All Posts By

Gespy

News

Tinjau Vaksinasi bagi Wartawan, Presiden: Semoga Dapat Berikan Perlindungan bagi Awak Media

February 25, 2021

Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi massal yang khusus diperuntukkan bagi para wartawan dan dimulai dari wilayah DKI Jakarta. Vaksinasi tersebut dilaksanakan di Hall A Basket Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 25 Februari 2021.

“Sesuai yang saya sampaikan pada saat Hari Pers Nasional bahwa kita ingin mendahulukan insan pers untuk divaksinasi dan alhamdulillah pada pagi hari ini sudah dimulai,” ujar Presiden dalam keterangannya di lokasi acara.

Presiden mengatakan, vaksinasi bagi para wartawan ini diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada mereka yang dalam menjalankan tugas kesehariannya harus berada langsung di lapangan dan sering berinteraksi dengan narasumber atau orang-orang lainnya.

“Ini memberikan perlindungan yang baik bagi insan pers yang pagi hari ini telah dilakukan vaksinasi,” ucapnya.

Kepala Negara dengan didampingi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, dan Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh langsung memantau jalannya proses vaksinasi setibanya di lokasi sekira pukul 09.10 WIB.

Sama halnya dengan proses vaksinasi yang diperuntukkan bagi para tenaga kesehatan dan pekerja publik, para wartawan yang mengikuti vaksinasi kali ini juga harus terlebih dahulu melalui sejumlah tahapan seperti validasi data, penapisan kondisi kesehatan, dan lain sebagainya sebelum ditetapkan untuk dapat mengikuti vaksinasi.

Rencananya, vaksinasi awal yang akan digelar hingga Sabtu (27/2) mendatang tersebut akan mengikutkan sebanyak 5.512 wartawan yang telah terdata. Sementara untuk pelaksanaan pada Kamis (25/2) ini, sebanyak 1.838 jurnalis akan mendapatkan suntikan dosis pertama vaksin.

Berawal bagi para wartawan di Provinsi DKI Jakarta, kegiatan vaksinasi ini juga akan berlanjut untuk para wartawan yang ada di daerah-daerah lainnya.

Pelaksanaan vaksinasi ini merupakan tindak lanjut dari apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2021 pada 9 Februari 2021 lalu.

Dalam acara tersebut, Kepala Negara memastikan bahwa awak media sebagai garda terdepan edukasi penanganan pandemi di tengah masyarakat juga akan turut memperoleh prioritas vaksinasi tersebut secara bertahap.

“Tadi saya sudah bisik-bisik ke Prof. Nuh (Ketua Dewan Pers), di akhir bulan Februari sampai awal Maret nanti, untuk awak media sudah kita siapkan kira-kira 5.000 orang untuk bisa divaksin,” ucap Presiden saat itu.

News

Presiden Tinjau Tanggul Citarum yang Jebol di Kabupaten Bekasi

February 24, 2021

Presiden Joko Widodo meninjau langsung tanggul Sungai Citarum yang terletak di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu, 24 Februari 2021. Tanggul tersebut jebol pada Sabtu (20/2) malam sehingga mengakibatkan sejumlah rumah di daerah sekitarnya terendam banjir dari limpasan air Sungai Citarum.

“Pada hari Sabtu malam jam 10 tanggal 20 Februari yang lalu, tanggul Citarum ini jebol. Ada tiga titik yang mengalami jebol tanggul seperti ini,” kata Presiden Joko Widodo di lokasi peninjauan.

Menurut Presiden, perbaikan tanggul yang jebol tersebut sudah dimulai sejak dua hari yang lalu. Presiden berharap kepada jajaran terkait agar menyelesaikan perbaikan tanggul tersebut secepatnya.

“Insyaallah saya memberi target maksimal dua hari lagi sudah harus selesai tanggulnya sehingga semuanya berfungsi normal kembali,” ujarnya.

Dalam peninjauan tersebut, Presiden yang tiba sekitar pukul 15.10 WIB di lokasi langsung meninjau proses pengurukan di desa terdampak banjir. Tampak sejumlah alat berat seperti ekskavator digunakan dalam proses pengurukan tersebut.

Banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Citarum juga berdampak pada 4.867 KK dengan jumlah pengungsi mencapai 9.438 jiwa. Para pengungsi tersebut kini berada di 17 titik pengungsian yang tersebar di sembilan desa yang terdampak, yakni Desa Karangsegar, Desa Sumberurip, Desa Karangharja, Desa Sumbereja, Desa Karangpatri, Desa Bantarsari, Desa Karanghaur, Desa Sumbersari, dan Desa Bantarjaya.

Banjir juga telah mengakibatkan kerusakan sejumlah infrastruktur, termasuk rumah-rumah penduduk yang pada kesempatan itu turut ditinjau oleh Presiden Joko Widodo.

“Kemudian masyarakat yang terkena dampak, tadi di sini ada 30 juga perumahannya akan segera diselesaikan dalam waktu yang secepat-cepatnya,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja.

News

Didukung Komisi VI DPR, Holding BUMN Ultra Mikro Perkuat Kelembagaan,
Permodalan & Layanan

February 24, 2021

Jakarta, 24 Februari 2021 – Langkah untuk memperkuat akses layanan dan memperluas jangkauan pembiayaan ke masyarakat kelas bawah melalui integrasi ekosistem (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ultra Mikro dinilai tepat. Gagasan untuk pembentukan holding BUMN Ultra Mikro (UMi) ini mendapat dukungan dari kalangan anggota dewan di DPR RI.

Pasalnya, perluasan jangkauan dan akses layanan kredit UMi dinilai sangat dibutuhkan masyarakat di segmen paling bawah. Ini mengingat dari 57 juta pelaku usaha UMi di Indonesia, sekitar 30 juta di antaranya belum tersentuh layanan perbankan dan menjadi target incaran dari rentenir alias lintah darat.

Dukungan pembentukan holding BUMN untuk UMi tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung. Dia menegaskan gagasan untuk memperkuat ekosistem Umi melalui rencana holding, dan BRI sebagai leader-nya serta dengan Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani (PNM) di bawahnya merupakan langkah bagus.

“Menurut saya, itu langkah bagus. Integrasi pembiayaan ultra mikro akan memperkuat, baik dari sisi kelembagaan, permodalan dan pelayanan, ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung, baru-baru ini.

Ia menyambut positif rencana holding karena ini bukan akuisisi melainkan sinergisitas ketiga entitas BUMN dalam memperlancar penyaluran kredit Umi ke masyarakat kecil. Harapannya, kekuatan ekonomi muncul dari bawah dan tentunya mensejahterakan masyarakat.

“Juga jaringan akan lebih kuat, karena jaringan BRI yang cukup luas bisa mempermudah akses bagi masyarakat untuk memperoleh modal. Ya kalau disiapkan dengan baik, hasilnya bisa positif, ujar Martin.

Menurutnya, integrasi ekosistem UMi ini akan lebih efektif, karena dukungan bagi pelaku usaha di kelas bawah baik dari sisi kelembagaan dan permodalan akan lebih kuat.

“Tentu ini dengan asumsi Kementrian BUMN berhasil melakukan sinkronisasi budaya korporasi ketiga lembaga tersebut. Ini tidak mudah sebab ketiganya sudah sekian lama beroperasi secara terpisah. Kita kasih kesempatan dulu Kementerian BUMN bekerja, dan akan kita pantau di Komisi VI, jelasnya.

Integrasi BUMN untuk UMi bertujuan untuk mendukung visi pemerintah dalam memberdayakan usaha UMi, mempercepat laju inklusi keuangan, pembiayaan berkelanjutan, serta menyasar 57 juta pelaku usaha ultra mikro yang mayoritas belum tersentuh layanan perbankan.

Rencananya, pembentukan holding BUMN ini akan dilakukan melalui aksi rights issue, setelah mendapat arahan dari Komite Privatisasi dan rekomendasi dari Menteri Keuangan serta konsultasi dengan DPR. Negara akan mengambil bagian dengan mengalihkan seluruh saham seri B di Pegadaian dan PNM untuk disetorkan ke BRI. Kepemilikan saham pemerintah di BRI dipastikan terjaga di level 56,75 persen.

Selain itu, kehadiran holding ini diharapkan membawa dampak positif pada penurunan gap atau rasio pelaku usaha UMi yang tidak terlayani lembaga keuangan formal dari 68 persen pada 2018 menjadi 42 persen pada 2024.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo sebelumnya menyebut ada tiga hal utama yang akan muncul dari kehadiran holding BUMN untuk UMi. Pertama, integrasi BUMN diharap menciptakan efisiensi biaya dana (cost of fund). Kedua, sinergi jaringan yang berdampak pada ekspansi usaha berbiaya murah. Ketiga, holding diproyeksi mensinergikan digitalisasi dan platform pemberdayaan pelaku usaha kecil. 

Tentunya dengan ekosistem sinergi BRI, Pegadaian, dan PNM cost of fund dari ekosistem ini bisa kami buat lebih rendah,” kata Kartika.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengatakan integrasi BUMN untuk UMi nantinya akan menerapkan model co-existence. Sinergi dan simbiosis mutualisme antar ketiga perusahaan akan dikawal dengan pembentukan Key Performance Indicators (KPI) yang ketat.

Pasca integrasi BUMN untuk UMi terbentuk, jumlah aset BRI diprediksi bertambah sebesar 1,5 persen. Kemudian, kemampuan ketiga perusahaan juga akan lebih besar untuk menjangkau hingga 29 juta pelaku usaha UMi dan UMKM yang selama ini belum terlayani lembaga keuangan formal (unbankable). “Kami sudah konsultasi juga dengan OJK dan mereka sampaikan mereka dukung langkah tersebut, ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI belum lama ini.

**

News

Lumbung Pangan untuk Kesejahteraan Masyarakat NTT

February 23, 2021

Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Selasa, 23 Februari 2021, melakukan peninjauan terhadap pembangunan lumbung pangan baru yang berada di Kabupaten Sumba Tengah.

Kawasan lumbung pangan tersebut mencakup lahan seluas 5.000 hektare yang 3.000 hektare di antaranya diperuntukkan bagi penanaman padi, sementara 2.000 hektare sisanya diperuntukkan untuk komoditas jagung. Mulai tahun ini, pemerintah menargetkan pengembangan lebih lanjut dari lumbung pangan tersebut yang nantinya akan mencakup luas lahan keseluruhan mencapai 10.000 hektare.

“Hari ini saya melakukan kunjungan kerja untuk melihat lumbung pangan yang ada di Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Di sini kita siapkan saat ini memang baru 5.000 hektare di mana yang 3.000 (hektare) ditanam padi, yang 2.000 ditanam jagung. Tapi ke depan akan diperluas lagi menjadi 10.000 hektare,” ujar Presiden selepas peninjauan.

Saat melakukan peninjauan, meski berada di tengah guyuran hujan lebat, Kepala Negara tetap meninjau areal persawahan yang ada di lokasi yang persisnya terletak di Desa Makata Keri, Kecamatan Katiku Tana, Kabupaten Sumba Tengah. Di lokasi tersebut para petani setempat juga antusias menunggu kedatangan Presiden.

Lumbung pangan yang tengah dikembangkan di Kabupaten Sumba Tengah ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman di wilayah tadah hujan setempat atau di lahan kering yang difasilitasi dengan sumur bor, embung, dan mata air serta sekaligus ikut menyejahterakan masyarakat Nusa Tenggara Timur.

“Panen yang ada di Sumba Tengah ini setahun masih sekali, yaitu padi. Kita ingin mengelola agar satu tahun bisa dua kali panen padi dan sekali panen jagung atau kedelai,” kata Presiden.

Namun, Presiden mengakui, bahwa pengembangan lumbung pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih menemui kendala utama, yakni ketersediaan sumber air yang dapat digunakan untuk mengairi persawahan. Oleh karena itu, pemerintah tengah membangun hingga sebanyak 200 sumur bor untuk pengairan sawah di lumbung pangan tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara langsung menginstruksikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melihat potensi pembangunan waduk atau bendungan di wilayah tersebut yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan utama yang ditemui.

“Memang kuncinya ada di air. Oleh sebab itu, di sini tadi kita lihat sudah dibangun sumur bor yang masuk ke sawah. Beberapa embung juga sudah dibangun di sini. Tapi masih jauh dari cukup,” tuturnya.

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga memberdayakan masyarakat setempat dalam pengembangan lumbung pangan melalui program padat karya pengolahan tanah dan pembersihan semak belukar untuk lahan seluas 3.650 hektare.

Presiden juga memerintahkan Kementerian Pertanian untuk turut memberikan bantuan berupa alat mesin pertanian (alsintan) yang sangat dibutuhkan oleh para petani setempat.

“Saya rasa kalau ini kita kerjakan saya meyakini food estate yang ada di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan NTT ini akan bisa terbangun sebuah ketahanan pangan yang baik untuk negara kita,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut di antaranya ialah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat, dan Bupati Sumba Tengah Paulus S.K. Limu.

News

Komisi XI: Holding, Perkuat Ekosistem Pengembangan Ultra Mikro & UMKM

February 23, 2021

Jakarta, 23 Februari 2021 – Konsep integrasi BUMN (holding) untuk pengembangan ekosistem usaha ultra mikro (UMi) dan UMKM yang dimiliki pemerintah mendapat dukungan positif dari DPR RI. Pandangan ini muncul karena integrasi tiga BUMN untuk ultra mikro dan UMKM dipastikan tidak akan menghilangkan kultur kerja dan bidang usaha tiap perusahaan yang terlibat.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PAN Jon Erizal mengatakan integrasi yang tengah dibangun pemerintah akan menjaga ekosistem bisnis dan pengembangan UMKM eksisting dari masing-masing perusahaan terkait.
Saya lihat kalau merger kan ada banyak cara, dengan total seluruh saham digabungkan dengan seluruh aset, kemudian bidang usaha berjalan dengan hasil merger. Ada juga merger yang ekosistemnya (perusahaan terlibat) tetap dijaga. Misalnya (bergerak di bidang produksi) jagung nih BRI, kemudian Pegadaian masuk, PNM juga masuk, dan dari kondisi tersebut mereka ini bidang usahanya itu tetap berjalan seperti semula. Itu kan namanya ekosistem. Aset-aset yang dimiliki, outlet-outlet, bisa sinergi, itu bagus menurut saya, tutur Jon.
Holding BUMN untuk UMi dan UMKM akan melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Pemerintah berencana membentuk holding BUMN untuk ultra mikro dan UMKM pada tahun ini.
Menurut Jon, konsep integrasi yang sudah dipaparkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan dalam rapat kerja dengan Komisi XI beberapa pekan lalu menunjukkan banyak hal positif. Dia menyebut, tidak akan ada masalah apabila ke depannya seluruh saham PNM dan Pegadaian dimiliki BRI sebagai perusahaan induk integrasi.
Kalau sahamnya dimiliki BRI, kemudian mereka itu masuk tetap jalan sebagai PNM dan Pegadaian yang layani UMi, kan bagus sekali. Jadi setiap agen BRILink itu bisa dipakai untuk outlet PNM dan Pegadaian juga. Kalau saya lihat ke sana arahnya, jadi bukan jadi bidang usaha perbankan saja, ujarnya.
Setelah holding terbentuk nanti, BRI akan memegang 99,99 persen saham PNM dan Pegadaian, sedangkan pemerintah RI tetap memiliki kendali terhadap Pegadaian dan PNM melalui kepemilikan saham Seri A Dwiwarna.
Kondisi ini membuat status Pegadaian dan PNM tidak otomatis menjadi anak usaha BRI. Apalagi, Pemerintah akan tetap menguasai saham sebanyak 56,75 persen di BRI.
Jon menjelaskan dengan integrasi yang akan dilakukan, PNM dan Pegadaian akan semakin mudah membantu pengusaha ultra mikro naik kelas dan segera mendapat pelayanan dari lembaga perbankan. Integrasi juga akan berdampak positif bagi bisnis setiap perusahaan di dalamnya.

Bayangkan itu ada berapa, ratusan ribu saya rasa, agen BRILink itu, dipakai untuk transfer dan tempatkan dana juga bisa ada rumah gadai di situ. Ini akan semakin cepat berkembangnya. Jadi ekosistem ini tetap dijaga, manfaatnya akan besar tentu. Nanti kami lihatlah mergernya itu arahnya ke sana. Yang pasti tidak boleh ada PHK. Justru logika saya integrasi ini akan butuh SDM banyak karena menyentuh masyarakat bawah, ujarnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pembentukan holding BUMN ini akan dilakukan melalui aksi rights issue, setelah mendapat arahan dari Komite Privatisasi dan rekomendasi dari Menteri Keuangan serta konsultasi dengan DPR.
Menurut Sri Mulyani, integrasi BUMN untuk UMi dan UMKM nanti akan menerapkan model co-existence. Sinergi dan simbiosis mutualisme antar ketiga perusahaan akan dikawal dengan pembentukan Key Performance Indicators (KPI) yang ketat.
Jadi itu sinergi atau mutualisme tidak kemudian saling mengambilalih. Bentuk ko-eksistensi ini akan kami wujudkan dalam bentuk KPI, di mana tadi ada dari sisi manajemen maupun dari Kementerian BUMN menjanjikan bahwa model kerja mereka justru akan semakin diperkuat. Nanti KPI yang ada kuantifikasinya akan kami translate dan karena kami belum lihat detail framingnya, timingnya kapan, ini nanti yang akan kami kejar dalam pemberian approval holding tersebut, tutur Sri Mulyani.
Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi menyampaikan proses pembentukan holding akan cepat dan selesai di pertengahan tahun. “Juni atau Juli itu sudah selesai. Prosesnya cepat. Karena merger syariah sebelumnya juga dilakukan dalam kurun 2 sampai 3 bulan,” kata Fathan.

News

Bantu Warga di Tengah Kondisi Banjir, Bank Syariah Indonesia Kirimkan Bantuan Logistik

February 23, 2021

Jakarta, 23 Februari 2021 – PT Bank Syariah Indonesia Tbk. bekerjasama dengan Laznas BSM memberikan sejumlah bantuan kepada warga Jabodetabek yang terdampak banjir pada akhir pekan lalu. Bantuan yang disalurkan berupa logistik senilai Rp100 juta dalam bentuk perahu karet, serta sejumlah makanan siap saji, paket sembako, dan paket kebersihan.

Bantuan bagi warga terdampak banjir tersebut dikumpulkan di posko Kantor Cabang Bank Syariah Indonesia Pondok Gede, Bekasi. Lokasi ini dipilih karena merupakan titik tengah dari sejumlah lokasi banjir di Bekasi dan Jakarta. Selain itu, akses menuju lokasi pengumpulan cukup mudah untuk menjadi transit/perantara dari depot di Cempaka Putih.

Dari posko tersebut, Bank Syariah Indonesia bersama Laznas BSM menyalurkan bantuan ke lokasi-lokasi terdampak banjir cukup parah seperti Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Bekasi. Penyerahan bantuan dilakukan BSMU Care Manager Dedi Setiawan, Manager URO 3 BSMU Lucky, dan Deputi Operasional Bank Syariah Indonesia Tengku Chandra Husnadi.

Corporate Secretary Bank Syariah Indonesia Rosalina Dewi menyampaikan, pemberian bantuan ini menjadi bukti komitmen perusahaan dalam membangun ekonomi syariah yang bermanfaat bagi masyarakat baik secara sosial maupun ekonomi. Bank Syariah Indonesia berkomitmen tetap memberi layanan terbaik bagi nasabah dan masyarakat melalui 1.300 lebih outlet di seluruh daerah, meski bencana banjir dan pandemi Covid-19 masih berlangsung.

“Kami turut prihatin atas banjir yang terjadi di kawasan Jabodetabek. BSI terus bekerja sama dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk bersinergi dalam menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak banjir. Ini sebagai upaya kami meringankan beban warga karena musibah ini,” ujar Rosalina.

Menurut Rosalina, BSI berkomitmen tetap memberikan layanan luring (offline) maupun daring (online) kepada nasabah melalui ribuan outlet di seluruh daerah, dan berbagai kanal yang dapat diakses nasabah darimanapun tanpa harus keluar rumah.

Semoga bantuan dari Bank Syariah Indonesia dan Laznas BSM dapat meringankan beban para korban banjir di Jabodetabek, dan bencana ini bisa segera usai serta tak terulang lagi ke depannya. Kami berkomitmen terus aktif menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang menjadi korban bencana, baik itu banjir, tanah longsor, dan musibah-musibah lain yang kerap datang saat musim hujan, tambah Tengku Chandra.

Berdasarkan data yang diterima, di Kuningan Barat Jakarta Selatan terdapat 51 orang pengungsi di Aula Kelurahan, di Pejaten Barat ada 70 orang, di Mushola Nurul Hidayah Petogogan ada 10 orang pengungsi.

Bantuan yang disalurkan kali ini menggunakan dana zakat yang selama ini dihimpun oleh Laznas BSM. Dalam kurun 3 tahun terakhir, zakat yang berhasil dikumpulkan Laznas BSM rata-rata mencapai lebih dari Rp40 miliar.

Laznas BSM membuka kesempatan bagi masyarakat yang hendak berdonasi untuk korban banjir melalui rekening 70 3000 5613 di Bank Syariah Mandiri a.n. Yayasan BSMU. Informasi terkait penyaluran dan penghimpunan zakat lebih lanjut bisa diakses melalui laman www.bsmu.or.id atau instagram @laznasbsmumat.

News

Presiden Jokowi Akan Tinjau Lumbung Pangan dan Resmikan Bendungan Napun Gete di NTT

February 23, 2021

Presiden Joko Widodo pada Selasa pagi, 23 Februari 2021, bertolak menuju Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka kunjungan kerja.

Kepala Negara bersama rombongan terbatas lepas landas menuju Kabupaten Sumba Barat Daya dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 06.00 WIB.

Setibanya di Bandar Udara Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Presiden akan langsung bergerak menuju lokasi food estate atau lumbung pangan yang terletak di Desa Makata Keri, Kecamatan Katiku Tana, Kabupaten Sumba Tengah.

Di lokasi tersebut Kepala Negara akan melakukan peninjauan area lumbung pangan padi yang menjadi program jangka panjang pemerintah untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selepas meninjau lokasi lumbung pangan, Presiden diagendakan untuk langsung bertolak menuju Kabupaten Sikka dengan menempuh perjalanan udara melalui Bandar Udara Tambolaka dan tiba di Bandar Udara Frans Seda, Kabupaten Sikka.

Bendungan Napun Gete akan menjadi destinasi Presiden di Kabupaten Sikka di mana Kepala Negara akan meresmikan sekaligus meninjau bendungan yang telah dibangun sejak tahun 2016 tersebut.

Selepas rangkaian acara, Presiden bersama rombongan terbatas akan langsung kembali menuju Jakarta.

Turut serta dalam keberangkatan Presiden menuju Provinsi Nusa Tenggara Timur di antaranya ialah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, Komandan Paspampres Mayjen TNI Agus Subiyanto, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

News

BSI Pimpin Sindikasi Proyek Preservasi Jalintim Sumatera Senilai Rp644 Miliar

February 22, 2021

Jakarta, 22 Februari 2021 PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) untuk pertama kalinya memimpin pembiayaan sindikasi pembangunan infrastruktur Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera (Jalintim) di Provinsi Sumatera Selatan senilai Rp644,76 miliar. Pembiayaan sindikasi di Jalintim ini dikucurkan Bank Syariah Indonesia bersama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur dan Bank Panin Dubai Syariah kepada PT Jalintim Adhi Abipraya.

Dari total plafon pembiayaan sindikasi, porsi Bank Syariah Indonesia sebesar Rp248 miliar. Sedangkan porsi pembiayaan PT Sarana Multi Infrastruktur dan Bank Panin Dubai Syariah masing-masing sebesar Rp248 miliar dan Rp148,76 miliar. Dalam pembiayaan sindikasi, Bank Syariah Indonesia berperan sebagai Mandated Lead Arranger, Agen Fasilitas, Agen Jaminan, dan Agen Escrow.

Pinjaman bertenor 10 tahun ini akan digunakan untuk pembangunan Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan sepanjang 29,87 km berikut jembatan dan fasilitas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor. Acara Financial Close Proyek Jalintim Sumsel ini sendiri dihadiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Wismana Adi Suryabrata, Wakil Direktur Utama 1 Bank Syariah Indonesia Ngatari, Direktur Utama PT PII Muhammad Wahid Sutopo, Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad dan Direktur Utama Panin Dubai Syariah Bratha di Auditorium Kementerian PUPR RI, Senin (22/2/2021).
Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Hery Gunardi, mengatakan sindikasi ini merupakan debut pertama pasca merger di awal Februari. Insya Allah, BSI siap mengemban amanah ini untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan selalu berkomitmen akan mendukung pengembangan infrastruktur untuk mendorong roda ekonomi Tanah Air. Kepercayaan memimpin sindikasi pembiayaan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi BSI, karena dilakukan dengan sistem Syariah.
Alhamdulillah Bank Syariah Indonesia menjadi bagian dalam sejarah pemberian fasilitas Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Fasilitas ini merupakan yang pertama kalinya menggunakan transaksi syariah,” tegas Hery.

Pada sindikasi ini, akad yang digunakan adalah Ijarah Muntahiyah bitTamlik, yaitu transaksi sewa manfaat atas suatu objek dengan pengalihan kepemilikan di akhir periode sewa. Preservasi Jalintim Sumsel ini merupakan kerjasama pemerintah dengan badan usaha pertama di sektor jalan non-tol di Indonesia. Dalam proyek ini PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia berperan sebagai lembaga penjamin.

Kami berharap kerjasama ini dapat memberikan manfaat yang positif dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Pasalnya, proyek ini dapat mempersingkat waktu tempuh kendaraan, sehingga berdampak kepada penurunan harga barang, peningkatan pendapatan masyarakat, serta berkurangnya polusi udara, tambah Hery.

Ruas jalan yang dipreservasi dalam proyek ini meliputi Jalan Srijaya Raya (6,3 km), Jalan Mayjen Yusuf Singadekane (5,2 km), Jalan Letjen H. alamsyah Ratu Perwiranegara (3,15 km), Jalan Soekarno – Hatta (8,32 km), Jalan Akses Terminal Alang-alang Lebar (4 km) dan Jalan Sultan mahmud Badarudin II (2,9 km). Ruas Jalintim ini juga kan dilengkapi dua buah Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor.

Hery menambahkan, pembiayaan sindikasi merupakan salah satu strategi Bank Syariah Indonesia dalam meningkatkan pembiayaan wholesale. Selain proyek infrastruktur, pada tahun ini, Bank Syariah Indonesia akan aktif menyalurkan sindikasi ke sektor energi, dimana salah satu proyek yang dibiayai adalah proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha.

Sampai Desember 2020, pembiayaan wholesale Bank Syariah Indonesia tercatat sebesar Rp48,03 triliun. Pada akhir 2021, Bank Syariah Indonesia menargetkan pertumbuhan pembiayaan wholesale sebesar 4%-6% secara tahunan atau year on year (yoy).

News

Presiden Jokowi Saksikan Pengucapan Sumpah Keanggotaan Ombudsman RI Masa Jabatan 2021-2026

February 22, 2021

Presiden Joko Widodo menyaksikan pengucapan sumpah keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia untuk masa jabatan tahun 2021-2026. Acara pengucapan sumpah tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 22 Februari 2021.

Calon Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota Ombudsman Republik Indonesia yang mengucapkan sumpah di hadapan Presiden ialah:

  1. Dr. Mokh. Najih, S.H., M.Hum. (Ketua merangkap anggota);
  2. Ir. Bobby Hamzar Rafinus, MIA. (Wakil Ketua merangkap anggota);
  3. Dadan Suparjo Suharmawijaya, S.IP., M.IP. (anggota);
  4. Hery Susanto, S.PI., M.Si. (anggota);
  5. Indraza Marzuki Rais (anggota);
  6. Ir. Jemsly Hutabarat, S.H., M.M. (anggota);
  7. Dr. Johanes Widiyantoro, S.H., M.H. (anggota);
  8. Robertus Na Endi Jaweng (anggota); dan
  9. Yeka Hendra Fatika, S.P. (anggota).

Pengangkatan kesembilan nama tersebut dalam keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia untuk masa jabatan tahun 2021-2026 dilakukan dengan berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2021-2026.

Untuk diketahui, sembilan nama tersebut merupakan bagian dari sejumlah nama yang pada tanggal 2 Desember 2020 lalu telah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Semua nama-nama yang diserahkan oleh Presiden kepada DPR telah melalui sejumlah tahap seleksi oleh panitia seleksi dengan proses yang sangat hati-hati.

Kesembilan nama tersebut di atas kemudian dipilih dan ditetapkan dalam musyawarah mufakat Komisi II DPR RI pada Kamis, 28 Januari 2021, lalu setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan.

Ombudsman sendiri merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk BUMN, BUMD, dan badan hukum milik negara, maupun badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

Acara pengucapan sumpah keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia yang digelar dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat tersebut diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk kemudian diikuti oleh sejumlah tamu undangan terbatas lainnya.

News

Akses Pembiayaan Lebih Mudah & Murah Via Holding BUMN Ultra Mikro

February 22, 2021

Jakarta, 22 Februari 2021 – Pembiayaan yang lebih terjangkau dan akses layanan yang semakin luas diyakini akan tercipta pasca terbentuknya integrasi (holding) BUMN untuk pengembangan usaha ultra mikro (UMi) dan usaha mikro kecil dan menengah.
Keyakinan ini salah satunya disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar Puteri Anetta Komarudin. Menurutnya, penurunan biaya kredit dan perluasan cakupan pelayanan usaha ultra mikro serta UMKM menjadi energi baru untuk pemulihan ekonomi Indonesia di era kenormalan baru.
“Tentunya, kita mendorong pemerintah untuk terus memperkuat ekosistem ultra mikro guna menjawab tantangan pemenuhan akses pembiayaan murah dan terjangkau bagi 30 juta pelaku ultra mikro yang unbankable. Segmen ini berperan penting bagi dalam menopang pertumbuhan ekonomi riil maupun serapan tenaga kerja di era normal baru ini,” kata Puteri.
Dia menyebut, saat ini DPR RI bersama pemerintah terus melanjutkan kajian komprehensif terkait integrasi tiga BUMN untuk pengembangan usaha ultra mikro dan UMKM. Sebagai catatan, integrasi ekosistem ini akan melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
Kajian dilakukan bersama lembaga legislatif dan eksekutif untuk memantapkan proyeksi manfaat beserta dampak yang timbul dari integrasi untuk UMi dan UMKM. Hal-hal yang berkaitan dengan proses bisnis, efisiensi, beban dana (cost of fund), profitabilitas, tenaga kerja, hingga budaya dari masing-masing BUMN dipersiapkan secara matang sebelum proses integrasi rampung.
Pembagian peran masing-masing perusahaan dalam skema holding juga akan diperjelas, sehingga berpengaruh positif terhadap performa ekosistem baru dan target penyaluran pembiayaan bagi UMi dan UMKM ke depan.
“Dengan begitu, kita dapat menilai secara jelas potensi holding dalam menjawab tantangan pembiayaan dan memastikan kontribusi positifnya bagi ketahanan dan perkembangan sektor ultra mikro,” sebutnya.
Terpisah, Ekonom Universitas Indonesia (UI) Ninasapti Triaswati menyebut rencana pembentukan holding BUMN untuk UMi dan UMKM dapat membawa dampak langsung terhadap kemajuan pelaku usaha mikro dan kecil. Integrasi ini dipercaya bisa menjawab kebutuhan pelaku usaha UMi dan UMKM akan akses pembiayaan yang mudah dan murah.
“Rencana strategis, program dan implementasinya dalam holding BUMN tersebut diharapkan dapat efektif mendorong pengembangan UMKM, ujar Ninasapti.
Integrasi BUMN untuk UMi dan UMKM bertujuan untuk mendukung visi pemerintah dalam memberdayakan usaha UMi, mempercepat laju inklusi keuangan, pembiayaan berkelanjutan, serta menyasar 57 juta pelaku usaha ultra mikro yang mayoritas belum tersentuh layanan perbankan.
Saat ini, dari 57 juta pelaku usaha UMi, masih ada 30 juta di antaranya yang belum memiliki akses ke sumber pendanaan formal. Mereka selama ini kerap mendapat fasilitas serta produk keuangan informal, bahkan tak jarang terjerat oleh para lintah darat.
Integrasi ekosistem pembiayaan untuk UMi dan UMKM ditargetkan bisa menaikkan jumlah nasabah pelaku usaha kecil yang terlayani lembaga keuangan formal dari semula sebanyak 15 juta menjadi 29 juta orang pada 2024 mendatang. Selain itu, integrasi ini menargetkan penurunan rasio pelaku usaha UMi yang tidak terlayani lembaga keuangan formal dari 68 persen pada 2018 menjadi 42 persen pada 2024.
“Sinergi dan integrasi bisnis operasi BUMN di bidang pelayanan pembiayaan UMi dilakukan oleh PT BRI, PT PNM, dan PT Pegadaian agar pelayanan pembiayaan meningkat dari 15 juta nasabah UMi menjadi 29 juta nasabah pada tahun 2024. Pemerataan kesejahteraan dan kesempatan kerja akan meluas, ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani pada akun resmi Instagram belum lama ini.