Browsing Category

Weekly Brief

Weekly Brief

Konsumen Indonesia Tetap Optimis di Akhir Tahun 2018

February 21, 2019

Jakarta – The Conference Board GlobalConsumer Confidence Survey in Collaboration with Nielsen di Kuartal IV tahun 2018 menunjukkan perkembangan yang signifikan. Terlihat dari indeks keyakinan konsumen Global yang meningkat satu poin ke 107.

Hal tersebut merupakan angaka tertinggi dalam 14 tahun. Sehingga Indonesia masih masuk dalam tiga negara yang paling optimistis di dunia, setelah India dan Filipina.

Dari data yang didapat, tingkat optimistis konsumen Indonesia dinilai stabil. Karena indeks keyakinan konsumen (IKK) di kuartal IV tahun 2018 sebesar 127, dibandingkan tahun sebelumnya 126.

Seperti yang diketahui IKK di Asia Pasifik naik 3 poin menjadi 117 dari negara-negara besar lainnya, seperti China, India, Indonesia, dan Jepang. IKK dibentuk oleh tiga yaitu optimisme mengenai prospek lapangan kerja lokal, keadaan keuangan pribadi, dan keinginan untuk berbelanja dalam 12 bulan ke depan.

Weekly Brief

PERHUTANI, Pengembangan Kasus Narkoba di Purwakarta

February 18, 2019

Jakarta – Pada tanggal 16 Pebruari 2019 telah ditemukan tanaman ganja di kampung Paranggombong, RT. 14 RW 03 Desa Kutamanah, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta. Pihak kepolisian melakukan pengecekan ke lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk memastikan lokasi TKP tersebut.

Di lokasi TKP terdapat tanaman pepaya serta tanaman merambat lainnya seluas 1,5 Ha, yang didalamnya ditemukan tanaman ganja secara mengelompok berukuran 20 m x 4 m dengan keluasan ± 80 meter persegi, jumlah tanaman ganja sebanyak ± 1.300 batang yang ditanam didalam Polybag ukuran besar sejak bulan Desember 2018,.

Petugas Kepolisian dibantu oleh masyarakat melakukan operasi pengamanan ke lokasi TKP untuk mengamankan barang bukti dan memasang Police Line.

Petugas Perhutani Kesatuan Pemangkuan (KPH) Purwakarta bersama Perwira Pembina (Pabin) yang mendapat informasi dari masyarakat melakukan pengecekan ke lapangan untuk memastikan posisi TKP berada didalam atau diluar kawasan hutan.

Hasil penyisiran petugas lokasi tersebut berada pada kawasan hutan Perum Perhutani, petak 10A, RPH Paranggombong, BKPH Purwakarta berbatasan dengan Perum Jasa Tirta (PJT) Waduk Jatiluhur, masuk kedalam wilayah administratif Kampung Paranggombong RT.14 RW.03 Desa Kutamanah, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, berada di titik kordinat (Y-6,49455 X107,32818).

Saat ini Perhutani terus melakukan upaya pengamanan dan penyisiran sekitar lokasi TKP untuk mencegah terjadinya kejadian yang sama dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Selanjutnya mengintruksikan ke segenap jajaran petugas daerah untuk melakukan patroli dan pengecekan dalam rangka antisipasi.

Corporate Update Weekly Brief

Pertamina Sesuaikan Harga Avtur

February 18, 2019

Jakarta- PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga jual avtur yang berlaku pada 16 Februari 2019 mulai jam 00.00 WIB.

Media Communication Manager Pertamina Arya Dwi Paramita menjelaskan, harga baru avtur ini sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM No. 17/2019 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis BBM Umum Jenis Avtur yang Disalurkan Melalui Depot Pengisian Pesawat Udara.

Menurut Arya, Pertamina secara rutin melakukan evaluasi dan penyesuaian harga avtur secara periodik, yaitu sebanyak dua kali dalam sebulan. Untuk periode kali ini (16 Februari 2019), harga avtur mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya.

Sebagai contoh harga avtur (published rate) untuk bandara Soekarno Hatta Cengkareng mengalami penurunan dari sebelumnya Rp 8.210 per liter menjadi Rp .7.960 per liter. Harga ini lebih rendah sekitar 26% dibandingkan harga avtur (published rate) di Bandara Changi Singapura yang terpantau per tanggal 15 Februari 2019 sebesar Rp 10.769 per liter.

Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan rata-rata harga minyak dunia, nilai tukar rupiah dan faktor lainnya.

“Pertamina berharap penurunan harga avtur ini juga merupakan bentuk dukungan Pertamina terhadap industri penerbangan nasional, yang diharapkan juga berdampak pada industri lainnya termasuk pariwisata,” ujarnya.

Arya juga menambahkan bahwa harga jual avtur untuk setiap maskapai ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak yakni antara Pertamina sebagai penyedia dan maskapai penerbangan sebagai konsumen.

Ditegaskan, Pertamina terus berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat dengan menyediakan bahan bakar pesawat udara di 67 bandara yang tersebar di Indonesia.

Weekly Brief

GRC, Trend yang Menguntungkan Untuk Diikuti

February 14, 2019

Hari-hari terakhir ini sedang musim diperbincangkan dan dibahas masalah tata kelola (Governance), manajemen risiko (Risk) dan kepatuhan (Compliance) atau biasa disebut dengan GRC pada perusahaan-perusahaan privat, BUMN maupun pemerintahan.

Sebenarnya, ada apa sih dengan GRC? Siapa sih GRC itu? Demikianlah topik hangat yang senantiasa berkembang dalam diskusi antar para petugas manajemen risiko, kepatuhan maupun tata kelola perusahaan, pun petugas bidang lain yang concern dengan GRC tersebut.

Dalam implementasinya, GRC diperlukan bagi perusahaan yang memiliki skala dan dampak yang luas/besar kepada pihak eksternal. Penerapan GRC akan memberikan nilai tambah yang optimal bagi perusahaan.

Tata kelola perusahaan yang baik/sehat atau Good Corporate Governance (GCG) akan menciptakan profesionalisme dan kemandirian perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan operasional usahanya. Hal ini didasari dengan prinsip tata kelola yang membumi, yaitu transparansi (Transparency), akuntanbilitas (accountability), tanggung jawab (responsibility), mandiri (Independency) dan wajar (Fairness) atau biasa disebut dengan TARIF.

Selain Pedoman dan Kebijakan internal perusahaan, alat yang dapat digunakan sebagai dukungan mengimplementasikan tata kelola perusahaan dengan lebih mudah adalah mengadopsi berbagai sistem manajemen, misalnya sistem manajemen mutu (ISO9001), system manajemen keamanan informasi (ISO27001), sistem manajemen lingkungan (ISO14001), system manajemen keamanan pangan
(ISO22000), sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (ISO18001) yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Manajemen Risiko (Risk Management) akan membantu memperlancar perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan dan dapat melindungi perusahaan terhadap risiko kegagalan dalam mencapai tujuan perusahaannya. Risiko adalah segala sesuatu (ketidakpastian) yang berdampak (mempengaruhi pencapaian) pada tujuan perusahaan.

Oleh karenanya, perlu dilakukan identifikasi, analisa dan mitigasi atas berbagai risiko yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan perusahaan. Sejak tahun 2015 lalu, dalam implementasi tata kelola, khususnya pada sistem manajemen mutu (ISO 9001:2015), hal-hal yang mempengaruhi tujuan perusahaan telah ditetapkan dengan jelas, yaitu selain risiko (berdampak negatif) juga perlu diidentifikasi dan dianalisa dampak positif-nya, berupa peluang (opportunity).

Dengan demikian, pandangan manajemen atas pencapaian perusahaan akan menjadi lebih luas dan komprehensif. Hal negatif (risk) akan diperhatikan mitigasi/kontrolnya sedangkan hal yang positif (opportunity) akan dipertimbangkan improvement-nya.

Kepatuhan yang diimplementasikan perusahaan secara komprehensif akan menghindarkan perusahaan dari berbagai kesalahan dan/atau pelanggaran terhadap peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Operasional seluruh perusahaan wajib mematuhi peraturan dan/atau kebijakan yang ditetapkan, baik yang bersifat umum maupun khusus per sector industri, misalnya sebagai perusahaan yang bergerak dalam
industri Pasar Modal wajib mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri perbankan wajib memetuhi peraturan dan/atau kebijakan dari Bank Indonesia, perusahaan bidang pangan wajib mematuhi peraturan/kebijakan dari Kementerian Pertanian dan sebagainya.

Konsep GRC diatas, saat ini telah diterapkan di beberapa perusahaan yang sangat memperhatikan dan memiliki semangat untuk selalu melakukan perbaikan berkelanjutan
(continuous improvement). Bahkan lembaga-lembaga non profit pun juga berusaha untuk dapat menerapkan konsep GRC ini. Manfaat dari implementasi GRC akan terlihat nyata pada efisiensi kerja perusahaan yang akhirnya berdampak pada perolehan laba perusahaan yang semakin meningkat.

Weekly Brief

Bappenas Sampaikan Agenda Reformasi Regulasi

February 14, 2019

Jakarta – Kementerian PPN/Bappenas bersama Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) tahun lalu telah melakukan Background Study Reformasi Regulasi dengan pendekatan evidence based policy dalam rangka penyusunan RPJMN Teknokratik 2020-2024.

Sejumlah permasalahan mendasar dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia ditemukan di dalam Background Study dan telah disampaikan saaat Media Briefing Reformasi Regulasi di Kementerian PPN/Bappenas pada Rabu (6/2) lalu, yaitu: (1) sinkronisasi kebijakan dan regulasi pusat dan daerah yang belum optimal, (2) absennya monitoring dan evaluasi, (3) perencanaan regulasi yang tidak optimal, (4) disharmoni dalam penyusunan regulasi, serta (5) lemahnya peran kelembagaan dan minimnya penguatan sistem pendukung.

“Melalui Background Study, kami rekomendasikan pembentukan lembaga yang fokus padaperaturan perundang-undangan. Hal ini semakin memperkuat rekomendasi kami dalam Strategi Nasional Reformasi Regulasi mengenai restrukturisasi kelembagaan perumus kebijakan dan pembentuk regulasi. Urgensi pembentukan lembaga ini juga telah saya sampaikan saat Media Briefing Reformasi Regulasi di Kementerian PPN/Bappenas. Melihat kewenangan regulasi masih tersebar di empat K/L dan memiliki potensi disharmoni yang tinggi, kita perlu lembaga pengelola regulasi yang dapat mengintegrasikan dan memperkuat kewenangan lembaga yang ada. Lembaga pengelola regulasi ini akan fokus pada penyusunan dan pembentukan regulasi yang sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional,” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro sebagai pembicara kunci pada Seminar Nasional Agenda Reformasi Regulasi: Menata Fungsi dan Kelembagaan Sistem Peraturan Perundangan Indonesia, Rabu (13/2).

Dijelaskan, upaya implementasi Reformasi Regulasi dalam menata fungsi dan kelembagaan dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia sudah sangat mendesak. Dengan adanya agenda tersebut, pembentukan pengelola regulasi harus dipahami sebagai upaya penataan fungsi, sehingga tidak mengarah kepada pembubaran K/L atau unit tertentu, tetapi merelokasi atau menggabungkannya dalam satu kesatuan.

Hasil Background Study menunjukan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan yang tersebar di banyak K/L masih lemah, sehingga tidak ada otoritas kuat yang dapat membuat kebijakan dari hasil monitoring dan evaluasi secara menyeluruh, bukan hanya sekadar per peraturan saja. Fungsi terpusat harmonisasi atau perencanaan hanya bersifat koordinatif dan fokus pada kewenangan teknis, sehingga apabila ada kendala tidak memiliki otoritas kuat untuk segera menyelesaikannya. Lembaga pengelola regulasi harus dapatmemastikan perencanaan regulasi dan pembangunan sinkron, meredakan ego sektoral dalam pemberlakuan perundang-undangan, serta memastikan tidak hiper regulasi dan saling tumpang tindih, sehingga dengan kualitas regulasi yang baik dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan.

“Memasuki era industri 4.0, kebutuhan regulasi harus sejalan dan mampu mendorong kemajuan teknologi yang berkembang pesat sehingga memberikan stimulus positif pada sektor-sektor pembangunan. Pemerintah diharapkan tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan akselerator sehingga regulasi yang dibentuk dapat memberi ruang bagi Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakatuntuk melakukan inovasi. Misalnya masalah transportasi online di Indonesia, Pemerintah harus terus update kebijakan dan regulasi yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat tanpa mematikaninovasi pelaku usaha dan lapangan pekerjaan.Untuk itu, inovasi kebijakan sangat diperlukan. Integritas dan sinergitas kebijakan dan regulasi juga menjadi kunci pembenahan dan perbaikan ini, dan perlu kita pahami bersama bahwa tidak semua kebijakan harus menjadi regulasi,” jelas Menteri Bambang.

EVENT Weekly Brief

Kehidupan Dunia Tidak Murni?

February 13, 2019

Jakarta – Koordinator Jaringan Gusdurian Indonesia, Alissa Wahid mengatakan bahwa dunia ini tidak memiliki kehidupan yang murni. Hal ini disebabkan banyaknya golongan-golongan yang berniat menghancurkan sebuah persatuan.

“Jadi maksud saya, kita berada di satu situasi bahwa dunia ini tidak dapat di jaga satu tempat itu pure. Sehingga the face of the future. Ini yang menggambarkan anak-anak milenial,” ujarnya di Universitas Paramadina, (13/2).

Tapi ia menambahkan bila globalisasi yang saat ini terjadi menimbulkan sebuah persatuan yang cukup ketat dan beberapa poin yang harus dihadapi. “Globalisasi membuat kita menjadi lebih menyatu, tapi pada saat yang sama kita menghadapi yang berbeda-beda itu menjadi satu.”

Sementara itu Alissa mengungkapkan bahwa saat ini, di Indonesia banyak kelompok yang mendahulukan sebuah persamaan antar manusia. “Di indonesia ada kelompok-kelompok yang mendahulukan kelompoknya. Kelompok-kelompok alasannya sederhana. Ini mempertahankan kesucian dan kemurnian negaranya oleh kelompoknya. Kalau di myanmar kelompok garis keras yang mengeluarkan tindakan keras,” ungkapnya.

“Lalu yang kayak gini ada di indonesia 2045 ada tiga sekenario si apakah Afganistan, Pakistan, atau Banglades.”

Weekly Brief

Film Nussa & Rara, Angin Segar Bagi Para Orang Tua yang Sayang Anak

February 11, 2019

Dunia perfilman Indonesia, khususnya dalam genre animasi memang cenderung berkembang dengan lambat pada tahun sebelumnya. Tayangan-tayangan mendidik untuk anak-anak pun kian lama sulit untuk ditemukan. Namun pada tahun 2019 ini, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menyebutkan terdapat tiga subsektor yang berpotensi tumbuh paling pesat, salah satunya yakni film, animasi, dan video.

Adapun film animasi anak-anak yang beberapa bulan ini selalu menjadi sorotan warganet yakni Nussa & Rara. Hal ini terbukti dari raihan penonton dari video yang diunggah di channel YouTube Nussa Official yang telah mencapai 1,86 juta subscriber (saat berita ini dituliskan). Padahal film kartun anak Islami ini baru rilis pada tanggal 20 November 2018 yang bertepatan dengan Hari Maulid Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wassalam. Ini merupakan angin segar bagi para orangtua yang merasa tontonan di televisi selama ini tidak pas untuk anak-anak.

Seperti yang telah kita ketahui, Animasi ini merupakan produksi dari rumah animasi The Little Giantz yang di gagas oleh Mario Irwinsyah dengan kolaborasi bersama 4 Stripe Production.

Dari sisi pengisi suara, tokoh Nussa di dubbing oleh Muzzaki Ramdhan dan karakter Rara diisi oleh Aysha Ocean Fajar.


Muzzaki Ramdhan (kiri) & Aysha Ocean Fajar (kanan) pengisi suara tokoh Nussa dan Rara

Muzakki Ramdhan adalah salah satu aktor cilik yang sudah pernah bermain di beberapa film Indonesia, salah satunya ialah film The Returning (2018), sedangkan Aysha Ocean adalah seorang gadis kecil berusia 4 tahun yang lahir di Dubai.

Karakter Nussa digambarkan sebagai seorang anak laki-laki yang berpakaian gamis lengkap dengan kopiah putihnya. Namun, faktanya, karakter Nussa diciptakan sebagai tokoh penyandang disabilitas. Hal tersebut, tampak pada kaki kiri Nussa yang menggunakan sebuah kaki palsu.

Sedangkan untuk karakter Rara, digambarkan sebagai adik Nussa yang berusia 5 tahun dengan menggunakan gamis dan jilbab serta tampak sangat ceria. Suara dari tokoh Rara ini, juga mengundang rasa gemas dari para penontonnya.

Nussa dan Rara baru bisa disaksikan lewat Youtube Nussa Official. Namun banyak warganet yang berharap film kartun anak Islami ini juga bisa tayang di televisi. Besar harapan agar animasi karya anak bangsa ini dapat berkembang serta konsisten menyajikan alur cerita yang mendidik untuk anak-anak Indonesia.

Weekly Brief

Alokasi APBN Lebih Produktif

February 7, 2019

Jakarta – Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) memaparkan dari data Mei 2018 relokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tahun 2018 menjadi lebih produktif dan berkualitas. Alokasi anggaran tersebut diberikan untuk Pendidikan, Infrastruktur, dan Subsidi BBM.

Terlihat di tahun 2018 alokasi anggaran untuk pendidikan tercatat sebesar Rp444 triliun, anggaran infrastruktur sebesar Rp411 triliun, dan subsidi BBM sebesar Rp 47 triliun.

Menurut KEIN pembangunan infrastruktur untuk rumah susun, khusus, dan swadaya sudah dibangun sebanyak 341.500 unit. Lalu, untuk relokasi, pelebaran, dan pembangunan sepanjang 9.544 km jalan.

Untuk pendidikan di Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya angka partisipasi sekolah, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni.

Sementara itu, untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Di tahun 2018 pemerintah mengalokasikan Rp283,7 triliun untuk program unggulan kemiskinan sebagai dukungan pada masyarakat yang berpendapatan rendah agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.

Weekly Brief

Peran Lembaga Pendidikan dapat Wujudkan Cita-Cita Indonesia

February 4, 2019

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan dukungan sebuah lembaga pendidikan seperti universitas dan akademisi, dapat memberikan jalan agar Indonesia menjadi lebih maju.

“Untuk menuju Indonesia yang sejahtera dan berkelanjutan diperlukan ketepatan dalam mengidentifikasi permasalahan dan tantangan, perumusan strategi kebijakan yang tepat, dan yang tidak kalah penting adalah komitmen dan kolaborasi dari semua pihak, tidak terkecuali dari universitas,” ujarnya di Universitas Indonesia (UI), Depok, Sabtu (2/2).

Di waktu yang sama, Bambang menjelaskan contoh tantangan deindustrialisasi, di mana kontribusi sektor manufaktur menurun dari waktu ke waktu, dan penyerapan tenaga kerja sektor manufaktur masih rendah. Sehingga ia meminta agar semua generasi muda untuk mendorong implementasi Industri 4.0 dengan merevitalisasi industri pengolahan agar adaptif terhadap perubahan teknologi.

“Dengan diimplementasikannya Industri 4.0., pertumbuhan PDB riil meningkat 1-2 persen dari baseline 2018-2030 per tahunnya, lapangan pekerjaan meningkat sekitar 10 juta dari kondisi saat ini pada 2030, serta kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB menjadi 25 persen pada 2030.”

Weekly Brief

Peran Lembaga Pendidikan dapat Wujudkan Cita-Cita Indonesia

February 4, 2019

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan dukungan sebuah lembaga pendidikan seperti universitas dan akademisi, dapat memberikan jalan agar dapat Indonesia menjadi lebih maju.

“Untuk menuju Indonesia yang sejahtera dan berkelanjutan diperlukan ketepatan dalam mengidentifikasi permasalahan dan tantangan, perumusan strategi kebijakan yang tepat, dan yang tidak kalah penting adalah komitmen dan kolaborasi dari semua pihak, tidak terkecuali dari universitas,” ujarnya di Universitas Indonesia (UI), Depok, Sabtu (2/2).

Di waktu yang sama, Bambang menjelaskan contoh tantangan deindustrialisasi, di mana kontribusi sektor manufaktur menurun dari waktu ke waktu, dan penyerapan tenaga kerja sektor manufaktur masih rendah. Sehingga ia meminta agar semua generasi muda untuk mendorong implementasi Industri 4.0 dengan merevitalisasi industri pengolahan agar adaptif terhadap perubahan teknologi.

“Dengan diimplementasikannya Industri 4.0., pertumbuhan PDB riil meningkat 1-2 persen dari baseline 2018-2030 per tahunnya, lapangan pekerjaan meningkat sekitar 10 juta dari kondisi saat ini pada 2030, serta kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB menjadi 25 persen pada 2030.”