All Posts By

Gespy

News

Akademisi UI: Holding Jadi Solusi untuk Pacu Pengembangan Bisnis BUMN

December 2, 2020

Jakarta, 2 Desember 2020 – Kolaborasi usaha dalam bentuk holding dianggap menjadi solusi yang cocok untuk pengembangan bisnis Badan Usaha Milk Negara (BUMN) di Indonesia. Melalui pembentukan induk usaha, BUMN dapat semakin terpacu untuk menjalankan bisnisnya secara profesional.
Menurut Pakar Hukum Administrasi dan Keuangan Publik UI Dian Simatupang, pembentukan holding harus didukung dengan hadirnya rekonstruksi peran negara terhadap bisnis BUMN.
Status BUMN adalah korporasi yang dikendalikan negara sebagai pemegang saham, bukan pemegang kekuasaan publik, sehingga manajemennya adalah manajemen korporasi, bukan pemerintahan. Jika itu konsisten diterapkan, maksimalisasi holding mendorong perekonomian dapat tercapai karena key performance-nya adalah inovasi bisnis, kreativitas produksi, dan reformasi manajemen, ujar Dian di Jakarta.
Saat ini ada sejumlah holding BUMN yang sudah dibentuk pemerintah. Berbagai perusahaan induk dibuat berdasarkan fokus bisnis masing-masing BUMN yang terlibat.
Terkini, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap rencananya membentuk holding BUMN baru dalam bidang pemberdayaan dan pembiayaan Ultra Mikro serta UMKM. Holding untuk Ultra Mikro dan UMKM disebutnya akan melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
“Sangat tidak fair kalau kita misalnya membantu korporasi besar bunga 9 persen, tetapi PNM harus lebih mahal. Bukan salah PNM, tapi akses dananya mahal. Oleh karena itu kita mau sinergikan dengan platform yang ada di BRI, kata Erick saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (30/11).
Menurut Dian, untuk memaksimalkan peran holding BUMN, pembenahan juga harus dilakukan dari sisi regulasi. Dia menyarankan adanya perubahan sejumlah produk hukum untuk membuat jajaran pengurus holding BUMN lebih leluasa dalam menjalankan usaha.
Pengendalian diperkuat, kriteria profesional bagi komisaris dinaikkan, jangan cuma karena dukungan dan background balas jasa politik. Jika konsepnya profesional, holding BUMN akan sangat menjadi daya dukung perekonomian, tuturnya.
Pendapat lain disampaikan Direktur Lembaga Manajemen UI Willem Makaliwe. Menurutnya, pembentukan induk usaha menjadi solusi terbaik demi mewujudkan efisiensi BUMN, agar gerak berbagai BUMN yang memiliki irisan fungsi dan tugas yang sama bisa lebih optimal.
Konsep holding merupakan jalan tengah ala Indonesia untuk melakukan efisiensi perusahaan negara. Efisiensi yang dimaksud contohnya, jika sebelum holding itu Kementerian BUMN harus bertemu ratusan BUMN untuk rapat, maka pasca holding nanti kementerian hanya perlu berkoordinasi dengan induk usaha. Dengan holding maka tercipta kondisi profesional memimpin profesional. Holding memimpin anak-anak usahanya dengan perspektif bisnis untuk tujuan yang diharapkan, termasuk menjalankan kewajiban sosial yang diemban, ujar Willem di Jakarta.
Pada kesempatan terpisah, Praktisi Hukum Bisnis dari University of Exeter Gede Aditya menjelaskan bahwa konsep holding tidak menghilangkan sama sekali peran negara untuk menguasai BUMN. Menurutnya, Negara Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas BUMN tetap memiliki kekuatan atas holding yang terbentuk, melalui kepemilikan saham di induk usaha.
Gede berkata, dalam konsep holding kepemilikan saham negara di perusahaan-perusahaan yang terlibat akan dialihkan ke induk usaha. Karena itu, negara tidak akan kehilangan kontrolnya kepada tiap anak usaha yang terlibat di suatu holding.
“Holding itu berarti ada suatu parent company atau perusahaan induk yang membawahi anak-anak usahanya. Jadi BUMN-BUMN ini kan awalnya masing-masing, kalau holding berarti salah satu pemegang saham adalah parent company. Nah NKRI jadi pemegang saham di holding company, ujar Gede.
Salah satu holding BUMN yang kini sudah berdiri adalah induk usaha sektor pertambangan, yang beranggotakan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Tbk., PT Timah (Persero) Tbk., PT Aneka Tambang (Persero) Tbk., PT Bukit Asam (Persero) Tbk., dan PT Freeport Indonesia.
Kemudian, ada juga Holding BUMN Migas yang melibatkan PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. dan terbentuk 2018 lalu. Pembentukan induk usaha juga dilakukan dalam sektor farmasi, yang melibatkan PT Bio Farma (Persero), PT Kimia Farma Tbk., dan PT Indofarma Tbk.
Terkini, pemerintah tengah memproses pembentukan holding BUMN bidang pariwisata yang melibatkan PT Survei Udara Penas (Persero), PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., Inna Hotels & Resorts, PT Sarinah (Persero), Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), dan Taman Wisata Candi (TWC).
Pemerintah juga telah membentuk holding BUMN asuransi dan penjaminan yang terdiri dari Indonesia Financial Group, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Jaminan Kredit Indonesia, PT Jasa Raharja, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Bahana Sekuritas, PT Bahana TCW Investment Management, PT Bahana Artha Ventura, PT Grahaniaga Tata Utama dan PT Bahana Kapital Investa.

News

Pengumpulan dan Penyaluran Ziswaf Berpotensi Tumbuh Pesat Pasca Bank Syariah BUMN Hasil Merger Efektif Beroperasi

December 1, 2020

Jakarta, 1 Desember 2020 – Kehadiran bank syariah BUMN hasil merger mulai tahun depan diharap bisa berkontribusi positif terhadap pengumpulan dan penyaluran dana keuangan sosial Islam. Selama ini, pengumpulan dan penyaluran dana sosial Islam masih belum optimal dilakukan.


Menurut pengamat ekonomi syariah dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI Azis Setiawan, kontribusi sosial bank syariah hasil merger bisa berperan penting dalam upaya meningkatkan penyaluran zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (Ziswaf). Alasannya, bank syariah hasil merger nantinya akan memiliki kapasitas teknologi dan jaringan yang besar untuk melayani masyarakat.


“Dengan skala ekonomi bank hasil merger yang semakin besar, diharapkan fokus kontribusi sosial bank syariah ini diharapkan juga meningkat. Dengan demikian penghimpunan dan penyaluran dana Ziswaf yang dilakukan bank syariah hasil merger juga akan langsung naik. Selama ini masing-masing bank syariah secara umum sudah menjalankan fungsi sosial tersebut, meski belum optimal. Ke depan fungsi sosial bank syariah melalui Ziswaf akan dapat dioptimalkan, ujar Azis di Jakarta.


Selain berkontribusi langsung terhadap pengumpulan dan penyaluran Ziswaf, kehadiran bank syariah hasil merger juga bisa berdampak terhadap keberadaan lembaga-lembaga sosial Islam seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), serta Nadzir-Nazhir Wakaf.


Dengan kemunculan bank syariah hasil merger, lembaga-lembaga di atas akan memiliki mitra besar untuk menjalankan kegiatannya. Hal ini membuat proses pengumpulan dan penyaluran Ziswaf bisa semakin mudah dilakukan.


“Dengan demikian outlet layanan teknologi dan jaringan kantor untuk layanan bagi Muzakki dan Wuwakif juga akan lebih luas dan mudah dijangkau. Ini akan menguatkan kemudahan akses berzakat dan berwakaf, ujarnya.


Menurut Azis, Ziswaf berpotensi besar disalurkan oleh nasabah-nasabah perbankan yang memiliki dana simpanan besar. Apabila bank syariah hasil merger bisa membuat nasabah-nasabah besar beralih menggunakan layanan keuangan syariah, maka potensi tersebut bisa direalisasikan.


“Dengan potensi migrasi nasabah kaya ini tentunya menjadi ceruk market bagi dana-dana sosial untuk menawarkan program-program unggulannya. Akses layanan dana sosial syariah yang memudahkan nasabah perbankan kaya ini tentunya berpotensi mendongkrak penghimpunan dan penyaluran Ziswaf. Jadi potensinya sangat besar untuk bisa meningkat jika kolaborasinya tepat dan efektif, tuturnya.


Statistik Zakat Nasional 2019 mencatat, hingga akhir tahun lalu pengumpulan ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) di Indonesia tumbuh 26 persen secara tahunan. Total nilai ZIS yang dikumpulkan sepanjang 2019 mencapai Rp10,22 triliun.

Meski tumbuh pesat, pengumpulan ZIS selama 2019 masih jauh dari potensi zakat yang bisa dihimpun berdasarkan Outlook Zakat Indonesia 2019 yang dirilis Baznas. Berdasarkan perhitungan lembaga ini, jumlah potensi penghimpunan zakat di Indonesia mencapai Rp462 triliun apabila seluruh wajib zakat individu dan korporasi menyalurkan sesuai ketentuan.


Wakil Presiden RI Maruf Amin sebelumnya mengungkapkan, selama ini keuangan sosial Islam belum berhasil menjadi kekuatan finansial alternatif di Indonesia. Apalagi, menurutnya, selama ini pengumpulan dan pemanfaatan wakaf di Indonesia masih didominasi untuk tujuan-tujuan sosial seperti penyediaan fasilitas pemakaman, masjid, musala, atau madrasah.


“Dalam bidang social fund, yakni zakat, infak, shadaqah, dan wakaf, sampai saat ini Indonesia belum bisa mengonversi potensinya yang besar menjadi kekuatan finansial alternatif, ujar Maruf Amin akhir Oktober lalu. Saya meyakini, zakat, infak, shadaqah, dan wakaf apabila ditangani serius dapat menjadi pilar kuat pelaksanaan program kesejahteraan umat Islam, tutup Ma’ruf Amin.

News

Presiden Minta Para Menteri Fokus Realisasikan Anggaran 2020 dan Belanja Anggaran 2021 di Awal Tahun

December 1, 2020

Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajarannya untuk berkonsentrasi pada realisasi anggaran tahun 2020 yang tinggal kurang lebih 3 minggu. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam arahannya pada sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 1 Desember 2020.

“Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan realisasi anggaran tahun 2020. Ini tinggal kurang lebih tiga minggu, hanya tinggal tiga minggu, praktis tinggal tiga minggu. Jadi, semuanya saya minta konsentrasi kepada yang namanya realisasi belanja 2020,” ujar Presiden.

Adapun mengenai anggaran tahun 2021, Kepala Negara meminta kementerian/lembaga, terutama yang memiliki anggaran besar, agar segera membelanjakannya di awal tahun atau di Januari. Presiden tidak ingin jika kementerian/lembaga baru berbelanja di bulan Februari.

“Saya ingatkan sekali lagi, belanja-belanja semuanya bisa segera direalisasikan di awal Januari, di awal tahun, sehingga mestinya lelang dimulai sekarang karena DIPA-nya sudah kemarin dibagikan bisa dilelangkan segera,” jelasnya.

News

Ekonom UGM & Pegiat UMKM Ungkap Manfaat Holding Demi Kemajuan Ultra Mikro

November 30, 2020

Jakarta, 30 November 2020 – Pengembangan usaha ultra mikro (UMi), mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu bertahan dan berdaya saing di era digital kini tidak bisa dilakukan secara parsial. Sinergi antar pemangku kepentingan (stakeholder) harus dibangun, salah satunya bisa melalui pembentukan induk usaha (holding).


Menurut Ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Sri Adiningsih, potensi pengembangan UMi dan UMKM melalui sinergi antar lembaga sangat besar. Ide pembentukan kolaborasi pengembangan UMi dan UMKM disebutnya bisa berasal dari manapun, baik pemerintah, lembaga swasta, atau asosiasi dan BUMN/BUMDes.


Sinergi antar stakeholder akan mendukung pengembangan UMKM di era digital, agar UMKM bisa maju dengan memanfaatkan digital dan networking yang bisa dikembangkan. Ada besar sekali potensi sinerginya, bisa resmi dengan membentuk holding seperti untuk BUMDes, atau kerjasama yang difasilitasi pemerintah atau asosiasi seperti Kadin dan Apindo, atau diinisiasi oleh komunitas, ujar Sri.


Salah satu bentuk sinergi pemberdayaan UMi dan UMKM yang bisa terwujud adalah membentuk holding. Pendiri Institute of Social Economic Digital (ISED) ini berpendapat, keberadaan induk usaha bisa membuat semakin banyak UMKM yang ternaungi program-program dari lembaga anggota holding.


Jumlah UMKM lebih dari 60 juta dan banyak yang informal. Kalau ada holding yang menaunginya, sepanjang bisa mendukung dan memfasilitasi pengembangan UMKM dan tidak memaksa, mestinya baik. Mesti holdingnya mungkin akan ada banyak, bisa dibentuk per daerah, sektoral, atau BUMDes dan lain-lain, tuturnya.


Pandangan lain disampaikan Ketua Bidang Organisasi International Council for Small Business (ICSB) Indonesia Samsul Hadi. Menurutnya, secara umum konsep pemberdayaan UMKM melalui pembentukan holding cukup menarik.


Akan ada efisiensi, peningkatan daya saing dan peningkatan produktivitas, serta mengurangi rivalitas yang tidak perlu antar-BUMN, ujar Samsul.
CEO platform Layanan UMKM Naik Kelas (Lunas) ini menjelaskan, pembentukan holding pemberdayaan UMKM harus dilakukan secara hati-hati. Alasannya, UMKM di Indonesia memiliki kebiasaan cenderung bergerak sendiri-sendiri (soliter) dan mandiri.


Untuk holding terkait UMKM perlu dilakukan hati-hati mengingat habit UMKM cenderung soliter dan mandiri. Benefit holding terhadap UMKM harus dijelaskan dengan clear. Termasuk masalah standarisasi, pembiayaan, dan pemasaran, ujarnya.
Sebagai catatan, selama ini Pemerintah telah memberikan sinyal hendak membentuk holding UMKM untuk mengoptimalkan pemberdayaan pengusaha mikro dan kecil. Rencana ini pertama kali diungkap Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Desember 2019 lalu.


Saat itu, Jokowi menyebut holding usaha mikro diperlukan demi membantu UMKM mengakses marketplace dan pemasaran baik di lingkup nasional maupun global. Niatan ini kembali disampaikan Jokowi saat ia berpidato di acara Google for Indonesia 2020, pertengahan November lalu.


Jokowi berkata, pemberdayaan UMKM harus dimaksimalkan karena saat ini baru 8 juta usaha mikro, kecil dan menengah yang memanfaatkan teknologi dalam bisnisnya. Ada 64 juta UMKM, baru 8 juta atau 13% saja yang terintegrasi dengan teknologi digital,” kata Jokowi

News

Kolaborasi Data Perlu Segera, Untuk Singkirkan UMKM Abal-abal Penerima Stimulus

November 25, 2020

Jakarta, 25 November 2020 – Pembenahan data usaha mikro, kecil, dan menengah harus segera dilakukan agar tidak ada lagi UMKM abal-abal yang menerima program pemberdayaan serta penyaluran stimulus dari berbagai lembaga. Pendataan akurat disertai kolaborasi antarpihak juga dibutuhkan untuk menjangkau UMKM yang belum terlayani layanan perbankan (unbankable) hingga kini.

Menurut Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno, idealnya Indonesia kini sudah memiliki pendataan UMKM yang akurat dan terpadu. Selama pendataan UMKM belum bagus, maka efektifitas berbagai program untuk pelaku usaha mikro dan kecil tidak akan maksimal.

“Dengan data yang lebih akurat, UMKM yang serius dan dikelola baik dapat dipisahkan dari UMKM oportunistik, abal-abal atau jejadian, yang dibuat hanya untuk menyalurkan anggaran atau dana bantuan meski hasilnya tidak jelas. Bahkan, disinyalir, banyak UMKM ‘plat merah’ yang dibuat oleh aparat/petugas penyalur bantuan,” kata Hendrawan, Rabu (25/11).

Saat ini, proses pembuatan pusat data terpadu UMKM telah dimulai Kementerian Koperasi dan UKM. Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, basis data tunggal UMKM harus sudah terbentuk maksimal 2 tahun mendatang.

Hendrawan menjelaskan pembentukan pusat data terpadu akan meningkatkan kualitas dan efektifitas kebijakan untuk UMKM serta Koperasi. “Pintu masuknya adalah ketersediaan data yang akurat. Tanpa data akurat tak ada kebijakan publik yang efektif. Tak ada koordinasi dan sinergi yang bisa dilakukan, yang terjadi hanya duplikasi, penghamburan anggaran, dan kebijakan basa-basi,” ujarnya.

Pandangan lain disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati. Dia menilai penyaluran bantuan dan program-program pemberdayaan UMKM selama ini belum berjalan maksimal karena masih banyak pelaku usaha mikro yang tidak terjangkau layanan perbankan.

Karena tidak tersentuh layanan perbankan, maka stimulus bagi UMKM di tengah pandemi Covid-19 tidak dapat diberikan merata. Padahal, dana stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk UMKM yang disediakan pemerintah di tengah pandemi mencapai Rp123,46 triliun. Hingga kini, penyerapan stimulus UMKM sudah mencapai 75 persen atau Rp92,6 triliun.

“Sebagian besar UMKM masih kesulitan mengakses layanan kredit formal, dari perbankan maupun lembaga keuangan lain. Hal ini menyebabkan program restrukturisasi kredit UMKM tidak akan membantu sebagian besar UMKM di Indonesia. Perlu dipikirkan kebijakan tambahan untuk membantu UMKM tersebut,” jelas Anis.

Anis mengusulkan agar pemerintah memastikan ketersediaan akses yang setara bagi 1.545 BPR dan BPR Syariah, serta koperasi, untuk menjalankan program restrukturisasi pembiayaan UMKM. Hal ini diperlukan agar stimulus PEN busa menjangkau 64 juta lebih pelaku UMKM di Indonesia.

“Oleh sebab itu, untuk memaksimalkan serapannya (PEN) dalam satu bulan ini, pemerintah perlu membuat diversifikasi skema penyaluran bantuan kepada UMKM,” ujar Anis.

Untuk mengakomodasi sektor mikro ini, tambah Anis, selain bank pemerintah, pemerintah juga bisa menggandeng koperasi. “Untuk menghindari dana UMKM ini tidak tersalurkan tepat sasaran, pengawasan harus lebih ditingkatkan khususnya penugasan di daerah,” tutup Anis.

News

Tegakkan Kedisiplinan terhadap Pelaksanaan Protokol Kesehatan

November 25, 2020

Capaian kebijakan menjaga keseimbangan antara penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional harus terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya untuk selalu waspada dan memastikan langkah-langkah pencegahan terhadap potensi pelanggaran terhadap protokol kesehatan untuk terus dilakukan.

Hal itu disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas membahas laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional pada Senin, 23 November 2020, di Istana Merdeka, Jakarta.

“Strategi yang sejak awal kita sampaikan, rem dan gas, itu betul-betul diatur betul. Jangan sampai kendur dan berisiko memunculkan gelombang kedua. Ini yang bisa membuat kita setback, mundur lagi,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menegaskan bahwa pencegahan dan penindakan terhadap potensi-potensi kegiatan yang melanggar protokol kesehatan harus ditegakkan sedini mungkin.

Selain itu, Presiden juga meminta jajaran terkait untuk memberi perhatian khusus bagi penyelenggaraan Pilkada serentak agar tetap aman dari penyebaran Covid-19 dengan memperhatikan secara detail pelaksanaan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan.

“Tegakkan aturan, kemudian disiplin protokol kesehatan harus dilakukan dengan ketat,” kata Presiden.

Adapun yang berkaitan dengan vaksinasi, Kepala Negara akan terus memantau kesiapan pemerintah utamanya dalam hal standar pelaksanaan dan proses distribusi vaksin ke daerah-daerah.

“Saya akan mengecek mungkin satu atau dua kali lagi sehingga nanti saat pelaksanaan betul-betul pada kondisi yang sudah sangat baik dan yang paling penting agar terus dievaluasi mekanisme dan proses distribusi dari vaksin agar perjalanan vaksin ke daerah ini bisa berjalan aman dan lancar,” ucapnya.

News

Presiden: Upayakan Terus Keseimbangan Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi

November 25, 2020

Presiden Joko Widodo menegaskan kembali kepada jajarannya bahwa strategi penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional melalui kebijakan gas dan rem agar betul-betul dilakukan dengan seimbang.

Presiden menuturkan, kebijakan mengatur keseimbangan tersebut dapat dirasakan dampaknya melalui berbagai indikator sebagaimana data terbaru yang diperolehnya.

“Per 22 November, rata-rata kasus aktif Covid di seluruh Tanah Air ini 12,78 persen. Angka ini lebih rendah dari rata-rata kasus aktif dunia yaitu sebesar 28,41 persen. Ini sudah baik,” ujarnya saat memimpin rapat terbatas membahas laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional pada Senin, 23 November 2020, di Istana Merdeka, Jakarta.

Tren rata-rata kesembuhan pasien Covid-19 secara nasional juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Saat ini, angka rata-rata kesembuhan berada di angka 84,03 persen yang jauh lebih baik dari angka rata-rata kesembuhan di tingkat dunia yang berada di angka 69,20 persen.

“Kemudian di bidang ekonomi, saya kira sudah saya sampaikan minggu lalu, tren di kuartal kedua dari minus 5,32 membaik di kuartal ketiga minus 3,49,” imbuhnya.

Kepala Negara meminta jajarannya untuk dapat terus memperbaiki hal tersebut agar baik penanganan di bidang kesehatan maupun pemulihan ekonomi dapat terus memberikan hasil yang lebih baik di waktu mendatang.

News

Perbankan Syariah Harus Manfaatkan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Syariah RI

November 25, 2020

Jakarta, 24 November 2020 – Kenaikan peringkat Indonesia dalam The State of Global Islamic Indicator Report (SGIER) 2020/2021 harus segera direspon pelaku industri keuangan syariah di dalam negeri. Gerak cepat dibutuhkan agar Indonesia tak kehilangan momentum untuk mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah.
Berdasarkan SGIER 2020/2021, ekonomi syariah Indonesia ada di posisi 4 atau naik satu peringkat dari raihan 2019. Peningkatan ini dipicu pertumbuhan signifikan industri syariah Indonesia, yang ditunjukkan dengan masuknya seluruh sektor usaha seperti makanan, media, pariwisata, serta obat-obatan dan kosmetik halal ke deretan 10 besar dunia.
Peneliti Ekonomi Syariah dari Centre of Islamic Banking, Economics, and Finance (CIBEF) Fauziah Rizki Yuniarti mengungkapkan peningkatan ini harus direspon cepat oleh pelaku industri keuangan syariah di Tanah Air. Alasannya, di saat yang sama peringkat industri keuangan syariah Indonesia turun dari posisi 5 ke 6.
“Penurunan sektor keuangan syariah ini kombinasi dari 2 kemungkinan: karena keuangan syariah Indonesia memburuk, atau Jordan yang membaik. Bank syariah harus cepat merespon. KNEKS sudah berupaya maksimal dalam pengembangan sektor riil halal dan berhasil, ujar Fauziah di Jakarta, Selasa (24/11).
Menurut Fauziah, selama ini pertumbuhan dan posisi industri riil halal Indonesia sudah sangat kuat. Keunggulan ini harus disokong dengan kehadiran produk keuangan syariah yang bagus dan relevan dengan kebutuhan.
Kebutuhan terkait layanan keuangan syariah ini bisa terjawab dengan hadirnya bank syariah hasil merger BUMN tahun depan. Fauziah berkata, pasca resmi bergabung nanti, bank syariah BUMN memiliki modal kuat untuk memperbesar kemampuannya demi menjawab kebutuhan sektor riil halal.
“Pasca merger, Bank Syariah BUMN akan memiliki modal yang kuat untuk investasi IT infrastruktur dan pengembangan produk yang lebih murah, kompetitif dan memenuhi apa yang dibutuhkan oleh pasar, khususnya sektor riil, seperti industri makanan, wisata, obat-obatan halal, ujarnya.
Secara spesifik Fauziah menyarankan agar bank syariah hasil penggabungan nanti harus memiliki fokus memenuhi kebutuhan sektor riil industri halal di Indonesia. Ada momentum sektor riil halal yang sudah kuat. Ada momentum sektor keuangan syariah yang akan kuat pasca merger. Harus dimanfaatkan dengan maksimal kedua hal ini. Fokus untuk addressing kebutuhan sektor halal riil harus masuk ke Rencana Bisnis Merger Bank Syariah BUMN,” terang Fauziah.
Pandangan lain disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno. Dia berharap kekuatan besar bank syariah hasil penggabungan usaha bisa meningkatkan daya hidup (survival value) bank syariah sebagai model bisnis keuangan di Indonesia.

“Indonesia seyogyanya dapat mempertontonkan vitalitas model bisnis bank syariah. Harus ada indikator kinerja jelas, yang menunjukkan bahwa sebagai model bisnis, bank syariah mampu melayani masyarakat lebih baik, efisien, dan fungsional, tutur Hendrawan.
Dia menegaskan, dalam konteks Indonesia, seharusnya hal ini memberi lahan subur bagi pertumbuhan model bisnis syariah. “Kultur masyarakat kita yang akomodatif dan adaptif membuka ruang eksperimen model-model bisnis yang bervariasi, tutupnya.

News

Komisi VI Dorong Pembentukan Holding BUMN Demi Optimalisasi Pemberdayaan UMKM

November 23, 2020

Jakarta, 23 November 2020 – Rencana kolaborasi BUMN untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diharap segera terwujud demi memperbesar jumlah masyarakat yang mendapat akses lembaga keuangan formal di Indonesia.

Harapan ini muncul karena berdasarkan data Bank Indonesia (BI), hingga September lalu masih ada 91,3 juta masyarakat yang belum tersentuh layanan finansial formal dari perbankan (unbankable). Padahal, akses layanan finansial formal menjadi kunci agar UMKM bisa berkembang dan cepat naik kelas.

Anggota Komisi VI DPR RI Mukhtarudin mengatakan salah satu cara meningkatkan jumlah warga dan pelaku UMKM yang terjangkau layanan finansial formal yakni melalui kolaborasi berbentuk perusahaan induk (holding). Dia berpendapat, melalui holding pemberdayaan dan penetrasi layanan keuangan formal terhadap UMKM bisa berjalan beriringan.

Sekarang banyak UMKM yang belum tersentuh layanan perbankan, jadi kesulitan begitu pemerintah mau menyalurkan bantuan bagi mereka. Soalnya bantuan harus ditransfer melalui rekening, sementara banyak UMKM belum terkoneksi jaringan bank. Karena itu, ini harus dibenahi dari pangkalnya melalui pembentukan database terpadu, ujar Mukhtarudin di Jakarta.

Politikus Partai Golkar ini berpendapat, holding pemberdayaan UMKM bisa melibatkan sejumlah BUMN yang selama ini banyak bergerak di pemberdayaan pengusaha mikro dan kecil seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Tak hanya itu, holding juga harus berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk membentuk data tunggal UMKM.

“BRI fokus usaha mikro, dari dulu brain-nya bank orang kecil atau wong cilik. Sekarang BRI harus kembali kepada filosofinya tersebut dan bisa berkolaborasi dengan Pegadaian, kemudian ada PNM, kemudian Kemenkop UKM, semua bisa disatukan di situ agar UMKM itu datanya bagus. Jadi ada bantuan atau program apapun sudah gampang, karena datanya dimiliki bank, tuturnya.

Pandangan lain disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB Marwan Jafar. Menurutnya, pemberdayaan UMKM di Indonesia harus sudah mulai dipimpin konduktor dari kementerian atau lembaga tertentu.

Marwan berpendapat, konduktor bisa berperan sebagai penyelaras sasaran kerja dan data program-program yang menyasar UMKM. Kalau satu pintu enak, pemerintah tinggal mengkaji lintas kementerian dan dipasrahkan ke kementerian/lembaga yang membawahi UMKM itu, ujar Marwan.

Terpisah, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS Amin Ak menyebut sinergi antar lembaga dalam pemberdayaan UMKM bisa membawa banyak dampak positif terhadap pengusaha mikro dan kecil. Salah satunya, pelaku UMKM dan Ultra Mikro jadi lebih mudah untuk memasarkan produknya hingga terserap pasar.

Harus ada sinergi dengan seluruh stakeholder, sehingga produk-produk UMKM dan Ultra Mikro bisa lebih cepat diserap pasar. Juga perlu optimalisasi dukungan anggaran yang memadai,” kata Amin.

Menurutnya, saat ini anggaran untuk pemberdayaan koperasi dan UMKM masih dibawah Rp1 triliun. Pagu anggaran Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2021 Rp978,28 miliar. Anggaran itu akan dialokasikan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp352,32 miliar dan program kewirausahaan, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebesar Rp625,96 miliar.

Setahun lalu, Presiden Jokowi sempat mengutarakan keinginannya agar pemberdayaan UMKM melalui pembentukan holding bisa segera dilakukan. Menurut Jokowi saat itu, holding dibutuhkan untuk mempermudah akses UMKM mendapat pembiayaan dan pemasaran produk.

“Saya juga sudah melihat, sudah terbentuk kelompok-kelompok usaha yang nanti akan menjadi cluster. Dan saya sudah sampaikan ke Menko Ekonomi agar cluster ini dipayungi lagi oleh sebuah, kayak diholdingkan,” ujar Jokowi Desember 2019 lalu.

Keinginan membentuk sinergi pemberdayaan UMKM juga sudah disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir beberapa hari lalu. Menurut Erick, jajarannya tengah berupaya membangun kolaborasi agar pendataan dan pemberdayaan UMKM bisa berjalan melalui satu pintu ke depannya.

“Kemarin khususnya untuk usaha mikro kita coba sinergikan BUMN BRI, Pegadaian, Permodalan Nasional Madani untuk bisa mempunyai program satu data. Seperti konsolidasi Himbara yang ada di banknya syariah,” ujar Erick.

News

Presiden Jokowi Hadiri KTT G20 Tahun 2020 secara Virtual

November 22, 2020

Presiden Joko Widodo menghadiri rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 secara virtual melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Pertemuan ke-15 G20 tersebut untuk tahun ini diselenggarakan di Kota Riyadh, Arab Saudi, pada 21 hingga 22 November 2020.

KTT G20 kali ini akan mempertemukan para pemimpin dunia yang tergabung dalam G20 selama dua hari untuk membahas tentang upaya-upaya mendorong pemulihan global dari pandemi Covid-19.

Malam ini, Sabtu, 21 November 2020, Presiden akan mengikuti agenda seremoni pembukaan KTT G20 tahun 2020 dan menghadiri sesi “Mengatasi Pandemi serta Memulihkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan”.

Pada sesi tersebut, kepala negara/pemerintahan G20 akan mendiskusikan mengenai upaya penanggulangan pandemi Covid-19 di bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi global, termasuk pemulihan pasar tenaga kerja, perlindungan sosial, dan sistem keuangan global.

Selain itu, juga akan dibahas perkembangan kesepakatan pada KTT sebelumnya, termasuk dukungan debt suspension pada negara berpendapatan rendah, serta penguatan sistem perdagangan multilateral.

Mendampingi Presiden saat menghadiri KTT G20 secara virtual tersebut yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Sherpa G-20 Indonesia Rizal Affandi Lukman yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.