BRIEF.ID – Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi mencuatnya isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyusul polemik Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah SMA yang dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung (MA).
Puan meminta masyarakat tidak terburu-buru berspekulasi mengenai kemungkinan Gibran mundur dari jabatannya maupun wacana pemakzulan yang berkembang di tengah publik.
“Kita jangan berandai-andai,” tegas Puan saat memberikan keterangan pers usai membuka Sidang Paripurna ke-11 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut Puan, berbagai perkembangan terkait persoalan itu perlu disikapi secara bijaksana dan tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
Politisi PDI Perjuangan itu mengimbau masyarakat agar tetap tenang serta tidak membangun spekulasi terhadap sesuatu yang belum terjadi.
“Kita lebih baik menyikapinya dengan tenang dan jangan membuat hal-hal yang belum terjadi kemudian memicu keresahan di masyarakat,” ujar Puan.
Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap posisi Gibran sebagai Wakil Presiden setelah MA mengabulkan permohonan kasasi terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang menjadi polemik.
Dalam putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum serta memerintahkan agar dokumen itu ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
Polemik ini kemudian memunculkan berbagai respons masyarakat, termasuk desakan agar Gibran mengundurkan diri dan pembahasan mengenai kemungkinan pemakzulan.
Meski demikian, pernyataan Puan menegaskan pentingnya menyikapi perkembangan persoalan tersebut secara tenang, tanpa mendahului proses dan keputusan yang menjadi kewenangan lembaga negara. (nov)
