, serta memastikan tidak hiper regulasi dan saling tumpang tindih, sehingga dengan kualitas regulasi yang baik dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan.

“Memasuki era industri 4.0, kebutuhan regulasi harus sejalan dan mampu mendorong kemajuan teknologi yang berkembang pesat sehingga memberikan stimulus positif pada sektor-sektor pembangunan. Pemerintah diharapkan tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan akselerator sehingga regulasi yang dibentuk dapat memberi ruang bagi Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakatuntuk melakukan inovasi. Misalnya masalah transportasi online di Indonesia, Pemerintah harus terus update kebijakan dan regulasi yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat tanpa mematikaninovasi pelaku usaha dan lapangan pekerjaan.Untuk itu, inovasi kebijakan sangat diperlukan. Integritas dan sinergitas kebijakan dan regulasi juga menjadi kunci pembenahan dan perbaikan ini, dan perlu kita pahami bersama bahwa tidak semua kebijakan harus menjadi regulasi,” jelas Menteri Bambang.