BRIEF.ID – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa hingga Selasa (10/11/2026), pemerintah belum mengirimkan Surat Presiden (Surpres) terkait pergantian Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI).
“Surpres Panglima TNI belum ada karena ini memang juga baru pembukaan masa sidang,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Puan menjelaskan, DPR saat ini baru memasuki masa persidangan. Karena itu, surat-surat yang diterima dari pemerintah masih menjalani proses pemeriksaan administrasi sebelum disampaikan kepada Pimpinan DPR.
Setelah tahapan pemeriksaan selesai, surat-surat itu dijadwalkan masuk ke Pimpinan DPR RI.
Sesuai mekanisme ketatanegaraan, pengajuan pergantian Panglima TNI merupakan kewenangan Presiden yang selanjutnya melibatkan DPR dalam proses pemberian persetujuan. (nov)
