BRIEF.ID – Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, pada Kamis, 12 November 2026. Pemanggilan dilakukan untuk meminta penjelasan Kapolri terkait perkembangan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri.
Di sisi lain, publik menantikan penjelasan Kapolri terkait siapa sebenarnya yang berada di balik dugaan penyadapan ilegal, apa motifnya, dan sejauh mana proses pengusutannya.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan rapat kerja secara khusus akan membahas pengungkapan pihak yang diduga menjadi dalang serta motif di balik praktik penyadapan ilegal.
Menurut Habiburokhman, DPR ingin memastikan proses penegakan hukum berjalan secara transparan, profesional, dan menyeluruh. Pengusutan perkara tidak boleh berhenti hanya pada penetapan tersangka, tetapi harus mampu mengungkap seluruh pihak yang terlibat.
Kasus ini menjadi perhatian publik setelah muncul dugaan penyadapan terhadap sejumlah pejabat negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto, tokoh politik, pejabat pemerintahan, dan pihak lainnya.
Dalam perkembangan penyidikan, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Perkara tersebut tidak hanya berkaitan dengan dugaan penyadapan tanpa hak, tetapi juga mencakup dugaan penghapusan data elektronik dan akses ilegal terhadap sistem elektronik.
Kapolri Suyudi Ario Seto telah membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin untuk mendalami perkara itu.
Komisi III DPR juga ingin mendapatkan penjelasan mengenai konstruksi perkara, mekanisme penggunaan perangkat penyadapan, serta langkah-langkah pencegahan agar kewenangan aparat penegak hukum tidak disalahgunakan.
Habiburokhman menegaskan, Komisi III akan mengawal penanganan kasus tersebut hingga seluruh fakta terungkap dan pihak-pihak yang terbukti terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
Rapat kerja pada 12 November 2026 diharapkan menjadi momentum penting untuk memperjelas duduk perkara sekaligus memastikan perlindungan hak privasi dan kepastian hukum bagi masyarakat. (nov)
