BRIEF.ID – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengaku belum menerima laporan mengenai indikasi aliran pendanaan politik pada Pemilu 2024 yang berasal dari jaringan narkotika.
“Belum ada. Biasanya, teman-teman Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memberi tahu, tapi sampai sekarang belum,” kata Bagja kepada wartawan di Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Ia berharap tidak ada peserta pemilu yang memanfaatkan pendanaan dari jaringan narkotika untuk berkontestasi pada Pemilu 2024.
“Semoga tidak ada di level mana pun,” ujar dia.
Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengendus adanya indikasi pendanaan politik pada Pemilu 2024 yang berasal dari jaringan narkotika.
Saat membuka Rapat Kerja Teknis Fungsi Reserse Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kuta, Bali, Rabu (24/5/2023), Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim
Polri Komisaris Besar Polisi Jayadi mengatakan, indikasi tersebut bukan merupakan hal baru, melainkan sudah muncul pada Pemilu 2019.
“Sejauh ini apakah ada indikasi keterlibatan jaringan narkotika, kemudian dananya untuk kontestasi elektoral pada tahun 2024, itu sedang kami berikan pemahaman pada hari ini. Akan tetapi, indikasinya kalau melihat data yang lalu memungkinkan itu ada,” kata Jayadi. (antara)
