Browsing Category

Weekly Brief

Weekly Brief

Pegadaian Berangkatkan 2.512 Pemudik, Naik 25% Dibanding Tahun Lalu

May 31, 2019

Jakarta, 31 Mei 2019 – Untuk membantu masyarakat merayakan lebaran dengan aman dan nyaman, PT Pegadaian (Persero) memberangkatkan 2.512 pemudik yang dilaksanakan di berbagai kota besar di Indonesia.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kegiatan “BUMN Mudik Bareng Idul Fitri 1440 H Tahun 2019” yang di oleh 104 BUMN yang memberangkatkan lebih dari 250.338 pemudik yang diprakarsai oleh Kementerian BUMN.

Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis PT Pegadaian (Persero) Ninis Kesuma Adriani mengatakan bahwa kegiatan mudik bareng BUMN ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan BUMN Hadir Untuk Negeri yang rutin dijalankan setiap tahun.

“Pegadaian sebagai salah satu perusahaan BUMN, selalu konsisten untuk hadir membantu memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Upaya itu dilakukan dengan menyediakan beragam produk yang memberikan solusi bagi masyarakat yang memerlukan dana, menginvestasikan dana atau transaksi keuangan yang cepat dan aman. Selain ini Pegadaian juga terus membantu masyarakat melalui program-program CSR perusahaan”.

Lebih lanjut Ninis mengatakan bahwa jumlah pemudik yang diberangkatkan Pegadaian tahun ini meningkat 25% lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Pada kegiatan Mudik Bareng Pegadaian 2018 perusahaan memberangkatkan 2.007 orang sedangkan pada tahun ini sebanyak 2.512 orang pemudik.

Peserta mudik Pegadaian diberangkatkan dari berbagai kota seperti Jakarta, Medan, Manado, Palembang, dan Makassar. Pegadaian juga bersinergi dengan PT Pelni untuk 250 pemudik menggunakan kapal laut jurusan Batam-Belawan.

Pemudik dari Jakarta diberangkatkan dari Kantor Pusat PT Pegadaian (Persero) pada hari Jumat, 31 Mei 2019 pukul 13.30 WIB. Sebanyak 28 bus membawa 1.257 pemudik menuju Malang, Surabaya, Madiun, Solo, Yogyakarta, Semarang, Purwokerto, Wonogiri, dan Lampung.

Sumarni, pemudik asal Solo menyampaikan terima kasih kepada Pegadaian atas kegiatan mudik bareng yang digelar. Pedagang sayur yang sudah belasan tahun merantau di Jakarta ini merupakan nasabah Pegadaian yang merasa terbantu dengan produk pembiayaan, juga program mudik bareng yang dilakukan.

“Kami bersyukur dan senang dengan program mudiknya Pegadaian. Program ini sangat membantu bagi kami sekeluarga. Pelayanannya juga baik, ramah, dan busnya bagus-bagus. Mudah-mudahan semakin lama semakin banyak bus yang disiapkan sehingga makin banyak pula masyarakat yang terbantu,” ungkapnya dengan wajah berseri-seri.

*Jelang Lebaran Menteri BUMN Menambah Komisaris*

Sementara itu Rabu (29/05/2019) Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat Wahyu Wibowo sebagai Komisaris PT Pegadaian (Persero). Surat Keputusan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian diserahkan oleh Asisten Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan, M. Khoerur Roziqin di Kantor Kementerian BUMN.

Dalam sambutannya Roziqin menyampaikan bahwa pengangkatan Wahyu Wibowo ini dimaksudkan untuk mengisi jabatan Anggota Komisaris yang ditinggalkan oleh Bandung Pardede karena telah berakhir masa tugasnya.

“Dengan pengangkatan pak Wahyu Wibowo ini maka kelengkapan organ perusahaan terpenuhi sehingga fungsi pengawasan yang selama ini telah berjalan baik dapat semakin ditingkatkan. Apalagi di tengah kondisi bisnis Pegadaian yang semakin kompleks, maka tim yang solid dan kerjasama yang harmonis menjadi sangat penting dalam pengelolaan perusahaan ke depan,” pungkasnya.

Weekly Brief

Pertamina Pastikan Suplai dan Distribusi Energi Aman

May 28, 2019

Palembang, 28 Mei 2019 – Memasuki 10 hari terakhir puasa dan mulai mendekatinya masa libur lebaran, Pertamina terus memastikan kebutuhan energi masyarakat selama masa arus mudik dan Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah senantiasa aman.

Mulai dari sisi pengolahan, General Manager Refinery Unit III Plaju, Yosua I. M. Nababan terus memastikan operasional produksi dan stok selalu dijaga. “Kami pastikan tidak ada kendala secara operasional agar ketahanan energi tetap terjaga. Kami juga tergabung dalam Satuan Tugas Ramadhan dan Idul Fitri (Satgas RAFI), tim on duty management (ODM) juga selalu siap menindaklanjuti laporan harian tim Satgas RAFI,” ujar Yosua.

Untuk produksi kilang RU III Plaju, semua produk dalam keadaan optimal, coverage days (CD) atau ketahanan stok tiap produk juga aman. Berikut data produksi produk RU III Plaju selama Bulan Mei dan ketahanan stok per tanggal 25 Mei 2019

– Premium 275 Million Barrel (MB) dengan CD 15 Hari
– Pertamax 64 MB dengan CD 10 Hari
– Kerosene 147 MB dengan CD 20 hari
– Bio Solar 230 MB dengan CD 7.9 Hari
– Avtur 71 MB dengan CD 20 Hari
– LPG 900 – 1.200 Metrik Ton (MT) dengan CD 2.4 Hari

Sementara itu, dari sisi pemasaran yang berhubungan langsung dengan masyarakat juga sudah menyiapkan ketahanan stok dan distribusi di masa Satgas RAFI yang dimulai 21 Mei 2019 lalu. “Saat masa Satgas RAFI ini kami ingin memastikan ketahanan stok dalam keadaan aman, sehingga distribusi tidak terganggu dan masyarakat dapat melaksanakan perjalanan mudik dan libur lebaran dengan nyaman dan tenang,” terang General Manager Marketing Operation Region II Sumbagsel, Primarini.

Jika dilihat per tanggal 25 Mei 2019, stok dan ketahanan produk masih sangat aman. Tim Satgas RAFI setiap harinya juga memonitor perkembangan stok dan realisasi konsumsinya.

– Premium 33.000 Kilo Liter (KL) dengan CD 6 Hari
– Kerosene 260 KL dengan CD 8 Hari
– Bio Solar 38.000 KL dengan CD 4.6 Hari
– Pertamax 23.400 KL dengan CD 6.5 Hari
– Turbo 650 KL dengan CD 20 Hari
– Dex 1.900 KL dengan CD 82 Hari
– Avtur 1.700 KL dengan CD 33 Hari
– LPG 6.800 Metrik Ton (MT) dengan CD 3.6 Hari

Primarini menambahkan, dioperasionalkannya tol Bakauheni hingga Terbanggi Besar, dan tol fungsional Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung juga menjadi perhatian Pertamina agar pemudik tidak kesulitan mencari BBM selama diperjalanan.

“Saat ini kami sudah menyiapkan SPBU Modular dan Kiosk Pertamina Siaga disepanjang ruas tol tersebut. 8 titik SPBU Modular kami siapkan di pintu keluar ASDP Bakauheni, KM 33A, KM 87A, KM 87B, KM 115A, KM 115B, KM 215B, dan KM 234A. Lalu kami juga menyiapkan 8 titik Kiosk Pertamina Siaga di KM 33B, KM 163A, KM 172B, KM 208A, KM 215B, KM 234A, KM 25 Kayuagung, dan Gerbang Tol Palindra,” jelas Primarini.

Selain kesiapan di ruas tol Trans Sumatera, Pertamina juga sudah menyiapkan fasilitas bagi pemudik yang melewati jalur lintas timur, tengah, dan barat Sumatera. Fasilitas itu antara lain adalah 11 Kiosk Pertamina Siaga, 2 Mobil Dispenser, 20 Motoris pengantar BBM Kemasan, dan disediakannya Dex Kemasan di 83 titik SPBU.

Primarini menambahkan kebutuhan LPG juga menjadi prioritas, karenanya untuk LPG disiagakan 300 Agen Siaga LPG 3 Kg, 3.910 Pangkalan Siaga LPG 3 Kg, dan 55 Agen Siaga LPG NPSO juga siap melayani masyarakat selama libur dan lebaran. “Masyarakat tidak perlu khawatir, baik untuk kebutuhan selama di perjalanan mudik maupun ketika sudah di kampung halaman akan kami siapkan, sehingga masyarakat bisa tenang dan nyaman menikmati liburannya. Jika masyarakat butuh informasi terkait BBM, LPG, Pelumas atau produk lainnya, silahkan bisa menghubungi Call Center 135,” imbuhnya.

Selain memaparkan kesiapan menjelang arus mudik dan balik serta libur lebaran, Yosua dan Primarini juga memaparkan beberapa kegiatan lain, seperti Safari Ramadhan, Santunan Anak Yatim, dan kegiatan sosial lainnya.

“Di RU ada santunan anak yatim dan berkunjung ke masjid-masjid disekitar wilayah operasi kami. Untuk MOR yang berbeda adalah kegiatan Takjil Pertamina Siaga di SPBU, Mushola Siaga melakukan bedah mushola, dan Berbuka bersama Usaha Mikro dan Komunitas (BEDUK) Bright Gas. Secara total setidaknya Pertamina RUMOR 32 sudah menyantuni 960 anak yatim dan memberikan bantuan dana sebesar Rp 525 juta. Mudah-mudahan bantuan dan kegiatan ini senantiasa bermanfaat dan menjadi berkah baik bagi yang diberikan maupun Pertamina,” tutup Yosua dan Primarini.

Weekly Brief

Bersama Pegadaian, Garuda Indonesia, PTPN III, & Taspen Tandatangani Kerja Sama Komersial dalam Penerbangan Jakarta-Denpasar

May 20, 2019

Jakarta, 20 Mei 2019 – PT Pegadaian (Persero) menjalin kerja sama dengan tiga perusahaan BUMN, sebagai bentuk sinergi bisnis antar perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam penjualan produk. Tiga perusahaan BUMN tersebut adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) (Persero), dan PT Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen) (Persero).

Jalinan sinergi ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan Nota Kesepahaman dalam penerbangan GA-404 Jakarta-Denpasar oleh Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Kuswiyoto, Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra, Direktur Utama PTPN III (Persero) Dolly P Pulungan, dan dilanjutkan dengan signing Perjanjian Kerja Sama di The Gade Coffee and Gold Denpasar oleh Direktur Jaringan, Operasi dan Penjualan PT Pegadaian (Persero) Damar Latri Setiawan dan Direktur Operasi dan Manajemen Risiko PT Taspen (Persero) Ermanza sebagai tindak lanjut atas Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani sebelumnya.

Hadir juga Komisaris Utama Pegadaian Ina Primiana serta beberapa jajaran direksi lainnya Direktur Niaga Garuda Indonesia Pikri Ilham Kurniansyah, Direktur Human Capital Garuda Indonesia Heri Akhyar, serta Direktur Pemasaran PTPN III I Kadek K. Laksana.

“Pegadaian mendapatkan kesempatan untuk bekerjasama dalam penjualan dan pemasaran produknya dengan mengoptimalkan kanal distribusi dan media komunikasi BUMN lain, demikian sebaliknya sumber daya yang dimiliki Pegadaian dapat dioptimalkan oleh tiga BUMN tersebut, itulah sinergi untuk mewujudkan One Family, One Nation, One Vision to Excellence. Dengan penandatanganan kerja sama ini, kami meyakini akan membawa dampak usaha seluruh perseroan yang terlibat akan lebih meningkat,” kata Kuswiyoto (20/5).

Penandatanganan ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan masing-masing pihak dalam melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan bidang usaha, sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama Direktur Utama Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Askhara mengatakan bahwa kerja sama dengan Pegadaian merupakan upaya Garuda Indonesia dalam meningkatkan layanan kepada pengguna jasanya. “Kiranya kerja sama ini dapat memberikan nilai tambah bagi para pengguna jasa kami khususnya kemudahan dalam mengakes pembelian tiket Garuda Indonesia, dengan adanya sinergi ini dapat diakses melalui ‘The Gade Café Pegadaian’ yang tersebar di seluruh Indonesia”, papar I Gusti Ngurah Askhara yang akrab dipanggil Ari.

Ari juga mengharapkan bahwa sinergi Garuda Indonesia dan Pegadaian dapat memperkuat posisi perusahaan di masing-masing bidangnya. “Upaya ini sangat penting untuk mengoptimalkan setiap kekuatan yang ada sehingga pada akhirnya tidak hanya dapat mengembangkan bisnis masing-masing perusahaan, namun juga dapat memberikan nilai tambah bagi pengguna jasa kedua perusahaan dan lebih jauh lagi juga dapat memberikan kontribusi positif pada negara”.

Dijelaskan bahwa untuk memajukan jalinan kerjasama ini, Direktur Utama Pegadaian Kuswiyoto akan ikut serta ke Perancis dalam kegiatan penjemputan Pesawat Airbus 330 yang di beli oleh GIA pada Oktober 2019.

Direktur Pemasaran PTPN III, I Kadek K Laksana juga memberikan pernyataan bahwa adanya kerjasama tersebut akan membangun solidaritas antar perusahaan BUMN, terutama dalam pengembangan produk. Pada kerjasama ini PTPN III akan menggunakan jasa logistik Garuda Indonesia dalam mengembangkan produk.

“Kerjasama tersebut sebenarnya dapat mengambangkan semua produk baik PTPN III, Pegadaian, dan Garuda. Khusus PTPN IIII, nantinya perusahaan akan berkesempatan menggunakan jasa layanan logistik Garuda yang diperuntukan untuk penyaluran logistik dan memasok kopi, teh, dan gula produk PTPN Holding,” kata I Kadek.

Sementara itu, Kuswiyoto mengungkapkan bahwa 150.000 karyawan dari PTPN III dan Taspen akan disinergikan dengan produk-produk Pegadaian. Kuswiyoto menambahkan kerja berbentuk: kanal distribusi, promosi, loyalty dan ancillary, kerja sama bidang Corporate Social Responsibility (CSR) khususnya mengenai program memilah sampah menabung emas, dan kerja sama program benefit dan sales bagi karyawan antara Pegadaian, Garuda Indonesia, PTPN III, dan TASPEN.

“Nantinya semua karyawan dari Garuda Indonesia, PTPN III, serta TASPEN akan mudah mendapatkan tabungan emas Pegadaian. Karena produk Pegadaian ini akan tersedia di kantor-kantor tiga BUMN tersebut. Kerja sama ini sangat menguntungkan bagi semua pihak, khusus untuk Garuda, nanti pihak Pegadaian akan membantu dalam penjualan tiket pesawat Garuda Indonesia. Sedangkan Garuda akan membantu memasarkan produk-produk Pegadaian kepada konsumen-nya,” tutup Kuswiyoto.

Weekly Brief

Ini Dampak dari Sengketa dan Konflik Agraria

May 14, 2019

Jakarta, 14 Mei 2019 – Komisioner Komnas HAM, Amiruddin menjabarkan dampak sengketa dan konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Menurutnya ada ada 8 dampak yang akan terjadi.

Delapan dampak yang dipaparkannya yaitu kehilangan lahan garapan, kehilangan mata pencarian, pengabaian hak kepemilikan pribadi dan komunal, kerusakan dan pencemaran lingkungan, kehilangan tempat tinggal, perlakuan kekerasan dan kriminalisasi, kerugian material, dan pengabdian hak atas kesehatan.

“Kalau ingin menyelesaikan harus dikembalikan hak nya. Kalau dari segi mata pencarian, harus memberikan kesempatan kalau dengan pengambilan tanah maka hak pekerjaan hilang,” ujarnya di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (14/5).

Sementara itu, Perwakilan dari Wahana Lingkungan Hidup Lingkungan Zenzi Suhadi mengatakan adanya permasalahan pada sektor agraria ini, disebabkan oleh penyimpangan dontrin hak atas tanah dan menggunakan kekuasaan untuk merampah hak.

“Akar masalah yang terjadi terkadang adanya campur tangan akan kekuasaan. Maka pemerintah harus bisa mengendalikan ini.”

Weekly Brief

Pertamina Tambah Pasokan LPG

May 13, 2019

Banda Aceh, 13 Mei 2019 – Minggu pertama Ramadhan 1440 H, Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I menambah penyaluran elpiji 3 kg subsidi di wilayah Aceh. Sebanyak lebih dari 1 juta tabung, meningkat 11 persen dari penyaluran normal, telah digelontorkan ke pangkalan-pangkalan sejak awal Mei 2019.

Branch Marketing Manager Aceh, Awan Raharjo, menyampaikan bahwa penambahan ini untuk merespon peningkatan konsumsi elpiji. “Konsumsi elpiji 3 kg di Aceh meningkat diantaranya karena pelaksanaan tradisi Makmeugang. Sehingga kami menambah penyaluran ke 2.480 pangkalan di wilayah Aceh,” kata Awan.

Penambahan sebanyak lebih dari 12.700 tabung per hari juga dilakukan di Aceh Utara. Khusus di kota Lhokseumawe, mencapai 5.000 tabung per hari. Ini juga untuk merespon isu kelangkaan elpiji 3 kg yang beredar di masyarakat.

Sementara Aceh Tengah yang juga dilanda isu kelangkaan, telah ditambah penyaluran sebanyak 11 persen dari konsumsi normal. Hampir 3.300 tabung elpiji 3 kg disebar ke 92 pangkalan di Aceh Tengah.

“Kami menengarai isu ini sengaja disebar pengecer. Karena mereka mendapat keuntungan jika lebih banyak elpiji yang digelontorkan,” ujar Awan.

Untuk itu, lanjut Awan, pihaknya meningkatkan koordinasi dengan Pemda. Melalui rapat bersama Tim Penanggulangan Inflasi Daerah (TPID), Pertamina menyampaikan perlunya peningkatan pengawasan penyaluran elpiji 3 kg.

“Alokasi elpiji 3 kg untuk Aceh rata-rata 2,41 juta tabung per bulan. Sementara jumlah masyarakat miskin di Aceh sesuai data BPS pada September 2018 sejumlah 831.500 jiwa. Jika tepat sasaran bagi masyarakat miskin, maka per keluarga miskin mendapat 11 tabung per bulan,” kata Awan pada rapat TPID di Banda Aceh, Kamis (02/05).

Namun alokasi rata-rata per bulan di Aceh sebanyak 2,41 juta tabung tersebut tidak akan mencukupi jika dikonsumsi oleh total penduduk Aceh sebanyak lebih dari 5 juta jiwa. Sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat agar penyaluran elpiji 3 kg tepat sasaran kepada masyarakat miskin.

“Kami mengajak seluruh Pemkab dan Pemkot untuk bersama pro aktif melakukan pengawasan di lapangan. Pertamina siap bersama perangkat Pemda seperti Satpol PP, mengadakan sidak secara kontinyu ke agen dan pangkalan,” tutur Awan.

Pertamina sendiri melarang agen dan pangkalan menjual pada pengecer. Maupun menjual dengan harga di atas HET. Sebanyak 23 pangkalan telah dikenakan sanksi karena terbukti melanggar ketentuan tersebut.

Pengawasan yang lebih ketat juga diperlukan untuk mengendalikan pengecer. Pertamina tidak dapat mengawasi maupun memberi sanksi pada pengecer. Karena mereka bukan distributor resmi elpiji 3 kg.

Weekly Brief

Ini Persiapan LPG di Bulan Ramadhan

May 8, 2019

Jakarta – Memasuki bulan Ramadhan 2019, Pertamina Marketing Operation Region (MOR) III telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk dapat melayani kebutuhan LPG masyarakat di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Unit Manager Communication & CSR MOR III Dewi Sri Utami menjelaskan, Pertamina MOR III yang telah memasuki masa Satuan Tugas (Satgas) Ramadhan dan Idul Fitri (RAFI) 2019, telah menyiapkan sebanyak 30.236 pangkalan LPG siaga, serta 1165 agen LPG PSO dan 183 agen LPG NPSO siaga di wilayah Jawa Bagian Barat sejak memasuki bulan Ramadhan tahun ini.

“Kami memprediksi selama bulan puasa hingga lebaran nanti, konsumsi LPG akan naik seiring dengan meningkatnya aktivitas memasak masyarakat. Untuk menjaga pelayanan kepada masyarakat di bulan suci ini, kami telah menyiapkan pangkalan siaga yang tetap beroperasi agar masyarakat mudah mendapatkan LPG,” ujarnya.

Dewi menambahkan, selain kesiapan agen dan pangkalan siaga, Pertamina MOR III juga menyiapkan 388 Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) Kantong atau skid tank dengan total kapasitas 5775 MT untuk siaga di wilayah Jawa Bagian Barat.

Apabila diperlukan, Dewi menambahkan, pihaknya telah menyiagakan pula pasokan fakultatif, yakni pasokan tambahan yang sewaktu-waktu dilakukan sesuai kebutuhan.

Masyarakat juga bisa mendapatkan LPG non subsidi seperti Bright Gas dan Elpiji 12 kg di outlet seperti minimarket modern, Bright Home Service, dan di sejumlah SPBU.

“Kami menghimbau masyarakat yang tergolong mampu menggunakan Bright Gas 5,5 Kg, Bright Gas 12 kg, dan Elpiji 12 Kg di beberapa outlet dan SPBU sehingga penggunaaan LPG 3 Kg benar-benar tepat sasaran,” jelas Dewi.

Selain itu, Dewi juga menghimbau agar masyarakat selalu cermat dalam memperhatikan keamanan dalam menggunakan produk LPG saat memasak untuk sahur dan berbuka puasa.

“Safety selalu jadi prioritas kami. Maka kami himbau ketika bangun tidur menyiapkan sahur, pastikan tidak ada bau khas LPG. Jika tercium bau gas LPG, jangan langsung menyalakan api. Buka dulu pintu atau jendela agar bau khas LPG tidak terkumpul di ruangan. Pastikan kondisi dapur memiliki ventilasi yang cukup, dan selalu periksa aksesoris LPG seperti regulator dan selang terawat dengan baik serta berstandar SNI,” jelas Dewi.

Weekly Brief

Progress Smelter PT FI Capai 3,86%, Akhir Tahun 2022 Selesai

May 7, 2019

Jakarta – Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang mewajibkan perusahaan pertambangan melakukan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah produk pertambangan. UU Nomor 4 Tahun 2009 ini mensyaratkan bahwa pengelolaan minerba tidak boleh dilakukan hanya dengan mengekspor bahan mentah, tetapi harus diolah di dalam negeri agar memberikan nilai tambah ekonomi bagi negara, pengelolaan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pemerintah akan memastikan perusahaan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter). Melalui tim pengawasan independen (independent verificator), Pemerintah akan mengevaluasi progress pembangunan smelter setidaknya enam bulan sekali. Jika perkembangannya tidak sesuai dengan yang disampaikan ke Pemerintah makai izin ekspornya akan dicabut.

“Izin ekspor itu setiap tahun dikeluarkan, dan evaluasinya setiap enam bulan. Syaratnya apa?, kalau dia membangun smelter sesuai dengan rencana yang yang dimasukkan kepada pemerintah, maka izin ekspor tetap diberikan. Sebaliknya jika tidak sesuai maka izin ekspornya bisa dicabut. Tetapi membangun smelter tetap harus dilanjutkan,” ujar Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Bambang Gatot Ariyono saat mendampingi kunjungan kerja Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan ke PT Freeport Indonesia (PT FI), Jumat (3/5).

“Izin ekspor itu fasilitas yang diberikan Pemerintah kepada PT Freeport Indonesia untuk bisa melakukan kegiatan penjualan keluar selama smelternya belum terbangun sempurna,” lanjut Bambang.

Mengenai progress pembangunan smelter, Direktur Utama PT FI Tony Wenas mengatakan, hingga bulan Februari 2019 telah mencapai 3,86% atau hampir 100% dari rencana pembangunan yang disampaikan kepada Pemerintah.

“Progress pembangunan smelter PT Freeport Indonesia (PT FI) sampai dengan bulan Februari 2019 sudah mencapai 3,86% sesuai dengan rencana yang kita sampaikan ke Pemerintah, hampir 100% dari rencana kita. Dan ini akan terus kita selesaikan dan diharapkan pada akhir tahun 2022 pembangunan smelter sudah selesai, sudah keluar asapnyalah,” ujar Tony.

Tony menambahkan, “saat ini lahan sudah siap, tinggal dilakukan pemadatan dan mengeluarkan air-air yang di dalam. Sementara pemadatan dilakukan secara paralel juga dilakukan di lahan inti yang sekitar 35 hektar dilakukan pemancangan paku bumi (piling) sambil menunggu kesiapan lahan yang lainnya, secara bertahap akan matang.”

Smelter PT FI yang rencananya akan dibangun di Gressik, Jawa Timur ini akan mengelola 2 juta ton konsentrat. Tony menjelaskan, dibutuhkan dana investasi sekitar USD 2,8 miliar dan sudah banyak lembaga keuangan yang berminat untuk membiayai investasi pembangunan smelter ini, baik dari luar maupun dari dalam negeri.

Weekly Brief

Peran Perempuan Penting dalam Pembangunan Tanah Air

May 6, 2019

NADI – “Kaum perempuan adalah aset, potensi, dan investasi yang penting bagi Indonesia, yang dapat berkontribusi secara signifikan, sesuai kapabilitas dan kemampuannya. Dalam konteks pembangunan, pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan sangat erat kaitannya dengan memperbaiki kualitas generasi berikutnya, mengingat perempuan adalah pendidik pertama di keluarga. Dengan melihat fakta demografis, Indonesia menyadari bahwa investasi dalam skala besar dibutuhkan untuk meningkatkan peran wanita dalam segala sektor pembangunan,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam forum Trading Up: Economic Development and Gender Equality yang dilangsungkan di sela Asian Development Bank (ADB) Annual Meeting 2019 di Nadi, Fiji, Sabtu (4/5).

Proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2015 menyebutkan bahwa populasi Indonesia pada 2018 mencapai tak kurang dari 264,2 juta jiwa, di mana 132,7 juta jiwa atau 50,2 persennya adalah laki-laki, sementara 131,5 juta jiwa atau 49,8 persennya adalah perempuan. Mengacu kepada data BPS, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia mengalami kenaikan, dari 90,82 pada 2016 menjadi 90,99 di 2018. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Sementara itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia juga tercatat naik dari 71,39 pada 2016, menjadi 71,74 pada 2017. IDG adalah indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Meskipun tingkat pendidikan perempuan lebih tinggi, namun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK Perempuan lebih rendah dibanding TPAK Laki-laki, yakni hanya di angka 55 persen, menurut Survei Angkatan Kerja Nasional 2018 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Proporsi laki-laki dalam sektor tenaga kerja formal juga tercatat hampir dua kali lipat dibanding perempuan. Dalam sepuluh tahun terakhir, tren proporsi tersebut cenderung stagnan. Perempuan bekerja juga masih sangat rentan untuk terpapar economic shocks. Sekitar 26 persen pekerja perempuan adalah pekerja sektor rumah tangga. Selain itu, sebagian besar pekerja perempuan adalah pekerja dengan keterampilan menengah hingga rendah, yang proporsinya mencapai 89 persen atau sekitar 43,8 juta jiwa.

“Pemerintah menyadari pentingnya peran perempuan dalam pembangunan sehingga Indonesia membidik empat sektor utama dan menyiapkan langkah strategis dalam mengatasi isu pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, sekaligus mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals, terutama Tujuan 5: Kesetaraan Gender,” ujar Menteri Bambang.

Pertama, di sektor pendidikan, pemerintah mengimplementasikan wajib belajar 12 tahun serta menyediakan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga miskin melalui Kartu Indonesia Pintar dan Program Keluarga Harapan.

Kedua, di sektor kesehatan, Indonesia fokus untuk memperbaiki akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk ibu, anak, dan remaja, mengakselerasi usaha perbaikan nutrisi, mengintegrasikan kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum pendidikan, mendorong pengetahuan dan keterampilan berkeluarga, serta memperbaiki akses dan kualitas keluarga berencana.

Ketiga, di bidang ketenagakerjaan, pemerintah fokus untuk memperluas kesempatan kerja, mendorong fleksibilitas pasar tenaga kerja, menyesuaikan gaji dengan mekanisme pasar, memperbaiki keterampilan dan kapasitas tenaga kerja dengan pelatihan untuk perempuan, dan menguatkan implementasi kebijakan tenaga kerja yang mengakomodasi kesetaraan gender.

Keempat, terkait pencegahan kekerasan, Indonesia menargetkan peningkatan pemahaman atas definisi kekerasan dan penyelundupan perempuan, menyediakan perlindungan hukum bagi kasus kekerasan terhadap perempuan, dan meningkatkan efektivitas pelayanan bagi penyintas anak dan perempuan.

Weekly Brief

Ini Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara

May 2, 2019

JAKARTA – Ibukota negara saat ini berada di DKI Jakarta yang berfungsi tidak hanya sebagai pusat pemerintah namun juga pusat ekonomi nasional. Karena kepadatan, daya dukung lingkungan yang menurun seperti sering terjadinya banjir, penurunan muka air tanah, kemacetan, kekurangan air bersih dan keterbatasan lahan menyebabkan fungsi Ibukota mulai menurun dan tidak efisien. Jumlah kerugian akibat kemacetan dan tidak efisiennya penggunaan bahan bakar saja dapat mencapai 65 triliun rupiah di tahun 2017. Selain itu, ketimpangan antara Indonesia bagian timur dengan Indonesia bagian barat masih cukup besar hingga kini. Di tahun 2017, wilayah Jabodetabek berkontribusi sebesar 20,85% dan pulau Jawa berkontribusi sebesar 58,49 persen dari PDB nasional (BPS, 2018). Jumlah penduduk Jakarta di tahun 2016 adalah kurang lebih 4% dari penduduk Indonesia namun jika memperhitungkan penduduk Jabodetabek proporsinya adalah sebesar 10%. Penduduk Pulau Jawa sendiri saat ini adalah sebesar 150 juta atau sekitar 57% dari total penduduk Indonesia.

Selanjutnya, 3 alternatif pemindahan Ibu Kota Negara adalah:

1. Menetapkan Distrik Pemerintahan (Government District), tetap di Jakarta, kawasan khusus Pemerintahan di sekitar istana, Jakarta, contoh Vientiane (Laos); Jurong Gateway (Singapore); Pudong (Shanghai); HafenCity (Hamburg)

2. Memindahkan Ibu Kota ke wilayah dekat Jakarta dengan jarak 50-70 km, contoh: Putrajaya (Malaysia); Kotte (Sri Lanka); New Kabul (Afghanistan), dan

3. Memindahkan Ibu Kota ke Luar Jawa/KTI, contoh: Brasilia (Brazil); Sejong (Korea); Canberra (Australia); Washington DC (USA); Islamabad (Pakistan), Astana (Kazakhstan), dan Naypidyaw (Myanmar)

Berdasarkan hasil Rapat Terbatas Kabinet pada 29 April 2019, Presiden RI telah memutuskan untuk memilih alternatif ketiga yaitu ke luar Jawa dan harus berada di tengah NKRI untuk memudahkan akses dari seluruh provinsi serta harus dapat mendorong pemerataan antara wilayah Barat dan Timur Indonesia.

Untuk itu dipandang perlu untuk memindahkan Ibukota dengan pertimbangan untuk:

1. mengurangi beban Jakarta dan Jabotabek;

2. mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah Indonesia bagian timur;

3. mengubah mind-set pembangunan dari Jawa Centris menjadi Indonesia Centris;

4. memiliki ibukota negara yg merepresentasikan identitas bangsa, kebhinekaan dan penghayatan terhadap Pancasila;

5. meningkatkan pengelolaan pemerintahan pusat yang efisien dan efektif

6. memiliki Ibukota yang menerapkan konsep smart, green, and beautiful city untuk meningkatkan competitiveness secara regional maupun internasional.

Kriteria penentuan lokasi yang digunakan adalah:

1. Lokasi Strategis, secara geografis berada di tengah wilayah Indonesia

2. Tersedia lahan luas milik pemerintah/BUMN Perkebunan untuk mengurangi biaya investasi.

3. Lahan harus bebas bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, serta kebakaran hutan dan lahan gambut

4. Tersedia sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan

5. Dekat dengan kota eksisting yang sudah berkembang untuk efisiensi investasi awal infrastruktur.

a. Akses mobilitas/logistik : bandara, pelabuhan dan jalan.

b. Ketersediaan pelabuhan laut dalam sangat penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim melalui konektivitas tol laut antar pulau.

c. Tingkat layanan air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi yang memadai untuk dikembangkan

6. Potensi konflik sosial rendah dan memiliki budaya terbuka terhadap pendatang,

7. Memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan.

Jumlah ASN yang akan dipindahkan berkorelasi dengan luas lahan yang diperlukan. Dengan kondisi saat ini, lahan yang dibutuhkan mencapai 40.000 Ha, sementara dengan melakukan right sizing jumlah ASN diperlukan lahan seluas 30.000 Ha. Jumlah ASN yang dipindahkan pada skenario pertama adalah sebesar 195.550 orang, sehingga total jumlah penduduk Ibukota akan menjadi 1,5 juta orang termasuk keluarga, perangkat pendukung dan pelaku ekonomi. Dalam Skenario kedua dengan rightsizing, ASN yang dipindahkan adalah sebesar 111.510 orang, dengan demikian jumlah penduduk total hanya akan mencapai 870.000 orang. Berdasarkan dua skenario tersebut, diestimasikan kebutuhan biaya sebesar Rp. 446 triliun dan Rp. 323 triliun. Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara ini akan menjadi bagian dalam rencana pembangunan periode selanjutnya sehingga dibutuhkan komitmen kuat, partisipasi seluruh pemangku kepentingan, serta kelembag mega-project yang kohesif dan solid.

Weekly Brief

Pelindo III Berikan Tiket Mudik Gratis

April 26, 2019

Surabaya, (26/4) – Pelindo III menyiapkan 17.500 tiket kapal laut dan bus gratis untuk masyarakat pada musim mudik Idul Fitri 1440 H Tahun 2019. Hal tersebut merupakan bagian dari Program Mudik Bareng 2019 yang digagas oleh Kementerian BUMN. “Sebagai bentuk perhatian Pelindo III pada kebutuhan masyarakat, terutama pemudik kapal laut, jumlah tiket gratis yang disediakan terus meningkat. Tahun 2017 memberangkatkan sekitar 6.000 orang, kemudian meningkat di tahun 2018 lalu menjadi sekitar 14.000. Di tahun 2019 ini disediakan 17.500 tiket kapal laut dan bus gratis,” kata VP Corporate Communication Pelindo III, Wilis Aji Wiranata, Kamis (25/4).

Wilis Aji menjelaskan, Pelindo III kembali menjalin sinergi BUMN dalam penyelenggaraan program tersebut. Dari 17.500 tiket gratis yang disediakan, terdiri dari 2.000 tiket kapal laut yang dilayani oleh kapal-kapal Pelni dan 15.500 tiket bus untuk diantar dengan bus milik Damri dari pelabuhan ke berbagai kota tujuan mudik di Pulau Jawa. “Jadi ada tiket gratis untuk 5 rute kapal penyeberangan dari Kalimantan ke Jawa, yakni dari Kumai – Tanjung Perak, Kumai – Tanjung Emas, Sampit – Tanjung Perak, Sampit – Tanjung Emas, dan Batulicin – Tanjung Perak. Semua dilayani oleh kapal milik Pelni, yaitu KM Kelimutu, KM Leuser, KM Binaiya, dan KM Egon. Pada masing-masing rute kapal laut tersebut tersedia 200-300 tiket gratis untuk sekali keberangkatan pada tanggal tertentu yang dimulai H-6 Lebaran (Hari Raya Idul Fitri),” jelasnya.

Ia melanjutkan, begitu pemudik kapal laut tiba di pelabuhan, bisa langsung melanjutkan naik bus gratis yang telah disediakan. Di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tersedia 10.000 tiket bus gratis untuk 5 jurusan ke Cepu, Madiun, Trenggalek, Blitar, dan Jember. Sedangkan di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang ada 5.500 tiket bus gratis dengan tujuan ke Tegal, Wonosobo, Temanggung, Purworejo, Yogyakarta, Solo, dan Purwodadi. Bus gratis di kedua pelabuhan yang dikelola Pelindo III tersebut akan tersedia sejak H-6 Lebaran.

Wilis Aji menghimbau agar calon pemudik dapat segera mendaftarkan diri via internet atau online ke alamat situs website resmi: mudik.pelindo.co.id atau via aplikasi dengan mengunduh (download) aplikasi “Mudik Pelindo III” di Google Play. Setelah terdaftar secara online, calon pemudik dapat mengambil tiket kapal di terminal penumpang pelabuhan keberangkatan dengan menunjukkan kartu identitas resmi (KTP atau SIM) sebagai bukti. Jadwal keberangkatan kapal sesuai dengan jadwal kapal yang tercantum di tiket Pelni. Begitu pula untuk calon pemudik dengan moda bus, setelah terdaftar secara online dapat mengambil tiket bus gratis di pelabuhan kedatangan (Tanjung Perak dan Tanjung Emas) dengan menujukkan kartu identitas resmi (KTP dan SIM), serta Tiket Pelni untuk pemudik gratis moda kapal laut yang melanjutkan perjalanan dengan bus gratis.

Pelindo III, Pelni, dan Damri, juga telah bekerja sama dengan pihak keamanan untuk memastikan seluruh proses Program Mudik Bareng BUMN ini gratis untuk masyarakat, tanpa biaya apapun. Bila ada oknum yang meminta bayaran akan diproses ke pihak yang berwajib. Masyarakat dan calon pemudik yang membutuhkan informasi dapat menghubungi call center: 082228448880 atau menemui petugas yang bersiaga di pelabuhan keberangkatan dan kedatangan.

“Mudik Gratis Bareng BUMN – Pelindo III ini gratis untuk memberikan mudik yang aman dan nyaman pada masyarakat, terutama penumpang kapal laut, pada setiap musim mudik Lebaran. Seluruh peserta mudik gratis Pelindo III akan diasuransikan sebagai fasilitas proteksi yang menyeluruh. Pelindo III mendukung pemerintah yang menempatkan keselamatan pemudik sebagai prioritas,” pungkas Wilis Aji.