BRIEF.ID – Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk memperkuat dan membenahi institusi itu untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan Pilkada Serentak, pada 27 November 2024. Penguatan dan pembenahan sangat diperlukan mengingat Pilkada Serentak adalah agenda nasional.
“Saya kira dikuatkan saja KPU yang ada dan hal-hal yang masih kurang dibetulkan, sehingga KPU ini dilengkapi dan dikuatkan,” kata Wapres usai meresmikan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar), Selasa (9/7/2024).
Pernyataan itu diungkapkan Wapres merespons soal ketidaklayakan KPU sebagai lembaga penyelenggara Pilkada, menyusul sanksi yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berupa pemberhentian tetap terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari atas dugaan tindakan asusila.
Wapres juga mempertimbangkan penambahan anggota KPU setelah dipecatnya Hasyim Asy’ari dari jabatannya sebagai Ketua KPU.
“Kalau perlu ditambah misalnya ada yang satu keluar, ditambah tapi dengan apa yang ada menurut saya penyelenggaraan Pilkada-nya lebih penting saja,” kata Wapres.
Menurut Wapres, KPU merupakan instansi yang bekerja secara tim, bukan per orangan, sehingga saat ada oknum dari instansi tersebut yang tersandung kasus, tidak membuat seluruh lembaga bersalah.
Apalagi, Pilkada merupakan agenda nasional, sehingga tidak mungkin membentuk lembaga baru untuk menyelenggarakan Pilkada serentak.
“Karena masalah Pilkada kan sudah menjadi agenda nasional dan tidak mungkin membentuk KPU baru,” kata Wapres.
Dalam kesempatan sebelumnya, Wapres menilai kasus dugaan tindakan asusila yang terbukti dilakukan oleh Hasyim Asy’ari menjadi pelajaran penting untuk memegang moralitas dan integritas.
Wapres menilai dugaan tindakan yang dilakukan Hasyim Asy’ari menjadi pelajaran penting untuk semua pihak, terutama yang memegang kekuasaan agar tidak terjadi kembali tindakan tidak bermoral tersebut di lembaga lain.
Hasyim Asy’ari dilaporkan melakukan dugaan tindakan asusila berdasarkan pengaduan CAT, seorang perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda, yang mengaku dipaksa melakukan hubungan seksual dengannya.
Tindak asusila  dilakukan di sebuah hotel tempat Hasyim menginap di Den Haag, pada Oktober 2023.
