BRIEF.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak hanya mengharamkan penggunaan vape, tetapi juga meminta pemerintah agar menyiapkan regulasi pelarangan rokok elektrik yang disertai sanksi. Langkah tersebut berpotensi membawa persoalan vape dari ranah keagamaan menuju agenda kebijakan nasional.
Ketetapan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Fatwa itu ditetapkan pada 6 November 2026 dan diumumkan kepada publik pada Senin (9/11/2026).
Dalam diktum ketentuan hukum, MUI secara tegas telah menyatakan penggunaan rokok elektrik hukumnya haram. Keputusan itu tidak berhenti pada konsumen, melainkan mencakup penyalahgunaan vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
MUI bahkan memperluas cakupan ketetapan tersebut hingga aktivitas produksi dan perdagangan. Sehingga dengan demikian, fatwa ini tidak hanya menyasar perilaku individu, tetapi juga kegiatan usaha yang berkaitan dengan industri rokok elektrik.
Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan kesehatan, lingkungan, serta upaya pencegahan penyalahgunaan vape sebagai media peredaran zat terlarang.
“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” tutur Niam mengutip ketentuan dalam fatwa tersebut.
MUI mendefinisikan rokok elektrik sebagai perangkat berbaterai atau sumber energi lain yang memanaskan cairan mengandung nikotin, gliserin, dan bahan perasa hingga menghasilkan aerosol yang dihirup pengguna. Kandungan nikotin menjadi salah satu perhatian karena bersifat adiktif dan memiliki dampak negatif terhadap kesehatan.
Namun, konsekuensi dari fatwa tersebut berpotensi melampaui persoalan konsumsi. Jika rekomendasi MUI diterjemahkan menjadi kebijakan pemerintah, industri vape dapat menghadapi perubahan mendasar, mulai dari izin usaha, distribusi produk, hingga aktivitas penjualan.
MUI meminta Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape berikut sanksinya. Rekomendasi ini menempatkan pemerintah dan parlemen sebagai pihak yang menentukan apakah ketetapan keagamaan tersebut akan diikuti dengan perubahan regulasi nasional.
Selain pembentukan undang-undang, MUI mendesak pemerintah mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga juga dinilai penting agar kebijakan pengendalian vape tidak berjalan secara terpisah.
Selain itu, Kementerian Kesehatan diminta menyusun kebijakan larangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat. Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) didorong memperketat pengawasan produk serta memperkuat koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum.
Di sektor industri, MUI meminta Kementerian Perindustrian melarang izin industri vape serta mengevaluasi kebijakan perizinannya. Kementerian Keuangan juga diminta meninjau kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk.
MUI juga turut meminta BNN dan aparat penegak hukum menutup celah peredaran narkoba melalui vape. Perangkat rokok elektrik dinilai perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi disalahgunakan sebagai sarana konsumsi maupun distribusi zat terlarang.
Di luar kebijakan pemerintah, MUI meminta organisasi masyarakat Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga meningkatkan edukasi mengenai bahaya vape. Masyarakat juga didorong melindungi anak dan remaja dari paparan nikotin serta ketergantungan rokok elektrik.
Fatwa ini sekaligus menempatkan pemerintah pada tantangan untuk menerjemahkan rekomendasi MUI menjadi kebijakan yang efektif. Pengendalian vape tidak hanya menyangkut aspek kesehatan dan penyalahgunaan narkotika, tetapi juga membutuhkan kejelasan aturan mengenai industri, perdagangan, serta pengawasan produk.
Dengan rekomendasi pelarangan yang disertai sanksi, MUI telah memberikan arah kebijakan yang tegas. Namun, implementasi di tingkat negara tetap bergantung pada keputusan pemerintah dan DPR, termasuk bagaimana aturan tersebut dirumuskan dan dijalankan secara konsisten. (ayb)
