Browsing Category

Weekly Brief

News Weekly Brief

Sinergi BRIEFER dan Universitas Pembangunan Jaya dalam Pengembangan Keahlian Komunikasi Digital

September 10, 2022

Jakarta – BRIEFER dan Universitas Pembangunan Jaya menjalin kerja sama untuk mengembangkan bidang komunikasi digital di Indonesia. Kemitraan ini dimulai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama (MoA) oleh Chief Executive Officer BRIEFER, Aditya Sani, dan Dekan Fakultas Humaniora dan Bisnis Universitas Pembangunan Jaya, Clara Evi C. Citraningtyas, Kamis (08/09).

Kolaborasi mencakup pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat seperti perekrutan akademisi Universitas Pembangunan Jaya (UPJ) sebagai Specialist BRIEFER, penyediaan wadah magang bagi para mahasiswa dan mahasiswi hingga ruang penelitian di industri komunikasi.

Seperti yang diketahui, BRIEFER adalah platform komunikasi yang merupakan rumah bagi para ahli, professional dan spesialis dalam menyediakan layanan konsultasi untuk Brand, Korporasi, Bisnis, Institusi, Perorangan hingga Pemerintah.

Terkait kerja sama BRIEFER dengan UPJ, Aditya Sani mengatakan bahwa langkah kolaborasi ini diharapkan dapat menjawab tantangan industri di era digital saat ini dan ke depannya. Di mana dibutuhkan kolaborasi antara dunia industri dengan perguruan tinggi untuk bersama membangun kapasitas kemampuan sumber daya manusia melalui pelatihan kerja, transfer knowledge hingga forum diskusi untuk mengatasi kesenjangan keahlian di industri.

“Potensi komunikasi digital sangat luas dan akan berkembang dari tahun ke tahun, salah satunya adalah layanan jasa konsultansi. Oleh karena itu dengan penandatanganan kerja sama ini, BRIEFER bersama Universitas Pembangunan Jaya perlahan membangun kapasitas sumber daya manusia untuk menghasilkan praktisi ahli dalam layanan jasa konsultansi terbaik bagi Brand, Korporasi, Bisnis, Institusi maupun Perorangan.” Jelas Aditya Sani.

Diketahui bahwa tantangan terbesar pemerintah saat ini adalah untuk memperbaiki kesenjangan antara kemampuan dan sistem pendidikan. Hal tersebut ditegaskan oleh Chair of G20 Indonesia Employment Working Group, Anwar Sanusi dalam diskusi B20-G20 Dialogue: Future of Work and Education Task Force, belum lama ini.

Selain itu, berdasarkan data Bank Dunia, Indonesia kekurangan 9 juta tenaga kerja di bidang informasi dan komunikasi teknologi (ICT) dikarenakan tingginya celah atau kesenjangan keahlian (skill gap). Jika skill gap tersebut tidak diatasi, maka Indonesia akan menjadi pasar konsumen besar yang hanya sebatas menggunakan jasa atau mengimpor barang dari luar negeri.

“Kami berharap kerja sama ini dapat mendukung langkah pemerintah untuk meningkatkan keahlian sumber daya manusia baik di kota besar maupun di daerah, dan mengembangkan industri layanan jasa konsultansi lebih baik.” tambah Aditya.

Dalam kesempatan tersebut, Dekan Fakultas Humaniora dan Bisnis UPJ, Clara Evi C. Citraningtyas, menyambut baik kerja sama ini dimana akademisi dan praktisi dapat bersinergi mendorong kompetensi mahasiswa melalui perpaduan ilmu dan praktik sehingga dapat berperan terhadap dinamika industri komunikasi di Indonesia. “Kerja sama ini sejalan dengan tujuan dari Universitas Pembangunan Jaya untuk menghasilkan lulusan yang ahli, inovatif dan tanggap terhadap perubahan. Kami berharap sinergi ini dapat membantu meningkatkan kualitas akademisi untuk layanan jasa konsultansi dan bidang komunikasi digital lainnya” tutup Clara Evi C. Citraningtyas.

Weekly Brief

Demi Pertumbuhan Ekonomi, Darmin Minta Budi Karya Kembangkan Transportasi Logistik

September 14, 2019

Jakarta – Menteri Perekonomian Darmi Nasution mengharapkan agar jasa layanan untuk angkutan barang fokus terhadap sektor logistik. Hal tersebut disampaikan agar langsung didengar oleh pihak Kementerian Perhubungan, sehingga tidak hanya berfokus pada sektor layanan jasa angkutan barang saja.

“Di negara-negara yang lebih maju, rangkaian kereta itu panjang sekali, apalagi kereta barang. Di sana angkutan kereta api sangat berperan dalam angkutan masal suatu barang. Orang iya, tapi barang tidak kalah pentingnya,” ujar Darmin saat menyampaikan keynote speech pada Konferensi Harhubnas 2019 di Jakarta (14/9).

Ia menambahkan, transportasi hendaknya dilihat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem logistik dari para pengusaha yang memproduksi barang.Sebagai informasi, saat ini sekitar 90% pengangkutan barang masih menggunakan truk. Pengangkutan barang dengan truk pun sebagian besar melakukan pelanggaran aturan beban maksimum. Hal ini tentu harus jadi perhatian.

Dari RPJMN, Pemerintah telah memilih Proyek Strategis Nasional (PSN) yang pada saat ini terdiri dari 223 Proyek dan 3 Program.“Ini semua merupakan backbone dari sarana transportasi” ujar Menko Darmin.

Infrastruktur perhubungan yang sudah dibangun di Jawa dan beberapa Pulau lain harus dikembangkan lagi serta dioptimalisasi pemanfaatannya sehingga terhubung dengan Kawasan pusat pertumbuhan ekonomi dan sentra produksi rakyat untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal ini sesuai dengan salah satu Visi Indonesia 2019-2024 yaitu Pembangunan Infrastruktur yang berkesinambungan.“Nah setelah dioptimalkan, maka kita perlu melahirkan standar dan keteraturan. Kita perlu tahu dari setiap antar kota itu perlu ada informasi yang jelas, jadwalnya, biayanya. Begitu juga kereta api, kapal laut, bahkan angkatan udara. Kalau sudah begitu kita bisa berharap logistik modern akan terlahir,” terang Menko Darmin.

Menko Darmin juga mengatakan bahwa diperlukan sistem informasi di kota mengenai alat angkutan, sarana, barang, harga, tarif dan jadwal. Itu sebuah usaha besar. Itu memerlukan transformasi ekonomi dan digital.

Sebagai penutup Menko Darmin menginformasikan bahwa saat ini Pemerintah sedang menyiapkan penyederhanaan besar-besaran dalam hal perizinan. Namun, kedepannya perizinan ini akan difokuskan kepada monitoring dan pengawasan sehingga pengusaha akan lebih mudah dan lebih baik dalam berusaha.

Sementara itu, Menko Darmin juga mengapresiasi kinerja Kemenhub dalam pengelolaan sumber daya manusia.Turut hadir dalam acara ini Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, para pejabat eselon satu dan dua Kementerian Perhubungan, perwakilan kementerian dan lembaga serta para taruna dan taruni perhubungan.

News Weekly Brief

Ketua DPD RI: Kami Dukung Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan

August 16, 2019

Jakarta h Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Oesman Sapta Odang (OSO), mendukung rencana Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk memindahkan ibukota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Menurutnya, rencana tersebut sudah dibahas oleh dirinya dan Jokowi.

“Kami mendukung rencana Pemerintah untuk segera merealisasikan pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan,” kata OSO.
Penyataan ini dikatakan oleh OSO dalam pidatonya di Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Jakarta, Jumat (16/8/2019). OSO menambahkan bila DPD akan memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah untuk rencana pemindahan ibu kota ini.

“Terkait hal itu semua, DPD RI sebagai representasi daerah akan konsisten dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah yang ada di seluruh wilayah Indonesia,” tegasnya.

Selain soal ibukota baru, OSO juga mengingatkan soal ancaman dan tantangan bagi Indonesia di era globalisasi. Senator asal Kalimantan Barat itu menyebut bila liberalisasi dan paham radikal adalah 2 tantangan besar untuk Indonesia ke depan. Karena kedua paham tersebut sangat bertentangan dengan paham Pancasila yang selam ini dianut oleh Indonesia.

“Tantangan berat tersebut adalah merebaknya dua paham besar, yakni liberalisasi dan paham radikal. Atas nama kebebasan dan demokrasi, dua paham ini telah bergerak secara radikal ke anak-anak ibu pertiwi,” ujar OSO.

“Dua paham tersebut telah masuk ke masyarakat kita dengan mempertentangkan antara Pancasila dan Agama. Pancasila yang telah menjadi konsensus final kita dalam bernegara, telah dikaburkan oleh mereka,” sambungnya.

Karenanya, OSO mengingatkan bila Pancasila harus kembali dibumikan di Indonesia. Dirinya ingin sejak anak-anak hingga orang dewasa memiliki pemahaman yang sama terkait gagasan-gagasan dasar dalam Pancasila.

“Pancasila sebagai filsafat kita dalam bernegara harus terimplementasi secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif di semua lapisan masyarakat. Mulai dari kalangan elit hingga masyarakat yang bersandal jepit. Mulai dari anak-anak dan remaja, hingga kalangan yang sudah dewasa,” pungkas OSO.

(Bisma)

Weekly Brief

BPIP RI Umumkan 74 Ikon Apresiasi Prestasi Pancasila Tahun 2019

August 16, 2019

Jakarta – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia telah menetapkan tujuh puluh empat (74) ikon apresiasi prestasi Pancasila Tahun 2019. 74 ikon tersebut dipilih berdasarkan beberapa kriteria.

Kriteria yang dimaksud adalah sains dan inovasi, olahraga, seni budaya dan bidang kreatif, dan social entrepreneur.

Dijelaskan bahwa 74 ikon tersebut memiliki tugas yaitu, mensosialisasikan nilai – nilai Pancasila guna menjadikan sumber inspirasi yang dapat menumbuhkan rasa bangga menjadi bangsa indonesia, terlibat aktif dalam media massa dan media sosial yang dapat menciptakan pandangan positif dalam mengapresiasikan prestasi Pancasila di kalangan generasi muda, dan menjadikan sumber inspirasi kepada masyarakat guna menjadi keteladanan dalam mengharumkan nama bangsa Indonesia di kalangan masyarakat dunia.

Sementara itu, dalam 74 ikon apresiasi prestasi Pancasila tahun 2019 terdapat beberapa nama tersohor. Diantaranya adalah Iwan Fals, Erros Chandra, Nia Zulkarnain, Addie MS, Christine Hakim, dan masih banyak lagi.

Weekly Brief

Jokowi, Produk Lokal Harus Kuasai Pasar Dalam Negeri !

August 16, 2019

Jakarta – Merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke 74, telah diresmikan Hari Belanja Diskon Indonesia (HBDI) dan Parade Merek Lokal Indonesia Tahun 2019 di The Hall Senayan City, Jakarta, Kamis (15/8). Acara tersebut dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara RI Iriana Joko Widodo.

Pada acara tersebut, Jokowi mengatakan banyak produk lokal yang dipamerkan, sehingga ia meminta agar produk-produk lokal tersebut dapat menguasai pasar dalam negeri. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan pasar yang sangat besar.

“Kita tahu pasar Indonesia ini gede sekali, pasar kita ini besar sekali. Jangan sampai pasar yang ada, yang besar ini, dikuasai oleh merek-merek luar. Jangan sampai. Saya titip ini. Tugas bapak dan ibu sekalian adalah mengisi pasar-pasar yang ada sehingga barang luar mau masuk sudah penuh,” ujar Presiden.

Untuk itu, Presiden ingin agar ruang-ruang strategis di mal atau pusat perbelanjaan diprioritaskan untuk diberikan kepada merek-merek lokal, bukan untuk merek-merek dari luar negeri. Menurutnya, merek-merek lokal Indonesia tidak kalah kualitasnya dengan merek-merek dari luar negeri.

“Di Australia seperti itu. Di Australia itu cara mainnya seperti itu, produk-produk dalam negeri taruh di paling depan kalau ada mal. Kenapa kita enggak tiru strategi-strategi yang bagus seperti itu?” katanya.

Selain itu, hal tersebut juga bisa menjadi satu strategi dari mal-mal untuk membantu pemerintah agar barang-barang impor tidak membanjiri Indonesia, terutama saat perang dagang terjadi seperti sekarang. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai produk buatan dalam negeri.

“Jadi sekali lagi, tolong kita mulai kecintaan kita terhadap produk-produk kita sendiri, terhadap produk-produk dalam negeri,” imbuhnya.

Weekly Brief

Pemerintah Terima Usulan Pembentukan KEK Likupang dan Kendal

August 15, 2019

Jakarta – Sidang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menyatakan bahwa telah menerima usulan pembentukan KEK Pariwisata Likupang dan KEK Industri Kendal. Dengan demikian, Dewan Nasional KEK akan merekomendasikan KEK Likupang dan KEK Kendal kepada Presiden Joko Widodo untuk ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah.

”Kami bersyukur Dewan Nasional KEK menerima usulan kami,” kata Paquita Widjaya, Project Development Head PT. Minahasa Permai Resort Development (MPRD) usai mengikuti Sidang Dewan Nasional KEK di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Lapangan Banteng, Jakarta, pada Kamis, 15 Agustus 2019.

Usulan tersebut dapat diterima karena telah melengkapi seluruh dokumen persyaratan. PT. Minahasa Permai Resort Development (MPRD) juga telah menguasai lahan dengan status SHGB seluas 155 hektare dan SHM seluas 42,4 hektare.

Dijelaskan bahwa MPRD berkomitmen untuk menanamkan investasi untuk pembangunan kawasan sebesar Rp 2,1 triliun dan investasi pelaku usaha ditargetkan sebesar Rp 5 triliun. Kemudian di KEK Likupang akan dikembangkan resort, akomodasi, entertainment dan MICE. Di luar area KEK akan dikembangkan pula Wallace Conservation Center dan Yacht Marina. Tenaga kerja yang akan terserap sebanyak 65.300 orang.

Hal ini dilakukan karena KEK Likupang dinilai dapat meningkatkan serapan wisatawan Mancanegara di Sulawesi Utara sebesar 162 ribu orang pada tahun 2025. Jumlah di atas menyerap sekitar 16% dari target yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Utara, yaitu 1 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2025.

Selain itu, KEK Likupang diprediksi mampu memberikan kontribusi pada pendapatan devisa, di tahun 2030 sebesar Rp Rp 22,5 triliun. Sehingga penetapan KEK ini menjadi penting untuk dilaksanakan.

KEK Likupang direncanakan akan dikembangkan dalam tiga tahap. Tahap I yang akan dibangun seluas 92,89 hektare pada kurun waktu tiga tahun, yaitu 2020 hingga 2023. Target investor yang akan masuk pada tiga tahun pertama adalah Maestro & Partners yang akan membangun luxury resort senilai Rp 357 miliar, Sejuta Rasa Carpedia akan membangun beach club senilai Rp 307 miliar, Dune World akan membangun luxury dive resort senilai Rp 50 miliar, dan Artha Prakarana akan membangun nomadic resort senilai Rp 36 miliar.

KEK Likupang berlokasi di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara yang diusulkan oleh PT Minahasa Permai Resort Development (MPRD), anak perusahaan Sintesa Group. Sedangkan KEK Kendal berlokasi di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dan diusulkan oleh PT Kendal Industrial Park (KIP), yang merupakan joint venture antara dua pengembang industri di Asia Tenggara yaitu Sembcorp Development Ltd dan PT Jababeka Tbk. Sembcorp adalah perusahaan yang menjadi bagian dari Temasek Holding dan terdaftar di Singapore Exchange.

News Weekly Brief

Soal Biodiesel, Jokowi: Awal 2020 Kita Pindah ke B30, Akhir 2020 ke B50

August 13, 2019

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki harapan yang sangat besar pada sektor biodiesel di tahun 2020. Dirinya menilai penerapan kebijakan biodiesel 20 persen atau B20 sangat signifikan menekan anggaran negara hingga USD 5,5 miliar per tahun.

Jokowi ingin pada tahun 2020 mendatang Indonesia bisa menerapkan B30 dan pada akhir 2020, Indonesia langsung ke B50. Hal ini, lanjutnya, untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada energi fosil dan impor bahan bakar.

“Saya ingin agar B20 ini nanti pada Januari 2020 itu sudah pindah ke B30. Selanjutnya nanti di akhir 2020 sudah meloncat lagi ke B50,” kata Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/8/2019) kemarin.

“Kita ingin lebih cepat dan mulai dari B20 ini kita ingin mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan juga yang paling penting kita ingin mengurangi impor minyak kita,” lanjutnya

Jokowi mengatakan kebijakan biodiesel akan memberikan keuntungan bagi industri kelapa sawit. Selain itu, kebijakan tersebut juga bisa memberikan posisi tawar yang lebih tinggi untuk Indonesia.

“Yang tidak kalah pentingnya, penerapan B20 juga akan menciptakan permintaan domestik akan CPO yang sangat besar yang kita harapkan menimbulkan multiplier effect terhadap 17 petani, pekebun, dan pekerja yang ada di (industri) kelapa sawit,” tuturnya.

“Tekanan terhadap kelapa sawit kita saya kira perlu diantisipasi dari dalam negeri sehingga kita memiliki sebuah bargaining position yang baik,” sambung Jokowi.

Di akhir rapat, Jokowi kembali ingatkan harapan pada biodiesel di 2020. Dirinya meminta komitmen penuh dari para Menteri untuk menyukseskan kebijakan tersebut.

“Perlu saya sampaikan di sini bahwa saya akan cek langsung urusan yang berkaitan dengan penggunaan B20 ini termasuk nanti kalau meloncat ke B30,” pungkasnya.

(Bisma)

News Weekly Brief

Dana Internal Masih jadi Sumber Utama Pembiayaan Properti di Indonesia

August 13, 2019

Jakarta – Bank Indonesia mengungkapkan pembiayaan utama properti residensial masih menggunakan dana internal. Hal ini dilakukan untuk pengembangan properti tersebut.

Pada triwulan II 2019, rata-rata penggunaan dana internal pada pengembangan pembangunan properti residensial sebesar 60,57%. Kemudian, dari pinjaman perbankan sebesar 27,54% dan pembayaran dari konsumen sebesar 9,80%.

Berdasarkan komposisi dana internal, porsi terbesar berasal dari laba ditahan sebesar 58,9% dan modal disetor sebesar 37,0%.

News Weekly Brief

Penjualan Properti Residensial Mengalami Penurunan di Triwulan II 2019

August 13, 2019

Jakarta – Bank Indonesia (BI) memaparkan penjualan properti pada triwulan II 2019 sebesar -15,90% (qtq), mengalami penurunan dibandingkan triwulan I 2019. Penurunan tersebut disebabkan turunnya penjualan rumah tipe kecil dan menengah.

Pada rumah tipe kecil sebesar -23,48% qtq dan rumah tipe menengah -12,88% qtq. Hal ini berbanding terbalik dengan penjualan rumah tipe besar yang menguat dari 24,56% qtq menjadi 33,08% qtq.

BI juga mengungkapkan faktor utama yang menghambat pertumbuhan penjualan properti pada triwulan II 2019 adalah melemahnya daya beli, dan suku bunga KPR yang cukup tinggi karena rata-rata suku bunga KPR di triwulan II 2019 per Juni sebesar 9,43% lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya.

Tapi tidak hanya itu, faktor lainnya adalah tingginya harga rumah, dan permasalahan perjanjian/birokrasi dalam mengembangkan lahan.

News Weekly Brief

Ini, Sembilan Ruas Tol yang Siap Diresmikan di Tahun 2019

August 12, 2019

Jakarta – Pembangunan jalan tol yang ditargetkan sepanjang 1.852 Km dalam periode 2015-2019, tercatat hingga Mei 2019 sudah beroperasi sepanjang 949 Km. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyampaikan bahwa jumlah tersebut akan bertambah 406,14 Km dengan beroperasinya 9 ruas tol secara bertahap hingga akhir tahun 2019.

“Khusus jalan tol, selama lima tahun nanti akan ada tambahan 1.852 km. Sekarang hampir 1.000 km jalan tol baru sudah diresmikan dan dioperasikan. Manfaatnya sudah banyak dirasakan masyarakat dan banyak yang menyampaikan rasa terima kasih atas tersambungnya Jalan Tol Trans Jawa.,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.

Dijelaskan bahwa adanya jalan tol tersebut akan meningkatkan konektivitas antara wilayah dan efisiensi biaya logistik di Indonesia.

Sedangkan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit menyatakan 9 ruas jalan tol tersebut yakni pertama, Jalan Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) seksi 2 ruas Raya Bogor-Kukusan (5,5 km) dengan progres fisik saat ini sudah 100% dan siap diresmikan pada Agustus 2019 ini.

Pembangunan Jalan Tol Cijago sepanjang 14,64 Km dilaksanakan oleh PT Translingkar Kita Jaya terbagi menjadi tiga seksi. Tol Cijago Seksi I dimulai dari interchange Jagorawi hingga ke Jalan Raya Bogor, Seksi II dimulai dari Jalan Raya Bogor hingga Kukusan, dan Seksi III Kukusan ke Cinere.

Kedua ruas tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung sepanjang 189 Km, yang akan siap diresmikan pada bulan September 2019. Jalan tol yang merupakan bagian dari Tol Trans Sumatera ini dibangun dengan menggunakan biaya investasi sebesar Rp 21,95 triliun. Pada Lebaran 2019 lalu, ruas tol ini sudah digunakan fungsional untuk membantu kelancaran arus mudik dan balik, saat ini progres konstruksinya sudah sebesar 94,33%.

Ketiga yakni Jalan Tol Tol Manado-Bitung seksi 1-2A ruas Manado-Danowudu (22,5 km). Tol Manado-Bitung dibangun dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan nilai investasi total Rp 6,19 triliun. Kehadiran tol pertama di Sulawesi Utara ini akan memangkas waktu tempuh Manado ke Bitung dan sebaliknya dari saat ini sekitar 90-120 menit, menjadi sekitar 30 menit.

Keempat, Jalan Tol Balikpapan-Samarinda seksi 2-4 ruas Samboja-Samarinda (66,4 km). Kedua jalan tol tersebut saat ini sudah dalam tahap penyelesaian dengan progres konstruksi masing-masing sebesar 92,36% dan 96,71%. Dua ruas tol tersebut direncanakan siap diresmikan di bulan Oktober 2019.

Kelima yakni ruas Tol Kunciran-Serpong (11,14 km) dengan progres 94,24% dan keenam, ruas Tol Pandaan-Malang seksi 4 Singosari-Pakis (5,1 km) dengan progres 97,1%. Kedua ruas tol tersebut ditargetkan November 2019 bisa beroperasi.

Ketujuh ruas Tol Kayu Agung-Palembang-Betung seksi 1 ruas Kayu Agung-Jakabaring (33,5 km) dengan progres 74,44%, kedelapan, ruas Tol Pekanbaru-Dumai seksi 1-2 ruas Pekanbaru-Petapahan (33,6 km) dengan progres 95%, dan terakhir ruas Tol Jakarta-Cikampek II (Japek 2) (36,4 km) dengan progres konstruksi 91,42%.

Jalan Tol Japek 2 yang dimulai dari SS Cikunir hingga Karawang tersebut akan memisahkan pengguna tol jarak jauh dengan pengguna jarak dekat. Pengendara yang menempuh jarak jauh bisa menggunakan Tol Japek 2 dan turun di ujung jalan tol layang, sehingga akan mengurai kepadatan dan memangkas waktu tempuh, baik kendaraan yang menuju kawasan industri di Karawang atau Cibitung maupun yang menuju Cikampek – Semarang dan Padalarang – Bandung.