Browsing Category

Weekly Brief

News Weekly Brief

Joko Widodo, Lakukan Kunjungan Kerja ke Taman Nasional Komodo

July 11, 2019

Jakarta, 11 Juli 2019 – Presiden Joko Widodo (Jokowi)melakukan kunjungan kerja ke Pulau Rinca yang berlokasi disebelah barat Pulau Flores. Kunjungan kerja tersebut juga diikuti oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo.

Pada kunjungan kerja tersebut Jokowi melihat – lihat suasana yang ada disekitar Pulau Rinca. Pulau yang dipisahkan oleh Selat Molo.

Diketahui bahwa Pulau Rinca, Pulau Komodo, dan Pulau Padar merupakan kawasan Taman Nasional Komodo yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.

Setelah melakukan kunjungan kerja ke Pulau Rica, Joko Widodo kembali ke Labuan Bajo untuk peninjauan terkait pengembangan industri pariwisata.

News Weekly Brief

Presiden Tinjau Puncak Waringin dan Kawasan Terpadu Marina yang akan Jadi Area Wisata Baru di Labuan Bajo

July 11, 2019

Jakarta, 11 Juli 2019 – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke kawasan Puncak Waringin di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Rabu (10/7). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka untuk mengembangkan kawasan industri pariwisata.

Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan bahwa kawasan Labuan Bajo akan diprioritaskan pemerintah sebagai salah satu destinasi wisata baru yang akan dikembangkan.

“Kita kan sudah rencanakan dua tahun yang lalu kita ingin ada 10 destinasi baru dan ini yang 4 yang ingin kita prioritaskan. Salah satunya adalah Labuan Bajo,” ujar Jokowi.

Jokowi menjelaskan dalam mendukung kawasan tersebut, pemerintah terus melakukan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata. Di antaranya adalah pengembangan bandara yang ada di daerah tersebut.

“Maksimal tahun depan sudah rampung semua. Terminal airport, runway, rampung,” tuturnya.

Pengelolaan bandara juga akan menjadi perhatian tersendiri. Menurut Jokowi, pemerintah ingin agar pengelola bandara di kawasan-kawasan wisata memiliki jaringan pariwisata internasional.

“Pengelolaan juga akan dilelangkan. Terutama kita ingin agar yang mengelola airport ini yang memiliki jaringan pariwisata internasional sehingga yang datang ke sini turis-turis yang kita harapkan akan meningkatkan devisa,” ucapnya.

Di samping itu, pemerintah juga akan membenahi dan mengembangkan sektor air minum dan sanitasi di kawasan Labuan Bajo. Penataan pelabuhan dan pelebaran jalan menuju lokasi wisata untuk lebih mendukung arus wisatawan juga akan dilakukan.

“Ini memang total penataannya,” kata Presiden.

Penataan tersebut diharapkan untuk dapat diselesaikan sesegera mungkin. Setelahnya, Presiden berharap agar pemerintah setempat mulai membuat dan mengemas atraksi wisata baru yang dapat menarik wisatawan asing untuk berkunjung ke Labuan Bajo.

“Kita ini baru mulai membenahi. Insyaallah tahun depan sudah selesai airportnya, runwaynya, dan penataan kawasan. Baru kita bicara bagaimana mengemas event-event seni dan budaya yang ada di sini. Kemudian juga promosinya seperti apa,” tandasnya.

News Weekly Brief

Presiden: Jawa Timur Miliki Potensi untuk Berkontribusi Besar Bagi Perekonomian Nasional

July 10, 2019

Jakarta, 10 Juli 2019 – Sektor infrastruktur dan budaya kerja yang dimiliki masyarakat Jawa Timur dinilai sangat mendukung bagi pengembangan investasi di provinsi tersebut. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas membahas soal percepatan pembangunan Jawa Timur di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa, 9 Juli 2019.

“Saya melihat baik infrastruktur maupun budaya kerja yang ada di Provinsi Jawa Timur sangat mendukung sekali bagi pengembangan investasi yang ada di sana. Masyarakatnya terbuka dan memiliki produktivitas yang sangat baik,” kata Presiden.

Jawa Timur, dengan kondisi tersebut, diharapkan dapat menjadi salah satu provinsi yang dapat memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, Kepala Negara mengundang Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, untuk membahas upaya percepatan pembangunan di Jawa Timur bersama dengan jajaran terkait.

Presiden meminta seluruh pihak terkait untuk berfokus pada satu atau dua pekerjaan besar yang dengan itu akan lebih mudah bagi seluruh pihak dalam merealisasikan dan menuntaskan pekerjaan tersebut.

“Mungkin satu, dua, atau tiga. Kita fokus, kita kerjakan benar, tetapi bisa kita selesaikan dalam waktu yang secepat-cepatnya sehingga betul-betul ada sebuah kenaikan yang konkret dalam hal ini pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur maupun mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

News Weekly Brief

Percepat Pembangunan di Jawa Tengah, Presiden Dorong Sektor Industri dan Pariwisata

July 10, 2019

Jakarta, 10 Juli 2019 – Pada rapat terbatas mengenai percepatan pembangunan di Provinsi Jawa, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pertumbuhan ekonomi nasional juga dibantu oleh pertumbuhan ekonomi daerah. Maka itu, percepatan pembangunan daerah, salah satunya Jawa Tengah, nantinya akan berkontribusi signifikan pada akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kita tahu bahwa kita memerlukan dorongan pertumbuhan ekonomi dan Jawa Tengah memiliki kesempatan besar,” ujar Presiden saat memberikan pengantar dalam rapat tersebut, Selasa (9/7).

Agar percepatan pembangunan di Jawa Tengah benar-benar berjalan dan berdampak pada perekonomian nasional, pemerintah pusat akan memberikan bantuan dan dukungan penuh bagi pemerintah daerah.

“Baik itu di sektor industri dan terutama yang akan kita dorong adalah yang berorientasi ekspor maupun yang kedua di bidang pariwisata. Dua hal ini Jawa Tengah memiliki potensi,” ucapnya.

Kepala Negara memastikan bahwa semua jajarannya yang terkait akan langsung memberikan dukungan dan perhatiannya apabila dibutuhkan oleh daerah. Dengan itu diharapkan perekonomian Jawa Tengah dapat meningkat lebih jauh lagi.

“Kita harapkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah lebih baik dan akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional kita,” tandasnya.

News Weekly Brief

Pemerintah Terbitkan PP Nomor 45 Tahun 2019

July 9, 2019

Jakarta, 9 Juli 2019 – Saat ini Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 2019, terkait pengaturan pemberian insentif super deduction sebesar 200% untuk pelaku usaha dan industri yang mengikuti kegiatan vokasi.

Tidak hanya itu, dalam PP tersebut juga diatur kebijakan insentif super deduction untuk kegiatan penelitian dan pengembangan sebesar 300%. Kemudian, insentif investment allowance juga diberikan untuk industri padat karya yang memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

“Dengan demikian, pelaku usaha dan pelaku industri diharapkan dapat terdorong meningkatkan peran dalam menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, berdaya saing,
serta sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Selasa (9/7).

Dijelaskan hal tersebut merupakan sebuah kegiatan vokasi merupakan fasilitas Pajak Penghasilan dalam bentuk pengurangan Penghasilan Bruto sebanyak 200% dari biaya yang dikeluarkan untuk vokasi.

Sasarannya adalah Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan kegiatan vokasi, yaitu kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi tertentu.

“Kompetensi tertentu yang menjadi basis dari insentif super deduction ini merupakan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri.”

News Weekly Brief

Pemerintah Resmi Tetapkan Jadwal Flight LCC Dengan Tarif Separuh Harga TBA

July 9, 2019

Jakarta, 9 Juli 2019 – Pemerintah Indonesia kembali mengadakan rapat Koordinasi Lanjutan mengenai upata penurunan Tarif Batas Atas (TBA) harga tiket pesawat bersama sejumlah pihak terkait. Rapat koordinasi tersebut diselenggarakan pada Senin (8/7).

Rapat tersebut merupakan tindakan lanjut rapat pada 1 Juli lalu, ketika pemerintah dan maskapai sepakat menentukan besaran penurunan harga tiket pesawat Low Cost Carrier (LCC) sebesar 50 persen dari tarif batas atas pada hari dan jam tertentu.

“Penerbangan murah disediakan oleh pemerintah untuk jadwal keberangkatan pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu mulai pukul 10.00 s.d. 14.00 untuk penerbangan LCC domestik tipe pesawat jet, dengan memberikan penurunan tarif 50% dari TBA LCC, untuk alokasi seat 30% dari total kapasitas pesawat,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono.

Kebijakan yang ditetapkan pemerintah guna menyediakan penerbangan murah LCC domestik jadwal tertentu, adalah sebagai berikut.

1. Jadwal Flight:

a. Untuk Citilink sejumlah 62 flight per hari (selasa, kamis, dan sabtu) dengan total saat ini 3.348 seat.

b. Untuk Lion Air Group sejumlah 146 flight per hari (selasa, kamis, dan sabtu) dengan total saat ini 8.278 seat.

2. Kebijakan ini akan mulai efektif pada hari kamis tanggal 11 Juli 2019

3. Rute penerbangan yang ditetapkan sebagai penerbangan murah ini akan mengikuti mekanisme izin rute dari Dirjen Perhubungan udara

4. Pengawasan atas kebijakan ini akan dilaksanakan oleh Dirjen Perhubungan Kementerian Perhubungan

5. Untuk mengawal pelaksanaan kebijakan ini akan dilakukan rapat pengawasan dan monitoring secara periodik.

“Ini bentuk komitmen pemerintah untuk menyediakan penerbangan murah bagi masyarakat,” tutup Susiwijono

News Weekly Brief

Blusukan di Jendela Indonesia Manado, Presiden Jokowi Lihat Potensi Besar Pariwisata Sulawesi Utara

July 5, 2019

Pada kunjungan kerjanya ke Provinsi Sulawesi Utara, Kamis, 4 Juli 2019, Presiden Joko Widodo mendengar ada banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung ke sejumlah destinasi wisata di provinsi tersebut. Tampaknya, hal tersebut menumbuhkan rasa ingin tahu Presiden akan destinasi wisata yang dimaksud.

Kurang lebih pada pukul 21.00 WITA Kepala Negara memutuskan untuk menyambangi dan melihat langsung salah satu destinasi wisata populer di daerah tersebut, yakni Jendela Indonesia yang berlokasi di Jalan Piere Tendean, Sario Tumpaan, Sario, Kota Manado.

Sesampainya di lokasi, Presiden langsung mengunjungi gerai yang menjual produk kuliner setempat. Kepala Negara juga ingin mengetahui sejumlah fasilitas publik yang ada untuk mengetahui kesiapan pengelola dan masyarakat dalam hal kenyamanan dan kebersihan area wisata.

“Sekarang kerja enggak bisa makro. Mikro (detail) harus diikuti sehingga betul-betul tampak mana yang harus di- _backup_ oleh pemerintah pusat, mana yang bisa dikerjakan pemerintah provinsi, mana yang swasta,” kata Presiden mengenai kunjungannya itu.

Jendela Indonesia adalah sebuah tempat wisata di Kota Manado yang dalam 2,5 tahun belakangan sukses berkembang menjadi sebuah pusat aktivitas wisata. Pusat kuliner yang mengedepankan hidangan khas Indonesia serta UKM-UKM lokal yang menjajakan produk yang menjadi pelengkap daya tarik objek wisata di dekat pantai yang oleh warga setempat disebut Boulevard Manado.

“Di sini menurut saya ada sebuah peluang besar untuk menarik wisatawan, turis, yang itu akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang baik bagi Provinsi Sulawesi Utara,” ujar Kepala Negara.

Melalui kunjungannya malam ini, Presiden melihat adanya potensi yang sangat besar bagi objek wisata tersebut untuk menarik lebih banyak lagi wisatawan. Pemerintah, bersama dengan pemerintah daerah dan swasta, juga akan memberikan dorongan dan dukungan dalam membenahi atau menyempurnakan fasilitas-fasilitas publik di sekitar kawasan itu.

“Ternyata peminatnya (wisatawan) sangat banyak. Seiring dengan itu, fasilitasnya jangan terlambat diperbaiki,” tuturnya.

Presiden sendiri bersama jajaran terkait rencananya akan membicarakan lebih detail mengenai segala urusan yang berkaitan dengan pariwisata di Sulawesi utara.

“Mungkin besok sebelum terbang ke Jakarta kita mau rapat terbatas untuk urusan tata ruang yang menghambat. Harus diselesaikan,” ucapnya.

“Jangan sampai regulasi-regulasi yang ada itu tidak memberikan kecepatan, tapi malah menghambat keputusan-keputusan lapangan,” Presiden menambahkan.

Turut mendampingi Presiden, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Staf Khusus Presiden Johan Budi, dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.

News Weekly Brief

80 Juta Bidang Tanah Belum Bersertifikat?

July 5, 2019

Manado, 5 Juli 2019 – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo menyatakan ada 126 juta sertifikat yang seharusnya di berikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Namun pada tahun 2015 baru 46 juta sertifikat tanah yang diterbitkan, sehingga masih ada 80 juta bidang tanah yang belum bersertifikat.

“Dulu (dalam) setahun sertifikat ini keluarnya, produksinya, hanya 500 ribu. Artinya apa? Bapak dan Ibu harus tunggu 160 tahun untuk dapat sertifikat. Mau?,” ujar Joko Widodo pada Kunjungan Kerja di Sulawesi Utara, Kamis (4/7).

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, di tahun 2015 pemerintah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dengan memegang bukti hak hukum atas tanah, diharapkan sengketa lahan bisa dikurangi.

“Kalau tidak pegang sertifikat, ada orang klaim sertifikat atau tanah kita, waduh di pengadilan kalah (kalau) enggak pegang ini, hati-hati. Kalau hilang yang asli masih punya fotokopi. Kalau hilang yang fotokopi masih ada yang asli. Jadi mengurusnya mudah ke kantor BPN.”

Sementara itu, Joko Widodo mengingatkan agar masyarakat lebih cermat dalam berhitung jika mereka ingin menggunakan sertifikat tanahnya sebagai agunan atau jaminan untuk meminjam uang ke bank. Ia pun berharap masyarakat bisa bijak dalam menggunakan uang pinjamannya tersebut.

“Jangan sampai yang namanya uang pokok pinjaman ini dipakai untuk hal-hal yang berkaitan dengan kenikmatan. Pakai semuanya untuk modal investasi, modal usaha, modal kerja. Jangan ke mana-mana dulu. Mau beli sepeda motor, beli mobil, lupakan dulu,” tuturnya.

News Weekly Brief

Membuka Ruang Investasi Migas untuk Tingkatkan Eksplorasi

July 4, 2019

Jakarta, 4 Juli 2019 – Melihat masih tingginya peran energi fosil bagi ketahanan energi di masa mendatang, upaya meningkatkan eksplorasi minyak dan gas bumi menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Pemerintah perlu meningkatkan iklim investasi yang baik sehingga dapat mengundang investor migas global masuk dengan tetap menghormati kesucian kontrak (contract sanctity) yang telah disepakati sebelumnya.

Berdasarkan Rancangan Umum Energi Nasional (RUEN) 2015 – 2050, kebutuhan minyak mentah nasional tercatat terus meningkat. Pada 2025, diproyeksi kebutuhan minyak mencapai sebesar 2,196 juta BOPD dan melesat menjadi 4,619 juta BOPD pada 2050. Dengan pertumbuhan konsumsi energi seperti itu, tidak dapat dipungkiri bahwa peningkatan pasokan energi fosil tetap menjadi isu sentral.

Dalam RUEN juga dijelaskan bahwa 60% – 70% bauran energi nasional masih akan didominasi oleh energi fosil, meskipun kontribusi energi baru terbarukan (EBT) pada tahun 2025 ditargetkan menjadi lebih dari 23%, dan naik lagi menjadi lebih dari 31% pada tahun 2050. Penggunaan energi fosil dan terbarukan saling melengkapi dan tidak dapat mengandalkan satu sumber saja.

Namun, kondisi investasi hulu migas masih belum menunjukan pencerahan yang diharapkan. Dalam sepuluh tahun terakhir, berdasarkan data Laporan Kinerja Ditjen Migas 2018, puncak investasi hulu migas terjadi di 2013 dan 2014 yang mencapai USD 20,384 miliar dan USD 20,380 miliar. Sementara tahun lalu, investasi hulu migas tercatat merosot jauh menjadi USD 11,995 miliar.

Masih dalam kurun waktu yang sama, rata-rata pencapaian realisasi adalah 76% dari prognosa work plan and budget (WP&B) awal tahun. Jika dilihat pada 2010 – 2014, terjadi kenaikan harga minyak dunia kemudian dilanjutkan sepanjang 2015 terjadi penurunan signifikan harga minyak mentah sampai akhirnya menyentuh level terendah sebesar USD 27 per barrel pada Januari 2018.

Faktor internal dan eksternal punya peranan untuk mendorong ataupun menghambat datangnya arus modal masuk ke Tanah Air. Dari faktor eksternal, salah satunya kita melihat dinamika harga minyak dunia yang mempengaruhi investor migas global untuk selektif memilih proyek migas di berbagai negara berdasarkan tingkat keekonomian proyek yang ada.

Sementara dari sisi internal, Pengamat Migas Pri Agung Rakhmanto dari Reforminer Institute menilai kata kunci yang perlu menjadi perhatian untuk menghadirkan investasi hulu migas adalah kualitas regulasi berdaya saing global.

“Mungkin kita telah banyak melakukan deregulasi, tapi mungkin juga belum kompetitif. Nah, bagaimana dapat menarik eksplorasi, salah satunya fleksibilitas lebih ditingkatkan. Dampak eksplorasi yang paling konkret adalah ketahanan energi itu sendiri,” ungkapnya.

Dia menyarankan, Pemerintah sebaiknya lebih membuka diri kepada investor agar mereka berminat melakukan eksplorasi. Salah satu caranya, bisa saja dengan memberikan opsi skema kontrak yang ada.

“Harusnya kita membuka ruang, tidak terpaku pada pola yang lama. Semisal production sharing contract/PSC konvensional diterapkan, antara eksplorasi dan eksploitasi bisa menjadi kesatuan ataupun dipisah. Esensinya kita harus berani keluar dari pola yang sudah dijalankan saja,” kata Pri Agung.

Pemerintah juga diharapkan tidak banyak menghasilkan kebijakan yang justru berpotensi mengganggu kesepakatan kontrak yang disepakati sebelumnya. Selain itu, dalam menerbitkan kebijakan, Pemerintah perlu memperhatikan apakah hal tersebut akan menarik bagi investor atau justru sebaliknya.

Dalam Laporan Kinerja Ditjen Migas 2018 memang disebutkan bahwa, faktor internal yang mempengaruhi realisasi penandatanganan wilayah kerja migas adalah faktor terms and conditions yang dinilai kurang menarik.

News Weekly Brief

Pelindo III Gelontorkan Dana Rp17,5 Miliar Untuk CSR

July 2, 2019

Denpasar (2/7) – BUMN Pelindo III hingga Juni 2019 telah menggelontorkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) total sebesar Rp 17,5 miliar untuk masyarakat di sekitar pelabuhan di tujuh propinsi yang dikelolanya. Dana bantuan tersebut dibagi dalam dua program yaitu Program Bina Lingkungan sebesar Rp 12,5 miliar untuk membantu berbagai kebutuhan sosial masyarakat di berbagai bidang mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga budaya. Berikutnya yaitu Program Kemitraan sebesar Rp 5 miliar. Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang menjadi mitra binaan Pelindo III total 2.800 dan tersebar di 7 provinsi.

Contoh Program Kemitraan Pelindo III di antaranya yaitu disalurkan di Bali pada Kamis (27/6) lalu, berupa pinjaman lunak sebagai suntikan modal kerja untuk 13 UKM milik warga di sekitar Pelabuhan Benoa yang dikelola Pelindo III. “Ada 13 home industry penerima bantuan yang bergerak di bidang perikanan dan jasa perdagangan. Kebanyakan berasal dari Kabupaten Badung dengan total nilai bantuan sebesar Rp 1,06 miliar,” kata I Wayan Eka Saputra, CEO Pelindo III Regional Banyuwangi, Bali, Nusa Tenggara, Kamis (27/6).

Ia menjelaskan, sebelum menjadi mitra binaan Pelindo III dan mendapatkan bantuan, para UKM mengikuti seleksi di Kantor Pelindo III Pelabuhan Benoa. Tahap pertama adalah pengajuan proposal, yang dilanjutkan pada tahap seleksi dan survei lalu diusulkan ke Kantor Pusat untuk kemudian diputuskan. Proses tersebut agar keseluruhan hasilnya tepat sasaran dengan diperolehnya mitra-mitra terbaik yang berhak atas dana tersebut.

“Selain menerima pinjaman modal, seluruh mitra usaha Pelindo III juga akan diikutsertakan dalam Pelatihan Kewirausahaan. Dalam pelatihan tersebut akan disediakan mentor sebagai pendukung untuk menjelaskan prinsip-prinsip berwirausaha, sekaligus manajemen keuangan untuk UKM (Usaha Kecil dan Menengah). Biasanya di dalam pelatihan, para mitra binaan juga diberi kesempatan tanya jawab serta diskusi seputar bidang kewirausahaan sebagai informasi tambahan yang dapat berguna dikemudian hari,” ujarnya.

Untuk Program Bina Lingkungan di Bali disalurkan unutk meningkatkan kondisi sosial masyarakat. Contohnya berupa bantuan pembangunan toilet umum dan balai patok untuk Desa Adat Panglipuran, Kabupaten Bangli merupakan salah satu objek wisata budaya yang masih menjaga tradisi adat istiadatnya dengan baik.

Masih pada pekan yang sama, Selasa (25/6), Pelindo III telah menyalurkan dana bantuan Program Bina Lingkungan untuk warga di sekitar pelabuhannya yang lain, yaitu di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. “Hingga Juni, tercatat Rp 3.1 miliar telah disalurkan di Kota Banjarmasin dan di wilayah lain di Provinsi Kalimantan Selatan. Peruntukannya antara lain sebagai bantuan pendidikan, peningkatan pendidikan, kesehatan, sarana ibadah, pelestarian alam, serta sarana dan prasarana umum,” kata Boy Robyanto, CEO Pelindo III Regional Kalimantan, pada kesempatan terpisah dari Banjarmasin.

Beberapa penerima bantuan bina lingkungan tersebut antara lain SDN Tatah Bangkal, SDN Tatah Layap, SD Islam Al-Fatih, MI Inayatushibyan II, SDN Basirih, Lemabaga Managen Infaq, TK Al-Mukhlisun, MI Darul Falah, TK Kartini Idhata, SMP Negeri 14, SD Muhammadiyah. Kemudian sarana ibadah meliputi Masjid Dhawul Qoryah, Pasraman Widya Pura, Mushalla Al-Fatah, Langgar Darul Hidayah, Masjid Nurul Hidayah, Masjid Nurul Firdaus, Langgar As-Sulam, Langgar Nurul Fitri, Makam Sultan Suriansyah, dan Mushalla Al-Amin. Sarana dan prasarana umum diberikan kepada HAKLI Kota Banjarmasin, Komando Resor Militer dan warga Gang Sederhana. Untuk sarana kesehatan diberikan kepada Puskesmas Pekapuran Raya.

Doso Agung, Direktur Utama Pelindo III dari Surabaya menyampaikan, Pelindo III melihat setiap pelaku UKM merupakan pemangku kepentingan yang juga penting bagi perusahaan. “Setiap pelaku kegiatan ekonomi merupakan stakeholder penting bagi pelabuhan. Karena bisnis pelabuhan akan bertumbuh seiring peningkatan ekonomi hinterland-nya (kawasan di sekitarnya). Begitu pula dengan kualitas hidup dan sosial warga sekitar pelabuhan juga diperhatikan untuk menjaga stabilitas kondisi usaha,” ujarnya.