BRIEF.ID – Kantor Imigrasi Ngurah Rai dan Kantor Imigrasi Denpasar menindak 26 warga negara asing (WNA) dalam periode akhir Oktober hingga awal November 2026.
Dari jumlah tersebut, 15 warga negara Malaysia diduga menyalahgunakan izin tinggal untuk menjalankan bisnis pinjaman online (pinjol), sementara sejumlah WNA lainnya ditindak karena pelanggaran keimigrasian hingga dugaan aktivitas ilegal.
Kantor Imigrasi Ngurah Rai juga mencatat telah melakukan deportasi 19 WNA sejak 31 Oktober-6 November 2026. Sebanyak 15 di antaranya merupakan warga Malaysia yang sebelumnya terjaring operasi pengawasan pada 22 Oktober 2026 terkait penyalahgunaan izin tinggal untuk kegiatan bisnis pinjaman daring.
Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Novyandri, mengatakan deportasi terhadap 15 WNA Malaysia tersebut dilakukan dalam dua tahap. Sebanyak tujuh orang dipulangkan pada 5 November 2026, sedangkan delapan lainnya menyusul pada 6 November 2026 melalui penerbangan AK375 menuju Kuala Lumpur.
“Kelima belas WNA tersebut dideportasi dalam dua tahap, tujuh orang pada Kamis (05/11/2026) dan delapan orang pada Jumat (06/11/2026) dengan penerbangan AK375 tujuan Kuala Lumpur,” tuturnya dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (10/11).
Menurut Novyandri, sebelum ditindak, para WNA Malaysia itu merupakan pemegang Izin Tinggal Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan atau multiple entry indeks D1. Namun, izin tinggal tersebut diduga digunakan untuk menjalankan aktivitas bisnis pinjaman online yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
Penindakan ini menjadi perhatian karena melibatkan aktivitas bisnis yang dilakukan menggunakan izin tinggal kunjungan. Meski demikian, pihak Imigrasi belum menguraikan lebih jauh mengenai bentuk operasional bisnis pinjol tersebut, termasuk dugaan keterlibatan perusahaan atau jaringan tertentu.
Selain kelompok warga Malaysia, Imigrasi Ngurah Rai juga mendeportasi dua warga Rusia berinisial ET dan LK karena diduga penyalahgunaan izin tinggal. ET diketahui melakukan praktik di sebuah klinik kecantikan menggunakan izin tinggal kunjungan beberapa kali perjalanan.
Sementara itu, LK yang memegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Remote Worker diduga menyalahgunakan izin tersebut dengan melakukan promosi vila melalui akun media sosial Telegram. Kedua kasus tersebut memperlihatkan adanya aktivitas yang dinilai tidak sesuai dengan izin keimigrasian yang dimiliki.
Imigrasi Ngurah Rai juga memulangkan seorang warga Australia berinisial JWF pada 3 November 2026. WNA tersebut ditindak setelah terlibat keributan dan penganiayaan terhadap penghuni vila. Adapun seorang warga Inggris berinisial PJL dideportasi pada 31 Oktober 2026 setelah mengalami overstay atau melampaui masa izin tinggal selama 65 hari.
Di wilayah kerja Kantor Imigrasi Denpasar, tujuh WNA turut menjadi sasaran penindakan pada 5-8 November 2026. Dari jumlah tersebut, lima orang dideportasi, sedangkan dua lainnya dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar pada 6 November 2026.
Kelima WNA yang dideportasi terdiri atas warga Prancis, Rusia, Australia, Uganda, dan Belgia. Mereka ditindak dengan alasan beragam, mulai dari overstay lebih dari 60 hari, dugaan keterlibatan prostitusi ilegal, hingga aktivitas yang dinilai berisiko mengganggu keamanan dan ketertiban umum.
Seorang warga Prancis berinisial AJV dideportasi karena overstay lebih dari 60 hari. WNA asal Rusia berinisial AS dan warga Uganda berinisial JN dipulangkan karena diduga terlibat aktivitas prostitusi ilegal. Sementara itu, warga Australia berinisial AJAO dideportasi setelah overstay dan menolak membayar denda yang telah ditentukan.
Adapun warga Belgia berinisial LML dideportasi karena dinilai melakukan kegiatan berisiko yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta tidak mematuhi hukum Indonesia. Dua WNA lainnya, BDC asal Nigeria dan CYA asal Ghana, dipindahkan ke Rudenim Denpasar karena masing-masing mengalami overstay selama 120 hari dan 54 hari.
Kepala Kantor Imigrasi Denpasar, R. Haryo Sakti, menegaskan bahwa setiap WNA yang berada di Indonesia wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan. Imigrasi juga memastikan penegakan hukum keimigrasian terus dilakukan terhadap orang asing yang terbukti melanggar aturan.
“Imigrasi Bali memastikan bahwa keberadaan orang asing di Bali tetap memberikan manfaat tanpa mengabaikan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku,” katanya. (ayb)
