BRIEF.ID – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan publik nasional. Polemik persyaratan pendidikan dan putusan Mahkamah Agung (MA) memunculkan desakan agar DPR RI tidak tinggal diam dan menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk menguji persoalan itu.
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menyatakan proses pemakzulan dapat ditempuh apabila seluruh persyaratan konstitusional terpenuhi.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut aspirasi terkait pemakzulan telah disampaikan sejumlah pihak, tetapi belum menjadi keputusan resmi DPR.
Apakah DPR akan menggunakan hak menyatakan pendapat dan membawa persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi?
Berdasarkan Pasal 7A dan 7B UUD 1945, pemberhentian Wakil Presiden harus melalui proses konstitusional, termasuk pemeriksaan MK dan keputusan MPR.
Satu hal yang tidak boleh dilupakan, jabatan publik bukan kebal hukum. Namun, pemakzulan juga tidak boleh didasarkan pada tekanan politik semata. Semua harus dibuktikan melalui hukum.
Kini bola berada di tangan parlemen. Gibran tidak otomatis kehilangan jabatan karena putusan MA, tetapi DPR juga tidak boleh mengabaikan aspirasi dan persoalan hukum yang layak diuji.
Sejarah akan mencatat bagaimana lembaga perwakilan rakyat menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya: apakah berani menguji persoalan ini secara terbuka, objektif, dan berdasarkan hukum, atau membiarkannya menjadi polemik yang terus membelah perhatian publik. Ini menjadi tantangan terbesar DPR. (nov)
