All Posts By

Gespy

Business

Amman Mineral, Universitas Mataram & Nexus3 Foundation Teken MoU Penanganan Masalah di Kawasan PETI NTB

May 24, 2019

Mataram, 23 Mei 2019 – Amman Mineral Nusa Tenggara (“Amman Mineral”) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Universitas Mataram dan Nexus3 Foundation (sebelumnya dikenal sebagai BaliFokus Foundation) untuk pemantauan dan penanganan dampak lingkungan, kesehatan, sosial, dan ekonomi di kawasan-kawasan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). MoU tersebut ditandatangani oleh Presiden Direktur PT Amman Mineral Nusa Tenggara, Rachmat Makkasau, Wakil Ketua Nexus3 Foundation Yuyun Ismawati Drwiega, dan Rektor Universitas Mataram (UNRAM) Prof. Dr. H. Lalu Husni, S.H., M.Hum..

Rachmat mengatakan penandatanganan MoU tersebut dilaksanakan dengan prinsip partisipatif, konstruktif, saling menghormati, berorientasi pada solusi yang berkelanjutan dan mengedepankan semangat kekeluargaan. “Kerja sama ini juga mengupayakan dan mendorong masyarakat, penambangan, dan para tenaga kerja yang terkait dengan pengolahan atau ekstraksi emas untuk memiliki kesadaran akan hidup sehat dan bebas racun di titik-titik panas PETI di wilayah NTB.”

“Adanya penandatanganan nota kesepahaman ini, untuk melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas terkait penanganan dan pemantauan lingkungan, kesehatan, sosial, dan ekonomi di komunitas masyarakat bagi para pemangku kepentingan yang terkait dengan PETI di wilayah NTB,” kata Rachmat di acara Penandatanganan MoU, di Mataram, NTB (23/05).

Rachmat menambahkan dalam MoU tersebut Amman Mineral memiliki peran dalam mengupayakan dan membantu pengadaan sumber daya yang diperlukan untuk memampukan dan merealisasikan pelaksanaan Program Pemantauan dan Penanganan Dampak Lingkungan, Kesehatan, Sosial dan Ekonomi PETI di Kawasan NTB. Selain menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian, berkoordinasi dengan pihak-pihak lain yang relevan dalam mendukung penelitian dan pelaksanaan kegiatan program pemantauan dan penanganan.

“Amman Mineral bersama UNRAM dan Nexus3 Foundation juga akan membantu pemerintah-pemerintah kabupaten dan provinsi NTB untuk menyusun Rencana Aksi Daerah untuk mendukung pengurangan dan penghapusan merkuri sesuai arahan Pemerintah Pusat,” kata Rachmat.

Di tempat yang sama, H. Lalu Husni Rektor UNRAM menyatakan bahwa pihaknya bersama dengan Nexus3 Foundation akan menyediakan SDM yang memiliki keahlian di bidang lingkungan, kesehatan, sosial dan ekonomi. “Termasuk juga pemantauan biomarker (urin, darah, rambut) beserta ethical clearance yang diperlukan serta pemantauan kasus-kasus keracunan merkuri di wilayah NTB,” kata H. Lalu Husni.

Sementara pihak Nexus3 Foundation yang diwakili Yuyun Ismawati Drwiega mengatakan bahwa pihaknya akan menyediakan tenaga pendamping yang relevan dengan kegiatan dan program pemantauan dan penanganan dampak lingkungan, kesehatan, sosial dan ekonomi di wilayah NTB. “Selain itu, kami juga akan memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat, terutama untuk pemuda dan perempuan untuk membangun kegiatan ekonomi alternatif dari kegiatan PETI,” kata Yuyun.

Yang lebih penting lagi, tambah Yuyun, adalah pihaknya bersama dengan UNRAM dan Amman Mineral akan mendampingi, memfasilitasi dan memberdayakan masyarakat yang terdampak oleh merkuri, terutama kelompok rentan bayi, balita, anak-anak, perempuan dan warga yang mengalami masalah kesehatan serius akibat keracunan merkuri untuk mendapatkan prioritas pelayanan kesehatan yang memadai.

Diharapkan dengan adanya kerjasama pasca MoU tersebut dapat mengupayakan dan mendorong masyarakat, penambang dan para tenaga kerja yang terlibat dan lainnya di sekitar PETI memiliki kesadaran akan hidup sehat dan bebas dari bahan beracun. Sehingga masyarakat NTB bisa hidup sehat, layak dan sejahtera, serta terhindar dari berbagai masalah-masalah lingkungan, gangguan kesehatan, dampak sosial, dan ekonomi yang dihadapi dapat dicegah dan diatasi dengan optimal.

Business

Amman Mineral, Universitas Mataram & Nexus3 Foundation Teken MoU Penanganan Masalah di Kawasan PETI NTB

May 24, 2019

Mataram, 23 Mei 2019 – Amman Mineral Nusa Tenggara (“Amman Mineral”) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Universitas Mataram dan Nexus3 Foundation (sebelumnya dikenal sebagai BaliFokus Foundation) untuk pemantauan dan penanganan dampak lingkungan, kesehatan, sosial, dan ekonomi di kawasan-kawasan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). MoU tersebut ditandatangani oleh Presiden Direktur PT Amman Mineral Nusa Tenggara, Rachmat Makkasau, Wakil Ketua Nexus3 Foundation Yuyun Ismawati Drwiega, dan Rektor Universitas Mataram (UNRAM) Prof. Dr. H. Lalu Husni, S.H., M.Hum..

Rachmat mengatakan penandatanganan MoU tersebut dilaksanakan dengan prinsip partisipatif, konstruktif, saling menghormati, berorientasi pada solusi yang berkelanjutan dan mengedepankan semangat kekeluargaan. “Kerja sama ini juga mengupayakan dan mendorong masyarakat, penambangan, dan para tenaga kerja yang terkait dengan pengolahan atau ekstraksi emas untuk memiliki kesadaran akan hidup sehat dan bebas racun di titik-titik panas PETI di wilayah NTB.”

“Adanya penandatanganan nota kesepahaman ini, untuk melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas terkait penanganan dan pemantauan lingkungan, kesehatan, sosial, dan ekonomi di komunitas masyarakat bagi para pemangku kepentingan yang terkait dengan PETI di wilayah NTB,” kata Rachmat di acara Penandatanganan MoU, di Mataram, NTB (23/05).

Rachmat menambahkan dalam MoU tersebut Amman Mineral memiliki peran dalam mengupayakan dan membantu pengadaan sumber daya yang diperlukan untuk memampukan dan merealisasikan pelaksanaan Program Pemantauan dan Penanganan Dampak Lingkungan, Kesehatan, Sosial dan Ekonomi PETI di Kawasan NTB. Selain menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian, berkoordinasi dengan pihak-pihak lain yang relevan dalam mendukung penelitian dan pelaksanaan kegiatan program pemantauan dan penanganan.

“Amman Mineral bersama UNRAM dan Nexus3 Foundation juga akan membantu pemerintah-pemerintah kabupaten dan provinsi NTB untuk menyusun Rencana Aksi Daerah untuk mendukung pengurangan dan penghapusan merkuri sesuai arahan Pemerintah Pusat,” kata Rachmat.

Di tempat yang sama, H. Lalu Husni Rektor UNRAM menyatakan bahwa pihaknya bersama dengan Nexus3 Foundation akan menyediakan SDM yang memiliki keahlian di bidang lingkungan, kesehatan, sosial dan ekonomi. “Termasuk juga pemantauan biomarker (urin, darah, rambut) beserta ethical clearance yang diperlukan serta pemantauan kasus-kasus keracunan merkuri di wilayah NTB,” kata H. Lalu Husni.

Sementara pihak Nexus3 Foundation yang diwakili Yuyun Ismawati Drwiega mengatakan bahwa pihaknya akan menyediakan tenaga pendamping yang relevan dengan kegiatan dan program pemantauan dan penanganan dampak lingkungan, kesehatan, sosial dan ekonomi di wilayah NTB. “Selain itu, kami juga akan memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat, terutama untuk pemuda dan perempuan untuk membangun kegiatan ekonomi alternatif dari kegiatan PETI,” kata Yuyun.

Yang lebih penting lagi, tambah Yuyun, adalah pihaknya bersama dengan UNRAM dan Amman Mineral akan mendampingi, memfasilitasi dan memberdayakan masyarakat yang terdampak oleh merkuri, terutama kelompok rentan bayi, balita, anak-anak, perempuan dan warga yang mengalami masalah kesehatan serius akibat keracunan merkuri untuk mendapatkan prioritas pelayanan kesehatan yang memadai.

Diharapkan dengan adanya kerjasama pasca MoU tersebut dapat mengupayakan dan mendorong masyarakat, penambang dan para tenaga kerja yang terlibat dan lainnya di sekitar PETI memiliki kesadaran akan hidup sehat dan bebas dari bahan beracun. Sehingga masyarakat NTB bisa hidup sehat, layak dan sejahtera, serta terhindar dari berbagai masalah-masalah lingkungan, gangguan kesehatan, dampak sosial, dan ekonomi yang dihadapi dapat dicegah dan diatasi dengan optimal.

Weekly Brief

Bersama Pegadaian, Garuda Indonesia, PTPN III, & Taspen Tandatangani Kerja Sama Komersial dalam Penerbangan Jakarta-Denpasar

May 20, 2019

Jakarta, 20 Mei 2019 – PT Pegadaian (Persero) menjalin kerja sama dengan tiga perusahaan BUMN, sebagai bentuk sinergi bisnis antar perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam penjualan produk. Tiga perusahaan BUMN tersebut adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) (Persero), dan PT Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen) (Persero).

Jalinan sinergi ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan Nota Kesepahaman dalam penerbangan GA-404 Jakarta-Denpasar oleh Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Kuswiyoto, Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra, Direktur Utama PTPN III (Persero) Dolly P Pulungan, dan dilanjutkan dengan signing Perjanjian Kerja Sama di The Gade Coffee and Gold Denpasar oleh Direktur Jaringan, Operasi dan Penjualan PT Pegadaian (Persero) Damar Latri Setiawan dan Direktur Operasi dan Manajemen Risiko PT Taspen (Persero) Ermanza sebagai tindak lanjut atas Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani sebelumnya.

Hadir juga Komisaris Utama Pegadaian Ina Primiana serta beberapa jajaran direksi lainnya Direktur Niaga Garuda Indonesia Pikri Ilham Kurniansyah, Direktur Human Capital Garuda Indonesia Heri Akhyar, serta Direktur Pemasaran PTPN III I Kadek K. Laksana.

“Pegadaian mendapatkan kesempatan untuk bekerjasama dalam penjualan dan pemasaran produknya dengan mengoptimalkan kanal distribusi dan media komunikasi BUMN lain, demikian sebaliknya sumber daya yang dimiliki Pegadaian dapat dioptimalkan oleh tiga BUMN tersebut, itulah sinergi untuk mewujudkan One Family, One Nation, One Vision to Excellence. Dengan penandatanganan kerja sama ini, kami meyakini akan membawa dampak usaha seluruh perseroan yang terlibat akan lebih meningkat,” kata Kuswiyoto (20/5).

Penandatanganan ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan masing-masing pihak dalam melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan bidang usaha, sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama Direktur Utama Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Askhara mengatakan bahwa kerja sama dengan Pegadaian merupakan upaya Garuda Indonesia dalam meningkatkan layanan kepada pengguna jasanya. “Kiranya kerja sama ini dapat memberikan nilai tambah bagi para pengguna jasa kami khususnya kemudahan dalam mengakes pembelian tiket Garuda Indonesia, dengan adanya sinergi ini dapat diakses melalui ‘The Gade Café Pegadaian’ yang tersebar di seluruh Indonesia”, papar I Gusti Ngurah Askhara yang akrab dipanggil Ari.

Ari juga mengharapkan bahwa sinergi Garuda Indonesia dan Pegadaian dapat memperkuat posisi perusahaan di masing-masing bidangnya. “Upaya ini sangat penting untuk mengoptimalkan setiap kekuatan yang ada sehingga pada akhirnya tidak hanya dapat mengembangkan bisnis masing-masing perusahaan, namun juga dapat memberikan nilai tambah bagi pengguna jasa kedua perusahaan dan lebih jauh lagi juga dapat memberikan kontribusi positif pada negara”.

Dijelaskan bahwa untuk memajukan jalinan kerjasama ini, Direktur Utama Pegadaian Kuswiyoto akan ikut serta ke Perancis dalam kegiatan penjemputan Pesawat Airbus 330 yang di beli oleh GIA pada Oktober 2019.

Direktur Pemasaran PTPN III, I Kadek K Laksana juga memberikan pernyataan bahwa adanya kerjasama tersebut akan membangun solidaritas antar perusahaan BUMN, terutama dalam pengembangan produk. Pada kerjasama ini PTPN III akan menggunakan jasa logistik Garuda Indonesia dalam mengembangkan produk.

“Kerjasama tersebut sebenarnya dapat mengambangkan semua produk baik PTPN III, Pegadaian, dan Garuda. Khusus PTPN IIII, nantinya perusahaan akan berkesempatan menggunakan jasa layanan logistik Garuda yang diperuntukan untuk penyaluran logistik dan memasok kopi, teh, dan gula produk PTPN Holding,” kata I Kadek.

Sementara itu, Kuswiyoto mengungkapkan bahwa 150.000 karyawan dari PTPN III dan Taspen akan disinergikan dengan produk-produk Pegadaian. Kuswiyoto menambahkan kerja berbentuk: kanal distribusi, promosi, loyalty dan ancillary, kerja sama bidang Corporate Social Responsibility (CSR) khususnya mengenai program memilah sampah menabung emas, dan kerja sama program benefit dan sales bagi karyawan antara Pegadaian, Garuda Indonesia, PTPN III, dan TASPEN.

“Nantinya semua karyawan dari Garuda Indonesia, PTPN III, serta TASPEN akan mudah mendapatkan tabungan emas Pegadaian. Karena produk Pegadaian ini akan tersedia di kantor-kantor tiga BUMN tersebut. Kerja sama ini sangat menguntungkan bagi semua pihak, khusus untuk Garuda, nanti pihak Pegadaian akan membantu dalam penjualan tiket pesawat Garuda Indonesia. Sedangkan Garuda akan membantu memasarkan produk-produk Pegadaian kepada konsumen-nya,” tutup Kuswiyoto.

Weekly Brief

Ini Dampak dari Sengketa dan Konflik Agraria

May 14, 2019

Jakarta, 14 Mei 2019 – Komisioner Komnas HAM, Amiruddin menjabarkan dampak sengketa dan konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Menurutnya ada ada 8 dampak yang akan terjadi.

Delapan dampak yang dipaparkannya yaitu kehilangan lahan garapan, kehilangan mata pencarian, pengabaian hak kepemilikan pribadi dan komunal, kerusakan dan pencemaran lingkungan, kehilangan tempat tinggal, perlakuan kekerasan dan kriminalisasi, kerugian material, dan pengabdian hak atas kesehatan.

“Kalau ingin menyelesaikan harus dikembalikan hak nya. Kalau dari segi mata pencarian, harus memberikan kesempatan kalau dengan pengambilan tanah maka hak pekerjaan hilang,” ujarnya di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (14/5).

Sementara itu, Perwakilan dari Wahana Lingkungan Hidup Lingkungan Zenzi Suhadi mengatakan adanya permasalahan pada sektor agraria ini, disebabkan oleh penyimpangan dontrin hak atas tanah dan menggunakan kekuasaan untuk merampah hak.

“Akar masalah yang terjadi terkadang adanya campur tangan akan kekuasaan. Maka pemerintah harus bisa mengendalikan ini.”

Weekly Brief

Pertamina Tambah Pasokan LPG

May 13, 2019

Banda Aceh, 13 Mei 2019 – Minggu pertama Ramadhan 1440 H, Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I menambah penyaluran elpiji 3 kg subsidi di wilayah Aceh. Sebanyak lebih dari 1 juta tabung, meningkat 11 persen dari penyaluran normal, telah digelontorkan ke pangkalan-pangkalan sejak awal Mei 2019.

Branch Marketing Manager Aceh, Awan Raharjo, menyampaikan bahwa penambahan ini untuk merespon peningkatan konsumsi elpiji. “Konsumsi elpiji 3 kg di Aceh meningkat diantaranya karena pelaksanaan tradisi Makmeugang. Sehingga kami menambah penyaluran ke 2.480 pangkalan di wilayah Aceh,” kata Awan.

Penambahan sebanyak lebih dari 12.700 tabung per hari juga dilakukan di Aceh Utara. Khusus di kota Lhokseumawe, mencapai 5.000 tabung per hari. Ini juga untuk merespon isu kelangkaan elpiji 3 kg yang beredar di masyarakat.

Sementara Aceh Tengah yang juga dilanda isu kelangkaan, telah ditambah penyaluran sebanyak 11 persen dari konsumsi normal. Hampir 3.300 tabung elpiji 3 kg disebar ke 92 pangkalan di Aceh Tengah.

“Kami menengarai isu ini sengaja disebar pengecer. Karena mereka mendapat keuntungan jika lebih banyak elpiji yang digelontorkan,” ujar Awan.

Untuk itu, lanjut Awan, pihaknya meningkatkan koordinasi dengan Pemda. Melalui rapat bersama Tim Penanggulangan Inflasi Daerah (TPID), Pertamina menyampaikan perlunya peningkatan pengawasan penyaluran elpiji 3 kg.

“Alokasi elpiji 3 kg untuk Aceh rata-rata 2,41 juta tabung per bulan. Sementara jumlah masyarakat miskin di Aceh sesuai data BPS pada September 2018 sejumlah 831.500 jiwa. Jika tepat sasaran bagi masyarakat miskin, maka per keluarga miskin mendapat 11 tabung per bulan,” kata Awan pada rapat TPID di Banda Aceh, Kamis (02/05).

Namun alokasi rata-rata per bulan di Aceh sebanyak 2,41 juta tabung tersebut tidak akan mencukupi jika dikonsumsi oleh total penduduk Aceh sebanyak lebih dari 5 juta jiwa. Sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat agar penyaluran elpiji 3 kg tepat sasaran kepada masyarakat miskin.

“Kami mengajak seluruh Pemkab dan Pemkot untuk bersama pro aktif melakukan pengawasan di lapangan. Pertamina siap bersama perangkat Pemda seperti Satpol PP, mengadakan sidak secara kontinyu ke agen dan pangkalan,” tutur Awan.

Pertamina sendiri melarang agen dan pangkalan menjual pada pengecer. Maupun menjual dengan harga di atas HET. Sebanyak 23 pangkalan telah dikenakan sanksi karena terbukti melanggar ketentuan tersebut.

Pengawasan yang lebih ketat juga diperlukan untuk mengendalikan pengecer. Pertamina tidak dapat mengawasi maupun memberi sanksi pada pengecer. Karena mereka bukan distributor resmi elpiji 3 kg.

Weekly Brief

Ini Persiapan LPG di Bulan Ramadhan

May 8, 2019

Jakarta – Memasuki bulan Ramadhan 2019, Pertamina Marketing Operation Region (MOR) III telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk dapat melayani kebutuhan LPG masyarakat di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Unit Manager Communication & CSR MOR III Dewi Sri Utami menjelaskan, Pertamina MOR III yang telah memasuki masa Satuan Tugas (Satgas) Ramadhan dan Idul Fitri (RAFI) 2019, telah menyiapkan sebanyak 30.236 pangkalan LPG siaga, serta 1165 agen LPG PSO dan 183 agen LPG NPSO siaga di wilayah Jawa Bagian Barat sejak memasuki bulan Ramadhan tahun ini.

“Kami memprediksi selama bulan puasa hingga lebaran nanti, konsumsi LPG akan naik seiring dengan meningkatnya aktivitas memasak masyarakat. Untuk menjaga pelayanan kepada masyarakat di bulan suci ini, kami telah menyiapkan pangkalan siaga yang tetap beroperasi agar masyarakat mudah mendapatkan LPG,” ujarnya.

Dewi menambahkan, selain kesiapan agen dan pangkalan siaga, Pertamina MOR III juga menyiapkan 388 Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) Kantong atau skid tank dengan total kapasitas 5775 MT untuk siaga di wilayah Jawa Bagian Barat.

Apabila diperlukan, Dewi menambahkan, pihaknya telah menyiagakan pula pasokan fakultatif, yakni pasokan tambahan yang sewaktu-waktu dilakukan sesuai kebutuhan.

Masyarakat juga bisa mendapatkan LPG non subsidi seperti Bright Gas dan Elpiji 12 kg di outlet seperti minimarket modern, Bright Home Service, dan di sejumlah SPBU.

“Kami menghimbau masyarakat yang tergolong mampu menggunakan Bright Gas 5,5 Kg, Bright Gas 12 kg, dan Elpiji 12 Kg di beberapa outlet dan SPBU sehingga penggunaaan LPG 3 Kg benar-benar tepat sasaran,” jelas Dewi.

Selain itu, Dewi juga menghimbau agar masyarakat selalu cermat dalam memperhatikan keamanan dalam menggunakan produk LPG saat memasak untuk sahur dan berbuka puasa.

“Safety selalu jadi prioritas kami. Maka kami himbau ketika bangun tidur menyiapkan sahur, pastikan tidak ada bau khas LPG. Jika tercium bau gas LPG, jangan langsung menyalakan api. Buka dulu pintu atau jendela agar bau khas LPG tidak terkumpul di ruangan. Pastikan kondisi dapur memiliki ventilasi yang cukup, dan selalu periksa aksesoris LPG seperti regulator dan selang terawat dengan baik serta berstandar SNI,” jelas Dewi.

Weekly Brief

Progress Smelter PT FI Capai 3,86%, Akhir Tahun 2022 Selesai

May 7, 2019

Jakarta – Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang mewajibkan perusahaan pertambangan melakukan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah produk pertambangan. UU Nomor 4 Tahun 2009 ini mensyaratkan bahwa pengelolaan minerba tidak boleh dilakukan hanya dengan mengekspor bahan mentah, tetapi harus diolah di dalam negeri agar memberikan nilai tambah ekonomi bagi negara, pengelolaan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pemerintah akan memastikan perusahaan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter). Melalui tim pengawasan independen (independent verificator), Pemerintah akan mengevaluasi progress pembangunan smelter setidaknya enam bulan sekali. Jika perkembangannya tidak sesuai dengan yang disampaikan ke Pemerintah makai izin ekspornya akan dicabut.

“Izin ekspor itu setiap tahun dikeluarkan, dan evaluasinya setiap enam bulan. Syaratnya apa?, kalau dia membangun smelter sesuai dengan rencana yang yang dimasukkan kepada pemerintah, maka izin ekspor tetap diberikan. Sebaliknya jika tidak sesuai maka izin ekspornya bisa dicabut. Tetapi membangun smelter tetap harus dilanjutkan,” ujar Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Bambang Gatot Ariyono saat mendampingi kunjungan kerja Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan ke PT Freeport Indonesia (PT FI), Jumat (3/5).

“Izin ekspor itu fasilitas yang diberikan Pemerintah kepada PT Freeport Indonesia untuk bisa melakukan kegiatan penjualan keluar selama smelternya belum terbangun sempurna,” lanjut Bambang.

Mengenai progress pembangunan smelter, Direktur Utama PT FI Tony Wenas mengatakan, hingga bulan Februari 2019 telah mencapai 3,86% atau hampir 100% dari rencana pembangunan yang disampaikan kepada Pemerintah.

“Progress pembangunan smelter PT Freeport Indonesia (PT FI) sampai dengan bulan Februari 2019 sudah mencapai 3,86% sesuai dengan rencana yang kita sampaikan ke Pemerintah, hampir 100% dari rencana kita. Dan ini akan terus kita selesaikan dan diharapkan pada akhir tahun 2022 pembangunan smelter sudah selesai, sudah keluar asapnyalah,” ujar Tony.

Tony menambahkan, “saat ini lahan sudah siap, tinggal dilakukan pemadatan dan mengeluarkan air-air yang di dalam. Sementara pemadatan dilakukan secara paralel juga dilakukan di lahan inti yang sekitar 35 hektar dilakukan pemancangan paku bumi (piling) sambil menunggu kesiapan lahan yang lainnya, secara bertahap akan matang.”

Smelter PT FI yang rencananya akan dibangun di Gressik, Jawa Timur ini akan mengelola 2 juta ton konsentrat. Tony menjelaskan, dibutuhkan dana investasi sekitar USD 2,8 miliar dan sudah banyak lembaga keuangan yang berminat untuk membiayai investasi pembangunan smelter ini, baik dari luar maupun dari dalam negeri.

Economy

SK: Optimisme Konsumen Meningkat

May 6, 2019

Jakarta – Survei Konsumen Bank Indonesia pada April 2019 menyatakan optimisme konsumen meningkat. Hal tersebut terlihat dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) April 2019 sebesar 128,1 lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 124,5.

Dijelaskan bahwa peningkatan optimisme konsumen terlihat dari beberapa faktor pendukung, yaitu peningkatan Indeks Ekspektasi Kondisi Keuangan Ekonomi (IEK) sebesar 4,6 poin menjadi 144,8 dan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) sebesar 2,5 poin dibandingkan bulan sebelumnya yaitu 111,4.

Sementara untuk kondisi keuangan konsumen, dari segi pendapatan konsumen pada April 2019, porsi pendapatan responden rumah tangga yang di gunakan untuk konsumsi (Average Propensity to Consume Ratio) sedikit meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yaitu dari 68,1% menjadi 68,5%. Peningkatan porsi konsumsi juga diikuti dengan sedikit menurunnya porsi tabungan terhadap pendapatan (Saving to Income Ratio) sebesar 0,1% menjadi 20,0%.

Sedangkan untuk porsi cicilan pinjaman terhadap pendapatan (Debt Service to Income Ratio) juga sedikit menurun dari bulan sebelumnya, yaitu dari 11,8% menjadi 11,5%.

Untuk perkiraan konsumsi, tabungan, dan cicilan konsumen. Survey Konsumen Bank Indonesia memperkirakan, konsumen diprediksi mengeluarkan konsumsi pada 3 bulan mendatang terus meningkat. Hal tersebut terlihat dari Indeks perkiraan konsumsi rumah tangga 3 bulan mendatang dari 161,5 menjadi 164,7.

Pada 6 bulan mendatang, responden memperkirakan jumlah tabungan akan meningkat dan jumlah utang akan menurun. Hal tersebut dari Indeks Perkiraan Jumlah Tabungan yang meningkat dari 120,4 menjadi 123,8. Sedangkan Indeks Perkiraan Jumlah Utang turun dari 162,8 menjadi 155,4.

Weekly Brief

Peran Perempuan Penting dalam Pembangunan Tanah Air

May 6, 2019

NADI – “Kaum perempuan adalah aset, potensi, dan investasi yang penting bagi Indonesia, yang dapat berkontribusi secara signifikan, sesuai kapabilitas dan kemampuannya. Dalam konteks pembangunan, pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan sangat erat kaitannya dengan memperbaiki kualitas generasi berikutnya, mengingat perempuan adalah pendidik pertama di keluarga. Dengan melihat fakta demografis, Indonesia menyadari bahwa investasi dalam skala besar dibutuhkan untuk meningkatkan peran wanita dalam segala sektor pembangunan,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam forum Trading Up: Economic Development and Gender Equality yang dilangsungkan di sela Asian Development Bank (ADB) Annual Meeting 2019 di Nadi, Fiji, Sabtu (4/5).

Proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2015 menyebutkan bahwa populasi Indonesia pada 2018 mencapai tak kurang dari 264,2 juta jiwa, di mana 132,7 juta jiwa atau 50,2 persennya adalah laki-laki, sementara 131,5 juta jiwa atau 49,8 persennya adalah perempuan. Mengacu kepada data BPS, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia mengalami kenaikan, dari 90,82 pada 2016 menjadi 90,99 di 2018. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Sementara itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia juga tercatat naik dari 71,39 pada 2016, menjadi 71,74 pada 2017. IDG adalah indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Meskipun tingkat pendidikan perempuan lebih tinggi, namun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK Perempuan lebih rendah dibanding TPAK Laki-laki, yakni hanya di angka 55 persen, menurut Survei Angkatan Kerja Nasional 2018 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Proporsi laki-laki dalam sektor tenaga kerja formal juga tercatat hampir dua kali lipat dibanding perempuan. Dalam sepuluh tahun terakhir, tren proporsi tersebut cenderung stagnan. Perempuan bekerja juga masih sangat rentan untuk terpapar economic shocks. Sekitar 26 persen pekerja perempuan adalah pekerja sektor rumah tangga. Selain itu, sebagian besar pekerja perempuan adalah pekerja dengan keterampilan menengah hingga rendah, yang proporsinya mencapai 89 persen atau sekitar 43,8 juta jiwa.

“Pemerintah menyadari pentingnya peran perempuan dalam pembangunan sehingga Indonesia membidik empat sektor utama dan menyiapkan langkah strategis dalam mengatasi isu pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, sekaligus mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals, terutama Tujuan 5: Kesetaraan Gender,” ujar Menteri Bambang.

Pertama, di sektor pendidikan, pemerintah mengimplementasikan wajib belajar 12 tahun serta menyediakan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga miskin melalui Kartu Indonesia Pintar dan Program Keluarga Harapan.

Kedua, di sektor kesehatan, Indonesia fokus untuk memperbaiki akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk ibu, anak, dan remaja, mengakselerasi usaha perbaikan nutrisi, mengintegrasikan kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum pendidikan, mendorong pengetahuan dan keterampilan berkeluarga, serta memperbaiki akses dan kualitas keluarga berencana.

Ketiga, di bidang ketenagakerjaan, pemerintah fokus untuk memperluas kesempatan kerja, mendorong fleksibilitas pasar tenaga kerja, menyesuaikan gaji dengan mekanisme pasar, memperbaiki keterampilan dan kapasitas tenaga kerja dengan pelatihan untuk perempuan, dan menguatkan implementasi kebijakan tenaga kerja yang mengakomodasi kesetaraan gender.

Keempat, terkait pencegahan kekerasan, Indonesia menargetkan peningkatan pemahaman atas definisi kekerasan dan penyelundupan perempuan, menyediakan perlindungan hukum bagi kasus kekerasan terhadap perempuan, dan meningkatkan efektivitas pelayanan bagi penyintas anak dan perempuan.

Corporate Update Economy

Awal Ramadan, Pertamina Siapkan 8 Juta Tabung LPG 3 KG

May 3, 2019

Jakarta, 3 Mei 2019 – PT Pertamina (Persero) menyiapkan tambahan alokasi LPG 3 Kg sebesar 14 persen dari kondisi normal yang sekitar 21 ribu MT (ekuivalen dengan 7 juta tabung LPG 3 Kg) menjadi 24 ribu MT (ekuivalen dengan 8 juta tabung LPG 3 Kg) per hari pada minggu pertama Ramadhan 1440 H.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman menjelaskan, penambahan 3 Ribu MT LPG (ekuivalen 1 juta tabung LPG 3 Kg) ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan LPG 3 kg di masyarakat dapat terpenuhi dengan baik mengingat frekuensi penggunaan akan cenderung meningkat.

“Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, pada minggu pertama Ramadhan ini Pertamina menyediakan pasokan LPG lebih besar dari hari-hari biasa,”katanya.

Peningkatan pasokan LPG tersebut, tambah Fajriyah terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Sehingga seluruh Marketing Operation Region (MOR) Pertamina telah menyiapkan pasokan LPG sesuai dengan perkiraan kenaikan konsumsi di masing-masing provinsi.

Penambahan alokasi ini bervariasi untuk seluruh wilayah di Indonesia. Pada MOR I (Sumatera Bagian Barat dan Utara), MOR II (Sumatera Bagian Selatan), MOR III (Jakarta, Banten dan Jawa Barat), MOR IV (Jateng & DIY) dan MOR VII (Sulawesi) rata-rata alokasi LPG naik antara 6 – 11 persen . Sementara pada MOR V (Jatim, Bali, NTB dan NTT) dan MOR VI (Balikpapan) kenaikan bekisar antara 27 – 29 persen.

“Dengan adanya tambahan alokasi ini, masyarakat tidak perlu khawatir mengenai pasokan LPG 3 kg. Satgas Pertamina juga akan terus memonitor konsumsi LPG, sehingga bila terjadi lonjakan Pertamina dapat mengantisipasi lebih cepat,”ujarnya.

Lebih lanjut Fajriyah menuturkan, LPG 3 Kg merupakan produk yang disubsidi oleh negara dan diperuntukkan bagi kalangan warga tidak mampu. Karena itu, masyarakat yang sudah dalam kategori mampu diharapkan dapat menggunakan LPG non subsidi seperti Bright Gas yang juga tersedia di agen, pangkalan dan modern minimarket.

Untuk pemesanan Bright Gas yang lebih mudah, bahkan dapat dilakukan melalui Call Center 135. Dengan menggunakan pemesanan melalui Call Center ini, maka agen resmi akan mengantar Bright Gas ke rumah konsumen. Untuk informasi lebih lanjut dan apabila ada masukan maupun keluhan, masyarakat juga dapat menghubungi Call Center 135.