BRIEF.ID – Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka memilih melanjutkan perjuangan hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya setelah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Gibran mengaku akan menghadirkan semua dokumen pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga sarjana serta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA).
Gibran menyampaikan sikap itu setelah bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026). Gibran juga mengaku dirinya tetap akan menghormati kritik dan aspirasi masyarakat, namun Gibran tidak ingin polemik ihwal dokumen pendidikannya berkembang menjadi konflik politik berkepanjangan.
“Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” tutur Gibran.
Dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo, Gibran menyebut Prabowo telah memberikan sejumlah masukan terkait persoalan yang membayangi posisinya sebagai wakil presiden.
Gibran bahkan menggambarkan hubungan dengan kepala negara bukan sekadar relasi formal antara presiden dan wakil presiden.
“Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri, beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini,” katanya.
Salah satu masukan Prabowo, menurut Gibran, adalah agar dirinya tetap terus memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikan melalui jalur hukum.
Strategi tersebut menjadi respons atas perkembangan perkara di Mahkamah Konstitusi (MK) dan MA yang kembali menghidupkan kontroversi mengenai pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja,” ujar Gibran.
Pernyataan tersebut sekaligus memperjelas langkah yang akan ditempuh Gibran setelah Mensesneg Prasetyo Hadi sebelumnya mengonfirmasi bahwa wakil presiden menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Prabowo.
Namun, Gibran kini menegaskan fokusnya pada upaya pembuktian dokumen pendidikan melalui proses hukum, bukan menyampaikan keputusan final mengenai pengunduran diri.
Polemik pendidikan Gibran sebelumnya mendapat sorotan dari MK. Dalam putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal tamat SMA atau sederajat.
Hakim Konstitusi Arsul Sani menjelaskan dokumen yang ditemukan dalam persidangan, termasuk certificate of attendance dan academic records, tidak membuktikan bahwa seseorang telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu. Dokumen tersebut dinilai hanya menunjukkan kehadiran atau proses pembelajaran, bukan bukti kelulusan.
Meski demikian, MK tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden. Mahkamah menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum, sekaligus menilai status Gibran sebagai calon wakil presiden telah berakhir setelah pelantikan pada 20 Oktober 2024.
Persoalan kemudian berlanjut ke MA melalui perkara Nomor 742 K/TUN/2026. Pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan kasasi Subhan Palal dan menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 mengenai penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal demi hukum. MA juga memerintahkan agar surat tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
Putusan MA tersebut menjadi pukulan terhadap dokumen administrasi yang sebelumnya digunakan dalam proses pencalonan Gibran. Kendati demikian, pembatalan surat penyetaraan tidak secara otomatis mengakhiri jabatan wakil presiden, karena pemberhentian pejabat negara memiliki mekanisme konstitusional tersendiri.
Gibran kini menempatkan PTUN dan upaya PK di MA sebagai jalur untuk menghadirkan dokumen pendidikan yang menurutnya dapat menjelaskan latar belakang akademiknya. Rencana menghadirkan dokumen dari SD hingga S1 juga menunjukkan bahwa pembuktian yang ingin dilakukan tidak terbatas pada surat penyetaraan SMA yang menjadi objek sengketa.
Namun, langkah tersebut menghadapi tantangan hukum yang tidak sederhana. Putusan kasasi MA telah menyatakan surat penyetaraan yang disengketakan tidak sah, sehingga upaya PK harus bertumpu pada dasar hukum dan bukti baru yang memenuhi ketentuan, bukan sekadar pengulangan argumentasi sebelumnya.
Di sisi lain, pernyataan Gibran belum menjawab seluruh pertanyaan publik mengenai dokumen yang digunakan dalam proses pencalonannya pada 2024. Kritik terhadap persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan riwayat pendidikan pribadi, tetapi juga menyangkut transparansi pemenuhan persyaratan pejabat publik dan akuntabilitas administrasi negara. (ayb)
