All Posts By

Gespy

News

Hingga Akhir 2019, Beroperasi 501 Km Jalan Tol di Pulau Sumatera

November 19, 2019

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan pembangunan jalan tol di Pulau Sumatera sepanjang 2.974 Km dari Lampung hingga Aceh yang ditargetkan akan selesai pada tahun 2024.

Hingga November 2019, Tol Trans Sumatera yang sudah beroperasi sepanjang sepanjang 467,6 km. Ruas yang sudah operasional tersebut yakni Bakauheni – Terbanggi Besar 141 km, Terbanggi Besar – Pematang Panggang-Kayu Agung sepanjang 189 Km, Palembang – Indralaya 22 km, Medan – Binjai 10,46 km, Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi 62,2 km dan Belawan – Medan – Tanjung Morawa 43 km.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan setelah Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang-Kayu Agung , ruas tol Trans Sumatera yang selanjutnya akan beroperasi pada Desember 2019 adalah Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung seksi 1 Kayu Agung-Jakabaring sepanjang 33,5 km. Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, progres ruas jalan tol tersebut sudah mencapai sekitar 97 persen. Dengan tambahan ruas tersebut, maka total panjang Trans Sumatera hingga akhir 2019 mencapai 501,16 km.

Tercatat sebanyak lima ruas Jalan Tol Trans Sumatera sepanjang 311,26 km yang ditargetkan menyusul operasional tahun 2020. Keempat ruas tersebut yakni Tol Sigli-Banda Aceh (74 km), Medan-Binjai Seksi 1 (Simpang Susun Helvetia – Simpang Susun Tanjung Mulia) sepanjang 6,27 km, Pekanbaru-Dumai (131,4 km), Padang – Pekanbaru Seksi I Padang – Sicincin (30,4 km), dan Tol Kayuagung-Palembang-Betung seksi 2 dan 3 Jakabaring-Betung (69,19 km).

Pembangunan jalan tol Banda Aceh-Sigli merupakan salah satu ruas Tol Trans Sumatera yang menjadi proyek strategis nasional. Dengan dibangunnya tol akan memangkas jarak dan waktu tempuh perjalanan dari Banda Aceh ke Sigli dari sekitar 2-3 jam menjadi 1 jam perjalanan. Secara keseluruhan ruas tol Banda Aceh-Sigli ini nantinya akan terbagi enam seksi dengan total investasi sebesar Rp 12,35 Triliun. Progres konstruksinya saat ini sebesar 20% dan ditargetkan rampung akhir 2020.

Sementara Jalan Tol Medan-Binjai Seksi 1 (Simpang Susun Helvetia – Simpang Susun Tanjung Mulia) merupakan bagian dari Jalan Tol Medan – Binjai Seksi 2-3 ruas Helvetia-Binjai sepanjang 10,46 Km yang telah beroperasi sejak Oktober 2017 lalu, dengan progres konstruksi 91,98%. Pengusahaan Tol Medan-Binjai merupakan bagian dari penugasan Pemerintah kepada PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai investasi Rp 2,5 triliun, dimana sebesar Rp 1,9 triliun untuk biaya konstruksi. Jalan tol yang menghubungkan Kota Medan dan Kota Binjai ini dibangun untuk meningkatkan konektivitas guna memperlancar distribusi logistik barang dan jasa, serta memperkuat struktur kawasan perkotaan metropolitan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo.

Jalan tol Pekanbaru-Dumai yang terbagi menjadi enam seksi dengan nilai investasi keseluruhan mencapai Rp 16,211 triliun juga ditargetkan selesai pada tahun 2020. Keenam seksi tersebut yakni seksi I Pekanbaru-Minas (9,5 km), seksi II Minas-Petapahan/ Kandis Selatan (24 km), seksi III Petapahan-Kandis Utara (17 km), seksi IV Kandis-Duri Selatan (26 km), seksi V Duri Selatan-Duri Utara (28 km), dan seksi VI Duri Utara-Dumai (25 km). Saat ini progres konstruksi keseluruhan enam seksi tersebut sebesar 74,2 %.

Jalan tol ini akan mengintegrasikan konektivitas kawasan, memperlancar arus distribusi barang dari pusat industri ke berbagai wilayah di Sumatera. Dan yang lebih penting lagi tol Pekanbaru-Dumai dapat meningkatkan akses Pekanbaru sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi Provinsi Riau dan Dumai sebagai kota pelabuhan, dengan industri perminyakan dan agribisnis.

Ruas tol selanjutnya yang direncanakan dapat operasi pada tahun 2020 adalah Padang – Pekanbaru Seksi I Padang – Sicincin (30,4 km) dengan progres konstruksi saat ini 10,03%. Ruas/segmen ini merupakan bagian dari Jalan Tol Padang – Pekanbaru sepanjang 254,8 km yang membutuhkan investasi sebesar Rp 80,41 triliun dengan target penyelesaian selama lima tahun (2018-2023). Tingginya biaya investasi, disamping karena jaraknya cukup panjang juga akan dibangun lima terowongan dengan total panjang 8,95 km yang menembus pegunungan Bukit Barisan. Saat ini PT Hutama Karya yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah sedang melakukan pengadaan kontraktor untuk segmen Pekanbaru-Bangkinang (35 km).

Ruas terakhir pada Jalan Tol Trans Sumatera yang direncanakan beroperasi pada tahun 2020 yakni Tol Kayu Agung-Palembang-Betung seksi 2 Jakabaring-Musilindas (24,9 km) dan seksi 3 Musilindas-Betung (44,29 km) dengan progres konstruksi saat ini masing-masing 49,89% dan 5,85%.

News

Pemerintah Fokus Impor

November 15, 2019

Jakarta, 15 November 2019 – Neraca perdagangan Indonesia pada Oktober 2019 menunjukkan performa yang meningkat dibanding bulan lalu. Hal ini tertuang dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis Jumat, (15/11).

Data mencatat, nilai perdagangan Indonesia pada periode Oktober 2019 mengalami surplus USD161,3 juta. Angka tersebut lebih baik dibandingkan periode September 2019 yang mengalami defisit USD163,9 juta dan periode yang sama tahun lalu (Oktober 2018) dengan defisit cukup besar yang mencapai USD1,75 miliar.

Pencapaian ini juga lebih baik dibandingkan konsensus pasar yang dihimpun CNBC Indonesia dengan melibatkan 11 institusi. Dalam hal ini, neraca perdagangan diproyeksikan pada Oktober 2019 mengalami defisit USD300 juta, berkebalikan dengan angka realiasi.

“Pencapaian ini mengindikasikan berbagai program yang dijalankan oleh pemerintah berada pada arah yang benar,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantornya.

Perbaikan neraca perdagangan pada Oktober 2019 utamanya disumbangkan oleh surplus non-migas sebesar USD990,5 juta, meski pada saat yang sama sektor migas masih mengalami defisit sebesar USD829,2 juta.

Realisasi surplus non-migas pada Oktober 2019 ini lebih tinggi dibandingkan surplus pada September 2019 lalu yang tercatat USD598 juta dan periode yang sama tahun lalu (Oktober 2018) yang justru mengalami defisit USD386,9 juta.

Sementara itu, defisit migas pada Oktober 2019 sebesar USD829,2 juta tetap perlu menjadi perhatian bersama, meskipun bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu (Oktober 2018) dengan berada di angka defisit USD1,37 miliar, pencapaian pada Oktober 2019 relatif lebih baik.

Adapun nilai ekspor pada Oktober 2019 mencapai USD14,93 miliar, naik 5,92% (mtm) dibandingkan September 2019.

“Dengan demikian, realisasi nilai ekspor pada Oktober 2019 melebihi ekspektasi yang diperkirakan banyak pengamat. Pemerintah pun akan mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja ekspor, salah satunya dari sisi kemudahan dan penyederhanaan proses perijinan dan investasi melalui Omnibus Law,” kata Menko Perekonomian.

Langkah-langkah Pemerintah Tekan Impor

Pada sisi yang lain, nilai impor pada Oktober 2019 mencapai USD14,77 miliar atau naik 3,37% (mtm) dibandingkan bulan lalu, meskipun dibandingkan Oktober 2018 turun signifikan sebesar 16,39% (yoy).

“Berbagai langkah yang sedang dan akan diambil pemerintah Indonesia saat ini diharapkan dapat menurunkan angka impor ke depan, di antaranya pemberlakukan Mandatori B30,” sambung Airlangga.

Ia menjelaskan, pada November 2019 ini akan mulai dilakukan uji coba (trial) penggunaan B30 di sektor transportasi. Hasil road test sementara kendaraan bermesin diesel yang akan difinalisasi dalam waktu dekat menunjukkan bahwa bahan bakar (B20 dan B30) telah memenuhi spesifikasi parameter short test, yakni kadar FAME, kadar air, viskositas, densitas, angka asam.

Selain itu, penggunaan B20 dan B30 tidak memperlihatkan perbedaan dampak yang signifikan terhadap daya kendaraan. “Maka, pada saat implementasi Mandatori B30 dilaksanakan secara formal pada 1 Januari 2020, diproyeksikan akan terjadi penghematan devisa sebesar USD4,8 miliar sepanjang 2020,” tutur Menko Airlangga.

Langkah lain yang akan dilakukan pemerintah dalam upaya menekan impor dan penghematan devisa antara lain revitalisasi Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) untuk mensubstitusi produk impor petrokimia, pengembangan program gasifikasi batubara menjadi Dimethyl Ether (DME) sebagai upaya substitusi Liquified Petroleum Gas (LPG), dan pengembangan green refinery.

“Kesemuanya ini merupakan bagian dari Quick Wins pemerintah dalam upaya memperkuat neraca perdagangan Indonesia,” pungkasnya.

News

Pimpin Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Jokowi Beri Lima Arahan Soal RPJMN

November 15, 2019

Jakarta – Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin memimpin sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 14 November 2019. Sidang kabinet paripurna ini membahas soal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Dalam pengantarnya, Presiden memberikan lima arahan kepada jajarannya terkait RPJMN. Pertama, Presiden ingin RPJMN tidak menjadi dokumen formalitas semata, tetapi menjadi panduan dan rencana dalam melangkah ke depan menuju Indonesia Maju.

“Karena apa yang termuat dalam dokumen itu harus jelas arahnya, harus jelas targetnya, harus jelas dampak kepada rakyat kita. Targetnya harus betul-betul terukur, dikalkulasi yang baik dengan memperhitungkan berbagai aspek, termasuk konteks ketidakpastian ekonomi global sekarang ini,” ujar Presiden.

Presiden memberi contoh, target pertumbuhan ekonomi harus dikalkulasi dengan baik disertai dengan bagaimana strategi untuk mencapainya. Demikian juga dengan penurunan kemiskinan, Presiden ingin agar angkanya jelas dan harus ditempuh dalam kurun waktu yang jelas pula.

“Outcome-nya, dampaknya, manfaatnya bagi rakyat juga harus bisa diukur sehingga menjadi pegangan bersama yang bisa dimonitor, yang bisa kita evaluasi bersama-sama,” imbuhnya.

Kedua, Kepala Negara ingin dokumen RPJMN memuat peta jalan dan bagaimana mencapai target-target tersebut. “Peta jalan yang jelas, tahapannya seperti apa, rutenya apa saja, dan betul-betul realistis, bisa dilakukan, jangan abstrak, jangan normatif,” lanjutnya.

Ketiga, Presiden kembali menegaskan bahwa tidak ada visi misi menteri. Seluruh jajarannya harus mengacu pada RPJMN sebagai penuangan visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Presiden juga ingin semuanya bisa tersambung dalam satu garis lurus dari pusat sampai ke daerah dan dimulai dari RPJMN.

“Sambung ke sasaran pokok serta agenda prioritas nasional, juga sambung lagi ke rencana-rencana strategis dari setiap kementerian. Karena itu saya minta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dapat menjadi clearing house untuk melihat konsistensi antara rencana strategi di kementerian dengan yang tertuang di RPJMN dan visi misi Presiden-Wakil Presiden,” paparnya.

Keempat, Presiden menekankan agar rancangan perencanaan yang dibuat harus betul-betul tersambung dengan penganggaran dan juga tersampaikan dengan baik oleh kementerian. Presiden mewanti-wanti jajarannya, jangan sampai yang sudah dikerjakan RPJMN berbeda dengan apa yang dikerjakan kementerian dan juga berbeda dengan yang dianggarkan oleh Kementerian Keuangan.

“Karena itu, Kementerian Bappenas, Kementerian Keuangan, harus menjadi tangannya Presiden dalam memastikan RPJMN terwujud dalam rencana, dalam anggaran kementerian-kementerian,” tambahnya.

Kelima, Kepala Negara ingin agar sinergi antara lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terus dibangun bersama sehingga ada kesamaan gerak langkah serta tidak melangkah sendiri-sendiri. Di samping itu, Presiden juga meminta para menteri untuk memperkuat pengendalian atas eksekusi program-program prioritas di lapangan.

“Sering kali kita kaya dalam perencanaan tapi miskin dalam implementasi atau eksekusi. Karena itu, kendala proses eksekusi, efektivitas proses _delivery_ harus menjadi tekanan dalam rancangan RPJMN 2020-2024,” tandasnya.

News

OVO Terus Berinovasi Tingkatkan Pangsa Pasar

November 14, 2019

Jakarta – Presiden Direktur PT Visionet Internasional (OVO) Karaniya Dharmasaputra menyatakan akan terus tingkatkan inovasi dalam kembangkan pangsa pasar dan jangkauan penggunaan dompet digital elektronik (e-wallet) OVO sebagai solusi pembayaran cashless di Indonesia. Langkah konkret tersebut ditempuh OVO seiring terus membaiknya kinerja perusahaan itu di pasar e-wallet.

“Kami terus berinovasi dan memberikan kemudahan kepada konsumen. OVO tetap konsisten menjalankan komitmen kami untuk melayani masyarakat,” kata Karaniya di Jakarta, pada Kamis (14/11).

Karaniya mengatakan, OVO adalah perusahaan penyedia layanan keuangan digital yang didirikan, dirintis, dan dikembangkan oleh Lippo Group. Saat ini, para pemegang saham OVO sudah sangat beragam, seiring meningkatnya kinerja OVO, pada dua tahun terakhir.

“Kami adalah perusahaan independen yang dikelola oleh manajemen profesional. Mana mungkin OVO berpisah dari pendirinya,” tegas dia.

Menurut Karaniya, beberapa hari terakhir muncul rumor yang sangat merugikan eksistensi OVO dan Lippo Group. “Mengenai rumor tersebut, saya justru baru saja bertemu dan berdiskusi panjang lebar dengan Direktur Lippo Group Pak John Riady. Kami berdiskusi mengenai pengembangan OVO ke depan. Pak John banyak memberikan masukan dan sangat suportif terhadap berbagai upaya pengembangan bisnis OVO,” katanya.

Menurut Karaniya, promosi berbentuk cashback dan pemberian fasilitas lainnya merupakan hal yang biasa di dunia startup saat ini, sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat.

“Yang perlu dicatat adalah OVO sebagai perusahaan keuangan digital memiliki roadmap yang jelas untuk menuju profitabilitas sebagai sebuah entitas bisnis yang sustainable. Kami baru berusia dua tahun dan sedang dalam tahap edukasi untuk pengembangan pangsa pasar. Ini penting, karena pasar uang elektronik Indonesia baru bergeliat, dan akan terus berkembang dengan teramat pesat dalam 1-2 tahun ke depan,” jelas Karaniya.

Sejak beroperasi di Indonesia pada tahun 2017, popularitas OVO melejit.
Karaniya mengapresiasi animo masyarakat yang terus meningkat dalam penggunaan sistem cashless, khususnya OVO. Dikatakan adalah wajar apabila OVO mengenakan biaya transfer kepada konsumen untuk setiap transaksi ke perbankan.

“Saya pikir wajar. Nilainya juga terbilang kompetitif. Kalau dibandingkan dengan biaya transfer di perbankan, jelas nilai yang diterapkan OVO jauh lebih rendah. Apalagi dari sisi fitur, teknologi kami real time, aman, dan nyaman,” jelas Karaniya.

News

Jokowi, Kabinet Baru Harus Kompak

November 14, 2019

Jakarta – Presiden RI Joko Widodo mengungkapkan keinginannya bahwa kabinet Indonesia maju lebih kompak dalam membangun Tanah Air. Hal ini diungkapkan pada acara Forum A1, Jakarta, Kamis (14/11).

“Saya ingin kabinet baju kerja tim, tim work,” ujarnya

Ditegaskan bahwa kabinet yang sekarang ini dilarang kerja sendiri. Hal ini dikarenakan setiap menteri harus bekerja sesuai visi Presiden RI.

“Engga bisa kerja sektoral, engga bisa menteri jalan sendiri. Insyaallah jauh lebih kompak.”

News

Buka Rakornas Forkopimda 2019, Jokowi Ingatkan Soal Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah

November 13, 2019

Jakarta – Presiden Joko Widodo membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) 2019 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat. Dalam sambutannya, Jokowi menyebut bila pertemuan ini merupakan pertemuan terlengkap yang dihadiri unsur pemerintah baik pusat maupun daerah. Dirinya berharap agar pemerintah pusat dan daerah bisa bersinergi dengan baik demi menyukseskan agenda besar bangsa Indonesia.

“Saya ingin agar semuanya bisa sambung satu garis dari pusat sampai ke daerah. Juga perlu saya sampaikan, mengelola negara sebesar negara kita Indonesia ini tidaklah mudah, beda dengan negara-negara lain. Jumlah penduduknya saja sekarang sudah 267 juta, jumlah pulaunya 17 ribu pulau, beragamnya budaya, suku, agama, juga semakin kompleksnya kita mengelola negara sebesar Indonesia ini,” kata Jokowi di lokasi, Rabu (13/10/2019).

Jokowi juga mengatakan bila penciptaan lapangan kerja merupakan salah satu agenda besar pemerintah dalam beberapa waktu mendatang. Sejalan dengan pembangunan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan investasi yang nantinya akan turut membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi sumber daya manusia tersebut.

Untuk itu, Presiden menjelaskan, iklim investasi harus diperbaiki. Ia menegaskan, apabila terdapat investasi yang hendak masuk ke suatu daerah, maka seluruh pihak harus memberikan dukungan dan pelayanan bagi investor agar investasi tersebut segera terealisasi.

“Semua sekarang ini harus mengarah ke sana, penciptaan lapangan kerja. Jadi kalau yang berhubungan dengan ini saya minta semuanya mendukung,” ujarnya.

Menurutnya, satu hal yang menjadi permasalahan besar dan memengaruhi iklim investasi di negara kita adalah ruwetnya perizinan bagi investasi. Maka itu tak ada cara lain bagi Indonesia selain membenahi urusan perizinan ini.

“Investasi yang sudah masuk ke sebuah daerah, sudah ada minat, tapi tidak terealisasi gara-gara mereka tidak dilayani dengan baik. Harusnya kita melayani apa yang kurang sehingga bisa terealisasi dan memunculkan lapangan pekerjaan,” ucap Jokowi.

“Ingat masih tujuh juta rakyat kita yang masih belum memiliki pekerjaan. Ini tugas kita bersama,” sambungnya.

Terakhir, Jokowi tegaskan aparat penegak hukum untuk menegakkan dan memberikan kepastian hukum sebagaimana mestinya. Penegakan hukum, tegas Jokowi, tidak boleh sampai membuat takut pihak-pihak yang justru ingin mengeluarkan kebijakan dan berinovasi demi kemajuan bangsa. Kebijakan-kebijakan serta inovasi yang dilakukan para pemangku kepentingan untuk kemajuan dan mendukung agenda strategis bangsa harus didukung dan tidak dicari-cari kesalahannya apabila memang tidak ada niatan melanggar hukum.

“Saya ingatkan, jangan menggigit orang yang benar. Kalau yang salah silakan digigit. Tapi, yang benar jangan sampai digigit dan jangan pura-pura salah gigit. Jangan pernah juga menggigit pejabat atau pelaku-pelaku bisnis yang sedang berinovasi untuk kemajuan negara ini. Tugas saudara-saudara adalah menggigit siapapun yang memiliki niat buruk untuk mengganggu agenda-agenda besar strategis bangsa kita,” pungkasnya.

(Bisma)

News

Pemerintah Siapkan Kartu Prakerja untuk Tingkatkan Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia

November 12, 2019

Jakarta – Program Kartu Prakerja yang dalam beberapa waktu mendatang akan diluncurkan oleh pemerintah memiliki dua tujuan utama penyelenggaraan, yakni mempersiapkan angkatan kerja baru yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan industri serta meningkatkan keterampilan angkatan kerja yang sudah ada agar lebih produktif dan berdaya saing.

Kepada jajarannya, Presiden mengatakan bahwa sebagian besar tenaga kerja kita masih didominasi oleh lulusan SMP dan di bawahnya. Padahal, dunia usaha dan industri saat ini memerlukan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan kompetensi yang tinggi. Oleh karenanya, diperlukan pembenahan pada sistem pendidikan dan pelatihan bagi para tenaga kerja tersebut agar dapat diserap dunia usaha dengan lebih baik.

“Supaya menjadi catatan kita semua, 58 persen tenaga kerja kita itu lulusan SMP ke bawah. Karena itu reformasi harus dimulai dari hulunya, yaitu pembenahan pada sistem pendidikan dan pelatihan vokasi,” ucapnya.

Melalui Kartu Prakerja yang sedang disiapkan, pemerintah akan menyalurkan bantuan dana pelatihan yang dapat memberikan akses yang lebih luas bagi peningkatan keterampilan dan keahlian. Nantinya, para pemegang kartu Prakerja dapat memilih jenis pelatihan yang diminati melalui platform digital yang tentunya telah dirancang agar sejalan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

“Pemilik Kartu Prakerja bisa memilih langsung pelatihan atau kursus yang diminati melalui platform digital yang kita siapkan. Mereka boleh memilih pelatihan yang diminati mulai dari misalnya barista kopi, animasi, desain grafis, bahasa Inggris, komputer, teknisi, juga programming,” ujar Presiden.

Presiden meminta agar penyelenggaraan pelatihan tersebut tak hanya dilakukan oleh kementerian maupun lembaga saja. BUMN dan swasta dimintanya untuk dapat dilibatkan dalam skala yang lebih luas untuk dapat menjangkau para tenaga kerja yang ada.

“Kita harapkan ini dikerjakan secara masif lewat penyedia jasa swasta. Ini yang diprioritaskan. Kemudian yang kedua BUMN juga ikut campur di sini karena BUMN itu memiliki tempat-tempat pelatihan yang sangat representatif,” tuturnya.

Lebih jauh, Kepala Negara juga menegaskan, program pelatihan tersebut tidak hanya menyasar pada para lulusan baru atau angkatan kerja baru, melainkan juga harus menjangkau para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Dengan pelatihan baru atau peningkatan kemampuan tersebut, diharapkan para tenaga kerja tersebut akan dapat terserap kembali oleh dunia kerja.

“Selain para pencari kerja, korban PHK juga perlu diberikan (akses) yang ingin meningkatkan keterampilannya melalui program reskilling atau upskilling,” tandasnya.

News

Dirut Pegadaian Kuswiyoto Sinergi dengan Kawasan Berikat Nusantara

November 12, 2019

Jakarta, 12 November 2019 – Wujudkan semangat sinergi bisnis antar perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Pegadaian (Persero) menjalin kerja sama untuk pemanfaatan produk dan pelayanan dengan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) (Persero). Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Direktur Utama Pegadaian Kuswiyoto dan Direktur Utama KBN Sattar Taba.

“Kerja sama ini merupakan bentuk semangat sinergi BUMN guna pemanfaatan produk dan pelayanan antar perusahaan. Pada kerja sama kali ini Tabungan Emas Pegadaian menjadi produk unggulan yang ditawarkan pada KBN,” kata Kuswiyoto di acara Penandatanganan Kerja Sama Pegadaian dan KBN, Jakarta, Selasa (12/11).

Kuswiyoto menerangkan jumlah tabungan emas per September 2019 sebesar 3,6 ton dari sebelumnya hanya sebesar 3,4 ton. Sementara jumlah nasabah tabungan emas sudah mencapai 3,3 juta orang atau naik dari posisi sebelumnya sebanyak 3,1 juta nasabah.

Sedangkan itu Kuswiyoto juga menerangkan, kerja sama dengan KBN sebagai pedoman dan langkah awal dalam meningkatkan sistem penjualan dan pemasaran dengan kompetensi, fasilitas serta pemberian jasa dengan prinsip saling menguntungkan. Sehingga, kerja sama ini juga untuk mengembangkan jaringan kedua BUMN.

“Dengan kerja sama dengan KBN, bisnis gadai akan semakin meningkat. Karena, kami meyakini akan membawa dampak usaha kedua belah pihak akan lebih meningkat.”

Penandatangan kerja sama tersebut bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan masing-masing pihak dalam melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan bidang usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Seperti yang diketahui bahwa di tahun 2019, Pegadaian telah menjalin kerja sama dengan lebih dari 100 perusahaan yang terdiri dari BUMN, BUMD, Swasta, Asosiasi, dan Instansi Pendidikan di seluruh Indonesia. Perusahaan besar yang sudah jalin kerja sama dengan Pegadaian diantaranya adalah PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Persero), PT Bank Mandiri (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), dan PT Telekomunikasi Selular (Persero).

News

Presiden Jokowi dan Jajaran Bahas Langkah Penguatan Neraca Perdagangan

November 11, 2019

Jakarta – Presiden Joko Widodo menekankan fokus pemerintah dalam upaya penguatan neraca perdagangan dengan cara mengurangi sebanyak mungkin angka defisit dan memperbesar surplus yang ditempuh melalui peningkatan ekspor dan mengembangkan sektor pariwisata yang mendatangkan devisa.

Dalam hal menekan angka defisit, Presiden mengingatkan jajarannya untuk berkonsentrasi pada langkah-langkah terobosan yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat impor bahan bakar minyak yang selama ini diketahui menjadi penyumbang defisit terbesar.

“Oleh sebab itu, pembangunan kilang harus menjadi prioritas dan _lifting_ produksi minyak di dalam negeri juga harus terus kita tingkatkan. Termasuk di dalamnya adalah pengolahan energi baru terbarukan seperti B20 untuk segera bisa masuk ke B30 lalu B100 hingga dapat mengurangi ketergantungan kita pada impor BBM,” ucapnya.

Sementara di saat yang sama, Presiden melanjutkan, investasi yang berkaitan dengan sektor substitusi barang-barang impor juga harus dibuka lebar sehingga komoditas pengganti barang-barang yang selama ini didatangkan dari luar negeri dapat diproduksi di Tanah Air.

Presiden juga mengingatkan akan optimalisasi program peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dengan memastikan bahwa proyek-proyek pemerintah memaksimalkan penggunaan barang dan atau jasa yang telah memiliki sertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sesuai dengan yang telah ditentukan.

“Termasuk pengembangan industri pengolahan yang bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tapi juga memastikan bahwa produk-produk yang dibutuhkan di dalam negeri dan yang akan diekspor bisa kita produksi di dalam negeri,” imbuh Presiden.

Adapun yang berkaitan dengan upaya peningkatan ekspor, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk fokus pada penyelesaian perjanjian perdagangan dengan negara-negara lain. Perjanjian perdagangan tersebut utamanya dilakukan dengan negara-negara potensial yang dapat menjadi tujuan ekspor Indonesia di masa mendatang.

“Juga peningkatan ekspor pada pasar-pasar nontradisional yang selama ini belum kita perhatikan terutama di Afrika, di Asia Selatan, dan juga di kawasan-kawasan Indo-Pasifik,” sambungnya.

Selain itu, Kepala Negara juga menekankan upaya promosi besar-besaran baik promosi terhadap produk-produk ekspor Indonesia maupun promosi terhadap sektor wisata dan investasi Indonesia. Ia menggarisbawahi agar upaya promosi atau pameran yang dilakukan dapat dipersiapkan dengan baik sejak jauh hari sehingga dapat membangun sebuah citra yang baik bagi Indonesia dan mendatangkan manfaat nyata.

“Kalau mau pameran yang (acara) besar sekalian. Disiapkan setahun sebelumnya secara baik sehingga saat pameran betul-betul akan menguatkan _brand_ dan _image_ Indonesia baik kepada pembeli maupun wisatawan yang ingin datang ke negara kita,” tuturnya.

News

Empat Instruksi Presiden terkait Upaya Penciptaan Lapangan Kerja

November 11, 2019

Jakarta – Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada semua kebinet kerja Indonesia Maju untuk fokus pada penciptaan lapangan kerja yang sejalan dengan program pembangunan sumber daya manusia.

Disampaikan untuk mengusahakan perbaikan ekosistem regulasi sehingga dapat mendukung penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Sebelumnya semua jajarannya diminta untuk mengidentifikasi regulasi-regulasi di kementerian yang dirasa menghambat hal itu.

“Jika ada yang menghambat segera dipangkas atau diusulkan untuk dipangkas kepada Presiden. Khusus yang berkaitan dengan mandat dalam undang-undang, kita kumpulkan dan nanti akan kita lakukan yang namanya omnibus law yang akan dibahas bersama DPR,” ujarnya dalam sesi pengantar rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta.

Dijelaskan bahwa informasi seputar pembicaraannya dengan Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Wilbur Ross, pada 6 November 2019 lalu. Dalam pertemuan itu, Ross mengabarkan kepada Jokowi bahwa di negaranya apabila terdapat menteri yang ingin mengeluarkan satu regulasi, maka ia terlebih dahulu harus mencabut dua regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih atau bahkan menghambat.

“Nah, di sini mestinya juga bisa melakukan itu. Menteri kalau mau mengeluarkan satu permen (peraturan menteri) mencabutnya 40 permen karena permen kita di sini terlalu banyak,” ucapnya.

“Tolong ini nanti dikaji lagi. Keluar satu permen, potong berapa permen. Kalau Amerika, sekali lagi, satu memotong dua,” imbuhnya.

Lalu Jokowi juga menyampaikan bahwa agar reformasi di bidang regulasi tersebut diikuti dengan reformasi birokrasi yang ada di kementerian maupun lembaga. Keduanya diharapkan dapat berjalan beriringan dan mengubah cara kerja, pola pikir, hingga mengubah orientasi prosedur menjadi orientasi hasil.

“Karena sebaik apapun regulasi jika orientasi birokrasi kita belum berubah ini juga akan menjadi masalah yang berkaitan dengan sumbatan,” kata Presiden.

Sementara itu, sebagai instruksinya Jokowi meminta Menteri Dalam Negeri untuk menata hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat satu visi dengan pemerintah pusat dan memahami urgensi mengenai penciptaan lapangan kerja di seluruh Indonesia.

“Oleh sebab itu, reformasi yang dilakukan di tingkat pusat harus bergulir ke provinsi, ke kabupaten, dan ke kota baik dari sisi regulasi maupun kewenangan daerah dan juga sistem pelayanan birokrasi yang ada di daerah,” tuturnya.

Kemudian, reformasi besar-besaran dalam hal penyiapan sumber daya manusia harus mulai dilakukan. Pembenahan pendidikan vokasional dan peningkatan keterampilan tenaga kerja dimintanya untuk benar-benar dibenahi dan tereksekusi di lapangan. Selain itu, sejumlah program pemerintah terkait hal tersebut juga dimintanya agar dipersiapkan dengan baik.

“Kartu Prakerja dan sistem manajemennya semuanya harus disiapkan sehingga nanti saat Januari dikeluarkan betul-betul sistem yang terintegrasi dan berbasis digital. Mudah dikontrol dan mudah dimonitor,” tandasnya.