BRIEF.ID – DPR RI tengah memasuki Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 dengan membawa 12 agenda pengawasan, mulai dari dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto hingga persoalan bantuan sosial, karhutla, dan ketahanan energi.
Agenda tersebut menempatkan parlemen pada tantangan untuk memastikan kewenangan negara berjalan sesuai hukum dan kebijakan pemerintah benar-benar menjawab persoalan masyarakat.
Ketua DPR Puan Maharani juga menyoroti dugaan penyadapan Presiden dalam pidato pembukaan masa persidangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari ini Selasa (10/11/2026).
Dia mengingatkan bahwa penyalahgunaan kewenangan negara berpotensi mengancam hak warga negara, bahkan dapat menyasar pimpinan nasional.
“Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat,” tutur Puan.
Puan juga menegaskan aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional dan independen. DPR, menurutnya, bakal mendukung pengusutan kasus penyadapan Presiden secara transparan agar seluruh fakta dapat diungkap dan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan dalam proses penegakan hukum.
Selain persoalan aparat, menurut Puan, DPR akan mengawasi efektivitas program bantuan sosial. Perbaikan ketepatan sasaran dan tata kelola bansos menjadi agenda penting di tengah kebutuhan memastikan bantuan negara diterima kelompok masyarakat yang berhak.
Di sektor kesehatan, parlemen menaruh perhatian terhadap kesiapan dan akurasi data dalam reformasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“DPR juga akan mengawasi percepatan penanganan gangguan kesehatan masyarakat yang terdampak bencana maupun persoalan lingkungan,” katanya.
Persoalan lingkungan pun turut menjadi perhatian melalui evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan. Pengawasan karhutla tidak hanya berkaitan dengan pemadaman, tetapi juga efektivitas pencegahan serta penanganan dampak kebakaran terhadap masyarakat.
Di bidang pendidikan, DPR menyoroti pemerataan program revitalisasi sekolah. Pemerataan tersebut menjadi penting agar pembangunan fasilitas pendidikan tidak terkonsentrasi di wilayah tertentu dan mampu menjawab kebutuhan sekolah di berbagai daerah.
Sementara itu, kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak masuk dalam agenda pengawasan DPR. Persoalan tersebut berpotensi memengaruhi biaya produksi peternak dan harga komoditas pangan, sehingga membutuhkan perhatian terhadap rantai pasok serta kebijakan yang menopang sektor peternakan.
DPR juga akan mengawasi percepatan pembangunan dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana. Agenda ini berkaitan dengan pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat serta kebutuhan memastikan pembangunan kembali fasilitas publik berjalan efektif.
Persoalan tata ruang, pertanahan, kemacetan, gangguan keamanan, dan perizinan kawasan industri turut masuk dalam radar parlemen. Berbagai isu tersebut menuntut koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kebijakan pembangunan tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat maupun dunia usaha.
Di sektor ekonomi, DPR memasukkan perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal sebagai agenda pengawasan. Penguatan regulasi menjadi penting untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus memastikan pasar modal beroperasi secara transparan dan akuntabel.
Ketahanan energi nasional juga menjadi perhatian melalui peningkatan produksi minyak serta lifting minyak dan gas bumi dalam negeri. Agenda ini mencerminkan dorongan untuk memperkuat pasokan energi domestik di tengah kebutuhan energi yang terus meningkat.
Puan menyatakan seluruh agenda tersebut diarahkan untuk menjawab persoalan yang menjadi perhatian masyarakat dan membutuhkan tindak lanjut pemerintah.
“Fungsi pengawasan DPR RI pada masa persidangan ini akan diarahkan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan penting untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah,” ujarnya.
Masa Persidangan II DPR berlangsung pada 10 November hingga 17 Desember 2026. Berbagai isu tersebut akan dibahas melalui rapat kerja maupun rapat dengar pendapat di komisi-komisi sesuai bidang masing-masing, termasuk untuk memperoleh penjelasan pemerintah mengenai perkembangan kebijakan dan pelaksanaannya.
Namun, banyaknya agenda pengawasan tidak otomatis menjamin penyelesaian persoalan. DPR perlu memastikan setiap pembahasan menghasilkan rekomendasi yang jelas, memiliki tindak lanjut, dan dapat dipantau publik, terutama pada isu sensitif seperti penyadapan, penyaluran bansos, serta penanganan karhutla.
Puan mengajak anggota DPR kembali memperkuat komitmen menjalankan fungsi konstitusional setelah masa reses.
“Mengawali masa sidang ini, marilah kita kembali meneguhkan komitmen dalam menjalankan fungsi konstitusional DPR RI untuk menjaga penyelenggaraan negara yang berdaulat, melindungi dan menyejahterakan rakyat,” tutur Puan. (ayb)
