Presiden Jokowi: Jangan Sampai Anggaran Lingkungan Hidup

Diecer-ecer

BRIEF.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan jajaran Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) fokus memanfaatkan dana untuk  kegiatan nyata bagi  meningkatkan pelestarian lingkungan.

“Jangan sampai semuanya nanti anggaran ini diecer-ecer ke mana-mana akhirnya tidak kelihatan dan tidak memberikan dampak yang nyata kepada negara kita dan dunia,” kata Presiden Jokowi pada pembukaan  Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup  Tahun 2022  di Gedung A.A. Maramis, Kementerian Keuangan, Jakarta,  Rabu (21/12/2022).

Presiden Jokowi mengungkapkan, banyak aktivitas lingkungan hidup yang harus dikerjakan, mulai dari urusan sampah, konservasi fauna, konservasi flora, rehabilitasi hutan mangrove, rehabilitasi hutan hujan tropis, hingga rehabilitasi lahan gambut.

Dana BPDLH, lanjutnya, wajib diprioritaskan pada  pengelolaan sampah karena hingga saat ini belum ada daerah di Tanah Air.

“Coba saya minta gubernur sudah ada yang beres belum urusan sampah? Ada yang tunjuk jari? Belum. Ada yang tunjuk jari, besok langsung saya cek ke lapangan. Belum ada, karena saya tahu belum ada,” katanya.

Selain pengelolaan sampah, Presiden juga mendorong agar dana yang ada di BPDLH dimanfaatkan untuk pengelolaan lahan mangrove yang dinilai mampu melakukan reduksi 8 hingga 12 kali lipat dari hutan biasa. “Sudah konsentrasi di situ karena banyak lahan mangrove kita yang memang harus kita perbaiki, konsentrasi di situ,” ucap Presiden.

Dalam pengelolaan lahan mangrove pun, Presiden meminta agar disiapkan secara matang, mulai dari pembibitan hingga penanamannya. Presiden ingin agar pemerintah pusat dan daerah bekerja sama dalam hal pengelolaan lahan mangrove.

“Saya kira kerja sama seperti itu yang kita inginkan, konkret, nyata, bisa dikalkulasi, bisa dilihat, bisa dihitung. Kalau ndak, lupakan,” ujarnya.

Hadir pada kegiatan itu,  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Selain itu,  Duta Besar Norwegia untuk Republik Indonesia Rut Kruger Giverin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Hartono.